Blog

  • Paslon ARUS Berkomitmen Jadikan Bahasa Daerah dan Budaya sebagai Aset OAP

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Debat pertama lima kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya (PBD) digelar oleh KPU Papua Barat Daya di salah satu stasiun tv swasta di Jakarta, Rabu (16/10/2024) berjalan aman dan lancar.

    Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01 Abdul Faris Umlati-Petrus Kasihiw (ARUS) tampil tenang memaparkan visi, misi, serta program kerja.

    Kedua pasangan yang matang dalam kepemimpinan sebagai bupati dua periode itu berkomitmen akan melindungi budaya maupun bahasa daerah apabila mereka terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur PBD.

    “Untuk menjaga dan melindungi budaya dan adat istiadat serta bahasa daerah, jika kami terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, tentu pemerintah daerah akan melakukan intervensi, intervensi yang dimaksudkan adalah terkait pembiayaan kepada peneliti untuk melakukan riset dan evaluasi memberikan kajian dan analisa untuk menjaga serta melestarikan budaya dan bahasa daerah di Papua Barat Daya,” ujar cagub Abdul Faris Umlati.

    Menurut AFU kedepan rujukannya akan dituangkan dalam satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan terhadap budaya, adat istiadat dan bahasa daerah di Papua Barat Daya.

    “Apa yang akan kami lakukan nanti akan bermanfaat bagi orang banyak, khususnya terhadap orang asli Papua yang ada di pesisir maupun di pegunungan,” terangnya.

    Pasangan ARUS akan menjadikan budaya dan bahasa daerah di Papua Barat Daya sebagai aset yang berharga bagi orang asli Papua di wilayah provinsi Papua Barat Daya.

  • KPU PBD Sukses Gelar Debat Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur di Studio Metro TV Secara Live

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya (KPU PBD) sukses menggelar debat pertama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2024 – 2029 di Studio Utama Metro TV Jakarta, Rabu (16/10/2024).

    Giat debat dimulai sejak pukul 17.00 hingga 20.00 WIT berjalan dengan baik.

    Sebanyak lima pasangan calon Gubernur dan Wagub masing-masing nomor urut 1 Abdul Faris Umlati – Petrus Kasihiw, nomor urut 2 Gabriel Asem – Lukman Wugaje, nomor urut 3 Elisa Kambu – Ahmad Nausrau, nomor urut 4 Joppye Onesimus Wayangkau – Ibrahim Wugaje dan paslon nomor urut 5 Bernard Sagrim – Sirajudin Bauw.

    Suasana debat perdana paslon Gubernur dan Wagub PBD ini berjalan alot. Kelima paslon saling bertanya dan menanggapi kemudian mendapat dukungan dari para pendukungnya.

    Lima paslon ini memaparkan visi-misi serta adu ide dan gagasan dengan thema Pembangunan SDM yang dijabarkan dalam lima subthema bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pengembangan informasi Teknologi dan ketenagakerjaan.

    Secara keseluruhan, seluruh paslon menunjukkan penampilan yang baik.

    Ketua KPU PBD Andarias Daniel Kambu dalam pernyataannya mengakui debat publik pertama ini berjalan dengan baik.

    “Pada prinsipnya debat pertama yang dilaksanakan tadi sudah berjalan baik dan juga antusias dari para pendukung juga yang meramaikan proses debat tadi. Tentunya apa yang menjadi kekurangan kali ini akan kita perbaiki di debat kedua yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober mendatang di ACC Aimas Kabupaten Sorong,” ungkapnya kepada awak media, Rabu (16/10/2024) malam.

    Kemudian lanjut Andarias, hal-hal yang berkaitan dengan saran masukan dalam hal ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan panelis kepada moderator.

    “Hal ini juga akan kami pertimbangan untuk kami tindaklanjut diperbaiki di debat kedua. Karena di debat kedua ini sudah otomatis panelisnya juga berbeda. Karena setiap debat itu panelisnya berbeda-beda,” lanjutnya.

    Selain itu Andarias juga menanggapi soal adanya keluhan dari kandidat terkait waktu yang dinilai kurang.

