Melanesia Times

Blog

  • Kejati Papua Barat Dalami Dugaan Korupsi ATK, Pemeriksaan Berlanjut ke BPKAD Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, – Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat kembali melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di Pemerintah Kota Sorong. Usai melakukan penggeledahan di ruang Kepala Bagian Hukum, Lodwig Malaseme, penyidik Pidsus bergerak menuju Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong untuk melakukan pemeriksaan lanjutan pada Kamis (13/11/2025).

    Asisten Pidana Khusus Kejati Papua Barat, Agustiawan Umar, menjelaskan bahwa pemeriksaan di BPKAD difokuskan pada ruang bidang anggaran. Sebelum memulai pemeriksaan, tim Pidsus terlebih dahulu meminta keterangan dari Sekretaris BPKAD Kota Sorong, Sarah Maria Riry, guna memastikan alur administrasi dan dokumen yang relevan dengan pengadaan ATK tahun anggaran 2017.

    Setelah melakukan komunikasi awal dengan sekretaris BPKAD, tim penyidik bergerak ke ruang bagian keuangan untuk menelusuri sejumlah berkas dan catatan keuangan. Pemeriksaan kemudian berlanjut ke gudang penyimpanan dokumen, tempat tim menemukan sejumlah berkas yang diduga berkaitan langsung dengan proyek pengadaan tersebut.

    Kejari Papua Barat Dalami Dugaan Korupsi ATK, Pemeriksaan Berlanjut ke BPKAD Kota Sorong
    Gudang penyimpanan dokumen BPKAD Kota Sorong

    “Beberapa dokumen tambahan yang kami amankan antara lain dokumen elektronik, dokumen APBD tahun 2017, serta dokumen perencanaan yang berkaitan dengan pengadaan ATK,” ungkap Agustiawan Umar.

    Ia menambahkan, kemungkinan adanya penambahan tersangka masih terbuka lebar, bergantung pada hasil pendalaman pemeriksaan dan bukti yang ditemukan tim penyidik. “Untuk penambahan tersangka, semuanya bergantung pada hasil penyidikan,” ujarnya.

    Hingga saat ini, sudah ada beberapa saksi yang diperiksa oleh penyidik, termasuk mantan Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau. Pemeriksaan para saksi ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan ATK di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

    Kasus dugaan korupsi pengadaan ATK ini terus bergulir dan telah menjerat tiga tersangka. Kejaksaan menduga kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai sekitar Rp4 miliar. Tim penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang berpotensi menjadi tersangka baru dalam waktu dekat.

  • Tim Pidsus Geledah Kantor Wali Kota Sorong, Usut Dugaan Korupsi ATK Rp4 Miliar

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong Papua Barat Daya – Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Papua Barat kembali melakukan langkah tegas dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp4 miliar di Pemerintah Kota Sorong. Kali ini, tim melakukan penggeledahan di ruang Kepala Bagian Hukum, Lodwig Malaseme, di Kantor Wali Kota Sorong. Kamis (13/11/2025).

    Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri berbagai dokumen yang berkaitan dengan proses administrasi dan penggunaan anggaran pengadaan ATK tersebut. Seluruh berkas dan dokumen yang dianggap relevan diperiksa secara teliti guna mendukung proses penyidikan yang tengah berjalan.

    Kegiatan penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Agustiawan Umar, bersama tim penyidik lainnya. Mereka memulai pemeriksaan sejak sekitar pukul 11.00 WIT dan hingga berita ini diturunkan, proses tersebut masih berlangsung di ruang Bagian Hukum.

    Menurut informasi yang diperoleh, penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian upaya pengumpulan alat bukti tambahan untuk memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana pengadaan ATK tahun anggaran 2017. Tim berupaya mengurai lebih jauh alur penggunaan dana dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

    Setelah memeriksa ruang Bagian Hukum, tim penyidik Pidsus dijadwalkan melanjutkan penggeledahan ke ruang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Sorong. Langkah ini dinilai penting karena BPKAD berperan dalam proses pencairan dan pengelolaan anggaran.

    Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan secara profesional dan transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semua pihak diharapkan kooperatif agar proses penyidikan berjalan lancar tanpa hambatan.

    Hingga berita ini diterbitkan, tim penyidik masih berada di lokasi dan terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah dokumen penting yang berpotensi mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan korupsi ATK senilai miliaran rupiah tersebut.

