Blog

  • Solidaritas Wartawan PBD Meminta KPU Kota Sorong Memecat Oknum Security Yang Bentak Dan Usir Wartawan Saat Meliput

    Melanesiatimes.com – Oknum sekuriti KPU Kota Sorong usir wartawan saat meliput pendaftaran Pasangan calon kandidat Wali Kota Sorong, Wakil Wali Kota Sorong, Gusti Sagrim – Syaiful Maliki Arif (Gasful) di kantor KPU Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (28/8/24).

    Sebelumnya sejumlah wartawan bersama Paslon menunggu sekitar 3 jam di halaman kantor KPU Kota Sorong sebelum diarahkan naik ke lantai 2.

    Setelah mengambil gambar, sejumlah wartawan diusir oleh oknum sekuriti KPU Kota Sorong dengan nada kasar. Hingga membuat wartawan bersitegang dengan oknum sekuriti tersebut.

    Bukannya meminta maaf tapi malah menantang bikin berita. Menyebabkan wartawan memboikot pemberitaan KPU Kota Sorong.

    Ketua Dewan Kehormatan PWI Papua Barat Daya, Rosmini sekaligus Pemimpin redaksi Radar Sorong yang turut diusir mengaku kesal dengan oknum tersebut.

    “Saya sangat prihatin dengan kondisi tadi yang dialami Saya dan teman-teman. Bahwa saat ini ternyata masih ada oknum yang belum menghargai tugas jurnalistik. Kami tidak bisa meliput di atas tetapi jangan dibuat rusaklah teman-teman itu disampaikan baik-baik kan bisa. Kami tadi diusir seperti binatang ‘ayo keluar’ kan tidak begitu caranya sampaikan baik-baik. Teman-teman tolong ini karena protapnya kita akan turun kita nih sangat paham aturan. Kita tidak pernah melawan aturan malah kita yang menegakkan aturan kita sangat kesal sekali tolong ketua KPU Jangan tugaskan sekuriti yang tidak humanis,” kesal Rosmini.

    Pantauan media ini, wartawan yang disuruh turun kebawah tidak disediakan tempat khusus untuk menunggu. Sejumlah wartawan terpaksa menunggu di tangga dan lantai kantor KPU.

    Pihak wartawan berharap agar Ketua KPU memecat oknum Security yang telah membentak dan mengusir para wartawan yang meliput pendaftaran bakal calon Walikota Sorong.

  • Daftar Di KPU Paslon HARUM, Kita Bukan Hanya Menang Tapi Kita Akan Menang Di Tiga Dapil

    Melanesiatimes.com – Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Raja Ampat, Hasan Makassar dan Yoris Rumbewas resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada hari kedua pendaftaran.

    Untuk diketahui Bapaslon Hasan-Yoris di jadwalkan akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Raja Ampat, pada pukul 11.00 WIT, diantarkan Ratusan Tim Relawan dan ribuan simpatisan.

    Pasangan HARUM juga salah satu Kandidat yang diusung berdasarkan rekomendasi Rakyat sebagai Calon Perseorangan atau Independen.

    Usai proses verifikasi berkas pasangan Hasan-Yoris melalui laman media ini, menyampaikan sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Esa atas terselenggaranya kegiatan hari ini karena telah berjalan baik dan juga kami berterima kasih kepada simpatisan yang selama ini telah komitmen bersama Pasangan HARUM.

    “Pertama kami bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini tanggal 28 Agustus 2024, kami diperkenankan Allah SWT juga atas doa dukungan seluruh masyarakat dan dapat mendaftar sebagai pasangan calon dan juga prosesi pendaftarannya berjalan baik, aman dan damai,” ujar Hasan Makassar

    Lebih lanjut Hasan menghimbau kepada seluruh simpatisan dan relawan agar bersama-sama berpartisipasi dan aktif dalam pilkada 2024 dengan tetap menjaga kebersamaan, kekeluargaan, ketertiban dan keamanan. Pungkasnya

    Adapun pernyataan penutup (Closing Statement) dari Pasangan HARUM Kita akan menang di tiga Daerah Pemilihan (Dapil).

    “Sampaikan kepada seluruh Masyarakat Raja Ampat Pasangan HARUM bukan hanya menang tetap kita menang di tiga dapil,” tegas Hasan yang kerap disapa Hamas

  • Nusa Ina Connection akan Adukan Betty Epsilon ke DKPP, Ini Alasannya

    Melanesiatimes.com – Founder Nusa Ina Connection angkat suara terkait dengan sikap independen Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos, pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Maluku Tengah periode 2024 – 2029.

