Blog

  • Gelar FGD Kementrian Perhubungan Laut Menetapkan Alur Pelayaran Raja Ampat

    Melanesiatimes.com – Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, menjadi lokasi survei untuk ketiga alur pelintas dan pelayaran masuk pelabuhan. Dalam agenda ini, Dr. Ully Rada Putra selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa kegiatan survei telah dilakukan oleh Tim Surveyor Instalasi Pengamatan Laut Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong.

    Giat FGD ini di laksanakan di Hotel Aston Iperial Bekasi, pada Selasa (17/12/2024).

    “Survei ini penting untuk mengatur arus lalu lintas kapal di wilayah kami, terutama mengingat besarnya potensi wisata di Raja Ampat,” ungkap Dr. Ully.

    Ia menjelaskan bahwa Focus Group Discussion (FGD) ini menggunakan anggaran DIPA Satker Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong.

    Dalam sambutannya, Kepala Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong, Bapak Arif Mulyanto, mengemukakan bahwa pemerintah telah menetapkan alur pelayaran dalam Keputusan Pemerintah (KP) 197. “Keputusan ini mengatur sistem rute dan tata cara berlalu lintas yang diperlukan untuk menjaga keselamatan pelayaran,” katanya.

    Berdasarkan data density traffic, Arif menegaskan perlunya penataan alur secara berkelanjutan. “Kami harus memastikan bahwa tidak ada kapal yang merusak ekosistem, terutama di kawasan konservasi yang kaya akan biota laut,” tambahnya. Ia juga menekankan pentingnya pembatasan pelayaran bagi kapal-kapal yang berpotensi mengganggu kelestarian perairan.

    Arif menjelaskan bahwa Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong telah melaksanakan enam survei mandiri dan saat ini dalam proses penetapan keputusan oleh Menteri Perhubungan. “Pada 16 dan 17 Desember 2024, kami akan fokus pada dua FGD, termasuk rencana penetapan alur perlintasan dari Pelabuhan Waisai menuju kawasan Wisata Raja Ampat,” jelasnya.

    “Tujuan dari FGD ini adalah untuk mendapatkan masukan dari semua pemangku kepentingan guna memastikan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim,” papar Arif.

    Ia berharap dengan adanya FGD ini, kelancaran lalu lintas pelayaran menjadi lebih terjamin, serta mencegah kecelakaan dan kerusakan lingkungan.

    Sementara itu, Dr. Ully menekankan pentingnya pelaksanaan prinsip “Sea follows the trade.” “Kami ingin promosi pertumbuhan ekonomi biru berkesinambungan dengan program konservasi,” ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keindahan dan kekayaan alam Raja Ampat.

    Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk penataan alur pelayaran yang lebih baik di kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini.

    Dengan dukungan semua pihak, Raja Ampat diharapkan bisa menjadi contoh dalam pengelolaan pelayaran yang memperhatikan keselamatan dan konservasi laut.

  • Komandan Satkat Koarmada III Pimpin Serah Terima Jabatan Komandan KRI Kapak 625

    Melanesiatimes.com – Komandan Satuan Kapal Cepat (Dansatkat) Koarmada III Kolonel Laut (P) Mandri Kartono memimpin upacara serah terima jabatan Komandan KRI Kapak-625. Upacara tersebut menandai peralihan tugas dari Letkol Laut (P) Rahmat Arif kepada Letkol Laut (P) Nugroho Adyanto. Bertempat di Dermaga Koarmada III, momen ini menjadi babak baru dalam kepemimpinan Satuan Kapal Cepat.

    Dalam amanatnya, Kolonel Mandri Kartono menegaskan bahwa jabatan komandan adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh kehormatan dan kebanggaan. Sertijab ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi dirancang untuk memastikan keterpaduan antara pembinaan personel dan pembinaan satuan. Penting bagi setiap komandan untuk memahami tanggung jawab yang diemban.

