Blog

  • LPS Siap Jamin Keuangan Nasaba Ketika Bank Failed (Bangkrut)

    Melanesiatimes.com, Sorong – Dalam rangka menjalin kolaborasi dengan media untuk edukasi dan dukungan resolusi Bank, Kantor Perwakilan LPS III menggelar kegiatan LPS Media Meet Up di Kota Sorong.

    Kegiatan ini mengangkat tema Diskusi, Komunikasi, dan Kolaborasi Media dalam Pengembangan Literasi Keuangan yang bertempat di Swissbel hotel Sorong pada Kamis (24/04/2025).

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS merupakan lembaga yang memiliki fungsi utama menjamin simpanan nasabah perbankan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem keuangan.

    Dalam menjamin simpanan nasabah perbankan tersebut, LPS juga memiliki fungsi melakukan penanganan Bank yang dicabut izin usahanya atau biasa disebut resolusi Bank.

    Seiring perkembangannya, LPS memperoleh penguatan fungsi dan perluasan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk menjamin polis asuransi pada tahun 2028.

    Pada sambutannya, Kepala Kantor Perwakilan LPS III Fuad Zaen menyampaikan pentingnya literasi keuangan dan kaitannya dengan resolusi Bank.

    “Semakin tinggi tingkat literasi keuangan, maka masyarakat akan semakin dapat melakukan pengambilan keputusan terkait keuangan yang rasional. Selain itu, dengan mengetahui adanya LPS sebagai lembaga yang menjamin simpanan masyarakat di Bank dan penanganan Bank maka masyarakat tidak perlu lagi ragu menyimpan uangnya di Bank,” ungkapnya

    Pada kesempatan tersebut, Kantor Perwakilan LPS III juga melakukan sosialisasi mengenai peran dan fungsi LPS utamanya dalam penjaminan simpanan nasabah perbankan.

    “Dalam menjalankan fungsi penjaminan simpanan sesuai dengan amanat Undang-Undang, per 31 Maret 2025 jumlah rekening simpanan di seluruh wilayah Papua yang dijamin penuh mencapai total 99,96% dari total rekening atau sebanyak 6,43 juta rekening,” papar Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan Dadi Hermawan pada sesi sosialisasi.

    Penanganan Bank oleh LPS:

    Sepanjang tahun 2024, terdapat 20 Bank yang dicabut izin usahanya yang ditangani oleh LPS, seluruhnya merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS). Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2024, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 142 Bank yang terdiri atas 1 Bank Umum dan 141 BPR/BPRS.

    Atas Bank yang ditangani tersebut, secara total dari tahun 2005 s.d. 23 April 2025, LPS telah membayarkan klaim penjaminan nasabah sebesar Rp2,78 triliun dari total Simpanan Layak Bayar sebesar Rp3,21 triliun setelah memperhitungkan perjumpaan utang (setoff) dan penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS.

    LPS telah melakukan likuidasi terhadap 2 (dua) Bank di wilayah Papua. Di provinsi Papua, LPS telah melikuidasi PT BPRS Muamalat Yotefa yang berkantor pusat di Sentani, Kab. Jayapura dan dicabut izin usahanya pada 15 Mei 2019. Selain itu, saat ini LPS juga melikuidasi PT BPR Arfak Indonesia (BDL) yang berkantor pusat di Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat yang dicabut izin usahanya pada 17 Desember 2024 lalu.

    Jimmy Ardianto selaku Sekretaris Lembaga turut hadir menegaskan mengenai peran LPS dalam menjaga kepercayaan nasabah perbankan.

    “Dengan adanya LPS maka tidak perlu ragu menabung di Bank karena simpanan nasabah aman dijamin LPS. Menabung di Bank juga banyak manfaatnya, seperti mendukung perekonomian mengingat peran Bank sebagai lembaga intermediasi yang selain menghimpun dana juga dapat menyalurkannya kepada pembiayaan produktif,” imbuhnya.

    “Kolaborasi aktif Kantor Perwakilan LPS III bersama media pada kegiatan edukasi maupun resolusi Bank seperti yang sedang dilakukan saat ini di Kota Sorong, diharapkan dapat memberikan ketenangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan,” tambah Fuad terkait peran media dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat dan mendukung pelaksanaan resolusi Bank LPS.