    Abdullah Kelrey meyakini, Betty Epsilon tidak akan bertindak independen sebab suami tercinta dari Betty, juga ikut mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Maluku Tengah, periode 2024 – 2029.

    “Tidak akan adanya sikap independen dihati dan pikiran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) periode 2022-2027 tersebut.” Ujar Kelrey, dalam Rilisnya, Rabu, (27/08/2024).

    Untuk itu kelrey berjanji, akan berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera pecat Betty Epsilon dari Komisioner KPU RI, sebelum terjadi hal – hal yg tidak di inginkan terjadi pada pemilihan umum kepala daerah di Maluku Tengah.

    Adapun contoh kasus yg sudah eksekusi oleh DKPP RI, sebagai berikut ; Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tiga penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 12 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Jumat (28/6/2024).

    Tiga penyelenggara yang diberhentikan DKPP adalah Muh. Yunan selaku (Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan) dalam perkara nomor 45-PKE-DKPP/III/2024, Elias Agus Huninhatu (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah) dalam perkara nomor 47-PKE-DKPP/III/2024, 48-PKE-DKPP/III/2024, 51-PKE-DKPP/III/2024, dan 54-PKE-DKPP/2024, serta Rio Gustrinanda (Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh) dalam perkara nomor 60-PKE-DKPP/III/2024.

    Kita bisa bayangkan, Komisioner KPU, itu orang lain atau saudaranya saja di bantu apalagi suaminya sendiri, jadi kalau, ada yg bilang Mantan Komisioner DKI Jakarta itu akan independen di Pilkada Maluku Tengah 2024 ini, berarti orang itu tidur terlalu miring itu.

    Terakhir dalam rilisnya, putra asal Nusa Ina ini juga ingatkan Ketua dan Komisioner KPU RI untuk menjalankan aturan KPU RI terkait dengan potensi pelanggaran, Kode Etik Penyelenggara dan Nepotisme yang akan diduga dilakukan anggota KPU se Indonesia termasuk Betty Epsilon di Pilkada Maluku Tengah.

  • AMAN JKN, Solusi Layanan Cepat Dan Mudah Di Kantor BPJS Kesehatan 

    Melanesiatimes.com – Demi peningkatkan kualitas layanan administrasi bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan meluncurkan alternatif layanan yang dikenal sebagai Anjungan Mandiri JKN (AMAN JKN). Pengembangan kanal layanan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mempermudah proses administrasi dan meningkatkan kepuasan peserta yang datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan setempat. Langkah ini diambil untuk memberikan pengalaman layanan yang lebih efektif, sehingga peserta dapat menghemat waktu dan mengurangi ketergantungan pada interaksi langsung dengan petugas di loker. Hal ini disampaikan oleh kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama (28/08/2024).

    Pupung mengatakan, terobosan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan semua peserta dapat mengakses layanan admnistrasi JKN dengan mudah dan tanpa hambatan. Implementasi teknologi yang ramah pengguna ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan peserta dan mendukung transformasi mutu layanan yang berkualitas dan terpercaya. Layanan ini dikemas dalam boks digital, saat ini AMAN JKN diletakkan di area depan atau berdekatan dengan ruang tunggu peserta di Kantor Cabang.

    “Melalui berbagai fitur dan kemudahan yang ditawarkan oleh AMAN JKN, BPJS Kesehatan berusaha untuk memberikan solusi yang praktis dan efektif bagi peserta dalam mengelola kepesertaan dan administrasi kesehatan mereka,” kata Pupung.

    Pupung menambahkan, terdapat berbagai fitur AMAN JKN yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan administrasi peserta. Salah satu fitur utama adalah kemampuan untuk memeriksa informasi status kepesertaan secara realtime. Peserta dapat mengetahui status kepesertaan mereka kapan saja tanpa harus menunggu giliran di loket. Selain itu, untuk peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang lebih dikenal dengan peserta mandiri, AMAN JKN juga menyediakan informasi mengenai status tagihan iuran, yang memungkinkan peserta untuk melihat rincian dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu.

