Blog

  • Putri Khairunnisa ; Pentingnya Kolaborasi Antara Kadin dan KNPI

    Melanesiatimes.com – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Putri Khairunnisa, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas terpilihnya Anindya N. Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) periode 2024-2029 melalui Musyawarah Nasional (Munas) Penyatuan Kadin.

    “Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Anindya N. Bakrie atas pengukuhannya sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029. Kami juga mengucapkan Terima kasih atas dedikasi terhadap Ketua Umum Periode sebelumnya yakni Bpk. Arsjad Rashid. Ini adalah momen penting untuk memperkuat peran Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka peluang kerja bagi generasi muda,” ujar Putri Khairunnisa dalam pernyataan resminya, Kamis (16/01/2025).

    Putri Khairunnisa juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kadin dan KNPI untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan memberdayakan anak muda. Menurutnya, pemuda adalah tulang punggung pembangunan bangsa, dan dukungan dari organisasi seperti Kadin sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, serta mendorong inovasi.

    “Kami berharap di bawah kepemimpinan Pak Anindya, Kadin dapat terus mendorong sinergi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi kepemudaan seperti KNPI, untuk menghadirkan solusi konkret atas tantangan ekonomi yang dihadapi oleh generasi muda saat ini,” tambahnya.

    Pengukuhan Anindya N. Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin 2024-2029 menandai babak baru dalam perjalanan organisasi yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia. Melalui Munas Penyatuan Kadin, Anindya diharapkan mampu membawa visi transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inovatif.

    “Kami percaya, dengan pengalaman dan kepemimpinan Pak Anindya, Kadin akan semakin kokoh sebagai rumah besar bagi dunia usaha Indonesia, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” tutup Putri Khairunnisa.

    KNPI menyatakan kesiapan untuk terus bekerja sama dengan Kadin dalam berbagai program dan inisiatif, khususnya yang berdampak langsung pada pemberdayaan pemuda dan pengembangan UMKM di seluruh Indonesia.

  • Panitia Pelaksana Tes Kejiwaan PPPK Buton Utara Bantah Tudingan Pelaporan Menghalang-halangi tugas Wartawan

    Melanesiatimes.com – Asfira Sugiarto yang akrab disapa Fira mengatakan bahwa apa yang menjadi objek pelaporan di Polisi Resor (Polres) Buton Utara terhadap rekannya yang juga panitia seleksi merupakan kekeliruan.

    “Rekan kerjanya yang bernama Arya ini tidak tau bahwa yang sedang ingin memotret data peserta tes Kejiwaan PPPK adalah seorang Wartawan,” kata Fira dalam keterangannya, Kamis (16/1)

    Menurutnya, dalam ketidak tahuan tersebut sehingga Arya mengambil data para peserta yang ingin di potret.

    “Ini kan para jurnalis tidak memakai tanda pengenal (ID Card) nya itu ada di saku, sehingga teman saya tidak tau kalau itu wartawan,” ujar Fira.

    Ia menjelaskan, data yang ingin di potret oleh jurnalis itu tercantum nama, nomor hp, data NIK yang tentu bersifat privasi yang dilindungi oleh UU PDT, tentu kami harus berhati-hati dalam memberikan informasi kepada pihak lain.

    Arya dalam kejadian itu hanya mempertanyakan legalitas para wartawan, sebelum mengambil data tersebut, tidak ada larangan ataupun intimidasi yang dilakukan, tegasnya.

    “Teman saya hanya bertanya Kalian ini siapa, Kenapa kalian foto data perserta? Ada Surat Tugas? Ada tanda pengenal (Id Card),” tegasnya.

    Setelah para jurnalis itu menunjukan identitasnya berupa id card, data itu pun di berikan kembali untuk di potret oleh para jurnalis tersebut.

    Ia berharap bahwa pelaporan terhadap rekannya yang menghalang-halangi kerja jurnalis itu perlu di kaji kembali, karna ini bagian dari cara kerja kami dalam melindungi data masyarakat.

    Lanjut Asfira, bahwa dalam pemberitaan sebelumnya yang telah di rilis ada perbedaan data mengenai peserta tes Kejiwaan, sehingga pihaknya pun ingin mengklarifikasi kekeliruan dalam berita tersebut.