  • Kapolri Didesak Copot Kapolda Kepri

    Melanesiatimes.com – Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia (JAM-Indonesia) Menggelar aksi Unjuk Rasa didepan Mabes Polri  pada Kamis 24 /04/2025 menyoal persoalan viralnya aktifitas Kasino Ilegel di wilayah kota batam yang viral di sosial media tiktok dan web.

    Hal tersebut, Jufri Koordinator JAM – Indonesia dengan tegas mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kapolda Kepulauan Riau dan Kapolresta Barelang.

    “Desakan ini disuarakan menyusul dugaan pembiaran terhadap aktivitas perjudian berkedok kasino ilegal yang menjalankan praktik Roulette dan Baccarat di kawasan apartemen di Kota Batam” Ujar jufri koordinatir Aksi Jam –  Indonesia

    Jufri menilai, pembiaran terhadap aktifitas Kasino ilegal yang beroperasi di wilayah hukum polresta Barelang dan polda Kepri ini merupakan bentuk pembiaran yang melanggar undang undang nomor  7 tahung 1974 tentang  Penertiban Perjudian. selai itu juga seperti KUHP Pasal 303 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981.

    “Praktik perjudian ilegal tersebut telah lama berlangsung, bahkan diketahui publik luas, namun tidak ditindak secara serius oleh aparat kepolisian di wilayah hukum tersebut.”

    Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan kemarahan publik karena aparat penegak hukum dinilai gagal menjalankan tugas dan fungsinya.

    “Kami menganggap ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk pembiaran yang memalukan. Bagaimana mungkin aktivitas kasino ilegal dibiarkan beroperasi di wilayah yang seharusnya dijaga aparat. Ini mencoreng nama baik polri dan merusak integritas kepolisian di masyarakat,” tegas Tegas Jufri JAM-Indonesia.

    Selain, itu Jufri mendesak kapolri untuk segera memerintahkan Kapolda kepri dan kapolresta Balerang untuk menangkap pemilik kasino ilegal yang beroperasi di kota Batam

    “Kami mendesak kapolri untuk segera memerintahkan Kapolda kepri dan kapolresta Barelang untuk segera menangkap pemilik Kasino ilegal yang beroperasi di waksan aparteman kota batam”ungkap

    “Jika Kapolda kepri dan kapolresta Balerang tidak mampu untuk menangkap dan Penjarakan pemilik Kasino kami patut kami duga Kapolda kepri dan kapolresta belerang ikut terlibat dalam melindung para memiliki Kasino ilegal tersebut.”lanjut jufri

    JAM-Indonesia menyerukan kepada masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawasan publik untuk bersama-sama mengawal kasus ini demi terwujudnya penegakan hukum yang adil, bersih, dan tanpa kompromi terhadap pelanggaran hukum.

    Atas dasar itu, JAM-Indonesia menuntut dengan tuntutan:

    1. Mendesak Kapolri Segera Evaluasi Kapolda Kepri dan Copot Kapolresta Barelang diduga Memalukan pembiaran Casino Ilegal di wilayah Kota batam

    2. Bubarkan Casino Ilegal, Roulette dan Baccarat  di Provinsi Kepulauan Riau, kota Batam yang Bertempat di kawasan apartemen.

  • GMI Kembali Geruduk Kejagung dan KPK, Desak Penetapan Amustofa Besan Sebagai Tersangka Kasus SPPD Fiktif

    Melanesiatimes.com  – Puluhan massa dari Garda Muda Indonesia (GMI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Kamis (24/4/2025). Aksi ini merupakan jilid kedua dari rangkaian protes GMI, yang mendesak agar Kejaksaan Negeri Buru segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif senilai Rp2,5 miliar.

    Nama mantan Wakil Bupati Buru periode 2017–2022, Amustofa Besan, kembali menjadi sorotan dalam kasus ini. Massa aksi meminta Kejagung memerintahkan Kejari Buru menetapkan Besan sebagai tersangka, setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan sejak 2023 lalu.

    “Kami menuntut kejelasan. Proses hukum jangan terhenti karena kepentingan politik. Semua warga negara sama di mata hukum,” tegas Koordinator Aksi, Bung Aldi.

