Blog

  • Gelar Sosialisasi, KPU Prov.PBD, Harap Mahasiswa Jadi Contoh Positif Bagi Masyarakat

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka menyongsong Pemilihan kepala daerah serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya gelar Sosialisasi dan pendidikan politik  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, kepada Mahasiswa khususnya Kampus Universitas Nani Bili

    Rapat Koordinasi ini dilakukan kepada kelompok Mahasiswa, lebih khusus Universitas Nani Bili, di Aimas Kabupaten Sorong, Distrik Sorong Barat, pada Kamis (19/09/2024).

    Dalam menyampaikan materi ini, dikatannya “sosialisasi tentang pemilihan kepala daerah sangat penting dilakukan, karena materi ini merupakan hal penting seraya merupakan pendidikan politik kepada masyarakat Provinsi Papua Barat Daya,” kata Fatmawati Annas, selaku Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, KPU Provinsi Papua Barat Daya.

    Ia menjelaskan Pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya, karena pemilihan kepala daerah kali merupakan pemilihan serentak dalam memilih dua kepala daerah. Yang pertmana tingkat Provinsi dan yang kedua tingkat kabupaten/kota.

    “Sosialisasi ini terus dilakukan secara terus menerus agar para pemilih tahu bahwa dalam pemilihan kali ini, ada dua kepala daerah yang akan dipilih yakni, Gubernur  Wakil Gubernur dan Bupati wakil Bupati untuk serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” imbuhnya.

    Pemilihan kepala daerah serentak ini merupakan pilihan yang nantinya berdampak hingga lima tahun lamanya, oleh sebab itu Kepala Divisi ini mengajak Mahasiswa sebagai garis terdepan massa depan bangsa ini agar memilih pemimpin sesuai dengan pertimbangan dan pilihan politiknya, bukan karena diarahkan atau di berikan iming-iming sesaat.

    Mahasiswa harus memberikan contoh yang baik dan benar selaku siswa tertinggi ditingkat pendidikan, serta menjadi penyiar  politik yang baik kepada masyarakat.

    Selain itu Fatma juga mengimbau kepada Mahasiswa/mahasiswi Nani Bili agar tidak Golput dalam pemilihan kepala Daerah nanti dan menjadi hal yang posisi di tengah-tengah masyarakat, karena pilihan massa depan daerah ini tergantung pada pilihan kita.

    “jadikanlah sebuah pilihan itu menjadi yang terpenting dalam menentukan massa depan daerah kita bersama,” ucap Fatma.

    Terlihat pada sosialisasi ini, antusias dari Mahasiswa Nani Bili begitu besar, olehnya itu Fatmawati berharap, sebagai penerus bangsa Mahasiswa juga menjadi tombak masa depan daerah Provinsi Papua Barat Daya, layaknya meneruskan sosialisasi ini kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.

    Turut hadir juga kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi, KPU Provinsi Papua Barat Daya, Jefry Obeth Kambu, yang juga memberikan arahan serta pandangan secara regulasi kepada Mahasiswa.

    “Tugas kita adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, mulai dari lingkungan hingga pelosok Provinsi Papua Barat Daya, “tutup Kepala Devisi Sosdikli, Parmas dan SDM, KPU Provinsi Papua Barat Daya Fatmawati Annas.

    Sebagai mantan Mahasiswa, Fatmawati juga mengajak Ade-ade Mahasiswa untuk membantu KPU guna mensosialisasikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat sementara atau sesaat, pasalnya massa depan daerah ada dipundak kita sebagai generasi pembaharu,” pesannya.

  • Sembangi Politisi Senior, Aguste Sagrim Berikan Ruang MSR  Saat Kampanye Nanti

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka penguatan Politik serta dukungan Aguste CR Sagrim sembangi kediaman politisi Senior Muhammad Sanusi Rahaningmas di kompleks Melati Raya Kota Sorong pada Kamis (19/09/2024).

    Dalam keterangannya Aguste CR Sagrim mengatakan, “tujuan kita kesini adalah merupakan program kita untuk mengunjungi tokoh-tokoh politik senior, Pak Sanusi merupakan salah satu senior yang kita kunjungi,” kata Sagrim.