    “Yang pasti yang terkait dengan waktu itu sudah standar ditentukan oleh pihak media. Jadi pertanyaan-pertanyaan saja yang rmungkin kita akan lebih mempersingkat sehingga mudah dicerna oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga mudah mereka merespon dan menjawab itu,” pungkasnya.

    Para perumus dan panelis pada debat pertama diantaranya Dr. James Modouw, M.MT, dosen prodi Planologi Fakultas Teknik Uncen, Dr. H. Muhammad Ali, MM, MH selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, dan Dr. Rustamadji, M.Si yang juga Rektor Unimuda Sorong.

    Kemudian, Dr. Simon Abdi Kari Frank, M.Si (Anggota Tim Teknis Sosbud, Ekonomi, Amdal Kota Jayapura), Drs. Otto Ihalauw, MA (Tenaga Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Pemerintahan), Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA (Ketua Program Doktor Ilmu Management Uncen), Dr. Ir. Agus Irianto Sumule (Akademisi Unipa Bidang Pertanian), Septinus Saa, S.Sos, M.Si (Pembantu Rektor III Uncen Dr. Paulina Watofa SpR subspesialis RI MPH FISCM (Staf Medik Fungsional Radiologi pada RSUD Jayapura), serta Ir. Irman Amri, ST, MT, IPM (Wakil Rektor IV Bidang Kelembagaan, Perencanaan, SDM dan Unit usaha).

    Debat perdana ini dihadiri Penjabat Gubernur PBD Dr. Drs Muhammad Musa’ad, M.Si, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Edizzon Isir, S.I.K., MT.C.P, Ketua Sementara DPR PBD Hendry Wairara, Anggota DPR RI dapil PBD Rico Sia, Roberth Kardinal dan Faujia Helga Tampubolon, serta Anggota DPD RI Dapil PBD Agustinus Kambuaya, Hartono dan Paul Finsen Mayor.

    Hadir juga Ketua bersama Komisioner Bawaslu PBD, 5 paslon bersama para pendukungnya.

  • Jika Terpilih Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur PBD, Paslon ARUS Akan Tuntaskan Masalah HIV AIDS

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Tampil di debat pertama yang di gelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di salah satu stasiun tv swasta di Jakarta, pasangan kandidat nomor 1 calon  gubernur dan wakil gubernur PBD Abdul Faris Umlati-Petrus Kasihiw (ARUS) tampil percaya diri, Rabu (16/10/2024).

    Calon wakil gubernur Papua Barat Daya, Petrus Kasihiw mendapat giliran memilih pertanyaan dan mendapat pertanyaan terkait penanggulangan HIV AIDS.

    Pasangan ARUS ditantang untuk menangani persoalan penyakit HIV AIDS di provinsi Papua Barat Daya.

    “Bila pasangan ARUS dipercayakan menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya, maka persoalan kesehatan terkait penanganan penyakit menular khususnya HIV AIDS akan jadi prioritas kami dari pasangan ARUS,” ujar cawagub Petrus Kasihiw.

    Menurut Petrus HIV AIDS merupakan penyakit bersifat prilaku sosial di masyarakat, ia pun mengatakan HIV AIDS saat ini bagaikan gunung es yang siap meleleh kapan saja.

    “HIV AIDS adalah penyakit yang bersifat prilaku manusia, ini seperti gunung es. Sebab yang nampak dalam penelitian atau survei belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya,” tandasnya.

    Dikatakannya pemerintah dalam upaya untuk menyelamatkan masyarakat Papua Barat Daya, wajib membentuk tim penanggulangan AIDS daerah dan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

    Penanganan HIV AIDS juga perlu anggaran yang memadai untuk mensuport kegiatan dan upaya untuk penanggulangan HIV AIDS sehingga dilakukan pendekatan-pendekatan kemanusiaan.

    “Penanganan HIV AIDS tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan semua komponen masyarakat yang ditunjang dengan anggaran yang cukup untuk melakukan pendekatan-pendekatan kemanusiaan,” jelas Petrus Kasihiw.

    Kata Kasihiw jika kedepan pasangan ARUS jadi gubernur dan wakil gubernur, maka akan dibangun anjungan tempat pelayanan terhadap penyakit HIV AIDS maupun TBC maupun malaria.