    Menurutnya, proses penyidikan sempat terhenti ketika Amustofa Besan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil Maluku dan bersiap maju dalam Pilkada Buru 2024. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan intervensi politik terhadap penegakan hukum.

    Dalam pertemuan dengan perwakilan Kejagung, yakni Bapak Hermanto dari bagian pengaduan masyarakat, GMI mendapat jaminan bahwa tuntutan mereka akan ditindaklanjuti.

    “Kami minta kasus ini diselesaikan hingga tuntas agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi lembaga hukum,” ujar Aldi lagi.

    GMI juga menyoroti pentingnya integritas Kejaksaan dalam menangani dugaan penyalahgunaan dana rakyat. “Uang negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

    Sebelumnya, pada Senin, 14 April 2024, GMI telah menggelar aksi serupa di tempat yang sama dengan tuntutan yang sama: tetapkan Amustofa Besan sebagai tersangka.

  • BPJS Kesehatan Cabang Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong Teken Kerja Sama Strategis Program JKN

    Melanesiatimes.com, Sorong – Sebagai upaya memperkuat sinergi dalam penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, BPJS Kesehatan Cabang Sorong dengan Kejaksaan Negeri Sorong melaksanakan kegiatan Pembahasan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama strategis dalam Program JKN.

    Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin sebelumnya dan dinilai dapat memberikan manfaat besar dalam mendukung penyelesaian permasalahan maupun permasalahan hukum yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, Rabu (23/04/2025).

    Pupung mengungkapkan, kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

    Pada pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan surat permintaan atau Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diterbitkan oleh pihaknya.

    “Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan hukum guna mendukung pelaksanaan Program JKN yang tertib dan akuntabel,” ungkap Pupung.

    Pupung juga menjelaskan, BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Program JKN serta memastikan kepatuhan dalam pembayaran iuran. Fokus pengawasan meliputi pemberi kerja yang belum mendaftarkan diri dan pekerjanya, belum membayar iuran pertama, atau belum mendaftarkan seluruh pekerjanya, serta tidak membayar iuran JKN.

    “Dalam proses ini, BPJS Kesehatan wajib berkoordinasi dengan instansi ketenagakerjaan yang berwenang, terutama terkait data pekerja dan pembayaran iuran. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan, BPJS Kesehatan dapat meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan Negeri untuk menindaklanjutinya, baik secara litigasi maupun non-litigasi,” terang Pupung.

    Pupung menambahkan, sinergi ini juga merupakan komitmen kedua belah pihak dalam menjaga keberlangsungan Program JKN yang berpihak pada masyarakat. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk perlindungan hukum bagi BPJS Kesehatan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menciptakan tata kelola program jaminan sosial yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

    “Kami berharap ke depan kerja sama ini dapat terus ditingkatkan, sehingga penyelenggaraan Program JKN berjalan lebih optimal dan memberi manfaat maksimal bagi peserta dan Masyarakat khususnya di Provinsi Papua Barat Daya,” terang Pupung.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Makrun menyampaikan, pihaknya akan siap mendukung kerja sama yang telah terjalin dengan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari kontribusi kejaksaan dalam menyukseskan Program JKN. Langkah ini merupakan wujud komitmen konkrit kejaksaan dari kerja sama yang telah terjalin selama ini.

    Menurutnya, pendampingan hukum harus dijalankan, khususnya untuk memastikan kepatuhan pemberi kerja dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi para pekerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Melalui pendampingan dan bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara, kami berharap setiap permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan berkelanjutan,” ujar Makrun.

    Tercatat berdasarkan data per April 2025 terdapat 132 badan usaha menunggak iuran. Untuk tahun lalu (2024) di wilayah kerja kantor BPJS Cabang Sorong, sebesar 81% atau 107 badan usaha telah patuh melakukan pembayaran iuran JKN. Sisanya sebanyak 19% atau 25 badan usaha masih terus diberikan edukasi sesuai ketentuan, baik dari fungsi penagihan maupun fungsi pengawasan pemeriksaan, agar Badan Usaha yang belum patuh dapat segera segera memenuhi kewajibannya terhadap ketentuan dalam Program JKN.

  • Koarmada III Panen Perdana Melon, Wujud Nyata Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Melanesiatimes.com, Katapop Kab. Sorong – Komando Armada III menorehkan capaian membanggakan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dengan sukses melaksanakan panen perdana buah melon seberat 502 kilogram.