  • Kejati Papua Barat Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi ATK Pemkot Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong tahun anggaran 2017.

    Tersangka yang baru ditetapkan berinisial JJR, yang diketahui menjabat sebagai bendahara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong. Penetapan ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong pada Rabu, 12 November 2025.

    Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Barat, Agustiawan Umar, menyampaikan bahwa penetapan JJR sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup dari hasil pemeriksaan mendalam.

    “Kita menetapkan tersangka dengan inisial JJR. Dari hasil ekspos tim penyidik, kemudian kita juga mengeluarkan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan,” ujar Agustiawan Umar kepada wartawan di Sorong.

    Ia menegaskan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius pihak Kejati Papua Barat dan akan dituntaskan sesuai prosedur hukum yang berlaku. “JJR ini bendahara pengeluaran, tentu sebagai bendahara ada tanggung jawab besar yang harus ia emban. Karena tidak mungkin dana hasil audit yang mencapai lebih dari empat miliar rupiah itu keluar tanpa ada kewenangan dari bendahara pengeluaran,” jelasnya.

    Dalam proses penyidikan, tim telah memeriksa sepuluh saksi untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak terkait. “Awalnya, JJR diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka sebelumnya. Namun setelah dilakukan pendalaman, tim menilai bahwa yang bersangkutan turut terlibat, sehingga ditetapkan sebagai tersangka,” tambahnya.

    Agustiawan juga menekankan bahwa penyidik masih terus mendalami peran masing-masing tersangka dalam kasus ini. “Tergantung tim penyidik dalam mendalami sejauh mana keterlibatan setiap pihak, karena prosesnya masih berjalan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kejati Papua Barat telah menetapkan dua tersangka lain berinisial HT dan BMB pada Kamis pekan lalu, 6 November 2025. Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp4,1 miliar.

    Kasus ini menjadi salah satu fokus utama Kejati Papua Barat dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran publik di Kota Sorong.

  • Kapolda Kepri Akan Louching Buku “Tolak jadi Korban TPPO”

    Melanesiatimes.com, Batam – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kepulauan Riau lakukan audiensi dengan Polda Kepri. Kedatangan jajaran pengurus JMSI Kepri ini disambut langsung oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin didampingi Kabid Propam, Kombes Pol Eddwi Kurniyanto.

    Ketua JMSI Kepri, Eddy Supriatna mengatakan, audiensi ini merupakan bagian dari rangkaian agenda JMSI Kepri menjelang Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 pada Desember 2025 mendatang.

    Selain itu dihadapan Kapolda Kepri, Eddy juga memaparkan buku berjudul Tolak jadi Korban TPPO yang akan diluncurkan pada Desember 2025 mendatang sekaligus pembukaan Musda ke-2 JMSI Kepri.

    “Buku ini adalah hasil kerjasama JMSI Kepri dan instansi terkait serta anak didik tingkat SMA/SMK. Dimana, cikal bakal terbitnya buku ini berangkat dari Program JMSI Kepri sebelumnya dengan melakukan sosisialisasi TPPO kepada pelajar dari 50 sekolah tingkat SMA/SMK se-kota Batam pada 23 Oktober 2025 lalu,” jelas Eddy.

    Buku ini berupa seruan dan langkah-langkah nyata dalam memerangi TPPO kepada para pelajar di Kepri. “Jadi kegiatan sosialisasi memerangi TPPO yang dilakukan JMSI Kepri bersama instansi terkait kepada pelajar kita rangkum dalam buku tersebut,” ujarnya.

    Sehingga kedepannya, JMSI Kepri berharap lewat buku ini bisa menjadi literasi para pelajar di sekolah biar mereka paham betul cara-cara memerangi TPPO ini.

    “Kita ingin nanti para pelajar sebagai ujung tombak dalam memerangi TPPO, karena mereka lah yang rentan akan terjadi kasus TPPO,” ujarnya.

    Menanggapi itu, Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin mengapresiasi langkah dan Program JMSI Kepri. “Saya mewakili jajaran Polda Kepri mengapresiasi setinggi-tingginya atas karya Buku ini. Tentunya ini adalah langkah awal pencegahan dini TPPO terhadap pelajar di Kepri,” kata Irjen Pol Asep.