    Lebih lanjut ia sampaikan “kedatangan kita disini juga dalam rangka tukar pikiran untuk memperkaya program serta nasehat dan dukungan, karena kita mau pemilihan ini berjalan dengan jujur dan adil,” ucapnya.

    Menurut dia yang biasa disapa Gusty, mendapat masukan itu baik dalam membangun daerah sesuai dengan anggaran daerah.

    Beliau MSR juga berpesan ketika dipercaya oleh Masyarakat sebagai Wali Kota, utamakan dulu beberapa sektor-sektor bermasalah sampai hari ini.

    “Beberapa pikiran disampaikan juga sama dengan program yang akan kami lakukan, seperti umroh dan ke Israel dan ketika beliau bersedia mendukung arah kiblat ke kami, maka disitu ada ruang yang akan kami berikan kepada beliau, dalam masa kampanye nanti,” beber Gusty

    Salah satu masukan MSR adalah SDM karena pembangunan itu memerlukan SDM yang mumpuni,” apabila SDM belum cukup program itu bisa di lelang secara nasional sehingga bisa mendapatkan SDM yang betul-betul bisa membangun Kota Sorong ini dengan baik,” ujar Gusty.

    Dalam pertemuan tersebut Aguste CR Sagrim juga di dampingi oleh Samsuddin Johan sekalu tim pengusung, pengurus Ikaswara dan KKST.

    Sebagai tuan rumah M. Sanusi Rahaningmas menyambut baik Gusty dengan senang hati, kata Sanusi berbicara Politik itu layaknya dirumah bukan berpapasan atau di jalan-jalan.

    “Saya menghargai siapa yang datang dirumah saya, hari ini calon Walikota pertama yang datang ke rumah saya adalah Gusty Sagrim dan saya menghargai itu,” Ujar MSR

    Menurutnya kedatangan mereka ini bukan hanya untuk sekedar datang tapi datang dengan sebuah makna, datang dengan sebuah kesan dan saya juga menghargai itu seraya memberikan masukan, saran sebagai pedoman untuk merubah wajah Kota Sorong ini.

    “Prinsip saya, siapapun yang melangkah ke rumah saya, maka saya akan menerima dan mendukung, karena kedatangan itu merupakan sebuah penghargaan,” kata Sanusi, beda ketika bertemu dengan timnya, siapa yang menghargai, saya akan hormat,” tambahnya.

    Kipra saya di Dewan sudah 20 tahun, mulai dari tinfkat daerah sampai tingkat nasional, lika-liku Politik saya sudah alami.

    “Apapun yang dibicarakan di luar, saya tidak peduli, karena itu merupakan sebuah komitmen, ketika saya sudah katakan ya maka itulah yang akan saya jalankan,” tutup Sanusi.

  • Persiapan Penetapan DPT Dan TPS Se-Provinsi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, Divisi Perencanaan data dan informasi (Rendatin) sedang menyusun serta memperbarui Data Pemilih Sementara untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap.

    Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia dan juga berdasarkan PKPU 2 tahun 2002 tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.

    KPU juga berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2014 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan merujuk pada petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU nomor 799 tahun 2024, bahwa “seluruh tahapan penyusunan daftar pemilih telah dilaksanakan sejak mulai dari tanggal 24 Juni tahun 2004 sampai hari ini bahkan penetapan DPS pun telah akan ditetapkan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, dengan jumlah DPS 432.822 Pemilih,” ujar Jefry.

    Akan tetapi kata Jefry,  jumlah ini belum final, karena bisa terjadi pengurangan, karena bisa saja ada yang sudah pindah atau meninggal tapi namanya masih ada ataupun bisa terjadi penambahan, karena masih ada masyarakat yang belum terdaftar,” ucapnya.

    Lanjutnya, saat ini KPU Kabupaten/Kota sedang perbaikan data, juga masih menunggu  tanggapan Masyarakat.

    Berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 1, PKPU nomor 7 tahun 2024, Kabupaten Kota akan melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih tetap dimulai dari tanggal 14 – 21 September 2024 dan selanjutnya akan direkap oleh KPU provinsi yaitu dari tanggal 22 – 23 September tahun 2004.