    Kolonel Mandri Kartono juga percaya bahwa Letkol Nugroho Adyanto, sebagai pemimpin baru, memiliki pengalaman dan kreativitas yang dibutuhkan untuk membawa organisasi ini menuju kinerja yang lebih optimal. Di era tantangan yang semakin kompleks, peran komandan KRI menjadi sangat penting dan harus dijalankan dengan penuh dedikasi.

    Dengan semangat “Jalesveva Jayamahe”, harapannya adalah bahwa seluruh personel Koarmada III akan mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan perairan NKRI. Ia menekankan perlunya profesionalisme dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Selamat bertugas untuk Letkol Nugroho Adyanto, dan semoga sukses selalu menyertai.

    Kolonel Mandri juga memberikan apresiasi kepada Letkol Rahmat Arif atas pengabdiannya selama menjabat. “Terima kasih atas dedikasi yang telah ditunjukkan. Mari kita bersama-sama meningkatkan prestasi dan menjaga nama baik satuan,” tuturnya. Sikap positif ini diharapkan bisa menular ke seluruh anggotanya.

    Di kesempatan lain, Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., menekankan bahwa serah terima jabatan ini bukan hanya pergantian pemimpin, tetapi bagian dari upaya pengembangan organisasi dan personel. Dengan perubahan ini, diharapkan kinerja dan kemampuan satuan Koarmada III akan meningkat secara signifikan.

    Laksamana Hersan menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam membangun kapasitas dan kapabilitas satuan. Hal ini menjadi sangat vital untuk menghadapi tantangan yang akan datang. “Kita harus selalu siap dan tanggap terhadap perkembangan situasi yang ada,” ujarnya.

    Melalui proses sertijab ini, diharapkan ada kesinambungan di dalam kepemimpinan dan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Poin penting adalah menjaga momentum yang telah ada agar tetap berjalan dengan baik.

    Dengan semangat kerja tim dan kerjasama yang solid, harapannya adalah Koarmada III akan semakin maju, profesional, dan siap dalam setiap tugas yang diemban. Ini adalah harapan semua pihak yang hadir dalam upacara tersebut.

  • Tingkatkan Kesadaran Hukum, Koarmada III Gelar Penyuluhan Bagi Prajurit, ASN dan Jalasenastri

    Melanesiatimes.com – Koarmada III menggelar penyuluhan hukum di Gedung Serba Guna Mas Pardi. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum prajurit, ASN, dan Jalasenastri. Diskum Koarmada III bertanggung jawab atas acara ini, yang membahas berbagai isu penting seperti tata cara perkawinan, perceraian, rujuk, KDRT, serta bantuan hukum bagi prajurit TNI Angkatan Laut. Senin (16/12/2024).

    Acara diawali dengan sambutan dari Kadiskum Koarmada III, Kolonel Laut (H) Abdul Halid Sabale, S.H. Ia menegaskan pentingnya pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari prajurit. Menurutnya, dengan memahami hukum, prajurit dapat lebih siap menghadapi masalah dan menggunakan jalur hukum yang benar. “Kita harus mau dan siap mematuhi aturan yang berlaku serta hindari pelanggaran sekecil apapun,” ujarnya.

    Kadiskum juga mengungkapkan bahwa masih banyak prajurit yang bingung tentang tata cara perkawinan dan perceraian. Hal ini membuat penyuluhan ini sangat relevan dan dibutuhkan. Dengan info yang tepat, diharapkan prajurit dapat lebih bijak dalam menghadapi urusan keluarga dan memahami hak serta kewajiban mereka.

    Di samping itu, ia menjelaskan tentang bentuk-bentuk serta sanksi bagi pelaku KDRT. Ini penting agar semua peserta sadar akan konsekuensi yang bisa terjadi jika melanggar hukum. Kesadaran akan hal ini diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman, baik di dalam maupun di luar lingkungan militer.

    Kadiskum juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum di TNI Angkatan Laut. Dengan begitu, prajurit dan keluarganya bisa mendapatkan akses yang benar dan sesuai jika menghadapi masalah hukum.