    Panen ini dilakukan di lahan seluas 1.550 meter persegi yang dikelola oleh Dinas Pembinaan Potensi Maritim (Dispotmar) Koarmada III, Rabu (21/04/2025).

    Kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi nyata TNI Angkatan Laut dalam mendukung program food estate yang dicanangkan pemerintah sebagai solusi jangka panjang keberlanjutan pangan di Indonesia.

    Kepala Dispotmar Koarmada III, Kolonel Laut (P) Slamet Ariyadi, S.E., M.Tr.Opsla., menyampaikan bahwa panen ini merupakan langkah awal dalam membangun kemandirian pangan di lingkungan TNI dan sekitarnya.

    “Ini adalah wujud nyata yang kita kerjakan untuk mendukung ketahanan pangan di Koarmada III dan wilayah sekitar,” ungkap Kolonel Slamet kepada Perwira Reporter Dispen Koarmada III.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil panen perdana ini akan didistribusikan kepada para prajurit Koarmada III. Ia juga optimistis hasil panen ke depan akan meningkat signifikan, hingga tiga kali lipat dari panen kali ini, sehingga ke depannya dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah Koarmada III.

    Dalam proses pemeliharaan, personel Dispotmar Koarmada III setiap hari turun langsung ke kebun, merawat tanaman secara kolektif dengan semangat gotong-royong. Perawatan intensif termasuk pengolahan lahan dan pengendalian gulma dilakukan agar pupuk organik terserap optimal oleh tanaman.

    Semangat kebersamaan ini tidak hanya menghasilkan kebun yang subur, tetapi juga memperkuat solidaritas antarpersonel. Momen panen menjadi simbol keberhasilan dari kerja keras kolektif yang mencerminkan dedikasi dan komitmen terhadap misi besar ketahanan pangan.

    Program ketahanan pangan Koarmada III sendiri dirancang sebagai program berkelanjutan, tidak hanya bersifat jangka pendek. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan prajurit sekaligus memberi kontribusi nyata kepada masyarakat luas.

    (Dispen Koarmada III-01)

  • Serah Terima Jabatan dan Perkenalan Kepala BPK Perwakilan Se-Tanah Papua

    Melanesiatimes.com, Sorong – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Perkenalan Kepala BPK Perwakilan se-Tanah Papua di Ballroom Hotel Vega, Sorong pada Kamis (24/04/2025).

    Serah terima jabatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPK di wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk 4 daerah otonomi baru.

    Hadir dalam acara tersebut, penyerahan jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua berada dalam sorotan. Slamet Riyadi, yang sebelumnya menjabat, secara resmi menyerahkan posisi tersebut kepada Bhuono Agung Nugroho. Di sisi lain, jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat beralih dari Ahmad Luthfi H. Rahmatullah kepada Agus Priyono.

    Tidak hanya itu, acara ini juga menjadi ajang perkenalan bagi empat Kepala BPK Perwakilan untuk daerah otonomi baru di wilayah Papua. Nama-nama baru ini termasuk Ferdinan Palembangan sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, Subagyo untuk Papua Tengah, Amin Adab Bangun sebagai Kepala BPK Perwakilan Papua Selatan, dan Rahmadi yang akan memimpin Papua Barat Daya.

    Acara tersebut dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Drs. H. Fathan Subchi, M.AP., CIISA., ChFA, serta Direktur Jenderal PKN VI BPK, Laode Nusriadi. Kehadiran Pimpinan DPRD dan seluruh Kepala Daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal di kawasan Papua turut menambah makna dari kegiatan ini.

    Serah Terima Jabatan dan Perkenalan Kepala BPK Perwakilan Se-Tanah Papua
    Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P (Anggota IV BPK RI)

    Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI menjelaskan peran penting BPK dalam pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pemeriksaan keuangan negara demi membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

    Lebih jauh, beliau mengungkapkan bahwa BPK harus bertransformasi dengan mengedepankan pendekatan preventif untuk menutup celah-celah kemungkinan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Penekanan pada pendekatan pencegahan menjadi sorotan utama.