    Kami telah melakukan rapat bersama dengan kabupaten kota untuk menyusun jadwal pelaksanaan rapat pleno di tingkat kabupaten/kota, sehingga telah disepakati bahwa secara serentak KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota akan melakukan rapat pleno penetapan dimulai dari tanggal 19 – 20 September 2024.

    “Harusnya sampai tanggal 21 September akan tetapi banyak agenda dan jadwal, maka kita presur sampai tanggal 20 September 2024,” tandasnya.

    KPU Provinsi Papua Barat Daya juga akan mempersiapkan rapat pleno di tanggal 21 September dan akan di tetapkan pada pada tanggal 22 September, pukul 13.00 Wip.

    Selain itu KPU juga akan menetapkan jumlah TPS di Provinsi Papua Barat Daya, yang sementara adalah berjumlah 1.554.

    Didalam 1.554 TPS sudah tercover beberapa TPS khusus di lokasi khusus, diantaranya, 1 TPS di Kota Sorong (Lapas), 3 TPS di Kabupaten Sorong (Perusahan, Sorong Selatan 3 TPS, dua diantaranya ada di dua perusahaan dan satunya ada di Lapas.

    Jefry berharap dukungan serta kerjasama seluruh Masyarakat kota Sorong, Stakeholder Pemilu baik itu Pemerintah Daerah, TNI-Polri, tokoh pemuda, tokoh Perempuan, tokoh Adat, Mahasiswa dan teman-teman pers agar menjaga dan mendukung kerja-kerja KPU dalam tahapan – tahapan hingga melahirkan Pemimpin yang baik amanah dan membawah kesejahteraan bagi masyarakat Papua Barat Daya.

  • Survei WCR: Elektabilitas Rudy Mas’ud-Seno Aji Meroket di Pilkada Kaltim 2024

    Melanesiatimes.com – Warna Research Center (WCR) menggelar survei tentang peta kekuatan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Timur menjelang Pilkada 2024. Hasilnya, Elektabilitas Rudy Mas’ud-Seno Aji Unggul Jauh Dibandingkan Isran Noor-Hadi Mulyadi.

    Metode survei yang digunakan survei ini adalah “Metodologi survei dengan multistage random sampling dengan jumlah responden sekitar 1400 orang di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner. survei ini memiliki margin of error sebesar ±2,62 persen, dengan periode pengambilan data berlangsung dari 5 hingga 15 September 2024.

    Dari hasil survei ditemukan beberapa isu yang dibicarakan oleh responden. Di mana, sebanyak 57,3% membicarakan isu SDM dan lapangan pekerjaan di Kaltim pada era kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi se-Kalimantan yang mencapai 5,71%.

    “Dengan adanya IKN, kesempatan dan pembukaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru akan bertambah, namun pemerintah perlu memastikan peluang ini bisa diakses warga lokal,” kata Direktur Eksekutif Warna Research Center Hilman Firmansyah dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

    Kemudian, 17,4% responden membicarakan isu terkait pembangunan infrastruktur, perhubungan dan komunikasi perlunya
    percepatan. “Seperti internet yang menyeluruh di Kaltim juga penting agar efektivitas dalam pembangunan dapat terlaksana,” ujarnya.

    Sebanyak 25,2% responden menaruh perhatian pada isu tentang lingkungan hidup. Para responden menginginkan jangan sampai pembangunan yang pesat di Kaltim mendegradasi kelestarian lingkungan.

    Warna Research Center kemudian mencari tahu tingkat elektabilitas kedua pasangan calon dengan jawaban responden secara terbuka dan ditanyakan secara spontan, jika pilkada digelar saat ini. Hasilnya, pasangan cagub-cawagub Rudy Mas’ud-Seno Aji unggul dengan perolehan 53,1% dan pasangan Cagub -cawagub Isran Noor-Hadi Mulyadi 30,3%, kemudian sebanyak 16,4% responden masih belum menentukan pilihan atau memilih untuk tidak menjawab.

    Elektabilitas Rudy Mas’ud-Seno Aji kian unggul jauh saat responden disodori kuesioner pertanyaan tertutup terkait elektabilitas (tingkat keterpilihan) terhadap kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur.

