Blog

  • Pembagian 1.000 Bendera Merah putih Gratis oleh Pemuda Pemudi Sanggar Wokasasri Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka partisipasi menyambut HUT RI Ke-79 di Kota Sorong, Ketua Sanggar Wokasasari Pemuda Klademak Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Son Mobuway, menggelar bagi bagi bendera merah putih secara gratis di lampu merah terminal Kota Sorong. Rabu (14/05/2024).

    Dalam keterangannya Son menyampaikan “kami pemuda-pemudi asli papua dari Kota Sorong yang tergabung dalam Sanggar Wokasasari, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, melaksanakan pembagian 1.000 bendera gratis kepada para pengguna jalan di sekitar lampu merah Maranatha, Kota Sorong.

    Dalam Kegiataan pembagian bendera gratis, juga dilakukan pembentangan dua sepanduk yang bertuliskan “Dengan semangat HUT RI ke-79 tahun, pemuda-pemudi Papua bersama sanggar WOKASASRI berbagi BENDERA GRATIS kepada masyarakat Kota Sorong“.

    “Dirgahayu Repulik Indonesia ke 79,satukan tekad membangun Indonesia maju dan sejahtera, bersama pemuda – pemudi Papua,“

    Kegiatan ini merupakan wujud penghargaan kami terhadap jasa-jasa para pahlawan dan tokoh Pepera yang telah berjuang demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah bentuk dedikasi kami, dan ingatlah, Papua akan selalu menjadi bagian dari bingkai NKRI. Dirgahayu Republik Indonesia 1945 NKRI harga mati

    Pembagian bendera merah putih oleh masyarakat asli Papua menunjukkan adanya rasa nasionalisme dan kesatuan yang kuat. Ini adalah simbol identitas nasional dan komitmen mereka terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini juga menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dirasakan dan dihayati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah Papua.

    Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kenegaraan. Partisipasi aktif masyarakat asli Papua, dalam kegiatan seperti ini bisa menjadi indikator bahwa ada peningkatan rasa kepemilikan terhadap negara dan pengakuan terhadap kemerdekaan yang diperjuangkan bersama.

    Dengan kegiatan ini harapnnya kedepan pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hal ini menunjukkan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mempromosikan semangat nasionalisme dan menjaga keamanan di wilayah Sorong

    Harapannya kegiatan seperti ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial dan kebanggaan sebagai warga negara. Bagi masyarakat asli Papua, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan identitas mereka sebagai bagian integral dari Indonesia.

  • Cikal Bakal Global Geopark UNESCO, Raja Ampat Hanya Tinggal Nama

    Melanesiatimes.com – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, sedang mengupayakan segala sesuatu mengenai pemulihan pariwisata. Karena, selama pandemi sektor ini yang paling terdampak sehingga pariwisata Raja Ampat terkesan stagnan dan vakum. Waisai (14/08/2024)

    Beberapa waktu lalu pemerintah daerah menggelar kegiatan sosialisai sistem registrasi wisatawan (SIPARI) dan Dukungan Bandar Udara Di Perairan Misool. Guna untuk mempermudah akses bagi wisatawan dan merekam data pengunjung wisatawan sekaligus lebih elegan untuk mempromosikan berbagai macam produk wisata raja ampat.

    Harus diakui kondisi tersebut menjadi angin segar bagi sektor wisata. Dimana mereka bisa kembali menggantungkan hidup di sektor pariwisata, sembari mencari kembali pelanggan yang sudah lama tidak berkunjung.

    Namun baru-baru ini datang informasi beredar terkait 8 (delapan) ijin tambang yang rencananya akan beroperasi di perairan Raja Ampat tentu ini mengancam para praktisi pariwisata selain itu juga sebagai cikal bakal pariwisata Raja Ampat hanya sebagai kenangan.

    Melihat kondisi pariwisata Raja Ampat yang terancam akan hadirnya tambang, salah satu akademisi sekaligus tokoh pemuda raja ampat yang enggan disebutkan namanya mengajak kita sama-sama mengalisis AMDAL atau Standar Oprasional Prosedur.

