Blog

  • Puluhan Relawan Se-Kabupaten Raja Ampat Siap Menangkan Ria Umlati Sebagai Bupati Raja Ampat

    Setelah pengundian nomor urut dan kampanye damai yang dilakukan di Ibu kota Kabupaten Raja Ampat, Calon Bupati Ria Umlati bersama Tim Pemenangan bertolak dari Waisai menuju Kepulauan Misool, pada 28 September 2024 kemarin. Minggu (29/09/2024).

    Tim Koalisi Raja Ampat Bersatu yang terdiri dari Partai Koalisi, Sahabat RU, Relawan Srikandi dan Relawan Gemas.

    Setalah sampai di Kampung Deer Calon Bupati Ria Umlati dan Tim Pemenangan disambut oleh ratusan simpatisan, relawan, Struktur Tim Koalisi Partai di tingkat Distrik Kofiau.

    Massa iring-iringan dengan musik tambur menghantarkan Ria Umlati menuju rumah yang sudah disediakan Simpatisan untuk Calon Bupati dan Tim Pemenangan. Kunjungan tersebut selain sebagai silaturahmi juga bentuk apresiasi dan tekad untuk ikut bertarung di pilkada Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 27 November nanti.

    Soleman Dimara, sebagai Koordinator Zona 4 (Misool Raya) dalam sambutanya Ia menyampaikan. “Kunjungan yang kami lakukan hari ini selain membentuk Posko-Posko Pemenangan, juga sebagai bentuk Ikhtiar Kami Tim Koalisi Raja Ampat Bersatu untuk memenang pasangan Ria-Binoni (RUBI),” tutup pria yang kerap disapa Kaka Soldim. (Red/ino)

  • Sekolah Kebangsaan Literasi Digital Untuk Pemilih Pemula

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka menghadapi Pemilukada tahun 2024, Pelajar MAN IC Kabupaten Sorong mengikuti pelatihan literasi digital melalui sekolah kebangsaan yang dilaksanakan oleh Tular Nalar Sorong di Sekolah MAN IC pada Sabtu (28/9/2024).

    Karman Tianotak, PIC Sekolah Kebangsaan MAN IC mengatakan, sekolah kebangsaan kali ini bertujuan untuk pemilih pemula yang kebanyakan siswa SMA/sederajat Kelas XII atau usianya di 17 tahun.

    “Kegiatan ini sering kami lakukan di Kota maupun Kabupaten tujuanya tetap sama untuk pemilih pemula,” pungkas Karman

    “Kita ketahui secara bersama bahwa saat ini penyebaran berita hoaks menjelang pilkada 2024 ini sanggat terlihat di media sosial, sehingga upaya yang kami lakukan ini agar bagaimana pemilih pemula saat ini mempunyai pengetahuan secara baik dalam mengunakan media sosial secara baik dan juga tidak ikut serta dalam menyebarkan berita tanpa mengetahui sumber informasi yang jelas,” tambahnya

    Hadir juga  Fasilitator dalam giat guna mendapingi para peserta, diketahui juga bahwa Fesilitator yang mendampingi dalam kegiatan ini telah mengikuti Training Off Training (TOT) dan mempunyai sertifikat.

    Dalam Sekolah pelatihan kebangsaan ini para peserta dibagi perkelompok yang masing-masing peserta di dampingi oleh fasilitator.

    Diskusi berjalan dengan baik peserta dan lancar, input yang di dapat juga adalah fasilitator bertukar pikiran langsung dengan peserta. Ada pun materi yang dibahas yaitu mengenai kesadaran untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan bagaimana mengidentifikasi informasi hoax di media digital.

    Andi salah satu peserta sekolah kebangsaan sangat berterima kasih kepada para fasilitator Tular Nalar yang telah berkunjung ke Sekolah MAN IC Sorong dalam hal memberikan pengetahuan baru terkait dengan cara mengatasi informasi Hoaks.