    “Pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji unggul jauh di angka 58,6% dan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi di angka 33,8% dan sebanyak 7,6% responden belum menentukan pilihan/belum menjawab,” ucap Hilman.

    Sementara, tambahnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Isran Noor-Hadi Mulyadi mencapai 40,6%. Adapun tingkat keberhasilan pemerintahan petahana dinilai 38,5% dari program program yang dijanjikan saat kampanye pada pilkada lalu.

    Sebanyak 77,4% responden menilai Petahana gagal menekan angka putus sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih tinggi. Di mana menurut pendapat responden, belasan ribu anak tidak bisa melanjutkan pendidikan karena berbagai masalah, terutama faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk anak mereka.

    “Sebanyak 70,6% responden menilai bahwa di Kalimantan Timur sarana dan prasarana pendidikan masih jauh dari ideal dimana jumlah sekolah belum merata. Tidak semua kecamatan memiliki sekolah untuk tingkat SMP dan SMA,” ujarnya.

  • Pernyataan Hak Ingkar Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka menjaga netralitas pada pemilihan serentak kepala daerah tahun 2024, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu, memberikan pernyataan Hak Ingkar sebagai bagian dari Netralitas sebagai Penyelenggara pemilu. Kamis (19/09/2024).

    Berkaitan dengan opini masyarakat atau opini publik yang lagi berkembang terhadap pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, yang mana dari kelima bakal Pasangan Calon tersebut ada salah satu Bakal Pasangan Calon yang marganya sama dengan saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya.

    Oleh sebab itu, untuk menepis isu terkait keberpihakan saya selaku Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan kepada publik bahwa :

    1. Saya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya,  menyatakan Netral terhadap semua Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya periode 2024 – 2029
    2. Bawah saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya ada pasangan calon Marga Kambu atas nama Elisa Kambu yang berpasangan dengan Ahmad Nausrau. Bahwa Pasangan Calon tersebut tidak ada hubungan Keluarga secara turun-temurun dengan saya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.
    3. Untuk menjaga Netralitas terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029 maka saya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya,  menyatakan akan menggunakan Hak Ingkar.
    4. Bahwa Pernyataan Hak Ingkar dalam Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029, pada tanggal 22 September 2024, khususnya menyangkut berkas Calon Gubernur atas nama Elisa Kambu.

    Demikian pernyataan Hak Ingkar ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

  • Kuasa Hukum KPU PBD, Pieter Ell Angkat Bicara Terkait Vermin 5 Bakal Calon

    Melanesiatimes.com – Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya menggelar konferensi pers terkait hasil Verifikasi Administrasi kelima Bakal Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya pada Rabu (18/09/2024).

    Pieter Ell menyebutkan hasil verifikasi tentu ada pro kontra atas tanggapan masyarakat terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

    KPU Provinsi Papua Barat Daya telah mengeluarkan pengumuman dengan nomor : 10/ PL 02.2-Pu/96/2.1/2024 tentang masukan dan tanggapan masyarakat.

    “Tentu KPU Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan pengumuman itu sudah berdasarkan regulasi yang bersifat independen dan hirarki setelah melakukan konsultasi dengan KPU RI,” kata Pieter.

    Semua keputusan KPU sudah berdasarkan undang-undang dan PKPU, sehingga jangan lagi berpolemik dalam menciptakan kondisi pada masyarakat.

    Sesui pasal 137 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, maka KPU Provinsi Papua Barat Daya telah mengumumkan hasil verifikasi administrasi kelima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi syarat di antaranya:

    1. Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau
    2. Alfaris Umlati dan Petrus Kasihiuw
    3. Gabriel Assem dan Lukman Wigaje
    4. Bernard Sagrim dan Sirajudin Bauw
    5. Yoppye Onesimus dan Ibrahim Wigaje.

    Maka ke lima pasangan calon tersebut di nyatakan memenuhi syarat sesuai peraturan KPU yang mengacuh pada :

    • Undang-undang Dasar 1945 tentang KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen.
    • Undang-undang nomor 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus dan undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentqng perubahan kedua undang-undang nomor 21 tentang otonomi khusus.
    • Putusan Mahkama Konstitusi nomo 29 tahun 2011
    • PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Wali Kota Wakil Wali Kota.
    • Surat Dinas KPU RI No.1718/PL.02.2-SD/05/2024, perihal pelaksanaan tahapan pencalonan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Papua.