    Fitur lain yang tidak kalah penting adalah informasi nomor virtual account, yang memudahkan peserta dalam proses pembayaran iuran. Pendaftaran layanan auto debit juga dapat dilakukan melalui kanal ini, sehingga mereka tidak perlu lagi khawatir tentang keterlambatan pembayaran. Selain itu, manajemen kepesertaan yang dapat dilakukan melalui layanan ini mencakup perubahan data pribadi dan keluarga, yang memberikan kontrol lebih besar kepada peserta terhadap informasi mereka.

    “Kami berharap fitur-fitur ini dapat memberikan kemudahan dan transparansi dalam pengelolaan kepesertaan sehingga peserta dapat mengakses informasi yang lebih cepat. Kami berharap ini juga dapat mengurangi kendala layanan administrasi peserta serta mempercepat proses pemrosesan data,” tambah Pupung.

    Pupung menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan kanal-kanal layanan yang telah disediakan, seperti AMAN JKN dan layanan digital lainnya. Pemanfaatan layanan digital ini juga dapat mendukung upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan akses bagi semua peserta.

    “Kami mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan AMAN JKN secara aktif. Dengan menggunakan fasilitas ini, peserta dapat melakukan berbagai transaksi dan memperoleh informasi dengan lebih cepat dan praktis,” himbau Pupung.

    Pada kesempatan yang terpisah, Indriani (27) adalah seorang peserta JKN yang saat itu sedang datang ke kantor BPJS Kesehatan Sorong mengungkapkan, keperluan dirinya datang untuk mengubah data kepesertaannya dan membuat akun pada Aplikasi Mobile JKN. Saat mengutarakan kebutuhannya kepada petugas, dia diarahkan untuk menggunakan layanan AMAN JKN. Melalui fasilitas ini, Indri merasakan langsung proses perubahan data kepesertaan sangat cepat, mudah dan tanpa antre hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    “Saya sangat terbantu dengan layanan ini. Proses perubahan data kepesertaan hanya memerlukan NIK dan berjalan sangat cepat, hanya beberapa menit data kepesertaan saya sudah berubah,” ungkap Indri.

    Selain itu, petugas juga membantu Indriani untuk membuat akun pada Aplikasi Mobile JKN. Dia hanya perlu mengaktivasi akun di layar AMAN JKN dengan memasukkan data kepesertaannya dan membuat password baru. Menurutnya layanan ini sangat cepat dan praktis.

    “Saya seorang pegawai yang menyempatkan diri kesini di sela-sela pekerjaan. Saya pikir akan menghadapi antrean panjang, tapi ternyata urusan saya beres dengan sangat cepat. Petugas membantu untuk mengaktivasi akun Mobile JKN di layar kemudian saya diarahkan untun memasukkan data kepesertaan dan membuat password baru, setelah itu akun Mobile JKN saya langsung aktif dan siap digunakan,” ceritanya.

  • Paslon AS, Peserta Pertama Yang Ditetapkan Menjadi Peserta Pilkada Tahun 2024

    Melanesiatimes.com  – Pendaftaran pertama pasangan calon walikota dan wakil walikota Sorong, Abner jitmau dan Muhammad Said pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, siap bertarung pada kontestasi pilkada 2024,  Selasa (27/08/2024)

    Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sorong membuka pendaftaran pada selasa 27 Agustus, mulai dari pukul 8.00 – 16.00 Wip.

    Paslon pertama yang mendaftarkan diri adalah Abner Jitmau dan Hi. Muhammad Said, yang mana sebelum hadir di kantor KPU Kota Sorong, paslon AS melakukan Deklarator di jalan pendidikan kilometer 8, bersama 5 partai pengusung.

    Ketua Partai Demokrat Kota Sorong dalam sambutannya mengatakan,”selogan AS itu adalah hal yang esensi atau sentral, oleh karena itu mari kita menangkan Abner dan Said sebagai Walikota dan Wakil Walikota Sorong,” ajaknya.

    Usai medeklarasikan paslon AS, rombongan dan tim AS tiba di kantor KPU pada pukul 15.43.wip yang seharusnya sesuai dengan undangan pemberitahuan kepada KPU Kota Sorong pukul 14.30.

    Paslon AS dan tim disambut oleh oleh Komisioner KPU Kota Sorong dengan tarian Adat dan pengkalungan tanda peserta.

    Setelah megikuti acara seremonial pembukaan paslon AS dipersilahkan untuk memasukan berkas syarat dukungan partai, sontak semua terdiam dan mencari berkas tersebut.