    “Besar harapan saya semoga kegiatan ini terus di laksanakan,” ujar Andi

    “Harapan kami dengan belajar penginderaan hoaks para pemilih pemula mampu menangkal penyebaran hoaks terutama menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang,” harap Andi

  • Penutupan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya

    Melanesiatimes.com – Penutupan rangkaian kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari cagar budaya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang berlangsung di Vega Prime Hotel pada Jumat (27/09/2024).

    Dengan menabuh tifa, giat ini ditutup secara simbolik oleh Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Jhon Ayorbaba, di dampingi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maybrat bersama Dekan Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Papua Manokwari,

    Jhon Ayorbaba berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan objek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya serta membekali para peserta kegiatan sosialisasi dengan pengetahuan sehubungan dengan tugas dan fungsi Juru Pelihara Objek Cagar Budaya.

    “Papua secara global memiliki ragam objek yang diduga dan berpotensi sebagai cagar budaya, namun belum tersentuh guna dikembangkan menjadi cagar budaya, semoga dengan adanya momentum kegiatan sosialisasi ini dapat membangun sinergitas dan kerjasama antara dinas pendidikan dan kebudayaan baik itu ditingkat provinsi maupun kabupaten, kota dalam merumuskan program kerja yang progresif khususnya program dan kegiatan cagar budaya,” pungkas Jhon.

    Dekan Sastra dan Kebudayaan Universitas Papua (Unipa) Hendrik Arwam, menyampaikan bahwa dalam kegiatan sosialisasi ini kami memperoleh informasi penting yang menambah khazanah pengetahuan kita tentang esensi cagar budaya.

    “Hal ini memacu kita dalam pengembangan cagar budaya pada Provinsi Papua Barat Daya, sehingga menjadi atensi bagi kita untuk turun lapangan guna melakukan inventarisasi dan idientifikasi atas objek-objek diduga cagar budaya sehingga dapat di ajukan dan teregistrasi sebagai cagar budaya,” ujarnya.

    Dikatannya juga ‘ini menjadi indikator kepada kita untuk menyusun program Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

    “Kami juga sudah membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw dalam menyusun PPKDnya pada tahun 2023, dan dalam waktu dekat akan kami susun perencanaan program PPKD di Kabupaten Teluk Bintuni pada 5 Oktober tahun 2024 ini,” tutup Hendrik Arwam.

    Harapannya adalah, ini menjadi consern Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya dalam kajian dan penyusun PPKD Provinsi Papua Barat Daya.

  • Empat untuk ‘Empat Negeri’

    Melanesiatimes.com – Angka empat merupakan angka kearifan. Angka empat merepresentasi banyak tanda: Pertama, anasir alam (air, udara, api, tanah; Kedua, penjuru mata angin (timur, barat, selatan, utara); Ketiga, sistem penunjuk arah bagi orang Moloku Kie Raha (ka lao, ka dara, ka atas, ka bawah); dan Keempat, empat negeri (Jailolo, Bacan, Tidore dan Ternate). Pun secara kebetulan, angka empat ini muncul sebagai sebuah angka magis di tahun politik 2024.

    Pada level tertentu, misalnya, tampak pada bangunan-bangunan masjid tua kerap kita temui empat tiang penyangga yang berdiri kukuh di dalam masjid tersebut. Dalam ruang spiritual, terutama orang-orang Islam, empat tiang tersebut adalah simbol para sahabat Baginda Rasulullah SAW, yakni: sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman dan sayyidina Ali.

    Bagi saya, ‘raha’ atau empat adalah simbol tentang keragaman masyarakat Moloku Kie Raha (empat negeri Maluku) itu sendiri yang telah eksis dan menyejarah sebagai modalitas torang untuk terus merawat dan menjalani kehidupan bersama (living together) selama ini.

    Dalam ‘ritus’ demokrasi lima tahunan 2024 kali ini, Benny-Sarbin yang notabene sebagai satu di antara empat paslon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, secara kebetulan mendapatkan namor urut: empat. Ini tentu seperti sebuah tanda mestakung (semesta mendukung).