    “Di berita yang pertama terbit, yang mengatakan ada 600 peserta yang telah melakukan ujian tes kejiwaan sementara di data kami yang telah ujian itu baru 400 orang terhitung sejak senin-selasa karena perhari yang mengikuti tes kejiwaan berjumlah 200 orang” ungkap Fira.

    Jadi beda makna kalimat yang sudah mendaftar dan yang telah melakukan tes kejiwaan, karna belum tentu yang mendaftar itu akan ikut tes bisa saja ada yang berhalangan, kalau yang sudah ikut tes berarti sudah membayar, tutup Asfira.

  • MUI Tanggapi Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Melanesiatimes.com – Usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengenai pemanfaatan dana zakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai respons dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. Ia menilai bahwa pemanfaatan dana zakat untuk program semacam itu harus disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

    “Penggunaan dana zakat untuk MBG hanya relevan jika ditujukan bagi anak-anak dari keluarga fakir dan miskin,” tegas Buya Anwar, sapaan akrabnya, dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025). “Namun, jika program ini mencakup anak-anak dari keluarga mampu, dana zakat tidak tepat digunakan. Alternatifnya adalah memanfaatkan dana infak dan sedekah.”

    Buya Anwar mengingatkan, dana zakat memiliki aturan ketat terkait distribusinya, yakni hanya boleh diberikan kepada delapan golongan penerima yang disebutkan dalam Al-Qur’an, seperti fakir, miskin, amil, dan ibnu sabil. Oleh sebab itu, cakupan program seperti MBG harus benar-benar memperhatikan kriteria ini.

    Berbeda dengan zakat, dana infak dan sedekah lebih fleksibel penggunaannya. Dana tersebut, menurutnya, bisa dialokasikan untuk program MBG bagi anak-anak dari keluarga mampu asalkan tidak melanggar prinsip keadilan dan niat pemberi donasi.

    Buya Anwar juga menjelaskan mengapa dana wakaf tidak sesuai untuk program semacam ini. “Prinsip wakaf mengharuskan zat atau pokoknya tetap terjaga, sementara manfaatnya diberikan kepada penerima. Jadi, penggunaan dana wakaf untuk program makan bergizi tidak memungkinkan karena pokoknya akan habis,” jelasnya.

    Namun, ia membuka peluang penggunaan hasil pengelolaan harta wakaf dengan syarat persetujuan dari pihak yang mewakafkan dan kesesuaian dengan tujuan awal wakaf.

    Sebagai solusi, Buya Anwar menyarankan agar program MBG dilakukan bertahap sesuai anggaran yang tersedia. “Jika dana terbatas, mulailah dengan satu atau dua hari dalam seminggu. Jika anggaran meningkat tahun depan, baru ditingkatkan frekuensinya menjadi lima atau enam hari,” katanya.

    Meski begitu, ia merasa ironis jika pemerintah tidak memiliki dana untuk menyelenggarakan program semacam ini. Buya Anwar menekankan pentingnya evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. “Selama ini, banyak keuntungan SDA dinikmati oleh pengusaha tambang. Sudah saatnya pemerintah mengarahkan pengelolaan SDA untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.

    Buya Anwar berharap pemerintah memperbaiki pembagian hasil SDA antara pemerintah dan pengusaha. Dengan demikian, pendapatan negara dapat meningkat dan dialokasikan untuk mendukung program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, termasuk penyediaan makanan bergizi gratis.

  • Pangkoarmada III Hadiri Syukuran HUT ke-62 Kowal Se-Wilayah Sorong

    Melanesiatimes.com – Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., bersama Ketua Daerah Jalasenastri Armada III, Ny. Dita Hersan, menghadiri acara syukuran dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) se-wilayah Sorong. Acara tersebut berlangsung di Markas Komando Lantamal XIV, Sorong, Papua Barat Daya. Kamis (16/01/2025).

    HUT ke-62 Kowal kali ini dipusatkan di Jakarta dan dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, dalam acara seremonial di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, Kasal turut menyampaikan pesan melalui sambungan video conference (vicon).

    Dalam sambutannya, Kasal menegaskan bahwa Kowal telah berperan signifikan dalam mendukung pembangunan TNI Angkatan Laut.