    Sebagai dukungannya atas terbitnya buku “Tolak jadi Korban TPPO”, Ia akan mengajak dan berkoordinasi kepada seluruh jajarannya tingkat Polsek, Polres dan para PJU Polda Kepri untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangsih pada oplah buku.

    Pertemuan ini diakhiri dengan penandatangan pada lembaran kata Pengantar oleh Kapolda Kepri yang dianggap salah satu tokoh panting dalam buku tersebut dan sesi foto bersama.

    Sebagai informasi, peluncuruan buku sekaligus pembukaan Musda ke-2 JMSI Kepri di One Batam Mall pada 2 Desember 2025 mendatang nantinya akan dibuka langsung oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin.

  • Pemkot Sorong Bersama BGN Matangkan Implementasi Program MBG

    Melanesiatimes.com, 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐒𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 – Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M, menegaskan, Pemerintah Kota Sorong mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam menyiapkan generasi emas 2045.

    Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Dukungan Administrasi Deputi Bidang Promosi, serta Kerja Sama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN) di wilayah Kota Sorong, yang berlangsung di Ruang Anggrek, Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (12/11/2025).

    Dalam kegiatan itu, Analis Madya Keskretariatan Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Kolonel Cba Rustandi Wira Manggala, M.Han, menjelaskan, program MBG merupakan strategi nasional untuk memperkuat sumber daya manusia melalui pemberian makanan bergizi bagi seluruh anak Indonesia, termasuk ibu hamil dan anak usia dini. Ia juga menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto, yang menegaskan pentingnya memberikan asupan bergizi kepada seluruh anak Indonesia, bahkan sejak dalam kandungan.

    Program MBG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada sektor pendidikan dan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, program ini menargetkan terciptanya manusia unggul, generasi berdaya saing global, serta penguatan ketahanan nasional dan ekonomi lokal.

    Adapun sasaran program MBG mencakup peserta didik mulai dari PAUD hingga pendidikan kejuruan, termasuk pesantren dan sekolah luar biasa, serta kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

    BGN juga menekankan pentingnya prinsip empat standar pelaksanaan MBG, yaitu kecukupan kalori, komposisi kandungan gizi, standar higienis, dan standar keamanan pangan.

    “Program ini mengusung prinsip kemandirian daerah dengan mendorong pemanfaatan produk pangan lokal. Menu makanan disusun berdasarkan bahan baku daerah dan selera masyarakat setempat, melibatkan ahli gizi lokal, serta memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di daerah,” jelasnya.

    Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, S.T., M.M., menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan pemerintah provinsi terkait pelaksanaan program MBG di Sorong.

    Pemkot Sorong Bersama BGN Matangkan Implementasi Program MBG
    Foto Bersama Forkopimda dan Badan Gizi Nasional

    Pemerintah kota telah menetapkan Pulau Ram dan Pulau Soop sebagai lokasi pelaksanaan tahap awal, dan telah meninjau langsung kondisi di lapangan bersama calon investor.

    Diungkapnya, dari beberapa investor yang diajak, satu di antaranya telah menyatakan kesediaan mendukung pelaksanaan program tersebut. Namun, kendala teknis seperti penutupan sistem pendaftaran lebih awal sempat menghambat proses administrasi.

    “Pemerintah Kota Sorong telah mengajukan surat resmi yang ditandatangani Sekda selaku Ketua Satgas MBG, untuk membuka kembali akses tersebut. Selain itu, kami juga telah menyiapkan tiga lokasi dapur umum yang akan dikelola oleh BGN, termasuk alternatif lokasi di kawasan Sekolah Rakyat yang siap digunakan bila dibutuhkan,” rinci Asisten II.

    Diakhir penjelasan disebutkan, Pemerintah Kota Sorong berharap dukungan seluruh pihak, agar dapat mempercepat realisasi program MBG di Kota Sorong, demi tercapainya generasi sehat dan unggul di masa depan. (𝑫𝒊𝒔𝒌𝒐𝒎𝒊𝒏𝒇𝒐 𝑲𝒐𝒕𝒂 𝑺𝒐𝒓𝒐𝒏𝒈)

  • Peringatan HKN ke-61, Wakil Wali Kota Sorong: Wujudkan Generasi Sehat untuk Masa Depan Hebat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang digelar di Lapangan Landscape, Halaman Kantor Wali Kota Sorong, pada Rabu (12/11/2025).

    Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Sorong membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengangkat tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat.”

    Tema ini menegaskan pentingnya membangun generasi yang tidak hanya berfokus pada pengobatan ketika sakit, tetapi juga memiliki kesadaran untuk melakukan pencegahan penyakit, deteksi dini, dan penerapan gaya hidup sehat.

    Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, dalam sambutannya mengatakan bahwa kesehatan merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

    “Kita ingin masyarakat Kota Sorong menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pola hidup sehat. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga sekolah, semua harus menjadi bagian dari gerakan sehat bersama,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. “Kesehatan bukan hanya urusan rumah sakit atau puskesmas, tetapi tanggung jawab kita semua. Mari kita mulai dari hal sederhana: makan bergizi, rajin berolahraga, dan hindari kebiasaan yang merusak tubuh,” tambahnya.

    Disebutkan pula bahwa kualitas generasi masa depan sangat bergantung pada kesehatan fisik dan mental masyarakat masa kini. Kesehatan merupakan investasi terbesar bagi bangsa, sebab generasi yang sehat hari ini akan menjadi penentu masa depan yang hebat dan berdaya saing.

    Peringatan HKN ke-61, Wakil Wali Kota Sorong: Wujudkan Generasi Sehat untuk Masa Depan Hebat

    Peringatan HKN ke-61 juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Menteri Kesehatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan di Indonesia atas dedikasi mereka menjaga kesehatan masyarakat, terutama setelah menghadapi masa sulit pandemi dan berbagai tantangan global.

    Meski sejumlah indikator menunjukkan kemajuan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan kasus penyakit tidak menular, stunting, gangguan kesehatan mental, serta ketimpangan layanan kesehatan di daerah terpencil. Untuk itu, Kementerian Kesehatan terus melaksanakan Transformasi Kesehatan melalui penguatan layanan primer, digitalisasi data kesehatan, dan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

    Sebagai langkah konkret, pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan deteksi dini, menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebugaran dengan olahraga, mengonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, serta menjauhi rokok dan zat berbahaya. Selain itu, kolaborasi lintas sektor seperti pendidikan, transportasi, dan pariwisata juga perlu diperkuat guna mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

    Kementerian Kesehatan juga menekankan pentingnya edukasi kesehatan di sekolah dan kampus agar kesadaran hidup sehat dapat tumbuh sejak usia dini. “Jangan tunggu penyakit datang, mari kita cegah, kita rawat, dan kita kuatkan diri,” menjadi ajakan kuat yang digaungkan dalam peringatan HKN tahun ini.

    Dengan semangat “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat,” seluruh elemen bangsa diharapkan terus bergerak bersama untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat lahir dan batin. Peringatan HKN ke-61 diharapkan menjadi titik kebangkitan baru dalam memperkuat komitmen mewujudkan masa depan bangsa yang lebih sehat dan berkualitas.

  • Kampus UNAMIN Resmikan Zona Khas Kuliner Aman dan Sehat di Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Universitas Muhammadiyah (UNAMIN) Sorong resmi membuka kantin pertama bertajuk “Zona Khas Kuliner Aman dan Sehat Sorong”, pada Selasa, (11/11/2025).

    Peresmian dilakukan oleh Kepala Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua Barat, Arif Rahadian, yang menegaskan pentingnya pengembangan zona UMKM mikro di lingkungan kampus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Dalam sambutannya, Arif Rahadian menyampaikan bahwa program zona kuliner ini merupakan langkah dalam mendukung pelaku usaha mikro agar mampu meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Ia menjelaskan bahwa BI Papua Barat Daya telah melakukan verifikasi halal terhadap sejumlah pelaku UMKM di daerah tersebut agar produk mereka dapat diterima oleh masyarakat luas.

    “Zona UMKM di wilayah kampus sangat membantu untuk mendukung pelaku usaha mikro. Kami juga telah berkolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk BAZNAS, dalam memperkuat ekosistem usaha halal di Papua Barat Daya,” ujar Arif Rahadian.

    Ia menambahkan bahwa melalui kerja sama lintas lembaga, BI turut mendorong penggunaan aplikasi wakaf dan edukasi halal, termasuk dalam hal penyediaan bahan baku dan proses penyembelihan hewan yang sesuai dengan prinsip syariah.