  • Paslon Bersinar: Debat Perdana Jadi Pengalaman Di Debat Kedua

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Pelaksanaan debat kandidat perdana pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Pilkada tahun 2024 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum PBD mendapat apresiasi dari jemlah pihak, salah satunya paslon nomor urut 5 Bernard Sagrim – Sirajudin Bauw.

    Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubenur Papua Barat Daya dengan jargon BERSINAR ini mengapresiasi lembaga penyelenggara pemilu telah melaksanakan debat kandidat bergengsi di stasiun televisi yang sudah teruji, menampilkan para kandidat memaparkan visi-misi dan program kerjanya kepada publik secara terbuka.

    “Saya dengan Pak calon Wakil Gubernur bersama pendukung BERSINAR mengapresiasi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Papua Barat Daya bisa memfasilitasi debat kandidat pertama di sebuah TV Nasional yang sudah teruji, kebanggaan kita bisa tampil” ucap Bernard Sagrim saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan di Grand Studio Metro TV Jakarta, Rabu (16/10/2024) malam.

    Namun mantan Bupati Kabupaten Maybrat dua periode ini sedikit menyoroti terkait dengan penyajiannya materi debat kandidat yang perlu direvisi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik ke kondisi daerah misalnya bahasa ibu.

    Menurutnya, pertanyaan terkait dengan bahasa ibu tidak bisa diterapkan pada warga di tanah Papua lebih khusus Provinsi Papua Barat Daya.

    “Coba lihat 350 sub suku tersebar di tanah Papua pada 7 wilayah adat, jadi pertanyaan bahasa ibu siapa yang mau dimasukan dalam kurikulum pendidikan muatan lokal di setiap sekolah seperti yang disampaikan teman-teman paslon lain, contohnya konteks Papua Barat Daya ada beberapa puluh bahasa ibu, lalu bahasa siapa yang dimasukan dalam kurikulum muatan lokal.? saya kira tim panelis harus hal-hal seperti ini agar menjadi catatan,” tegas Cagub PBD Nomor urut 5.

    Kemudian politisi Golkar itu juga minta kepada penyelenggara dan panelis agar dalam menyusun pertanyaan harus mempertimbangkan kewenangan pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

    Pasalnya, kewenangan lebih banyak di Pemerintah pusat apalagi saat ini desintralisasi sudah dilimpahkan ke Kabupaten/ Kota sedangkan pemerintah provinsi lebih banyak sebagai lembaga koordinasi mengakomodir hal-hal yang sifatnya koordinatif.

    “Kita tidak turun langsung untuk membangun wilayah karena ranah kewenangan Kabupaten/ Kota dengan demikian saya minta agar dalam debat kedua nanti berikan pertanyaan yang sifatnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi sehingga kita juga menjawab dengan baik sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

    Dia berharap, debat perdana ini menjadi pengalaman untuk pelaksanaan debat kandidat paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya kedua dan ketiga.

  • Ketika Terpilih Esa Akan Fokus Membangun SDM Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya nomor urut 3 Elisa Kambu-Ahmad Nausrau (ESA) memaparkan visi-misi mereka dalam debat pemilihan gubernur Papua Barat Daya, di studio Metro TV Jakarta, Rabu, (16/10/2024).

    Dalam debat kandidat Pasangan ESA menawarkan visi mewujudkan masyarakat Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan yang berkesinambungan.

    Kedua paslon nomor urut 3 ini membabat habis sejumlah pertanyaan panelis saat sesi menjawab pertanyaan panelis. Sedangkan saat debat, paslon ESA dengan cara halus beberapa kali menjawab jawaban lawan debatnya dengan menambah sejumlah program yang dirasa masih belum memuaskan dari kubu lawan.

    Menutup akhir debat Publik, Elisa Kambu mengatakan bahwa paslon ESA akan fokus dalam peningkatan kualitas SDM, pembangunan tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan konektivitas.

    Peningkatan kualitas SDM dimulai dari dua program strategis pendidikan dan kesehatan. Juga penguatan adat budaya.

    Sementara Cawagub, Ahmad Nausrau mengutip ayat Al Quran Surat Al Hujarat 13. Ia mengatakan bahwa isi surat tersebut menggambarkan keberagaman dan toleransi yang harus dijaga di wilayah Papua Barat Daya.