    Ada sebuah keyakinan yang senantiasa mewujud dalam batin bahwa ikhtiar untuk membangun dan menjaga negeri ini dari segala bentuk kezaliman dimulai dari membaca tanda-tanda alam yang menyertai. Dan angka empat bukan tidak mugkin menjadi penanda permulaan yang baik.

    Syahdan, angka empat adalah angka yang merangkul semua angka di depannya (satu, dua dan tiga). Maka ketika kelak pada hari H pemilihan, tatacara sederhana untuk memilih paslon Benny-Sarbin ialah: satu tetapkan niat, dua buka kertas suara, tiga pilih paslon, coblos nomor empat. Sudah. Sesederhana itu.

    Salam empat jari untuk empat negeri.

    Oleh Yana Mustika (Koordinator Kajian Stratejik Gen Muda Bela Malut)

    #4ForMolokuKieRaha

    #2024PilihNomor4 #BersamaMalutBangkit #GenMudaBelaMalut 🔥

  • Bawaslu Malteng Gelar Rakor Pengawasan, Evaluasi Perekrutan Pengawas TPS Tahun 2024

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat koordinasi pengawasan dalam rangka mengevaluasi perekrutan pengawas TPS pilkada serentak tahun 2024, jum’at, (27/09/2024).

    Agenda penting tersebut diketahui mulai berjalan pada pukul 14.30 WIT dan berlangsung di gedung pertemuan hotel Isabella yang berlokasi di Jl. Chr. M. Tiahahu, namasina kecamatan kota Masohi kabupaten Maluku Tengah.

    Ketua Bawaslu Malteng La Amisuri, S.Pd.I yang hadir dalam rapat terlihat didampingi sekretaris Iksan, SH., dan peserta rapat koordinasi sebanyak 40 perwakilan dari panwascam pada 18 kecamatan yang ada di linkup kabupaten Maluku Tengah.

    “kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pembentukan pengawas TPS 18 kecamatan yang hadir dengan peserta berjumlah 40 orang,” jawab Amisuri setelah ditanyai para wartawan seusai membuka dan menghadiri rapat.

    Dengan berkaca pada Indeks kerawanan pemilu di pemilihan umum bulan februari lalu, Amisuri mengakui bahwa kondisi geografis dari masing-masing kecamatan yang berbeda-beda disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab fungsi pengawasan di TPS tidak maksimal.

    Menurutnya “hal ini cukup berpengaruh, termasuk keterpenuhan pengawas TPS yang baru mencapai angka 80% dari 624 TPS di 191 desa yang harus dipenuhi,” lanjut Amisuri menambahkan.

    Sehingga antisipasi Bawaslu pun dilakukan dengan dengan terus memberikan pemahaman yang masif kepada panwascam yang ada di kecamatan agar pentingnya meningkatkan pengawasan di pilkada nanti.

    “harapannya mereka (panwascam) tidak langsung melakukan upaya penindakan, tapi lebih kepada pencegahan. Karena jika pencegahan itu tidak dilakukan, maka pasti pelanggaran akan terjadi,” harap Amisuri.

    Diwaktu yang bersamaan, ketua Bawaslu Malteng ini menyempatkan diri memberi penjelasan mengenai pro kontra boleh tidaknya ASN terlibat kampanye yang akhir-akhir ini ramai diperdebatkan oleh masyarakat.

    “asalkan yang bersangkutan tidak aktif. Artinya tidak menunjukkan gerakan jari tangan yang mengisyaratkan kode salah satu paslon, bersorak-sorak. Dia cukup diam, pasif, dan mendengarkan saja,” jelasnya.

    Lebih jauh beliau menambahkan “cukup yang bersangkutan mendengarkan dan tidak melakukan gerakan-gerakan tambahan. Sebab pada prinsipnya kita tidak bisa membatasi sepenuhnya ASN karena mereka juga warga negara yang memiliki hak politik,” tutup Amisuri. (HUAT)

  • Presiden Jokowi Dijadwalkan Berkunjung ke SBT, Alkatiri Berikan Apresiasi ke PJ Gubernur Maluku dan Pjs Bupati SBT

    Melanesiatimes.com – Ali Alkatiri Wasekjen Perhubungan dan Imigrasi PB SEMMI, berikan apresiasi Kapada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sebangai perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah dan sekaligus sebagai peyambung tangan pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

    Apresiasi tersebut terkait kunjungan Presiden RI Bapak. Joko Widodo (Jokowi), di SBT Pada Tanggal 4 Oktober 2024 mendatang.