    “Kita tidak perlu bangga dengan banyaknya temuan pemeriksaan. Justru, BPK harus berperan aktif dalam memperkuat sistem pengendalian intern melalui komunikasi yang efektif dengan entitas terkait,” tegasnya.

    Kegiatan ini menjadi titik tolak dalam upaya kolaborasi yang lebih baik antara BPK dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan berbagai program seperti bimtek dan focus group discussion diharapkan dapat menjadi wadah untuk sharing knowledge dan pengalaman.

    Dengan adanya sertijab ini, diharapkan tercipta kesinambungan dalam pengawasan dan akuntabilitas anggaran daerah. Provinsi Papua dan Papua Barat, bersama daerah otonomi baru lainnya, diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

    Dengan semangat baru dan kepemimpinan yang segar, BPK Perwakilan se-Tanah Papua siap untuk menjalankan tugasnya dalam mendukung reformasi dan pembangunan yang lebih baik di wilayah ini.

  • Penerima KIP UNAMIN Dibekali Soft Skill, Siap Gaet Mahasiswa Baru

    Melanesiatimes.com – Dalam upaya menyambut tahun akademik baru 2025–2026, Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) menggelar Workshop Peningkatan Soft Skill yang diperuntukkan bagi para penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Acara berlangsung di Aula Rektorat Lantai 3, Kampus UNAMIN, Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (24/4/2025) pukul 09.00 WIT.

    Workshop ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan promosi kampus secara kreatif dan efektif—baik melalui media digital maupun interaksi langsung—guna meningkatkan angka penerimaan mahasiswa baru.

    Rektor UNAMIN, Dr. H. Muhammad Ali, M.M., M.H., secara langsung membuka acara dan menekankan bahwa mahasiswa yang terpilih menjadi duta promosi kampus harus memiliki kepercayaan diri tinggi serta pemahaman mendalam terhadap seluruh program studi di kampus.

    “Mahasiswa penerima KIP ini kuliah gratis. Maka sudah seharusnya mereka ikut berkontribusi positif untuk memperkenalkan kampus ini kepada calon mahasiswa baru,” ujar Rektor penuh semangat.

    UNAMIN saat ini memiliki 7 fakultas dengan 15 program studi unggulan. Oleh karena itu, lanjut Ali, para mahasiswa harus menguasai informasi seputar jurusan agar mampu menyampaikan pesan yang jelas dan meyakinkan kepada publik.

    Selain membekali kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan umum, workshop ini juga menghadirkan pemateri kompeten dari berbagai bidang. Jenro P. Sijabat, S.Pd., M.Pd., menyampaikan materi tentang public speaking; Hurhidaya, S.Sos., M.Si., menjelaskan strategi promosi fasilitas dan beasiswa; serta Mu Fadli Hasa, S.Kom., M.Kom., membahas pemanfaatan media digital sebagai alat promosi kampus masa kini.

    Workshop ini menjadi bukti komitmen UNAMIN dalam mendorong kualitas pendidikan berbasis karakter, kreativitas, dan kepemimpinan. Harapannya, mahasiswa tak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga agen perubahan yang memperkuat citra kampus di tengah persaingan perguruan tinggi yang semakin ketat.

    “Perguruan tinggi butuh kreasi, karakter, dan kontribusi dari mahasiswanya. Inilah bekal menuju masa depan yang sukses,” pungkas Rektor. (Eskop Wisabla)

  • Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsi Maybrat dan Makanan Bergizi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi untuk membahas penanganan pengungsi Maybrat serta penyediaan makanan bergizi.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Forkopimda, dan pimpinan OPD yang di gelar di Vega Prime Hotel pada Rabu (23/04/2025).

    Wakil Gubernur Ahmad Nausrau dalam sambutannya mengungkapkan harapannya agar kedatangan Munafrizal Manan dapat memberikan informasi baru mengenai tugas-tugas pemerintah daerah terkait penanganan pengungsi, terutama yang tersebar di Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong.

    “Teman-teman Wakil Bupati Maybrat bersama dengan Pimpinan OPD akan memaparkan progres terkini mengenai penanganan pengungsi Maybrat,” ujarnya.

    Ini menunjukkan dukungan pemerintah daerah dalam memberikan perhatian serius terhadap pengungsi yang terkena dampak konflik.