    Ia berharap dengan memilih Paslon ESA keharmonisan dan toleransi antar umat beragama, antar suku di Papua Barat Daya akan lebih baik lagi dari sebelumnya.

    Usai debat, Paslon ESA mengatakan bahwa waktu yang disiapkan panitia terbatas sehingga Mereka harus maksimal untuk menjawab pertanyaan. Mereka akan berupaya lebih optimal lagi dalam debat kedua mendatang di Kabupaten Sorong pada 30 Oktober.

  • Pasangan Gaul Akan Buka Lapangan Pekerjaan Ketika Terpilih

    Melanesiatimes.com.Jakarta – Calon Gubernur Papua Barat Daya Gabriel Asem mengaku jika dirinya terpilih dalam Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November 2024, dirinya akan menyiapkan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di papua barat daya.

    Menurutnya angka pengangguran di Indonesia cukup besar, salah satunya di Papua Barat Daya, sehingga wajiba bagi seorang kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota harus mencari solusi agar mengurangi angka pengangguran tersebut, dengan demikian tentu dapat meningkatkan peningkatan ekonomi masyarakat.

    Salah satu strategi dalam mengurangi angka pengangguran menurutnya dengan cara mengundang atau mendatangkan investor untuk memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat.

    “Kita akan mengudang atau mendatangkan investor baru untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga yang tadinya tidak bekerja, akan mendapatkan pekerjaan,” tutur Gabriel usai debat kandidat calon gubernur pbd yang digelar di Jakarta pada 16 Oktober 2024 lalu.

    Sedangkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memasuki dunia pekerjaan, pasangan nomor dua ini mengaku akan memberikan keterampilan kepada masyarakat sesuai bakat dalam dirinya.

    “Sedangkan yang belum terampil kita akan melatih mereka melalui pendidikan peningkatan kualitas. Seperti pendidika advokasi pada bidang pariwisataan, kelautan dan perikanan, tehnik yang tentu ketika sudah punya skill maka akan terpakai di lapangan kerja yang ada,” pungasknya.

    Menanggapi hal itu, Nikson salah satu pemuda kota sorong mengaku jika dirinya tertarik dengan program yang direncanakan oleh calon gubernur papua barat daya, Gabriel Asem.

    Menurutnya merupakan suatu kewajiban terhadap pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran khususnya di Papua Barat Daya. Salah satu meningginya angka kriminalitas salah satunya adalah pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap.

    Jika seseorang mendapatkan pekerjaan tentu tidak akan melakukan hal-hal yang berlawanan hukum. Oleh karena itu yang mendukung program yang disampaikan Gabriel Asem.

    “Saya setuju dengan program yang beliau (Gabriel Asem-red) akan lakukan, salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat di Papua Barat Daya,” tutur Nikson.

  • Pasangan JOIN Ingin Bangun Sirkuit Balap Motor Jika Terpilih Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur PBD

    Melanesiatimes.com – Debat Kandidat yang digelar oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya, menghadirkan 5 pasangan calon dalam menyampaikan visi misi, yang di laksanakan di studio Metro TV jalan Pilar Mas Utama Jakarta Barat, pada Rabu 16 Oktober 2024.

    Usai debat di studio Metro TV, pasangan calon nomor urut 4, Joppye Onesimus Wayangkau – Ibrahim Wugaje, dalam jumpa persnya mengatakan,” kita telah menyelesaikan debat kandidat yang pertama dan dalam debat pertama ini banyak pengetahuan yang kita dapat,” kata Joppye.

    Menurutnya debat dilakukan seperti ini guna masyarakat Papua Barat Daya bisa melihat siapa Figur kandidat yang terbaik.

    Wayangkau juga menyatakan bahwa waktu yang diberikan oleh pelaksana juga masih terbatas untuk menjelaskan program – program kerja yang nantinya ke depan akan dilakukan.

    Ia juga menyampaikan lewat debat ini, masyarakat bisa mengenal sosok Figur kandidat Provinsi Papua Barat Daya, dan juga masyarakat bisa memilih pemimpin itu dari latar belakangnya, rekam jejaknya dan daftar hitam.