    Kowal juga menjadi bukti bahwa wanita mampu menjalankan peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga yang menjaga kodratnya, sekaligus sebagai prajurit TNI AL yang tangguh.

    “Kombinasi ini menjadikan Kowal bagian yang tak terpisahkan dalam memperkuat profesionalitas TNI AL,” ujarnya.

    Dengan tema “Kowal Kreatif dan Inovatif Guna Menumbuhkan Semangat Juang serta Profesionalisme Prajurit Wanita Angkatan Laut,”.

    Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., bersama Ketua Daerah Jalasenastri Armada III, Ny. Dita Hersan
    Foto bersama Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si.,

    Peringatan HUT ke-62 Kowal di wilayah Sorong berlangsung dengan semarak. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh prajurit Kowal dari berbagai satuan, seperti Koarmada III, Lantamal XIV, dan Pasmar 3.

    Selain itu, turut hadir tamu undangan dari Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) Korem 181/PVT dan Polwan Polres Sorong Kota.

    Beberapa pejabat TNI Angkatan Laut di Sorong hadir dalam acara ini antara lain Kepala Staf Koarmada III Laksma TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si. beserta istri,

    Kapok Sahli Koarmada III Laksma TNI Heriyanto beserta istri, Komandan Lantamal XIV Laksma TNI Joni Sudianto, CHRMP., M. Tr. Opsla beserta istri, Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI (Mar) Andi Rahmat M dan pejabat pembina Kowal dari Koarmada III, Pasmar 3 dan Lantamal XIV

    Acara syukuran ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat juang, solidaritas, dan profesionalisme prajurit wanita TNI Angkatan Laut di wilayah Sorong.

  • Sidang Pendahuluan MK, Kuasa Hukum Arus Minta PSU

    Melanesiatimes.com – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa pemilihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Jakarta (16/01/2025).

    Sidang sengketa PHPU Gubernur dengan pemohon Paslon Cagub-Cawagub nomor urut 1 Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw dipimpin Ketua MK Prof. Dr Suhartoyo sebagai ketua majelis hakim konstitusi panel 1 didampingi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah masing-masing hakim anggota, menghadirkan pihak termohon KPU PBD, Bawaslu dan pihak terkait paslon nomor urut 3.

    Perkara Sengketa Pemilihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Barat Daya nomor : 276/ PHPU.GUB-XXIII/ 2025 ini beragendakan pembacaan gugatan oleh kuasa hukum pemohon Abdul Faris Umlati – Petrus Kasihiw atas keputusan termohon nomor 115 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024.

    Pemohon dalam materi gugatannya dibacakan kuasa hukumnya membeberkan sejumlah fakta dimana ada peran serta termohon secara terstruktur, sistimatis dan masif sehingga mencemari hasil pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Papua Barat Daya.

    Kuasa hukum paslon nomor urut 1 Abdul Faris Umlati – Petrus Kasihiw, Dr. Heru Wibowo,S.H dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/1/2024) menguaraikan keberatan yang diajukan dalam gugatan terhadap hasil Pilkada Provinsi Papua Barat Daya karena sangat banyak pemilih yang seharusnya belum berhak memilih, dimana mereka belum ada rekam e-KTP atau tidak punya e-KTP.

    Ironisnya, menurut kuasa hukum pemohon bahwa termohon memfasilitasi mereka yang belum memilki E-KTP untuk melakukan pencoblosan pada sejumlah TPS di Kabupaten Sorong, Raja Ampat dan Kota Sorong.

    “Berdasarkan Pasal 19 PKPU yang punya hak memilih itu sudah Warga Negar Indonesia yang dibuktikan dengan sudah rekam E-KTP. kami punya daftar nama-nama di 3 Kabupaten Sorong, Raja Ampat dan Kota Sorong,” beber Heru Wibowo didampingi anggota tim hukum paslon ARUS Kariadi,S.H.,M.H saat menyampaikan keterangan persnya.

    Heru mengklaim bahwa pihaknya telah memiliki sampel pemilih belum punya hak memilih di 553 TPS tersebar pada Kabupaten Sorong, Raja Ampat dan Kota Sorong, hal ini mengakibatkan perolehan suaranya menjadi tercemar.