    Dengan dasar diatas tentunya KPU telah melaksanakan tahapan ini dengan berdasarkan amanat undang-undang dasar mampua peraturan kepemiluan.

    “Lima Bakal Calon yang telah diumumkan oleh KPU sudah memenuhi syarat dan ketentuan, sehingga jangan lagi di potong,” ujar Pieter Ell.

    Masalah pro kontra yang terjadi di dalam masyarakat merupakan hal yang lumrah serta di jamin dalam undang-undang. Hal ini juga merupakan bagian dari demokrasi.

    “Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum, baik itu melalui Bawaslu, PTUN ataupun Mahkama Konstitusi,”tegas Ell

    Kami berharap kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya agar selalu mendukung pelaksanaan pemilkada ini berjalan dengan aman dan lancar tanpa membuat konflik di tengah-tengah masyarakat. (Sintia_Rahayaan)

  • Ketua Umum HIMA Hukum UNPAM, Adi Hariyanto, RUU PPRT Adalah  Perhatian Negara Terhadap Pekerja PRT

    Melanesiatimes.com – Rencana Pembahasan RUU PPRT (rancangan undang-undang peraturan pekerja rumah tangga) adalah sinyal baik untuk para Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia. Hal ini mengafirmasi perhatian negara terhadap golongan tenaga PRT di Indonesia.

    Bila merujuk pada catatan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), terdapat 3.308 kasus kekerasan menimpah PRT sepanjang 2021 sampai 2024, belum lagi eksploitasi terhadap PRT di Indonesia, sesungguhnya menampakkan kegagalan negara dalam melindungi pekerja di Indonesia.

    Maka, dengan hadirnya RUU PPRT adalah bentuk formula negara dalam melindungi hak serta mampu menjaga keselamatan PRT dalam melaksanakan kerjanya.

    Selain hal di atas, RUU PPRT ini meninjau lebih detail terhadap hak upah/gaji serta hak PPRT lainya.

    Sebagai akademisi, tentu saya sangat mendukung, rencana pembahasan RUU PPRT ini. Dan berharap DPR RI segera menetapkan UU ini agar secepatnya di terapkan di Indonesia .

  • Presma UMJ Mendorong Pengesahan RUU PPRT Segera di Sahkan

    Melanesiatimes.com – Desakan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) semakin intensif dilakukan oleh Masyarakat dan Mahasiswa. Dorongan untuk pembahasan segera juga disampaikan oleh Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Wildan Mutaqin.

    Semua pekerjaan harus mendapatkan lindungan hukum termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT), ucap Wildan saat di wawancara.

    Pekerja Rumah Tangga harus punya kepastiaan uu, jangan sampai kedepan banyak korban terhadap PRT mulai dari pelecehan seksual, penyikasaan, tidak diberikan makan dan perundungan. Tegas Wildan.

    Saya kira pemerintah harus segara sadar akan fungsi dan tanggungjawabnya bahwa PRTpun perlu kepastiaan upah dan jaminan kerja yang layak dan dengan disahkan RUU PRT ini adalah solusi dan tanggungjawab pemerintah sebagai peyelenggaran kebijakan untuk melindungi hak-hak Pekerja.

    Saya tegaskan bahwa Wakil Rakyat tidak boleh jahat kepada rakyat saya menutut DPR RI untuk mengambil langkah tegas untuk segera mengesahan RUU PPRT untuk keselamatan Para Pekerja Rumah Tangga, jangan sampai RUU ini digantung tanpa kepastian.

  • Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Yayasan Misool Baseftin Dilaporkan Ke Polres Raja Ampat

    Melanesiatimes.com – Dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak Yayasan Misool Baseftin di Kampung Fafanlap Distrik Misool Selatan mendapat pengaduan dari Masyarakat ke Polres Raja Ampat.