    Karena terlalu semangat dalam mendaftaran, paslon AS lupa membawah berkas syarat dukungan, yang pada akhirnya membuat Ketua KPU Kota Sorong mengetuk palu menunda acara tersebut hingga syarat yang diminta diberikan kepada KPU.

    Setelah menunggu beberapa waktu, berkas syarat dukunganpun dibawah dan diberikan, KPU Kota Sorong untuk di verifikasi.

    Usai di verifikasi pada akhirnya KPU Kota Sorong menetapkan Paslon Abner-Said sebagai peserta kontestan pilkada pertama tahun 2024.

    Ketua KPUpun menyerahkan cendramata kepada Paslon AS sebagai tanda telah menjadi peserta pada ajang pilkada tahun 2024.

    Ketika di tanya awak Media “kenapa paslon AS lupa membawah berkas syarat dukungan? Kata Abner tidak menjadi soal, kami terlalu  semangat jadi,” jawabnya.

    Dalam konferensi pers Abner mengatakan tantangan yang paling berat hanyalah mengejar rekomendasi dan strategi yang di pakai untuk memikat masyarakat kota sorong adalah kepercayaan masyarakat kota sorong terhadap dirinya selama 5 periode di DPR Provinsi Papua Barat sampai Provinsi Papua Barat Daya.

    Berkaitan dengan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD aktif Papua Barat dan anggota terpilih DPRD Provinsi Papua Barat Daya, ia mengatakan sudah menandatanganinya.

    “Saya sudah kumpul keluarga serta tim dan sudah melakukan tanda tangan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan anggota DPRD terpilih Provinsi Papua Barat Daya, tinggal menunggu DPR melanjutkan ke Mendagri untuk dilakukan pemberhentian,” tegas Abner.

    Selain itu Calon Wakil Walikota, Hi. Muhammad Said juga menyampaikan, “Setelah pendaftaran hari ini, persiapan-persiapan, tetap kita ikuti proses-proses selanjutnya dan ketika setelah mengikuti semua tahapan, saya kira tidak ada hal-hal yang membuat kita tidak semangat lagi, karena semangat membangun Kota Sorong itu kita berdua ini,” tambah Hi. Said.

    Visi misi paslon AS adalah mengatasi persoalan banjir dan sampah dikota Sorong, membuat program pendidikan gratis, kesehatan gratis dan membuat masyarakat Kota Sorong menjadi sejahtera.

    “Meskipun baru pertama kali mendaftat di KPU sebagai calon kandidat, saya merasa sudah terbiasa dengan nuansa seperti ini, pasalnya maju sebagai calon DPRD pun prosesnya tak jauh bedah dengan yang sekarang,” tutup Abner Jitmau.

  • Arfan Poretoka SH: KPU Raja Ampat Harus Lebih Selektif Perihal Verifikasi Berkas Calon Yang Bermasalah

    Melanesiatimes.com – Jika ditanya boleh atau tidak masyarakat melarang eks narapidana (Napi) atau mantan terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk maju mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka jawabannya boleh saja.

    Mengungkapkan protes terhadap eks napi Tipikor yang maju Pilkada adalah kebebasan dan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 yang berbunyi:

    Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

    Hak ini juga tertuang dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU HAM:

    Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Masyarakat boleh melarang, namun peraturan membuka peluang eks napi Tipikor maju di Pilkada. Salah satu alasan hal itu dapat dilakukan adalah apabila telah melampaui waktu 5 tahun sejak eks napi Tipikor itu bebas atau selesai menjalankan masa hukuman penjaranya dan mengemukakan secara transparan ke publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Berikut penjelasannya:

    Syarat Khusus bagi Eks Napi Tipikor yang Maju Pilkada

    Pada dasarnya, sejumlah syarat bagi setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota telah tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang UU 10/2016.

    Hari kita lihat banyak tersebar gambar di group-group Whatsapp tentang mantan Napi Koruptor di Raja Ampat yang mendapatkan B1KWK dari Parpol-parpol nonseat (tidak memiliki kursi), hal itu tentu sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru. Waisai 28/08/2024.

    Melalui laman media ini, Arfan Poretoka SH yang juga sebagai Advokat Muda Raja Ampat angkat bicara.