    Menurut Ali, kedatangan ayah dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming ke SBT adalah bentuk dari keberhasilan PJ Gubernur Maluku Bapak Ir. Sadali IE dan Pjs Bupati Kabupaten SBT Dr. Djalaludin Salampessy.

    Untuk diketahui Presiden Jokowi dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Seram Bagian Timur untuk meninjau RSUD Kecamatan Bula guna mengetahui penanganan penurunan Stunting, penanganan polio, tuberkulosis, dan kondisi kesehatan masyarakat di sana serta terkait BPJS Kesehatan.

    “Selain itu Presiden Jokowi juga akan mengunjungi SMK Negeri 1 Seram Bagian Timur dengan jurusan unggulan bidang agribisnis, untuk memberikan semangat dan motivasi agar setelah lulus bisa menciptakan lapangan kerja baru,”

    Selain Presiden Jokowi juga akan melakukan Shalat Jumat pada masjid raya yang ada di sana dan setelahnya akan kembali ke Ambon untuk bertolak ke Jakarta.

  • Ketua HMI Minta KPK Panggil Kepada DLH DKI Jakarta

    Melanesiatimes.com – Himpinan Mahasiswa Islam (HMI) melalui Kabid Lingkunga Hidup (LH), angkat suara terkait dengan kinerja kepada DLH DKI Jakarta.

    Hal tersebut berkaitan dengan tidak serius dalam menangani proyek Pembangunan Penyaringan Sampah di Bentaran kali Ciliwung Jagakarsa Jakarta Selatan padahal proyek itu menggunakan APBD DKI Jakarta senilai 195 miliyar. Pekerjaan proyek tersebut yang dapat melibatkan PT. PP dan PT. Runggu Prima Jaya dengan alokasi anggaran 108 milliar, dengan target Kontrak pada tahun 2022 harusnya sudah dituntaskan namun proyek Pembangunan Penyaringan Sampah itu sampai detik ini masih mandek dan tidak ada kejelasan. Ujar Umar Souwakil (Ketua Bidang Lingkungan Hidup) HMI Cabang Jakarta, dalam rilisnya yg diterima, Jum’at, (27/09/2024).

    Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta harus bertangun jawab dan BPK harus memanggil Kepala DLH DKI Jakarta, untuk membuka anggaran yang di alokasikan untuk proyek pembangunan Saringan Sampah yang menggunakan APBD tetsebut. Tegasnya

    Ia (umar) dalam rilisnya mengatakan bahwasanya, mereka berkomitmen membersamai pemerintah daerah menegakan UU No 22 Tahun 2021 dan UU No 18 Tahun 2008 untuk menuntaskan malasah-salah yang sampai saat ini masih bermasalah dalam hukum. Baik dari sektor Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah. Apa lagi menyoal korupsi proyek penyaringan sampah yang seharunya di pergunakan dengan baik untuk menjadi pembatas sehingga sampah tidak tersebar keman-mana. Tukas Umar

    Lebih lanjut kata Umar, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai penanggung jawab atau pemberi proyek, diduga melakukan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang di lakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan PT. PP.

    HMI Cabang Jakarta Raya Bidang LH, mendesak aparat penegak hukum segera melakukan proses hukum atas proyek yang dibiayai oleh APBD DKI Jakarta dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera melakukan audit atas kerugian negara pada proyek pembagunan saringan sampah di Kali Ciliwung. Ujarnya lagi

    Terakhir atas nama lembaga, Umar mendesak KPK segera pangil Asep Kuswanto guna menyelidiki proyek terkait pembagunan penyaringan sampah yang belum di selesaikan karena proyek yang mandek dengan dugaan adanya praktik KKN oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan pihak kontraktor. Tutupnya

  • Mafindo Menyapa Pelajar SMA Negeri 2 Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Menggelar Pelatihan Literasi Kebangsaan di Sekolah SMA Negeri 2 Kota Sorong pada Kamis, (26/09/2024).