    “Kita bisa memilih orang yang bersih sehingga menjadi pemerintahan yang bersih, sehingga kedepan daerah kita bisa maju, Rakyat jangan di tipu terus,” ucap kandidat nomor 4, yang juga merupakan mantan jenderal.

    Yoppie mengatakan apabila pasangan JOIN Joppye-Ibrahim terpilih maka salah satu Program yang dilakukan adalah membangun arena sirkuit di Provinsi Papua Barat Daya.

    “Di sorong minat otomotiv sangat luar biasa terutama balap motor, kami melihat bahwa banyak anak muda yang menggunakan jalan raya untuk track – trackkan, sehingga saya melihat, untuk menyalurkan minat mereka, kita harus bangun wahana sirkuit, agar mereka tidak menggunakan jalan raya, tetapi menggunakan tempat yang sudah di sediakan,” tandasnya.

    Lebih lanjut Joppye mengatakan bukan hanya serkuit tetapi juga sarana olahraga sangat minim, “lapangan sepak bola aja sulit kita ketemu, mungkin hanya satu di kota Sorong, lainnya tidak ada,” pungkasnya.

    Dikatan juga bahwa hampir sarana olahraga itu tidak tersedia, contohnya seperti tempat jogin atau jalan santai, itu masyarakat masih menggunakan jalan umum yang ada dikantor walikota, “itukan sangat ringan sekali” ucap Joppye.

    “Jika kami terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, yakin Joppye, kami akan bangun semua itu sehingga masyarakat itu bisa berolahraga pada tempatnya dan menuangkan bakat dan minatnya di tempat yang sudah di sediakan,” ujar Wayangkau.

    Pasangan JOIN menegaskan bahwa pembangunan fasilitas sarana olahraga ini, targetnya disemua kabupaten Se-Provinsi Papua Barat Daya, pasalnya tidak ada sama sekali sarana olahraga yang memadai.

    Ketika ditanyai terkait debat kedua, Joppye mengatakan selalu siap sesuai dengan thema yang akan diberikan oleh 9 orang tim panelis dan perumus.

  • inilah Komitmen DRD Mengawal Kasus Korupsi di Kabupaten Berau yang Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp14 Miliar

    MELANESIATIMES.COM – Pada tahun 2021, anggota DPRD Kabupaten Berau dilaporkan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk perjalanan dinas. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua komponen utama, belanja perjalanan dinas luar kota sebesar Rp13,5 miliar, serta belanja perjalanan dinas dalam kota senilai Rp491.543.895.

    Sejatinya, perjalanan dinas ini dimaksudkan untuk mendukung kinerja para anggota dewan dalam menjalankan tugasnya. Namun, laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar.

    Salah satu modus yang diduga digunakan oleh anggota DPRD adalah pengurangan hari kunjungan kerja yang tertera di surat tugas mereka. Dengan mempersingkat durasi kunjungan, anggaran yang seharusnya digunakan untuk keperluan perjalanan dinas dialokasikan secara tidak semestinya.

    Ketua DPW Dewan Rakyat Dayak (DRD) Siswansyah, mengungkapkan kekesalannya terhadap lambannya penanganan hukum atas dugaan penyalahgunaan ini.

    “Sampai saat ini, belum ada tindakan hukum yang jelas terkait kasus ini,” ujar Siswansyah saat podcast bersama Majelis Proklamasi, Kamis (17/10/2024).

    Menurutnya, jika tidak ada langkah hukum yang diambil, ia berencana membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung.

    “Saya tidak menuduh bukan tanpa dasar. Ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hingga kini belum direspons dengan tindakan hukum yang tegas,” tambahnya.

    Siswansyah juga khawatir bahwa oknum-oknum yang diduga terlibat akan kembali maju di Pilkada 2024 dan kembali duduk di kursi DPRD Berau.
    Sebagai seorang aktivis, Siswansyah berkomitmen untuk terus menyuarakan isu ini hingga tuntas.

    “Selagi saya hidup, saya akan terus mengejar keadilan. Jika pemerintah daerah terus memainkan anggaran APBD untuk kepentingan pribadi, mereka akan berhadapan dengan rakyat,” tegasnya.

    Ia juga menyerukan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang cerdas dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada pemilu mendatang. Hingga saat ini, masyarakat Kabupaten Berau masih menunggu langkah konkret dari pemerintah dan penegak hukum terkait kasus ini. Meskipun temuan BPK sudah ada sejak 2021, belum ada tindakan tegas yang diambil.