    Pelapor, Soleman Lodji, bersama salah Seorang Peneliti asal Unamin Sorong Hadi Tuasikal, resmi mengadukan Pihak Yayasan Misool Baseftin ke Polres Raja Ampat terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan. Waisai (18/09/2024)

    Melalui laman media ini Hadi menyampaikan bahwa dirinya sedang melakukan penelitian di Kampung Fafanlap namun ada laporan dari Masyarakat terkait Penyalahgunaan Kewenangan oleh pihak Yayasan.

    “Saat saya melakukan penelitian di kampung Fafanlap judul yang saya ambil adalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang setelah hasil riset disana ternyata ada temuan. Ada salah seorang Oknum yang bukan Kepala Sekolah menandatangani ijazah sedangkan Oknum tersebut tidak dieberikan wewenangan oleh Pihak Yayasan maupun Dinas Terkait hal ini pun sudah saya konfirmasi ke pihak Pemerintah Kampung yang lama maupun yang baru,” jelas Hadi peneliti asal Unamin Sorong diruang SPKT Polres Raja Ampat.

    Soleman Lodji sebagai masyarakat kampung Fafanlap juga menambahkan bahwa, Kepala Sekolah Lama itu ada ijazah namun setelah di pecat sampai saat ini belum ada ijazah.

    “Yang awal-awal Kepala Sekolah Ibu Sri itu ada Ijazah setelah Ibu Sri di pecat oleh Yayasan atau dari mana saya tidak tau yang jelas sampai ini tidak ada ijazah lagi,” tutup Soleman Masyarakat Kampung Fafanlap. (Ino)

  • KPU Prov.PBD: Rakor Penyampaian Regulasi Dan Tahapan Serta Pelaporan Anggaran Kampanye

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Bersama tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, di Aston Hotel Kota Sorong.

    Dalam rangka melaksanakan jadwal dan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, KPU Provinsi Papua Barat Daya, mengundang kelima bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang di wakili oleh tim masing-masing paslon untuk melakukan rapat koordinasi terkait persiapan kampanye.

    Dalam giat ini Kepala Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM Fatmawati menjelaskan “terkait kebijakan regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tahapan kampanye dan kewajiban pelaporan dana kampanye selama massa kampanye dilakukan,” tutur Fatmawati.

    KPU juga telah menyampaikan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, kepada tim pasangan calon yang telah mendaftarkan diri pada KPU Provinsi Papua Barat Daya.

    “Tentu kaidah dan aturan pelaksanaan kampanye dan pelaporan sudah kami sampaikan kepada semua pimpinan partai pengusung melalui tim paslon yang telah di daftarkan apa KPU,” terang Kadiv Sosdikli, Parmas dan SDM.

    Selain itu dalam ketentuan kampanye ada pelarangan penggunaan anggaran pada saat masa kampanye.

    “Kami juga telah menyampaikan kepada tim paslon agar dalam masa kampanye tidak boleh ada penggunaan anggaran, “beber Fatmawati.

    Fatmawati berharap output dari kegiatan ini tentu masing-masing tim paslon sudah dapat mengatur dan memastikan pelaksanaan kampanye ke depan, yang di rencanakan tanggal 25 september – 23 November teratur dan tersusun dengan baik.

    Ia juga menegaskan bahwa semua metode kampanye dapat di jalankan oleh tim pasangan calon masing-masing dan KPU juga akan menyusun jadwal dan tahapannya.

    Senadapun disampaikan oleh salah satu peserta rapat koordinasi persiapan kampanye, Zeth Kadakolo selaku Tim Paslo Arus. “Rapat Koordinasi ini dilakukan agar masing-masing partai dapat mengikuti kampanye yang nantinya akan disusun jadwal dan tahapannya oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya,” imbuhnya

    Dalam rakor ini bukan saja jadwal dan tahapan kampanye saja, namun lebih di tekankan pada pembatasan anggaran dana kampanye dari masing-masing paslon.

    “Terkait dengan kecil atau besarnya dana kampanye, kami akan lakukan koordinasi lagi dengan pihak KPU Provinsi Papua Barat Daya, “tegas Zeth

    Dana kampanye tersebut bisa berasal dari pasangan calon, partai pengusung atau pasangan calon perseorangan.