    “Kami mandasarkan pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020, ketika mengadili sengketa Pilkada Provinsi Jambi. Pemilih-pemilih yang diberikan kesempatan memilih namun belum punya hak sehingga dibatalkan oleh MK,” urainya..

    Dengan dasar itu, maka pihak pemohon mengajukan kepada majelis MK agar tiga daerah di Provinsi Papua Barat Daya yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan kabupaten Raja Ampat dilakukan pemilihan suara ulang atau PSU.

    Menurut kuasa hukum pemohon hal ini termasuk pelanggaran yang serius namun tidak perlu didiskualifasik paslon tertentu tetapi semua peserta pilkada ikut bertarung, tapi dengan syarat pihak KPU melakukan pemutakhiran data pemilih.

    “Mereka yang belum merekam e-KTP harus dicoret supaya nanti suaranya murni, tidak tercemar. Karena menurut kami, kalau tidak ada pelanggaran ini, maka tentu hasilnya akan berbeda,” pungkasnya.

    Kuasa hukum pemohon juga mengungkapkan pelanggaran lain disampaikan dalam sidang pendahuluan ini yaitu kegiatan pendamping desa tingkat Provinsi Papua Barat Daya yang harusnya itu kegiatan pemerintahan, justru digunakan untuk menjadi mesin pemenangannya pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Elisa Kambu – Ahmad Nausrau.

    “Kami sangat berharap MK melihat ini secara bijak, karena apa yang kami sampaikan ini sudah berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat,” tutur Heru Wibowo.

    Setelah mendengarkan gugatan sengketa PHPU Gubernur PBD dari pihak pemohon, Majelis hakim konstitusi panel I menskors sidang dan akan kembali digelar pada tanggal 31 Januari 2025 dengan agenda pendengaran sanggahan atau jawaban dari termohon, Bawaslu dan pihak terkait.

  • Anggota DPR Kota Sorong Partai PSI Dukung Komunitas Doom Bersih

    Melanesiatimes.com – Rinoldy Rumfeka anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong dari partai PSI memberikan dukungan kepada Komunitas Doom Bersih.

    Dukungan secara simbolis langsung diberikan kepada Ketua Komunitas Doom Bersih Abdul Rifai Tangke di halaman Kantor Distrik Sorong Kepulauan, pada Kamis (16/01/2025)

    Dalam keterangannya Rinoldy menyampaikan, “Ini merupakan langkah awal yang luar biasa dilakukan oleh teman-teman peduli sampah, yang mana memang saat ini Pulau Doom harus terlihat lebih bersih dan rapi terutama di daerah pesisir agar menarik pengunjung yang datang ke Pulau Doom,” ujar Rinoldy.

    Ia juga mengungkapkan “saya sebagai anak asli Pulau Doom yang diberikan berkat dari Tuhan menjadi pelayan masyarakat, tentunya hal ini akan saya perjuangkan.

    Abdul Rifai Tangke sebagai ketua Komunitas Doom Bersih mengatakan “Kegiatan ini sudah kami jalankan selama 6 bulan, mulai dari bantuan swadaya masyarakat dan support kendaraan roda 3 dari kantor Distrik Sorong Kepulauan.

    “selama ini yang menjadi kendala dari teman-teman Komunitas sangat banyak, mulai dari kurangnya kantong sampah, alat keselamatan kerja dan perahu untuk mengangkut sampah ke Halte Doom, yang mana kemudian diangkut kembali naik ke armada yang telah syandby di Halte Doom, ” ungkap Rifai Tangke”

    Ia berharap agar persoalan ini dapat di dengar oleh pemerintah Kota Sorong maupun pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk mendukung dan suport smeua aktivitas Komunitas Doom Bersih, pasalnya pulau Doom merupakan salah satu tempat bersejarah di Provinsi Papua Barat yang merupakan Ibu Kota Pertama.

  • Pangkoarmada III Pimpin Peringatan Hari Dharma Samudera 2025 dan Tabur Bunga

    Melanesiatimes.com – Komando Armada III (Koarmada III) menggelar upacara peringatan Hari Dharma Samudera 2025 dengan penuh khidmat di atas KRI Balongan-908 yang bersandar di dermaga Lantamal XIV.