    “Yang perlu di garis bawahi adalah Ibu SW ini kemarin sudah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut onslag (atau lepas dari tuntutan hukum). Ujar Arfan

    Lebih lanjut ia mengatakan, Dalam keputusan tersebut kemudian Jaksa mengajukan Kasasi, karena memang yang harus dilakukan Jaksa adalah Kasasi terhadap putusan tersebut (tidak bersalah). Pungkasnya

    “Artinya adalah karena putusan hukum belum inkrah, orang tersebut secara persyaratan hukum atau secara persyatan administrasi di KPU untuk pendaftaran sebagai Calon Kepala Daerah, tentu itu belum bisa maka ini yang menjadi perhatian khusus bagi KPU agar memperhatikan dengan teliti berkaitan dengan persyaratan-persyaratan paslon yang satu ini,” Tutup Advokat Muda yang kerap disapa Bro Arfan itu.

  • Paslon AS Peserta Pertama Yang Ditetapkan Sebagai Peserta Pilkada Tahun 2024

    Melanesiatimes.com  – Pendaftaran pertama pasangan calon walikota dan wakil walikota Sorong, Abner jitmau dan Muhammad Said pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, siap bertarung pada kontestasi pilkada 2024,  Selasa (27/08/2024)

    Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sorong membuka pendaftaran pada selasa 27 Agustus, mulai dari pukul 8.00 – 16.00 Wip.

    Paslon pertama yang mendaftarkan diri adalah Abner Jitmau dan Hi. Muhammad Said, yang mana sebelum hadir di kantor KPU Kota Sorong, paslon AS melakukan Deklarator di jalan pendidikan kilometer 8, bersama 5 partai pengusung.

    Ketua Partai Demokrat Kota Sorong dalam sambutannya mengatakan,”selogan AS itu adalah hal yang esensi atau sentral, oleh karena itu mari kita menangkan Abner dan Said sebagai Walikota dan Wakil Walikota Sorong,” ajaknya.

    Usai medeklarasikan paslon AS, rombongan dan tim AS tiba di kantor KPU pada pukul 15.43.wip yang seharusnya sesuai dengan undangan pemberitahuan kepada KPU Kota Sorong pukul 14.30.

    Paslon AS dan tim disambut oleh oleh Komisioner KPU Kota Sorong dengan tarian Adat dan pengkalungan tanda peserta.

    Setelah megikuti acara seremonial pembukaan paslon AS dipersilahkan untuk memasukan berkas syarat dukungan partai, sontak semua terdiam dan mencari berkas tersebut.

    Karena terlalu semangat dalam mendaftaran, paslon AS lupa membawah berkas syarat dukungan, yang pada akhirnya membuat Ketua KPU Kota Sorong mengetuk palu menunda acara tersebut hingga syarat yang diminta diberikan kepada KPU.

    Setelah menunggu beberapa waktu, berkas syarat dukunganpun dibawah dan diberikan, KPU Kota Sorong untuk di verifikasi.

    Usai di verifikasi pada akhirnya KPU Kota Sorong menetapkan Paslon Abner-Said sebagai peserta kontestan pilkada pertama tahun 2024.

    Ketua KPUpun menyerahkan cendramata kepada Paslon AS sebagai tanda telah menjadi peserta pada ajang pilkada tahun 2024.

    Ketika di tanya awak Media “kenapa paslon AS lupa membawah berkas syarat dukungan? Kata Abner tidak menjadi soal, kami semangat jadi,” jawabnya.

    Dalam konferensi pers Abner mengatakan tantangan yang paling berat hanyalah mengejar rekomendasi dan strategi yang di pakai untuk memikat masyarakat kota sorong adalah kepercayaan masyarakat kota sorong terhadap dirinya selama 5 periode di DPR Provinsi Papua Barat sampai Provinsi Papua Barat Daya.

    Berkaitan dengan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD aktif Papua Barat dan anggota terpilih DPRD Provinsi Papua Barat Daya, ia mengatakan sudah menandatanganinya.

    “Saya sudah kumpul keluarga serta tim dan sudah melakukan tanda tangan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan anggota DPRD terpilih Provinsi Papua Barat Daya, tinggal menunggu DPR melanjutkan ke Mendagri untuk dilakukan pemberhentian,” tegas Abner.

    Selain itu Calon Wakil Walikota, Hi. Muhammad Said juga menyampaikan, “Setelah pendaftaran hari ini, persiapan-persiapan, tetap kita ikuti proses-proses selanjutnya dan ketika setelah mengikuti semua tahapan, saya kira tidak ada hal-hal yang membuat kita tidak semangat lagi, karena semangat membangun Kota Sorong itu kita berdua ini,” tambah Hi. Said.