    Jika 8 (delapan) tambang di izinkan beroperasi di wilayah Raja Ampat pertanyaannya apa dasar hukumnya jika dikaitkan dengan analisis AMDAL. Sesuai aturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebelum izin operasi tambang yang dimaksud dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

    Sudah sepatutnya pihak-pihak terkait melakukan kajian tentang Analisis AMDAL yang melibatkan, dan di saksikan masyarakat setempat, diantaranya tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh lainnya yang dianggap penting untuk dilibatkan dalam analisis AMDAL.

    Pasalnya Raja Ampat merupakan daerah destinasi wisata dunia yang dikenal dengan keindahan panorama lautnya. Selain itu Raja Ampat juga telah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO.

    Namun, jika tambang tersebut diizinkan beroperasi tanpa adanya analisis AMDAL yang sungguh-sungguh, maka bisa dapat disimpulkan Dinas Pariwisata Raja tidak memiliki fungsi lagi dan Destinasi Wisata Dunia Raja Ampat kedepan akan tinggal menjadi kenangan.

    Tambang sudah dipastikan tak terpisahkan dengan limbah, dan harus dipastikan lokasi penampungan limbah dan pembuangannya tak merusak lingkungan daerah setempat. Jika AMDAL tak dikaji dengan benar, maka akan berdampak pada rusaknya lingkungan, alam laut serta biota laut yang ada di perairan (laut) Raja Ampat. (SW)

  • Monitoring Hasil Pemutakhiran Data Sementara Jelang Pilkada 2024

    Melanesiatimes.com – Menjelang tahapan pemilihan kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Serta Walikota dan wakil Walikota di Provinsi Papua Barat Daya. KPU Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan susunan data pemilih sementara (DPS) secara berjenjang. selasa (13/08/2024)

    Pemutakhiran data yang dilakukan selama 1 bulan terhitung dari 24 juni sampai 24 juli 2024 tahapan tersebut dilakukan oleh Pantarli di seluruh Wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

    Ketua Devisi Perencanaan Data dan Informasi, Jefry Kambu menyampaikan “jajaran badan adhoc (Pantarli) telah bekerja maksimal dalam pelaksanaan pencoklitan data dan penelitian selama sebulan penuh, bahkan mereka mampu menyelesaikan 3 hari sebelum batas waktu yg ditentukan, ” imbuh Jefry

    Berdasarkan ketentuan pasal 57 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang penyusunan daftar pemilih dan juga secara teknis di atur dalam PKPU nomor 7 tahun 2014 serta petunjuk teknis penyusunan daftar pilihan yaitu pada keputusan KPU nomor 799 tahun 2024. Bahwa setelah dilaksanakan pemuktahiran data pemilih, maka selanjutnya adalah rekapitulasi hasil pemuktahiran secara berjenjang.

    Dari informasi yang himpunan oleh redaksi Melanesiatimes.com, diketahui bahwa KPU Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan monitoring terhadapat rekapitulasi hasil pemuktahiran yang dilakukan secara berjenjang mulai dari PPS, PPD dan KPU kabupaten dan Kota yang ada di provinsi Papua Barat Daya. Hal ini dikatakan oleh Ketua Devisi Perencanaan Data dan Informasi, Jefry Kambu, saat ditemui di Vega Prime Hotel,

    Untuk penetapan daftar pemilih sementara (DPS) tingkat Provinsi Papua Barat Daya sendiri nantinya akan dilakukan pada tanggal 15-17 Agustus 2024.

    Menurutnya bahwa, untuk saat ini belum bisa mengemumkan terkait jumlah DPS secara keseluruhan di Provinsi Papua Barat Daya, pasalnya masih menungu perampungan dan Pleno tingkat Kabupaten/kota  Se-Provinsi Papua Barat Daya.

    Setelah melakukan Tahapan Pleno dan diumumkan terkait Jumlah Data Pemilih Sementara (DPS) maka tahapan selanjutnya yaitu membuka saran dan masukan dari masyarakat terhadap DPS yang telah di tetatpkan.

    Sehingga bagi warga masyarakat yang belum terdaftar, agar kiranya dapat melaporkan kepada KPU Kabupaten/kota melalui jajaran badan adhoc dari tingkat kampung hingga kecamatan.