    Dengan potensi kerugian negara yang signifikan, Kasus seperti ini perlunya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan institusi penegakan hukum.

    selain itu di tempat yang sama, Advokat/Praktisi Hukum, Rabbana menyuarakan kekhawatirannya terhadap kurangnya respon penegak hukum terkait kasus ini.

    “Kami sudah mengajukan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melihat adanya potensi kerugian negara. Respons dari KPK positif, dan kami harap dalam satu bulan ke depan ada tindak lanjut konkret,” ujarnya.

    Dirinya juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat Berau dalam menghadapi pemilihan umum yang akan datang.

    “Tanggal 27 November nanti sudah pemilihan. Salah satu yang terlibat dalam dugaan kasus ini adalah calon dengan nomor urut 1. Masyarakat harus cermat memilih, jangan sampai memilih orang yang tidak bertanggung jawab atas uang negara,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti, akan berdampak buruk bagi masa depan Kabupaten Berau.

    “Saya sudah menyerahkan data ke KPK dan meminta mereka segera mengambil tindakan. Jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi malapetaka bagi Berau,” pungkasnya.

    Pria asal kalimantan Timur itu berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini, dengan harapan KPK dapat menyelesaikannya secara tuntas demi keadilan dan kepentingan publik serta kesejahteraan hajat hidup masyarakat kabupaten Berau.

    Dilain sisi, Aktivis Kornas Jaringan Advokasi Publik (JAPI), Iradat Ismail mengkritik lemahnya penegakan hukum terkait dugaan korupsi perjalanan dinas ini.

    “Kasus korupsi di negara kita sudah sangat akut. Butuh keseriusan dan fokus dari penegak hukum. Temuan BPK yang mengindikasikan kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar ini tidak boleh dianggap enteng,” tegas Iradat.

    Menurut Iradat, meski para pelaku korupsi mungkin memiliki hak politik untuk mencalonkan diri kembali di Pilkada, penegakan hukum tetap harus dijalankan.

    “Hak mereka sebagai calon tetap kita hormati, tetapi kita juga harus mengejar catatan temuan BPK terkait oknum-oknum di Kabupaten Berau ini,” lanjutnya.

    Iradat juga menekankan pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus ini.

    “Harapan kita semua ada di KPK sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi. Meskipun mungkin bagi KPK jumlah ini kecil, kita tidak ingin kasus seperti ini terus berulang,” ungkapnya.

    Pihaknya mendorong masyarakat Berau untuk lebih aktif menyuarakan kasus ini dan mendesak KPK agar segera mengambil tindakan tegas.

    “Masyarakat harus bergerak bersama-sama. KPK punya perangkat yang lengkap untuk menuntaskan kasus ini, apalagi kasus ini sudah berjalan selama hampir empat tahun,” pungkasnya.

    Ia juga menekankan bahwa Kabupaten Berau, sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki potensi ekonomi yang besar. Jika kasus korupsi ini tidak segera diselesaikan, hal tersebut bisa menjadi penghalang bagi pembangunan di Berau.

    “Korupsi seperti ini akan menjadi benalu bagi kemajuan daerah kita. Masyarakat harus berani tidak memilih calon pemimpin yang terlibat korupsi dan lebih cermat melihat rekam jejak mereka,” tutup Iradat.

    Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Berau ini kembali menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Jika dibiarkan tanpa tindakan tegas, hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan penegak hukum. Oleh karena itu, desakan agar KPK segera turun tangan semakin relevan.

    Masyarakat Berau diharapkan semakin sadar untuk tidak memberikan kepercayaan kepada pemimpin yang terlibat korupsi, guna memastikan masa depan daerah Berau yang bersih dan berintegritas untuk kemaslahan bersama.

     

     

  • Pangkoarmada III Lepas Kirab Kota Satgas Diplomasi Dan KJK 2024 Di Makati City Filipina

    Melanesiatimes.com – Panglima Komando Armada III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla didampingi Ibu Ketua Daerah Jalasenastri Armada 3 Ny. Dita Hersan turut menghadiri dan melepas kegiatan kirab Kota Satgas Diplomasi Duta Bangsa dan Kartika Jala Krida (KJK) 2024 dalam rangka peringatan ke-75 Tahun hubungan diplomatik Indonesia-Filipina yang berlangsung di Kota Makati, Filipina. Rabu (16/10/2024) pukul 15.00 Waktu Setempat.