    Turut hadir dalam acara ini para Perwira, Bintara, Tamtama, ASN Koarmada III, serta Wakil Ketua Jalasenastri DJA III, Ny. Dhani Singgih beserta pengurus. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan Koarmada III.

    Penyuluhan ini diharapkan bukan hanya jadi acara seremonial, tapi bisa memberi dampak nyata bagi peserta dalam memahami dan mematuhi hukum. Dengan pengetahuan yang tepat, mereka bisa jadi contoh bagi rekan-rekan lain dalam menjaga integritas sebagai prajurit.

    Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan prajurit, ASN, dan Jalasenastri merupakan hal penting untuk membangun citra positif TNI Angkatan Laut. Dengan begitu, mereka akan lebih mampu berkontribusi positif dalam tugas dan tanggung jawabnya.

    “Semoga acara ini bisa bermanfaat dan semua yang hadir bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Kadiskum Koarmada III.

  • Pelatihan Dasar Posyandu Bersertifikasi Dinas Kesehatan Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – Dinas Kesehatan Kota Sorong menggelar pelatihan keterampilan dasar posyandu bersertifikasi yang ditujukan untuk sepuluh posyandu di kota ini. Kegiatan yang diadakan di Vega Prime Hotel ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kader posyandu dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Sorong (17/12/2024)

    Kepala Bidang Kesehatan Kota Sorong, Benjamin Y Gifelem, menjelaskan bahwa pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme kader.

    “Dengan meningkatnya kompetensi, diharapkan kader posyandu dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka, dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat,” pungkas Benjamin

    Pelatihan ini juga mengombinasikan tuntutan transformasi kesehatan yang dicetuskan oleh pemerintah. Transformasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan memodernisasi layanan kesehatan primer, salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem Posyandu Siklus Hidup yang lebih terintegrasi. Dengan sistem baru ini, layanan untuk bayi, balita, ibu hamil, dan lansia bisa lebih terpadu.

    Benjamin menekankan bahwa kader pelatihan akan dilatih untuk turun ke puskesmas dan mengedukasi kader posyandu lainnya.

    “Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat disebarluaskan ke komunitas yang lebih luas. Jadi, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan,” ujarnya

    Para peserta pelatihan diharuskan menguasai 25 kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan jenjang pelatihan, yaitu Purwa, Madya, dan Utama. Ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya sembarangan, tetapi terstruktur dengan baik agar ilmu yang didapat dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

    Kerjasama juga dilakukan dengan sepuluh puskesmas yang menyuplai kader untuk mengikuti pelatihan ini. Setiap puskesmas mengirim tiga orang peserta, termasuk Penanggungjawab Program Kesehatan, Penanggungjawab Gizi, dan Penanggungjawab Lansia. Ini menggambarkan upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Sorong.

    Di sisi lain, Hasna, Kepala Seksi Kesehatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, menambahkan harapan besar agar hasil dari pelatihan ini bisa dimaksimalkan oleh peserta. Ia berharap, dengan keahlian yang didapat, kader dapat berkontribusi lebih dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan mereka.

    “Semoga output dari kegiatan ini bisa diimplementasikan dengan baik oleh peserta dan mereka bisa menjalankan tugasnya secara profesional,” imbuhnya

    “Ini menjadi harapan yang bisa membawa perubahan positif dalam hal pelayanan kesehatan di Posyandu,” tutupnya

    Transformasi layanan kesehatan ini diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan yang ada dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, diharapkan kesehatan masyarakat di Sorong bisa meningkat, dan pemahaman mengenai pentingnya layanan kesehatan primer juga semakin meluas di kalangan masyarakat.

    Dengan demikian, pelatihan ini bukan hanya sekadar acara, tapi menjadi langkah awal yang strategis untuk membangun sistem kesehatan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kota Sorong. (Sintia_Rahayaan)

  • Risiko Kebakaran Kota Sorong Capai 80%, Pemda PBD Lakukan Pembinaan Pemadam Kebakaran 

    Melanesiatimes.com – Kota Sorong menghadapi ancaman serius terkait kebakaran, dengan angka risiko mencapai 80%. Dalam upaya mengurangi potensi ini, Pemerintah menggelar Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten Kota di Hotel Darefan, yang berlangsung pada hari ini, Senin (16/12/2024).