    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran laut, khususnya peristiwa heroik Pertempuran Laut Arafuru pada 15 Januari 1962.

    Hari Dharma Samudera diperingati setiap tahun untuk mengenang keberanian Komodor Yos Sudarso dan para prajurit Jalasena yang mempertaruhkan nyawa demi kedaulatan bangsa. Dengan tema tahun ini, “Kobarkan Semangat Pertempuran Prajurit Jalasena yang Tangguh, Profesional, dan Modern,” upacara ini menjadi momen refleksi sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga tradisi perjuangan di laut dan memperkuat karakter maritim Indonesia.

    Laksda TNI Hersan menegaskan bahwa peringatan ini tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menanamkan semangat kepahlawanan dan cinta tanah air kepada generasi muda.

    “Nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu negeri harus kita jaga dan amalkan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia,” ujarnya.

    Upacara ini melibatkan sekitar 100 peserta dengan susunan pasukan yang terdiri dari: Satu SST Pamen Gabungan, Satu Pok Satsik Lantamal XIV, Satu SST Pama Lantamal XIV, Satu SST Lantamal XIV, Satu SSR Yonmarhanlan XIV, Satu SSR PNS Lantamal XIV, Satu SST Jalasenastri dan Bhayangkari.

    Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan TNI, Polri dan Pemda serta unsur maritim di antaranya: Laksma TNI Joni Sudianto, CRMP, M.Tr. Opsla (Danlantamal XIV), Brigjen Pol Gatot Haribowo (Kapolda Papua Barat Daya), Brigjen TNI (Mar) Andi Rahmat M. (Danpasmar 3), Alfon Kambu (Ketua MRPBD), Rahman, S.TP, M.Si (Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Papua Barat Daya), Iwan Kurniawan (Kepala Kantor Bea dan Cukai Sorong), Monce Brury (Kabasarnas Sorong) dan tamu undangan lainnya.

    Sebagai bagian dari peringatan, tabur bunga di atas kapal perang menjadi simbol penghormatan yang mendalam terhadap pengorbanan para prajurit Jalasena. Meski keterbatasan alutsista di masa lalu menjadi tantangan, semangat juang mereka tidak pernah surut dalam mempertahankan kedaulatan laut Indonesia.

    Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Laut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia, serta menginspirasi generasi muda untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan dan cinta tanah air.

  • Mudahkan Rufina Akses Layanan Administrasi BPJS dengan Aplikasi Mobile JKN

    Melanesiatimes.com – Aplikasi Mobile JKN telah memberikan banyak kemudahan bagi para peserta Program JKN. Aplikasi ini merupakan sebuah kanal layanan non tatap muka yang tersedia bagi peserta JKN. Sorong (16/01/2025)

    Peserta dapat mengakses berbagai layanan admnistrasi JKN seperti untuk mengecek status keaktifan peserta, mengetahui riwayat pelayanan kesehata serta kanal pengaduan dan informasi kepesertaan JKN lainnya kapan saja dan di mana saja.

    Salah peserta JKN yang mengaku telah merasakan langsung adalah, Rufina (43). Rufina merupakan seorang peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang berdomisili di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

    Saat ditemui ketika sedang berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan, Rufina menceritakan pengalamannya selama menggunakan Aplikasi Mobile JKN.

    Sebagai seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dia mengatakan aplikasi ini sangat membantu dalam mengakses berbagai layanan BPJS Kesehatan. Salah satu manfaat utama yang dia rasakan adalah kemudahan dalam mengurus administrasi secara online, sehingga lebih dapat mengefisiensikan waktu.

    “Sebagai seorang pegawai yang memiliki waktu terbatas, Mobile JKN sangat memudahkan saya. Saya sering lupa membawa kartu BPJS atau KTP saat ke fasilitas kesehatan. Tapi sekarang cukup menunjukkan kartu digital yang ada di Aplikasi Mobile JKN saya sudah bisa dilayani,” cerita Rufina, Kamis (16/01).