    Jefry juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas Pantarli Se-Provinsi Papua Barat daya yang mana, telah bekerja selama 1 bulan dalam rangka menghasilkan data yang begitu baik. Juga kepada PPS, PPD dan KPU Kabupaten/kota yang telah melakukan monitoring terkait tahapan berjenjang jelang Pilkada tahun 2024.

  • KPU Malteng: Pleno DPS Di 18 Kecamatan Capai Angka 303.970 Pemilih

    Melanesiatimes.com – Pleno KPU maluku tengah yang digelar pada minggu, (11/08/2024) pukul 14.00 WIT menyajikan data baru hasil rekapitulasi sementara untuk masyarakat pemilih yang akan memberikan hak suara pada pilkada maluku tengah november mendatang.

    Pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur yang akan berlangsung dalam waktu dekat membutuhkan persiapan yang maksimal terutama pada persoalan pendataan jumlah pemilih.

    Dari informasi yang dihimpun oleh redaksi melanesia times, diketahui bahwa maluku tengah sendiri telah sampai pada rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) yang diselesaikan pada pleno di ruang rapat KPU malteng.

    Komisioner KPU malteng Harol Y Pattiasina yang ditemui di lokasi menjelaskan “kami sudah menyelesaikan hasil rekapitulasi dan penetapan pada pleno KPU dengan rincian 18 kecamatan, 191 desa dan 694 TPS,” kata Harol.

    Harol juga menambahkan, “sementara itu jumlah pemilih sendiri yakni laki-laki sebanyak 148.293 dan perempuan sebanyak 155.677 sehingga jumlah keseluruhan adalah 303.970 pemilih sementara,” lanjut Harol menambahkan.

    KPU malteng lewat kadiv datanya menyebut data ini merupakan data hasil singkronisasi dengan coklit yang dilakukan oleh pantarlih di lapangan.

    “perbaikan dan penyesuaian data tentu disarankan pada coklit yang dilakukan oleh pantarlih sehingga bisa mendapatkan hasil keseluruhan dari daftar pemilih sementara,” jelas Harol yang juga menjabat kordiv data KPU Malteng.

    KPU Malteng juga menghimbau bagi masyarakat yang ingin mengetahui secara langsung bisa mengecek di DPT online tentu setelah penetapan DPS menunggu rekap propinsi selesai.

    “tanggal 15 sampai 17 agustus akan ada rekap tingkat propinsi. Jadi masyarakat yang ingin mengecek bisa langsung ke DPT online pasca penetapan itu,” ungkapnya.

    Sementara itu saat ditanyai seputar perbandingan data awal dan data pemilih pasca pleno penetapan DPS, Harol mengakui ada pergeseran data.

    Menurutnya “dibandingkan dengan data sebelumnya, hari ini kita mengalami penurunan sekitar 1.993 pemilih,” jelas Harol.

    “penurunan ini kebanyakan karena terjadi penggandaan data, ada juga karena 1 pemilih dengan nama yang berbeda tetapi terdata pada NIK yang sama,” tambahnya. (HUAT)

  • Penerapan Wonderful Indonesia Sustainable Experience Trips Pertama Di Provinsi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rancangan Proyek Perubahan, Perkembangan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia Melalui Penerapan Wise Trips, yang di laksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, pada Selasa (13/08/2024).

    Dalam keterangannya Kadispora Parekraf Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo mengatakan hari ini sebagai penanda semua kegiatan dimulai, yang kick offnya oleh Pak Sekda Provinsi Papua Barat Daya yang juga di hadiri oleh 2 Deputi Kementrian Pariwisata.

    Deputi Pengembangan Destinasi dan Deputi Pengembangan Pruduk Wisata, kehadiran dua Deputi Kementrian Pariwisata, karena program wise trips ini baru dimulai di Indonesia.

    Khusus di Provinsi Papua Barat Daya Wonderful Indonesia Sustainable Experience (Wise) Trips, dilaksanakan atas kerjasama antara Kementrian Pariwisata dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

    Tujuan dari Wise Trips ini adalah, bagaimana paket-paket di Raja Ampat terealisasi dengan baik dan para wisatawan dapat berwisata dengan luar biasa dengan, pasalnya dalam paket wisata itu suda ditentukan hal-hal yang menyangkut tata krama dan budaya lokal yang masih asli di daerah ini.