    Visi misi paslon AS adalah mengatasi persoalan banjir dan sampah dikota Sorong, membuat program pendidikan gratis, kesehatan gratis dan membuat masyarakat Kota Sorong menjadi sejahtera.

    “Meskipun baru pertama kali mendaftat di KPU sebagai calon kandidat, saya merasa sudah terbiasa dengan nuansa seperti ini, pasalnya maju sebagai calon DPRD pun prosesnya tak jauh bedah dengan yang sekarang,” tutup Abner Jitmau.

  • Resmi Terdaftar Di KPU Raja Ampat, Pasangan RUBI Optimis Menang Satu Putaran

    Melanesiatimes.com – Pasangan Calon Ria-Benoni yang disingkat (RUBI) resmi mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029 di KPUD Raja Ampat, selasa 27/08/2024.

    Sebelum Pasangan RUBI bertolak ke KPUD Raja Ampat pasangan Cabup dan Cawabup ini sempat melakukan deklarasi di depan Simpatisan dan Relawannya.

    Setelah deklarasi pasangan Ria-Benoni diantarkan Massa Pendukungnya menuju KPUD Raja Ampat.

    Berdasarkan pantauan Jurnalis, massa pendukung pasangan RUBI begitu antusias mengahantarkan Calon kandidatnya menuju kantor KPU Raja Ampat.

    Dalam perjalan menuju KPU Kabupaten Raja Ampat, massa pendukung RUBI menyedikan perahu adat yang didalamnya ditumpangi Kedua Pasangana Calon, jalan utama kota waisai sempat mengalami kemacetan akibat iringan simpatisan dan relawan.

    Usai proses pendaftaran di KPUD Raja Ampat, pasangan Ria-Benoni saat dimintai keterangannya, dengan terdaftar kedua Pasangan RUBI ini maka secara otomatis kita siap mengikuti kontestasi pada Pilkada Raja Ampat 27 November 2024 mendatang.

    “Yah Kami siap bertarung pada pilkada Raja Ampat di tanggal 27 november nanti,” tegas Ria Umlati

    Selain itu ada pun pernyataan penutup dari Ketua Tim Pemenangan Abdul Wahab Warwey saat diwawancarai.

    “Ibu Ria Beliau dari birokrasi yang mengundurkan diri dan Pak Benoni DPR aktif yang terpilih kembali dan hari ini mengundurkan diri tidak ada kata lain harus menang sebagai ketua Tim saya bertanggung jawab atas suksesnya hajat ini,” tutup Ketua DPRK Raja Ampat Periode 2019-2024. (Ino)

  • A. Badjuri Minta Hakim dan JPU Jeli di Kasus Pemalsuan Tanda Tangan, Dandy dan Ferline Diduga Terlibat

    Melanesiatimes.com – Aktivis yang juga pemerhati sosial, A. Badjuri, meminta kepada majelis hakim dan penuntut umum yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan pemalsuan dalam surat yang menyeret Direktur Utama PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bima Jaya Mustika, Kusumayati agar lebih jeli dan teliti melihat peran sejumlah pihak. Di antaranya para saksi, yang berkaitan dengan timbulnya perkara.

    Pasalnya, sejumlah nama yang diduga turut serta dalam proses penerbitan surat keterangan waris (SKW), akta perubahan kepemilikan saham dan akta otentik berupa surat keterangan hak waris (SKHW) muncul dalam persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat, Selasa (20/8/2024) lalu.

    “Kami meminta kepada penuntut umum dan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pemalsuan surat ini agar lebih jeli dan teliti melihat peran kedua anak terdakwa, bersama dengan notaris. Ketiganya berperan aktif hingga perkara ini masuk ke persidangan,” ungkap A. Badjuri, Senin (26/8/2024).

    Menurut Abad, sapaan akrab A. Badjuri, saat persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Karawang, pada Senin (1/7/2024), Dandy Sugianto mengaku baru mengetahui adanya notulen rapat umum pemegang saham (RUPS) tentang peralihan kepemilikan saham PT (EMKL) Bima Jaya Mustika saat dirinya diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya.

    “Kami tidak serta merta mempercayai keterangan Dandy yang mengaku baru mengetahui berkas-berkas yang akhirnya menjadi bukti perkara saat dirinya diperiksa penyidik. Itu mustahil,” kata Abad.