    Dia kemudian menngungkapkan, sebelumnya dia telah dijelaskan oleh petugas terkait beragam fitur yang disediakan dalam Aplikasi Mobile JKN diantaranya fitur info lokasi fasilitas kesehatan (faskes), informasi kepesertaan, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, info iuran dan riwayat pembayaran, hingga fitur pembayaran autodebit bagi peserta Mandiri (PBPU). Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan fitur perubahan data peserta, pendaftaran peserta baru, pendaftaran antrean online, fitur bugar, skrining kesehatan, serta pengaduan layanan JKN.

    Rufina sepakat, semua fitur-fitur tersebut dirancang untuk memudahkan peserta seperti dirinya dalam mengakses layanan kesehatan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) Ketika dibutuhkan.

    “Selain melihat kartu digital saya di Aplikasi Mobile JKN, saya juga pernah menggunakan fitur perubahan lokasi faskes. Dulu jarak antara FKTP tempat saya terdaftar cukup jauh dari tempat tinggal, sekarang saya bisa memilih faskes yang lebih dekat dengan rumah hanya melalui aplikasi ini,” ungkap Rufina.

    Berdasarkan pengalaman yang dia miliki, Rufina kemudian mengajak peserta JKN untuk dapat memanfaatkan kanal-kanal layanan non tatap muka seperti Aplikasi Mobile JKN yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang sudah memberikan bantuan kepada setiap peserta JKN dengan berbagai inovasi yang disediakan.

    “Aplikasi JKN ini sangat membantu sekali. Dengan fitur-fitur yang lengkap saya merasa layanan BPJS Kesehatan jadi lebih dekat dan praktis. Saya merekomendasikan peserta JKN lainnya untuk mulai memanfaatkan aplikasi Mobile JKN agar layanan kesehatan bisa diakses dengan lebih nyaman kapan saja dan dimana saja,” pungkas Rufina.

    Pada kesempatan terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama menerangkan, Aplikasi Mobile JKN dirancang untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi peserta JKN. Aplikasi ini dapat diunduh dengan mudah melalui playstore maupun appstrore pada telepon genggam peserta dengan kata kunci mobile JKN.

    “Aplikasi Mobile JKN adalah salah satu upaya kami mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dengan kanal layanan ini, peserta tidak perlu datang langsung ke kantor cabang untuk mengakses informasi atau layanan administratif maupun mengakses layanan kesehatan pada saat berobat di fasilitas kesehatan. semua bisa dilakukan dari genggaman tangan,” ujar Pupung.

    Lebih lanjut, Pupung juga mengimbau kepada seluruh peserta JKN untuk aktif memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN sebagai bagian dari layanan non tatap muka yang telah disediakan. Dengan menggunakan aplikasi ini, peserta dapat mempermudah urusan administratif tanpa perlu menghabiskan waktu mengantre di kantor cabang atau fasilitas kesehatan. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga mendukung efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan peserta.

    “Kami berharap masyarakat semakin aktif menggunakan Aplikasi Mobile JKN. Selain lebih praktis, penggunaan aplikasi ini juga membantu kami dalam memberikan layanan yang lebih optimal dan cepat tanggap bagi masyarakat,” himbau Pupung.

  • Faujia Helga Tampubolon Dorong Rumah Sakit Pariwisata di Raja Ampat

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka mendukung Pariwisata Raja Ampat, salah satu prioritas pemerintah pusat. Dalam upaya itu, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang  utama pemerintah.

    Salah satu aspek penting adalah ketersediaan fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit yang memenuhi standar. Contoh nyata dari hal ini telah terlihat dengan dibangunnya Rumah Sakit di Bali.

    Faujia Helga Tampubolon, yang merupakan salah satu Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Papua Barat Daya, mengambil inisiatif untuk mendorong pembangunan Rumah Sakit Pariwisata di Raja Ampat.

    Saat memberikan keterangan dalam jumpa pers usai sosialisasi di Aula Afu Resort Waisai, Kabupaten Raja Ampat pada Rabu (15/01/2025).

    Helga mengungkapkan “Ini masih wacana, sementara pemerintah pusat sedang membangun rumah sakit Pariwisata di Bali. Kenapa hanya berbicara tentang Bali? Mari kita bangun juga di Raja Ampat,” ujar Helga.

    Tanggapan positif dari berbagai pihak mendorong Helga untuk terus melanjutkan inisiatif ini. Ia menyampaikan, pemerintah pusat akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum pelaksanaan proyek.