    Dalam giat pelatihan literasi digital melalui sekolah kebangsaan dihadiri 103 peserta yang terdiri dari siswa-siswi SMA Negeri2 Kota Sorong,

    Muhid Rumbalifar, Koordinator Wilayah Mafindo Sorong mengatakan, “sekolah kebangsaan kali ini bertujuan kepada pemilih pemula yang kebanyakan siswa – siswi SMA/sederajat yang usianya 17 tahun atau pemilih pemula,” tandasnya.

    Disampaikannya bahwa ini merupakan Kegiatan kedua kalinya yang dilaksanakan agar pemilih pemula dapat memiliki pengetahuan peredaraan hoaks jelang pilkada 2024.

    Turut hadir juga dalam Kegiatan tersebut Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Sorong dan Komisoner KPU kota sorong.

    Saat ini ujaran kebencian dan hasutan juga sangat meresahkan sekali apalagi telah merajalelah dikalangan masyarakat, hal semacam ini dapat mencederai demokrasi, sehingga harus didasari dengan pondasi pemahaman yang kuat, agar tidak mudah terprovokasi.

    Dalam pelaksanaan sekolah kebangsaan ini dibagi menjadi 10 kelompok. Masing-masing kelompok dipandu oleh Fasilitator, sehingga Siswa dapat bertukar pikiran dengan Fasilitator.

    Adapun materi yang dibahas yaitu mengenai kesadaran untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan bagaimana mengidentifikasi informasi hoax di media digital.

    Kegiatan yang dibagi dalam empat segmen yang meliputi materi tentang pemilu, demokrasi, Penginderaan hoaks pemilu dan sanksi pemilu yang dikemas serius tapi seru.

    “Harapan kami dengan belajar penginderaan hoaks, para pemilih pemula mampu menangkal penyebaran hoaks terutama menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang,”harap Muhid

  • Launching Inisiatif: Berdayakan Kesejahteraan Masyarakat Papua Melalui Perhutanan Sosial

    Melanesiatimes.com – Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Launching Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat.giat ini berlangsung di Rylich Panorama hotel, Sorong (27/09/2024).

    Selama mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional Angkatan 60 di Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang telah mengambil inisiatif untuk memberdayakan masyarakat Papua Barat Daya melalui pengelolaan perhutanan sosial.

    Inisiatif ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan yang dihadapi hutan Papua.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan,Julian Kelly Kambu mengatakan, kekayaan sumber daya alam Papua belum menghasilkan manfaat yang seimbang bagi rakyatnya.

    “Kami telah berhasil meluncurkan program pengelolaan perhutanan sosial dan menggelar rapat kerja untuk memetakan langkah-langkah selanjutnya. peluncuran ini merupakan tonggak penting dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.

    Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil di mana masyarakat adat memiliki kendali yang lebih besar atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan.

    “Ada kekayaan produk hutan non-kayu yang tersembunyi di dalam tanah Papua, seperti minyak gaharu, minyak kayu putih, dan madu,yang dapat dikelola masyarakat, kami bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya ini dan meningkatkan kualitas hidup mereka.” tambahnya.

    Kelly menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberlanjutan hutan jangka panjang.

    Ke depan, inisiatif ini bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan tanah yang aman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan kepada masyarakat adat. Dengan mempromosikan ekowisata dan kegiatan ekonomi berkelanjutan lainnya, inisiatif ini juga bertujuan untuk menciptakan wilayah yang lebih tangguh dan makmur.

  • Penolakan MRP PBD terhadap Paslon ARUS Dinilai Diskriminasi terhadap Perempuan Asli Papua

    Melanesiatimes.com – Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP PBD) yang menolak Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw sebagai bagian dari masyarakat adat Papua dinilai oleh sejumlah aktivis sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan asli Papua. Yohanes Akwan, SH., Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, menyatakan bahwa keputusan tersebut mengabaikan hak-hak perempuan Papua sebagai ibu yang melahirkan generasi penerus.