    Kegiatan peresmian ini dihadiri oleh Rektor UNAMIN Sorong, Muhammad Ali, jajaran staf kampus, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya. Rektor UNAMIN menyampaikan apresiasinya kepada Bank Indonesia atas dukungan terhadap pengembangan usaha mikro di lingkungan kampus.

    Menurutnya, kehadiran zona kuliner halal di kampus bukan hanya memberikan fasilitas bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam. “Zona khas ini akan menjadi contoh bagi kampus lain dalam mengembangkan kuliner sehat dan halal yang aman bagi konsumen,” kata Muhammad Ali.

    Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Sorong, Jhoni Way, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini. Ia menyebutkan bahwa zona khas kuliner ini sangat membantu masyarakat dan sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas peluang usaha bagi warga Kota Sorong.

    “Kami sangat mengapresiasi kolaborasi antara BI dan UNAMIN. Kegiatan ini bukan hanya mendukung UMKM, tetapi juga memperkenalkan pentingnya kesadaran halal kepada masyarakat secara luas,” ujarnya.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan standar halal bagi penyedia kuliner dan pelaku UMKM di Kota Sorong. Selain meningkatkan kualitas produk lokal, program ini juga membuka peluang bagi kampus dan daerah lain untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan zona khas kuliner yang sehat, aman, dan sesuai prinsip syariah. (Firdaus_Askari)

  • Perkuat Hak Konsumen, Komite III DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja ke Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Kota Sorong, Selasa (11/11/2025).

    Kegiatan yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kompleks Kantor Wali Kota Sorong ini dihadiri oleh para anggota DPD dari berbagai provinsi di Indonesia.

    Senator Komite III DPD RI Dapil Papua Barat Daya, H. Hartono, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional DPD dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi undang-undang. Ia berharap kehadiran Komite III di Sorong dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah.

    “Pengawasan terhadap perlindungan konsumen sangat penting agar hak-hak masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa tidak diabaikan. Kami ingin memastikan undang-undang ini benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” ujar Hartono.

    Hartono menambahkan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum bersejarah karena merupakan kali pertama Komite III DPD RI hadir secara kelembagaan di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kesempatan itu, ia memperkenalkan anggota Komite III yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Gorontalo hingga Papua Selatan, yang memiliki fokus kerja di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda, olahraga, dan pariwisata.

    Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa Papua menjadi barometer penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan undang-undang di Indonesia. Menurutnya, jika penerapan undang-undang di Papua berjalan baik, maka bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Tanah Air.

    “Papua memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, bila implementasi undang-undang di sini berjalan efektif, berarti regulasi tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia,” ungkap Filep.

    Ia juga menyoroti lemahnya peran lembaga perlindungan konsumen dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Banyak keluhan di lapangan, mulai dari pelayanan kesehatan hingga peredaran produk kedaluwarsa, menunjukkan perlunya revisi terhadap UU Perlindungan Konsumen agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

    “Kami di Komite III sedang menggagas revisi undang-undang ini agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat jaminan atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komite III DPD RI. Menurutnya, kunjungan ini menjadi kehormatan bagi Pemerintah Kota Sorong dan sekaligus momen penting untuk memperkuat komitmen perlindungan konsumen di daerah.

    “Undang-undang ini sangat strategis karena menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, serta menjamin kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi,” jelas Anshar.

    Ia menambahkan, meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Sorong menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap perlindungan konsumen. Pemerintah daerah terus melakukan pembinaan bagi pelaku usaha, mendorong kesadaran masyarakat sebagai konsumen cerdas, serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, YLKI, dan aparat penegak hukum.

    “Pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan edukasi publik. Kami berharap kehadiran Komite III dapat memberikan masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan di tingkat nasional maupun daerah,” tutupnya.

    Kegiatan kunjungan kerja tersebut berlangsung produktif dengan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan instansi pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, hingga dunia usaha. Acara diakhiri dengan sesi diskusi terbuka yang membahas berbagai persoalan konsumen di daerah dan peluang sinergi antara pemerintah daerah dengan DPD RI.

     

  • Syukuri 14 Tahun Perjalanan Restorasi di Kantor Baru, Rajif Ahmad : Sekretariat Simbol Perjuangan Era Baru NasDem Raja Ampat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Suasana hangat penuh kebersamaan selimuti lokasi kantor baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Raja Ampat di Jalan Lukas Dailon, Kota Waisai, Selasa (11/11/2025).