    “Namun, sebelum survei dilakukan, dokumen-dokumen yang diperlukan harus disiapkan,” tambahnya.

    Helga menegaskan pentingnya keberadaan Rumah Sakit Pariwisata di Raja Ampat. Dikatakannya, rumah sakit jenis ini berbeda dari rumah sakit konvensional lainnya.

    Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu daerah destinasi wisata internasional, memerlukan layanan kesehatan yang memadai untuk menunjang keamanan dan kenyamanan pengunjung.

    Ia juga menjelaskan, meski kesehatan bukan menjadi fokus di komisinya, Helga berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

    “Rumah Sakit Pariwisata sangat penting, dan saya akan terus berusaha agar bisa dibangun di sini,” imbuhnya.

    Dalam konteks ini, dukungan dari semua pihak juga sangat diharapkan agar rencana ini bisa terealisasi.

    Dengan adanya Rumah Sakit Pariwisata, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi wisatawan dan masyarakat lokal.

    Sementara itu, Helga mengajak masyarakat untuk berdoa agar rencana ini bisa terwujud, demi kesehatan dan keselamatan bagi semua.

    Dengan adanya program ini, diharapkan Raja Ampat tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena ketersediaan layanan kesehatan yang baik dan pertama di Indonesia Timur.

    Seiring dengan perkembangan pariwisata, upaya memperkuat infrastruktur kesehatan menjadi langkah strategis bagi masa depan kawasan Provinsi Papua Barat Daya.

  • Faujia Helga Tampubolon: Sosialisasi Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992

    Faujia Helga Tampubolon: Sosialisasi Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992

    Melanesiatimes.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Papua Barat Daya, Faujia Helga Tampubolon melakukan sosialisasi Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.

    Giat sosialisasi ini dilaksanakan di Aula AFU Resort Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya pada, Rabu (15/01/2025).

    Dalam sambutannya, Bupati Raja Ampat yang diwakili Kepala Dinas Koperasi Raja Ampat, Ferdinand Rumsoek, menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Faujia Helga Br. Tampubolon.

    Beliau mengucapkan terima kasih atas prakarsa sosialisasi ini, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang koperasi.

    “Kehadiran dan perhatian beliau menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong penguatan koperasi sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi rakyat,” kata Ferdinan.

    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 membawa paradigma baru dalam pengelolaan koperasi di Indonesia.

    Di tengah dinamika globalisasi dan tantangan ekonomi, koperasi harus mampu beradaptasi dengan prinsip-prinsip modern.

    Prinsip tersebut menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

    Melalui sosialisasi ini, diharapkan peserta dapat memahami lebih dalam tentang peraturan yang berlaku.

    Peserta juga diharapkan mampu mengimplementasikannya secara efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus berkomitmen mendorong pertumbuhan koperasi yang sehat dan mandiri.

    Faujia Helga Tampubolon: Sosialisasi Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992
    Peserta Sosialisasi Undang-undang Koperasi

    Setelah mengikuti kegiatan ini, pelaku koperasi dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan meningkatkan kemampuan pengelolaan koperasi.

    Diharapkan juga dapat memperluas jejaring bisnis. Dengan begitu, peran koperasi sebagai motor penggerak perekonomian di Kabupaten Raja Ampat semakin kuat.

    Kerja sama antara legislatif dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat terus terjalin.

    Faujia Helga Tampubolon, dalam sosialisasi ini, menyampaikan pentingnya tugas dan fungsi koperasi.

    Ia menjelaskan bahwa di Papua Barat Daya ada 357 koperasi, tetapi hanya 38 yang memiliki Nomor Sertifikat.

    Hal ini menandakan bahwa banyak koperasi yang belum sesuai dengan aturan.

    Ia juga mengungkapkan, lebih baik anggaran untuk sosialisasi diberikan sebagai modal untuk koperasi.

    Dengan demikian, koperasi bisa berjalan lebih baik dan lancar.

    Di Raja Ampat sendiri, ada 4 koperasi yang masih aktif dan punya nomor sertifikat.

    Selain itu ia juga memberikan bantuan kepada 4 koperasi yang ada di Raja Ampat dan berharap bisa membantu menumbuh kembangkan koperasi yang ada di Raja Ampat.