    David Jhoni Way, Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran PDB, menjelaskan bahwa undang-undang dan regulasi yang ada memberi landasan hukum untuk upaya pencegahan kebakaran. “Kita mengacu kepada UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemadam Kebakaran, serta beberapa peraturan lainnya yang mendukung pelayanan publik,” jelas Jhoni.

    Sebagai langkah konkret, tahun lalu, pemerintah telah menyediakan satu unit mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas 4.000 liter dan alat perlindungan diri (APD) untuk meningkatkan respons terhadap insiden kebakaran. Tahun ini, akan ada tambahan sarana dan prasarana pendukung untuk memaksimalkan fungsi PBD.

    Jhoni menambahkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai kondisi kebakaran di PBD. “Sorong termasuk yang paling berbahaya, tingkat risikonya mencapai 80%. Selain itu, kita juga memantau Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, dan Tambrauw,” imbuhnya.

    Pembinaan hari ini mencakup tiga materi utama. Pertama, mengidentifikasi bahan-bahan yang mudah terbakar dan pemicu kebakaran. Kedua, metode pengendalian dan pemadaman api. Ketiga, pentingnya respons cepat petugas pemadam kebakaran saat kejadian.

    “Tujuannya agar setiap petugas paham langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi kebakaran. Ini penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan,” lanjut Jhoni. Pelatihan akan diakhiri dengan simulasi pemadaman kebakaran di lapangan agar para peserta dapat menerapkan ilmu yang didapat secara langsung.

    Pemerintah juga memastikan bahwa pembinaan ini tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, tetapi juga mengecek standar dan prosedur yang berlaku saat pelatihan. “Kami ingin para petugas bekerja sesuai prosedur yang sudah ditetapkan,” tutup Jhoni.

    Dengan langkah ini, diharapkan risiko kebakaran di Kota Sorong dapat diminimalisir, dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Melalui pendidikan dan latihan yang konstan, diharapkan ketahanan terhadap kebakaran dapat meningkat. (Sintia_Rahayaan)

  • Rekomendasi Dewan Adat Sub Suku Matbat Bertentangan dengan Surat Panitia Seleksi DPRK Jalur Otsus

    Melanesiatimes.com – Dewan Adat Suku Maya ( DAS MAYA ) Sub Suku Matbat dinilai tidak berimbang dan mengindahkan Perbup Nomor 20 tahun 2022 tanggal 22 mei serta surat Panitia seleksi DPRK Otsus nomor 200.1.1/40/PANSEL-DPRKA/RA/OTSUS/2024.

     

    Salah satu peserta calon, Jufri Macap, kepada media ini, (15/12/2024), rekomendasi yang dikeluarkan oleh Suku Matbat Misool yang terlampir dalam nomor surat 02/DA/SUB-SUKU/MBT-MSL/2024, tidak ada alasan atau keterangan resmi hanya sebatas musyawarah dan itu tidak sesuai dengan mekanisme yang terlampir dalam surat Panitia Seleksi.

     

    “Dewan Adat Sub-Suku Matbat misool mestinya dalam bermusyawarah harus melibatkan kami, sebagai salah satu peserta yang resmi menyurati Dewan Adat untuk mengikuti seleksi peserta calon sebagaimana yang tercantum dalam surat panitia seleksi,” ungkapnya

     

    Berdasarkan surat panitia seleksi ( Pansel ) 200.1.1/40/PANSEL-DPRKA/RA/OTSUS/2024 Perihal Pengembalian berkas Pencalonan hasil. Musyawarah Adat Suku Matbat dan untuk selanjutnya mengakomodir calon anggota DPRK berdasarkan pada pesebaran suku dan sub suku kesatuan adat serta budaya yang ada di Dearah Pengakatan Raja Ampat III guna di lakukan penerimaan pendafataran calon, musyawarah adat penentuan 3 (tiga) orang calon, dan pengusulan 3 (tiga) orang calon kepada pansel.