    Menurutnya, keterangan Dandy Sugianto tersebut bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan pihak notaris Nyi Raden Kania Nursanti, baik saat didirnya (Kania-red) memberikan klarifikasi kepada awak media tentang keberatan atas keterangan Dandy Sugianto di persidangan pada Sabtu (13/7/2024), maupun keterangan di bawah sumpah yang disampaikan Nyi Raden Kania Nursanti saat di muka persidangan pada Selasa (30/7/2024).

    “Yang disampaikan Notaris Nyi Raden Kania Nursanti itu jelas bahwa pada tahun 2013, Dandy bersama Ferline Sugianto, aktif mengurus akta perubahan PT (EMKL) Bima Jaya Mustika ke kantor Notaris Nyi Raden Kania Nursanti, yang berada di Jalan MH. Thamrin No.65 Blok B, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,” jelas Abad.

    Bagaimana bisa, kata Abad, RUPS yang konon dipalsukan dan tidak diakui seluruh tanda tangannya oleh Dandy Sugianto bisa berubah menjadi sebuah akta perubahan perusahaan, bahkan hingga beberapa kali dilakukan perubahannya di notaris yang sama, Nyi Raden Kania Nursanti.

    “Saya meyakini, baik majelis hakim maupun penuntut umum memiliki kesimpulan tersendiri atas keterangan yang disampaikan Dandy, meski sebelumnya Dandy diambil sumpah. Kita bisa melihat bagaimana sebelumnya hakim sudah mengingatkan Dandy agar berbicara sebenar-benarnya pada saat di persidangan. Juga pada Selasa (30/7/2024) lalu, jaksa juga kan menegaskan jika keterangan notaris sesuai dengan bukti yang dihadirkan di persidangan. Itu artinya bisa saja pada saat dibuat tuntutan oleh penuntut umum, akan ada pihak yang dinyatakan turut serta terlibat dalam perkara pemalsuan ini,” kata Abad.

    Menurutnya, dengan tambahan bukti baru yang disampaikan oleh Stephanie selaku korban kepada penuntut umum, akan terlihat apa motif sebenarnya yang melatarbelakangi sehingga perkara yang melibatkan seluruh bagian dalam satu keluarga ini harus berujung di persidangan.

    “Kalau dibilang Dandy dan Ferline tidak tahu tentang berkas, baik RUPS maupun akta perubahan kepemilikan saham PT (EMKL) Bima Jaya Mustika, buktinya di notaris Kania Nursanti ada akta perubahan pertama Nomor 5 Tanggal 04 September 2013. Kemudian pada tahun 2018, masih di notaris Kania Nursanti ada lagi perubahan data perusahaan PT (EMKL) Bima Jaya Mustika dengan Nomor Akta 19 tanggal 22 Oktober 2018. Lalu pada tahun 2020, ada lagi perubahan data perusahaan PT (EMKL) Bima Jaya Mustika di Notaris Lisnawati yang berkedudukan di Kota Tangerang dengan Nomor Akta 06 Tanggal 22 Juli 2020, di mana dari seluruh perubahan data perusahaan tersebut, baik Kusumayati, Dandy maupun Ferline, adalah pihak pemegang saham dalam perusahaan. Harusnya kalau merasa dipalsukan, jangan digunakan dong akta perubahan awal yang Nomor 5 Tahun 2013 yang diterbitkan di Notaris Nyi Raden Kania Nursanti,” kata Abad.

    Badjuri menilai, dengan adanya proses perubahan data perusahaan PT (EMKL) Bima Jaya Mustika sebanyak tiga kali tersebut, dan adanya akta pendirian PT Bima Jaya Manggala milik Dandy Sugianto dan Feline Sugianto secara tidak langsung membantah keterangan Dandy Sugianto yang mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang adanya semua hal yang berkaitan dengan perkara.

    “Penuntut umum dan hakim saya meyakini punya kesimpulan untuk keterangan Dandy. Karena pada sidang terakhir terlihat jaksa penuntut umum coba menggali dengan cara meminta pendapat kepada ahli tentang pasal penyerta dalam perkara,” kata Abad.

    Pada persidangan beberapa waktu lalu, Dandy mengaku tak mengerti persoalan antara ibunya dengan sang adik Stephanie. Hal itu diutarakan Dandy saat dimintai keterangan oleh hakim Nelly Andriani.

    “Saudara saksi, apakah saudara mengetahui persoalan Ibu Kusumayati dengan Stephanie?” tanya Hakim.

    “Saya juga nggak ngerti,” jawab Dandy.