    Nausrau juga melaporkan bahwa sejauh ini, kolaborasi antara pemerintah Maybrat, tokoh adat, dan masyarakat telah berhasil mengembalikan lebih dari 1.048 pengungsi ke kampung halaman mereka. Ini adalah hasil yang menggembirakan dari upaya pemulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

    “Namun, masih ada sejumlah pengungsi yang menunggu untuk dipulangkan. Wakil Bupati Maybrat akan segera melaporkan hal ini kepada pak Dirjen untuk diatasi,” lanjut Nausrau,

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsi Maybrat dan Makanan Bergizi
    Rapat Koordinasi antar Pemerintah Daerah bersama Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

    Selain membahas penanganan pengungsi, rapat ini juga menyentuh tentang penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Nausrau menginformasikan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menyiapkan dapur umum yang beroperasi di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan, sementara daerah lain masih dalam proses persiapan.

    “Penyediaan makanan bergizi ini menjadi prioritas kami, terutama untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi dan masyarakat yang terdampak,” katanya. Namun, sistem distribusi makanan masih bergantung pada TNI Angkatan Darat, Korem, Kodim, dan Koramil.

    Nausrau menegaskan pentingnya adanya petunjuk teknis dari pusat terkait upaya penyediaan makanan bergizi ini. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu arahan untuk memberikan perincian tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing instansi terkait.

    Sementara itu, Munafrizal Manan menanggapi permintaan tersebut dengan menegaskan bahwa penanganan pengungsi adalah tanggung jawab bersama. Ia siap memberikan dukungan dan berdiskusi lebih lanjut mengenai petunjuk teknis yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

    Rapat koordinasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu-isu sosial yang mendesak. Diharapkan partisipasi semua pihak dapat mengakselerasi proses pemulangan pengungsi dan penyediaan makanan bagi masyarakat.

    Dengan adanya tekad dan kerjasama yang solid, diharapkan pengungsi Maybrat dapat segera dipulangkan dan kebutuhan makanan bergizi bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

    Keberhasilan dalam penanganan pengungsi dan penyediaan makanan bergizi ini akan menjadi indikator penting dari upaya pemerintah dalam memberikan perhatian yang serius terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak dan menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi.

  • Ketua Definitif DPRP PBD Anneke Lieke Makatuuk Resmi Mengambil Sumpah Janji 2024-2029

    Melanesiatimes.com – DPR Papua Barat Daya menggelar Rapat Paripurna Istimewa di Vega Prime Hotel Convention Sorong, dalam rangka melaksanakan pengucapan sumpah janji para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat Daya periode 2024-2029. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Pengadilan Negeri Papua Barat, anggota DPR dari seluruh Indonesia, serta pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP). Rabu, (23/04/2025).

    Anneke Lieke Makatuuk, Ketua DPR definitif yang baru dilantik, menyampaikan bahwa pengucapan sumpah ini merupakan momen bersejarah bagi dirinya dan seluruh rakyat Papua Barat Daya. Dalam pidatonya, Anneke mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Barat Daya, serta semua anggota DPR dan partai politik, khususnya Partai Demokrat, atas kepercayaan yang diberikan.

    “Sumpah yang saya ucapkan bukan sekadar penghormatan, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk memastikan DPR bekerja dengan transparansi dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Anneke dengan penuh semangat.

    Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara DPR, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah. Anneke juga menambahkan bahwa DPR akan terus fokus pada pembentukan regulasi yang berpihak pada rakyat, dengan prioritas utama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat adat.

    Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan harapannya agar DPR terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk percepatan pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. “DPR dan pemerintah harus bekerja bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ungkap Elisa dengan penuh semangat.

    Elisa juga menyadari bahwa Papua Barat Daya menghadapi banyak tantangan, terutama di tengah krisis ekonomi global dan dinamika sosial yang kompleks. “Pelantikan DPR ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik,” tambahnya.

    Dengan berakhirnya pelantikan ini, diharapkan DPR Papua Barat Daya dapat menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Momen ini juga menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan semangat membangun provinsi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. (Eskop Wisabla).

  • Rapat Paripurna Istimewa DPR Provinsi Papua Barat Daya: Pengucapan Sumpah Pimpinan Baru

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat Daya digelar di Vega Prime Hotel pada Rabu (23/04/2025).