    Para kader, simpatisan, janda, yatim piatu dan masyarakat sekitar berkumpul pada puncak perayaan HUT ke-14 Partai NasDem yang digelar dengan semangat Konsisten Membawa Arus Perubahan.

    Kegiatan dimulai sejak pukul 12.00 WIT dengan nuansa kekeluargaan dan penuh rasa syukur. Acara ini menjadi penutup dari rangkaian panjang kegiatan HUT ke-14 Partai NasDem di Kabupaten Raja Ampat, setelah sebelumnya sukses terselenggara berbagai agenda sosial kemanusiaan seperti berbagi tali asih.

    Dalam momen itu juga , Ketua DPD NasDem Raja Ampat Orideko Burdam menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kader dan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam perayaan HUT NasDem dan Peresmian Gendung Kesektariatan.

    “Selain memperingati HUT ke-14 Partai NasDem, kami juga melaksanakan bakti sosial berupa pembagian sembako dan tali asih kepada yatim piatu, janda, simpatisan, serta masyarakat. Momentum ini juga kami rangkaikan dengan syukuran penempatan kantor baru DPD Partai NasDem Raja Ampat,” ujar Orideko.

    Sementara itu, Rajif Ahmad selaku sekretaris NasDem ia menegaskan bahwa gedung baru bukan hanya sekedar bangunan fisik, melainkan bentuk semangat era baru kepengurusan NasDem Raja Ampat dalam merawat komitmen untuk terus berjuang mewujudkan Gerakan Perubahan.

    “Momen ini jadi wujud Partai NasDem yang terus konsisten membawa gerakan perubahan. Puncak perayaan ini pun diisi dengan kegiatan sosial seperti pembagian sembako untuk warga sekitar, serta meresmikan Sekretariat baru DPD NasDem, serta mengikuti Zoom meeting nasional bersama Ketua Umum DPP Partai NasDem Bapak H. Surya Paloh,” tuturnya.

    Dilansir dari laman resmi Partai NasDem dalam sambungan daring itu Ketua Umum Surya Paloh memberikan pengarahan dan semangat kepada seluruh kader Partai NasDem untuk terus menjaga solidaritas, ketangguhan, dan semangat restorasi dalam menghadapi tantangan bangsa.

  • Hafiz Zackir Puja Payapo dari MTs Negeri Kota Sorong Wakili Papua Barat Daya di O2SN Nasional Cabang Karate

    Depok – Hafiz Zackir Puja Payapo, seorang siswa berprestasi dari MTs Negeri Kota Sorong, mendapatkan kehormatan untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 2025. Ia akan bertanding di cabang olahraga Karate, yang diselenggarakan di Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata (BBPPMPV) di Kota Depok, Jawa Barat.

    Pembukaan resmi O2SN tingkat nasional dilakukan oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), yang dalam sambutannya menekankan bahwa ajang ini adalah puncak dari serangkaian seleksi ketat yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas kerja keras dan perjuangan mereka di tingkat daerah.

    “O2SN ini adalah hasil dari persiapan dan seleksi yang panjang, dimulai dari tingkat distrik, kota/kabupaten, hingga provinsi. Setiap peserta yang hadir di sini adalah yang terbaik dari yang terbaik,” kata Kepala Puspresnas.

    Dengan semangat, Hafiz menyatakan kesiapannya untuk memberikan yang terbaik dalam kompetisi tingkat nasional ini. Ia melihat kesempatan ini sebagai peluang emas untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuannya di bidang Karate.

    “Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk tampil maksimal dan menjunjung tinggi sportivitas. Semoga saya bisa memberikan hasil yang membanggakan bagi MTs Negeri Kota Sorong dan Papua Barat Daya,” tutur Hafiz.

    Hafiz juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang tak henti-hentinya dari pihak madrasah dan keluarga, yang menjadi motivasi utamanya untuk terus berlatih dan berjuang.

    “Saya sangat berterima kasih kepada guru, orang tua dan pelatih, yang selalu memberikan dukungan sejak awal seleksi. Saya ingin membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, siswa dari mana saja bisa meraih prestasi,” pungkasnya.