    “Perempuan Papua adalah rahim dari adat Papua. Ketika MRP PBD menolak anak-anak yang lahir dari rahim perempuan Papua hanya karena ayah mereka bukan orang asli Papua, itu sama saja dengan menolak perempuan Papua itu sendiri. Ini jelas bentuk diskriminasi yang tidak hanya melukai hak asasi manusia, tetapi juga mencederai martabat perempuan Papua,” tegas Yohanes Akwan dalam wawancaranya.

    Lebih lanjut, Yohanes menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin dan status perkawinan. “MRP PBD harus memahami bahwa konstitusi kita melindungi hak setiap perempuan Papua, termasuk anak-anak yang lahir dari rahim mereka, terlepas dari siapa pun ayah mereka,” tambahnya.

    Yohanes mengkritisi sikap MRP PBD yang mengkategorikan anak-anak yang lahir dari ayah non-Papua dan ibu asli Papua sebagai “bukan orang asli Papua”. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai adat Papua yang mengutamakan peran dan kedudukan perempuan sebagai penjaga tradisi dan penerus generasi.

    “Perempuan Papua bukan sekadar penghuni dapur. Mereka adalah simbol adat, penentu keberlangsungan budaya dan tradisi. Ketika MRP PBD meminggirkan anak-anak perempuan Papua hanya karena identitas ayah mereka, itu artinya mereka menolak keberadaan perempuan Papua sebagai penjaga adat. Ini harus dilawan,” ujar Yohanes dengan tegas.

    Yohanes menyerukan kepada seluruh perempuan Papua untuk bangkit dan menolak keputusan MRP PBD ini. “Saatnya perempuan Papua bersatu, menyuarakan hak-hak politik bagi anak-anak mereka yang selama ini disingkirkan. Jangan biarkan keputusan ini menjadi preseden buruk yang semakin melemahkan posisi perempuan di ruang publik,” ujarnya.

    Di akhir wawancaranya, Yohanes menekankan bahwa keputusan MRP PBD yang dianggap cacat formil ini perlu ditinjau kembali karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia. “Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw adalah putra Papua yang lahir dari rahim perempuan Papua. Keputusan ini tidak hanya merugikan mereka, tetapi juga mengkhianati semangat perlindungan terhadap perempuan asli Papua,” tutupnya.

    Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Papua Women Network pada tahun 2022, perempuan Papua memiliki peran sentral dalam struktur sosial dan budaya Papua. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penjaga tradisi, tetapi juga menjadi tokoh penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyebaran nilai-nilai adat kepada generasi muda. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perempuan Papua adalah kunci dalam mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokal.

    Lebih lanjut, jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Papua tahun 2023 mencatat bahwa peran perempuan Papua sangat vital dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam adat Papua, seorang perempuan tidak hanya dilihat sebagai ibu dari anak-anak mereka, tetapi juga sebagai simbol keutuhan keluarga dan komunitas. Karena itu, setiap keputusan yang menyingkirkan peran perempuan dalam tatanan sosial dianggap sebagai serangan terhadap sistem adat itu sendiri.

    Dalam konteks ini, penolakan terhadap anak-anak yang lahir dari rahim perempuan Papua merupakan ancaman serius terhadap struktur adat Papua yang selama ini menghargai dan menghormati kedudukan perempuan sebagai “pemilik tanah dan penentu garis keturunan.” Oleh sebab itu, para aktivis menegaskan bahwa keputusan MRP PBD tidak hanya merendahkan hak individu, tetapi juga berpotensi melemahkan tatanan adat yang menjadikan perempuan sebagai pilar utama keberlanjutan budaya Papua.

    Dengan kondisi ini, YLBH Sisar Matiti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berjuang bersama menegakkan hak perempuan Papua dan memastikan bahwa MRP PBD tidak lagi mengeluarkan keputusan yang mendiskriminasi dan merendahkan martabat perempuan Papua.