     

    “Surat keputusan yang dikeluarkan Sub-Suku Matbat itu tidak mengindahkan surat pansel tersebut,” tegasnya

     

    Padahal, menurutnya, dalam surat pansel sudah sangat jelas harus ada keterwakilan semua penyebaran suku yang ada di seluruh Misool, ia juga menyampaikan bentuk kekecewaannya terhadap Dewan Adat Matbat yang tidak menjunjung tinggi asas keterwakilan.

     

    Pihaknya juga meminta kepada Panitia Seleksi agar meninjau kembali rekomendasi 3 nama calon yg telah di ajukan oleh sub suku matbat dan di anulir supaya musyawarah ulang surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Sub Suku Matbat sehingga dapat mengakomodir kembali anak Matbat dari pesesir pantai untuk mengikuti selekasi peserta calon DPRK jalur otsus tersebut.

     

    “Soal kemudian siapa yang terpilih itu menjadi bagian dari rejeki dan berkat bagi masing-masing orang. Tetapi kami jangan dibatasi oleh dewan adat suku matbat untuk mengikuti seleksi,” pungkasnya

     

    Ia juga mengingatkan kembali dalam musyawarah yang digelar dewan adat matbat mestinya melibatkan pihaknya atau didampingi tim pansel supaya mendapatkan asas keadilan dan pemerataan secara bersama-sama.

  • Pemilu Telah Usai, Gerung; Ajak Pemuda Bangun Solidaritas di Tengah Masyarakat

    Melanesiatimes.com – Dalam upaya membangun masyarakat yang harmonis pasca-Pilkada, sebuah diskusi dengan tema “Pilkada Usai, Damai Dimulai: Peran Pemuda dalam Memperkuat Solidaritas Masyarakat” sukses digelar pada Minggu,  (15/12/2024) di Kedai Morefun, Gerung.

    Acara ini menghadirkan berbagai pemuda, tokoh masyarakat, dan ahli untuk mendiskusikan bagaimana pemuda dapat berperan sebagai motor penggerak solidaritas di tengah masyarakat yang majemuk.

    Dalam diskusi ini, para panelis menyoroti pentingnya peran pemuda dalam menjaga persatuan setelah kontestasi politik yang sering kali memicu polarisasi. Daud Gerung, selaku pembicara, menyampaikan bahwa pemuda memiliki kekuatan untuk menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan-perbedaan yang ada.

    “Pilkada bukanlah akhir dari perjalanan demokrasi, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk membangun masa depan. Pemuda adalah ujung tombak dalam menciptakan perdamaian dan solidaritas di tengah masyarakat,” ujar Daud Gerung.

    Selain itu, diskusi ini juga menyoroti berbagai strategi yang dapat dilakukan pemuda, seperti:

    1. Menggerakkan Kampanye Perdamaian di Media Sosial
    Pemuda dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan meredam narasi kebencian yang kerap muncul pasca-pemilihan.

    2. Membangun Dialog Lintas Kelompok
    Melalui forum-forum dialog, pemuda dapat mempertemukan berbagai kelompok masyarakat untuk membangun pemahaman bersama.

    3. Aktivitas Sosial Kolaboratif
    Kegiatan seperti bakti sosial, gotong royong, atau program edukasi dapat menjadi alat untuk mempererat hubungan antarwarga tanpa memandang perbedaan pilihan politik.

    Diskusi ini ditutup dengan deklarasi bersama oleh para peserta untuk terus memperjuangkan perdamaian dan solidaritas di masyarakat.

    Haetami (Ketua AMPES), berharap diskusi ini dapat menjadi inspirasi bagi pemuda di berbagai daerah untuk mengambil peran aktif dalam menjaga harmoni pasca-Pilkada. Dengan keterlibatan pemuda, diharapkan masyarakat dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik, penuh dengan rasa saling menghormati dan kebersamaan. (RMT).