    Rapat Paripurna Istimewa tersebut bertujuan untuk mengucapkan sumpah dan janji para pimpinan DPR Papua Barat Daya yang baru untuk masa jabatan 2024-2029.

    Berdasarkan Surat Keputusan nomor: 100.2.1.4/05/DPR-PBD/I/2025 dan berita acara nomor: 100.2.4/04/DPR-PBD/I/2025, rapat ini mengkonfirmasi persetujuan usul pimpinan DPR Papua Barat Daya. Keputusan ini dijadikan dasar pengangkatan pimpinan definitif DPR melalui surat penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat.

    Pengucapan sumpah dan janji tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat.

    Dalam keputusan tersebut, Aneke Lieke Makatuuk resmi dilantik sebagai Wakil Ketua I DPR Papua Barat Daya, sedangkan Fredik F.A. Marlisa dipercaya sebagai Wakil Ketua II DPR Papua Barat Daya untuk periode 2024-2029. Keduanya sudah menunjukkan komitmen dan dedikasi selama proses pemilihan yang kompetitif.

    Usai pembacaan pengangkatan, pimpinan DPR Papua Barat Daya mengucapkan sumpah dan janji di hadapan para tamu undangan. Momen sakral ini menandai awal tugas mereka dalam mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan fungsi legislatif di daerah.

    Dalam sambutannya Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Elisa Kambu mengungkapkan,”hari ini kita hadir disini unruk menyaksikan peristiwa penting yang bersejarah bagi kita semua di tanah ini yakni rapat paripurna pelantikan pimpinan DPR Papua Barat Daya, ” imbunya.

    Elisa mengajak kepada semua tamu undangan yang hadir untuk senantiasa mengingat Tuhan karena semua ini terjadi atas campur tangan Tuhan.

    DPR Provinsi Papua Barat Daya merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan. Ia juga berharap dalam rangka memupuk kemitraan antara legislatif dan eksekutif akan terus berjalan secara harmonis dan konstruktif demi mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik serta percepatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

    “Kita dituntut untuk bahu membahu memperkuat lembaga legislatif dan eksekutif serta bersatu dalam satu semangat guna menghadirkan solusi bagi rakyat dan mempercepat pembangunan dan menjaga stabilitas ditengah ketidakpastian ini,” ungkap Elisa.

    Elisa juga mengajak semua pihak untuk menjaga kebersamaan, saling menghormati dan bekerja dengan hati demi kepentingan rakyat Papua Barat Daya. Elisa juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Wakil Ketua I dan II DRP Provinsi Papua Barat Daya.

    Diwaktu yang sama Wakil Ketua I DPR Papua Barat Daya, Aneke Lieke Makatuuk, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Barat Daya, partai pengusung, serta konstituen yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai wakil rakyat. “Ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

    Aneke juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR dan masyarakat dalam mengembangkan Papua Barat Daya. Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah dan rakyat akan membawa kemajuan bagi daerah. “Kami siap mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya di tingkat legislatif,” tegasnya.

    Sementara itu, Fredik F.A. Marlisa sebagai Wakil Ketua II juga menambahkan bahwa mereka akan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan publik di Papua Barat Daya. “Kami hadir untuk semua elemen masyarakat, dan kami berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah kami,” katanya.

    Pengucapan sumpah dan janji ini juga disaksikan oleh berbagai elemen masyarakat, Forkopimda dan instansi pemerintah menunjukkan dukungan luas bagi pimpinan yang baru. Acara ini diharapkan bisa menjadi momen bersejarah bagi DPR Papua Barat Daya dalam menjalankan fungsinya ke depan sebagai Anggota DPR Provinsi yang perdana di Papua Barat Daya.

    Kehadiran keluarga anggota DPR yang memadati ruangan Vega Hotel Prime menandakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap kepemimpinan baru ini. Semua berharap agar DPR Papua Barat Daya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan dan pengembangan wilayah.

    Dengan dilantiknya pimpinan baru, dijarapkan langkah konkret dari Aneke Lieke Makatuuk dan Fredik F.A. Marlisa untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah demi kemajuan Papua Barat Daya yang lebih baik.

    sementara untuk kepemimpinan Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya sampai saat ini belum ada informasi dari DPR maupun pemerintah pusat.