    Acara didahului dengan penampilan kirab Drumband Genderang Suling(GS) Gita Jala Taruna AAL yang diikuti tari reog Ponorogo oleh Prajurit KRI Bima Suci beserta tim Budaya Satgas Diplomasi Duta Bangsa kemudian dibelakangnya diikuti penampilan dari kebudayaan Filipina yaitu Phlipine Folk Dance dan Fashion show pakain adat Filipina dengan start awal di depan Gedung KBRI Manila yang dilepas oleh Pangkoarmada III Laksda TNI Hersan, S.H.,M.Si.,didampingi Ibu Ketua Jalasenastri Armada 3 Ny. Dita Hersan.

    Kirab berakhir di Legazpi Active Park, Makati City dan diterima oleh Dubes RI LBBP untuk Filipina Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo beserta Istri, acara dilanjutkan dengan pertunjukan kesenian dari Satgas Diplomasi Duta Bangsa berupa, Display GS Gita Jala Taruna dan tari Reog Ponorogo, pertunjukan tarian dan pameran pakaian adat dari Indonesia dan Filipina serta ditutup dengan ramah tamah.

    Kegiatan dihadiri oleh Dubes RI LBBP untuk Filipina, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo beserta Istri, Atase Pertahanan RI untuk Filipina Kolonel Laut (T) Bambang Widjanarko beserta Istri, Walikota beserta Dewan Kota Makati, Koorsmin Pangkoarmada III Kolonel Laut (P) Thomas Riyanto, Komandan KRI BSC-945 Letkol Laut (P) Hastaria Dwi Prakoso, Palaklat KJK 2024 Mayor Laut (P) Hanafi, Para Taruna AAL Angkatan LXXI, serta ABK KRI BSC-945 dan masyarakat Indonesia yang berada di Manila, Filipina.

  • Pieter Ell: Informasi Putusan PT TUN Manado Yang Beredar Adalah Hoax

    Melanesiatimes.com – Kuasa Hukum KPU Provinsi Papua Barat Daya, Pieter Ell menanggapi pesan berantai yang beredar terkait putusan perkara nomor 5 pada sidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Manado beberapa waktu lalu. Jakarta (17/10/2024).

    Sehubungan dengan itu maka kuasa hukum KPU Provinsi Papua Barat Daya, Pieter Ell, menegaskan,” Bahwa skreenshoot yang beredar adalah register perkara nomor 5 dan tuntutanya diajukan oleh paslon Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 4, Joppye Onesimus Wayangkau – Ibrahim Wugaje yang tercatat pada sistem informsi ptun manado tidak benar,” terang Pieter.

    Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jadwal putusan perkara nomor 5 diagendakn pada tanggal 21 Oktober 2024, sehingga informasi yang beredar pada sebelum tanggal 21 Oktober 2024 adalah hoax,” tegasnya.

    Kuasa Hukum KPU Provinsi Papua Barat Daya, menghimbau kepada masyarakat Papua Barat Daya agar jangan muda percaya dengan informasi hoax.

    “Kalau kita mendapatkan sebuah informasi, ada baiknya kita cek kepastiannya dulu dari pihak-pihak terkait, sehingga informasi yang kita dapat benar-benar dari sumbernya, kata Pieter, ketika dapat informasinya jangan kita teruskan sebelum memastikan dari sumbernya,” imbuhnya.

    Pieter yakin bahwa masyarakat Papua Barat Daya adalah masyarakat yang cerdas, sudah bisa membedakan mana informasi hoax dan mana informasi yang benar.

    ‘Kunci untuk mengetahui kebenaran tersebut cuma satu, kita pertanyakan kepada sumbernya, itu aja,” tandasnya.

    Ia berharap kepada masyarakat Provinsi Papua Barat Daya agar jangan muda terprovokasi dengan segala macam bentuk informasi hoax, karena inj informasi orang-orang yang tidak punya pekerjaan, kerjanya hanya adu domba.