  • Tim Kuasa Hukum MuSa Desak Kapolres Maybrat Tindak Okmun Gakumdu yang Dinilai Tidak Netral

    Melanesiatimes.com – Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Kabupaten Maybrat, Karel Murafer dan Ferdinan Salosa (MuSa) menggelar Konferensi Pers di Ayla City Hotel Sorong pada jumat (13/12/24).

    Topan Baho, selaku anggota Tim Hukum Paslon MuSa menyampaikan, “kami meminta dengan tegas kepada Kapolres Maybrat agar memproses salah satu anggota Central Gakumdu dari unsur kepolisian, yang terindikasi melakukan intervensi saat pemungutan suara pada 27 November lalu disalah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Kabupaten Maybrat,” tegas Topan Baho

    Hal ini tentunya mempertanyakan kenetralan dari aparat Kepolisian saudra R sebagai anggota Gakumdu, “ia seharusnya hanya menunggu hasil di Sekretariat bukan kemudian terjun ke lapangan,” jelasnya

    Tepon menyampaikan, intervensi oknum Gakumdu saudara R ini di nilai berlebihan, pasalnya ia menggunakan kapasitasnya sebagai Polisi yang juga salah anggota Gakumdu untuk menakut nakuti anggota KPPS dan memberikan Rekomendasi ke Bawaslu untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut.

    “Padahal laporan dari TPS tersebut menurut hasil pendalaman kami tidak terindikasi kecurangan,” ujarnya

    Selain itu pihaknya juga menyebut kata Topan, telah dilakukan upaya hukum hingga saat ini, sehingga polres Maybrat, diharapkan mengedepankan independensi dan tetap netral. Sebab dalam tahapan pemilukada, kepolisian merupakan bagian dari Gakumdu, menjadi alat Negara yang membantu berjalannya proses Demokrasi ini dengan lancar.

    “Kami berharap hal ini menjadi perhatian khsusus KaPolres Maybrat demi menjaga kredibilitas instansi Kepolisian,” tutup Topan Baho tim kuasa hukum MuSa. (Sintia_rahayaan)

  • DPN Peradi Gelar Ujian Profesi Advokat Gelombang Kedua di 39 Kota, 3.080 Peserta Ikut Serta

    Melanesiatimes.com – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) hari ini melaksanakan Ujian Profesi Advokat Gelombang ke-2 tahun 2024 secara serentak di 39 kota di Indonesia dengan melibatkan sebanyak 3.080 peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan advokat yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Sabtu (1/12/2024).

    M. Yasin Djamaludin, Ketua DPC Peradi Kota Sorong, yang juga ditunjuk sebagai Observer/Pengamat oleh DPN Peradi, mengungkapkan bahwa di Kota Sorong, ujian dilaksanakan di Hotel Vega. Sebanyak 17 peserta mengikuti ujian tersebut, yang dimulai pada pukul 10.30 dan berakhir pada 15.30. “Alhamdulillah, ujian berjalan lancar tanpa hambatan apapun,” ujarnya dengan penuh haru.

    Ujian kali ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi ujian pilihan ganda dan sesi soal esai. Meskipun peserta di Sorong terbatas, semangat dan antusiasme mereka sangat tinggi dalam mengikuti ujian ini, menggambarkan komitmen masyarakat untuk ikut serta dalam penegakan hukum melalui profesi advokat.

    Sejak berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peradi telah melaksanakan 29 kali ujian profesi advokat. Jumlah ini menunjukkan komitmen Peradi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta menjamin bahwa para advokat yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan.

    “Pelaksanaan ujian ini merupakan pemenuhan syarat untuk disumpah menjadi advokat, sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf f UU Advokat,” jelas Yasin.

    Ia berharap seluruh peserta ujian di Sorong dapat lulus dan mendapatkan predikat sebagai advokat, sehingga dapat memberikan bantuan kepada para pencari keadilan.