    Hakim lalu kembali mengajukan pertanyaan ke Dandy dan mempertegas apakah saksi terkait hak-hak Stephanie Sugianto yang diambil.

    “Saudara tahu kan terjadinya selisih paham Ibu Stephanie dengan Ibu Kusumayati? Apakah adik saudara (Stephanie-red) tidak dimasukkan ke ahli waris atau ada hak yang dihilangkan?,” tanya hakim.

    Dandy pun mengklaim bahwa Kusumayati tidak menghilangkan hak-hak Stephanie. “Nggak ada Bu. Nggak ada yang dihilangkan,” ucap Dandy.

    Sementara itu, Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga meragukan kesaksian dua anak terdakwa Kusumayati, Dandy dan Ferline, dalam lanjutan sidang kasus pemalsuan tanda tangan dalam surat keterangan waris di Pengadilan Negeri Karawang.

    Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Nelly Andriani di Pengadilan Negeri Karawang, Selasa, jaksa meragukan kesaksian Dandy yang sebelumnya telah bersaksi mengatakan tidak tahu apa pun soal pemalsuan tanda tangan Stephanie (pelapor) dalam surat keterangan waris (SKW)

    Jaksa Sukanda mengatakan bahwa pihaknya merasa aneh saat saksi Dandy dan Ferline yang merupakan anak terdakwa sekaligus saudara pelapor mengaku tidak tahu soal pembuatan SKW, akta perubahan saham, dan notula rapat pemegang saham tersebut.

    “Tadi sudah diungkap oleh saksi notaris, yah, ini aneh, kenapa Dandy bilang tidak tahu? Dan si Ferline ini ragu-ragu, padahal notaris bilang bahwa ketiganya itu, terdakwa Kusumayati, Dandy, Ferline, menandatangani langsung surat-surat itu di hadapan notaris,” kata Sukanda.

  • BKPSDM Malteng Gelar Sosialisasi Ketaspenan Dan Layanan Perbankan Bagi ASN

    Melanesiatimes.com – Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) maluku tengah gelar pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketaspenan perbankan bagi calon pensiunan PNS kabupaten maluku tengah tahun 2024 hingga 2029 pada senin, (26/08/2024).

    Giat kegiatan yang dilaksanakan di aula pertemuan lantai 3 Bappeda ini dihadiri oleh sekretaris daerah Jauhari Tuarita, S.Pi., perwakilan mandiri taspen, dan para calon pensiunan serta ASN lainnya.

    Kepala BKPSDM malteng Sah Alim Latuconsina yang juga hadir menyampaikan laporan kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini masih dikhususkan pada beberapa kecamatan saja.

    “sebagai informasi bahwa pelaksanaan kegiatan hari ini hanya dikhususkan pada kecamatan kota masohi, kecamatan amahai dan sekitarnya,” kata Latuconsina.

    Sementara dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut lanjut Latuconsina menjelaskan “yakni uu no 11 tentang pensiun pegawai, pensiun duda dan janda, uu no 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara,” jelasnya.

    Lanjut Latuconsina “ada juga peraturan pemerintah no 5 tahun 2024 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil, peraturan pemerintah no 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil,” tambahnya.

    “serta peraturan pemerintah no 8 tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok, dan peraturan kepala badan kepegawaian no 2 tahun 2024 tentang penetapan selisih atas pensiun pokok pensiunan,” jelas Latuconsina menyampaikan.

    Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi ketaspenan khususnya bagi ASN yang akan pensiun mengenai hak-hak dan kewajiban terkait dengan taspen termasuk informasi mengenai manfaat pensiun dan prosedur pengajuannya.

    Sementara itu jumlah pegawai yang akan pensiun di tahun ini lanjut Latuconsina menyampaikan “semua ada 395 orang yang akan pensiun pada tahun 2024 ini,” ujarnya.

    “mereka semua tersebar di seluruh kecamatan yang ada pada kabupaten maluku tengah,” lanjutnya menambahkan.

    Penting kiranya bagi setiap orang yang akan pensiun untuk memahami layanan perbankan terutama mengenai ketaspenan seprti yang diadakan pada sosialisasi tersebut.

    Hal ini akan sangat mendukung sebab setelah pensiun maka kemudahan atas berbagai layanan perbankan seperti rekening khusus pensiunan, kemudian pencairan dana pensiun dan layanan lainnya akan dengan mudah didapatkan. (HUAT)