    Kegiatan ujian ini tidak hanya akan berdampak pada peserta, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan di Indonesia dengan menghasilkan advokat yang berkualitas, yang mampu memberikan layanan hukum yang baik kepada masyarakat.

    Yasin menambahkan, pentingnya peran advokat dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat menjadi fokus utama Peradi. Dengan kelulusan peserta yang diharapkan, mereka akan dapat berkontribusi dalam upaya menciptakan keadilan yang lebih baik di wilayahnya masing-masing.

    Peradi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas advokat melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan lanjutan setelah ujian. Hal ini bertujuan agar advokat yang terampil dan berpengalaman dapat memberikan wawasan hukum yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi masyarakat.

    Melalui pelaksanaan uji profesi ini, DPN Peradi berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan profesi advokat di Indonesia, sehingga ke depannya semakin banyak advokat yang mampu bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, memenuhi harapan masyarakat akan keadilan hukum yang merata.

    Dengan menciptakan advokat yang berkualitas, DPN Peradi percaya bahwa langkah ini akan berkontribusi positif terhadap pembangunan hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

  • KPU Papua Barat Daya Lakukan Santunan dan Doa Bersama untuk Anak Yatim Pasca Pemilu

    Melanesiatimes.com – Setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan santunan dan doa bersama untuk anak-anak yatim di dua panti asuhan.

    Acara yang penuh kehangatan ini diadakan di Panti Asuhan Suhan Putra Papua Muslim Aimas Unit 2 dan Panti Asuhan Sinar Kasih, kedua lokasi berada di Kabupaten Sorong pada Jumat (13/12/2024).

    Kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia, sebagai upaya untuk meningkatkan solidaritas antar sesama dan memperlihatkan kepedulian terhadap generasi bangsa. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan ungkapan rasa syukur atas selesai dan lancarnya pelaksanaan Pemilihan Umum untuk gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya serta pemilihan bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota di seluruh kabupaten se-Papua Barat Daya.

    KPU Provinsi Papua Barat Daya
    KPU Papua Barat Daya, Memberikan Santunan ke anak Yatim Piatu

    Giat ini dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Papua Barat Daya serta staf. Dalam sambutannya, Ketua KPU Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu,  menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan, khususnya di masa-masa pemulihan pasca pemilihan umum. “Kegiatan ini bukan hanya bentuk syukur, tetapi juga wujud kepedulian kita terhadap masa depan anak-anak yatim di daerah ini,” tuturnya.

    Selama acara, anak-anak di panti asuhan diberi santunan berupa bingkisan dan kebutuhan sehari-hari. Suasana penuh haru dan kebahagiaan terlihat dari senyuman anak-anak yang menerima bantuan tersebut. Para anggota KPU juga meluangkan waktu untuk berbincang dan berdoa bersama para penghuni panti asuhan, menjadikan momen ini semakin khusus.

    “Saya merasa bahagia bisa bertemu dan berbagi bersama mereka. Semoga kegiatan ini dapat memberikan semangat dan harapan baru bagi anak-anak,” ujar Ketua KPU Papua Barat Daya.

    Kegiatan ini juga mendapatkan respons positif dari masyarakat sekitar. Banyak warga yang merasakan dampak positif dari inisiatif KPU tersebut, yang tidak hanya berkutat pada tugas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi.

    Dengan pelaksanaan kegiatan ini, KPU Papua Barat Daya berharap dapat menginspirasi lembaga lain untuk melakukan hal serupa, sehingga rasa kepedulian terhadap sesama dapat terus tumbuh dan memperkuat jalinan sosial dalam masyarakat.

    Saat ini, KPU Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan santunan dan doa bersama ini menjadi salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab sosial mereka sebagai penyelenggara pemilihan, yang tidak hanya fokus pada aspek administrasi tetapi juga kemanusiaan.

    Ke depannya, KPU Papua Barat Daya berencana untuk melanjutkan berbagai program sosial lainnya guna memfasilitasi bantuan dan dukungan kepada anak-anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.