    “Keberhasilan kegiatan ini tergantung dari dukungan teman-teman usaha travel, usaha homestay, usaha transportasi pariwisata, resort, kapal wisata dan desa wisata,” pungkas Yusdi.

    Yusdi juga berharap agar ada kolaborasi dari semua sektor untuk terlibat, seperti stakeholder pariwisata, masyarakat, perguruan tinggi, industri dan media, dalam menyukseskan pelaksanaan penerapan Wise Stips di Papua Barat Daya.

  • ASN Akan Diberikan Sangsi Bila Tidak Netral Dalam Pemilukada Tahun 2024

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong, menggelar sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN)  Netralitas dalam mengahadapi Pemilukada tahun 2024, di Aston Hotel Kota Sorong, pada Rabu (14/08/2024).

    Giat ini di buka oleh, Yakob Kareth selaku Sekretaris Daerah Kota Sorong, Yakob Karet bersama OPD dan Ketua Bawaslu Kota Sorong, Nirma Tindoy.

    Dalam laporannya Ketua Panitia, Muhammad Saiku menyampaikan, tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara.

    Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam segala bentuk kegiatan politik praktis menjelang Pemilu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh pihak manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

    “Dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala Daerah Tahun 2024, bagaimana fungsi tugas asesmen menempatkan pada posisi yang tepat sbagaimana sebab di sana adalah larangan dan himbauan yang memang harus ditaati bersama, Kata Kepala Sekretariat, Muhammad Saiku.

    Hal senadapun disampaikan oleh, Ketua Bawaslu Kota Sorong Nirma Tindoy, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri merupakan salah satu fokus pengawasan Bawaslu. Hal ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Pemilu Pasal 93 ayat (f).

    “Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berhenti hari ini, tetapi akan terus berlanjut. Apabila kami menemukan pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lapangan, kami akan segera melakukan tindakan teguran dan akan melaporkan kepada pihak terkait,” ujar Nirma

    Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kota Sorong, Yakob Kareth, menjelaskan bahwa ASN harus bersikap netral dalam politik. Artinya, ASN tidak boleh berpihak pada partai politik atau calon tertentu, meskipun memiliki hak sebagai warga negara, namun secara kedinasan tetap di tuntut agar tetap netral.

    Apabila terbukti ASN terlibat dalam mendukung salah satu calon dan menggunakan atribut kedinasan, maka sudah tentu  akan diberikan sanksi, berupa teguran lisan hingga pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Kendati memberhentikan ASN, kata Yosep, ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas, maka, kami akan mengajukan usulan pemberhentian secara berjenjang ke pusat, pasalnya, statusnya sebagai Aparatus Sipil Negara, wajib menjaga independensinya sebagai abdi negara, yang telah diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional dan tercatat” tutup Sekda Kota Sorong,  Yakob Kareth.

  • Bawaslu Kota Sorong Imbau Masyarakat Cek Nama DPS Pada Distrik Masing – masing

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong mengimbau kepada seluruh masyarakat kota sorong untuk melakukan pengecekan nama daftar pemilih di kantor Kelurahan ataupun Kantor Distrik setempat.

    Imbauan ini disampaikan Kordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Kota Sorong, Abdul Kadir Kelosan menyusul penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Kota Sorong tahun 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong.

    Kata Abdul Kadir, pengecekan nama daftar pemilih di kantor kelurahan ataupun kantor distrik untuk mengetahui apakah yang bersangkutan masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) atau tidak, apabila nama pemilih tidak masuk dalam DPS, maka segera melapor kepada petugas ataupun langsung ke Kantor KPU.

    “Kami imbau kepada seluruh warga kota sorong untuk melihat dan memastikan apakah nama bapak ibu terdaftar dalam DPS yang telah ditetapkan KPU Kota Sorong atau tidak. Jika belum terdaftar, maka segera melapor kepada PPS, PPD atau kepada Panwas Distrik setempat dan akan dibantu,” kata Abdul Kadir kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya. Senin 11 Agustus 2024.

    Tak hanya itu, Aldy (sapaan akrab) mengaku akan mengintruksikan kepada seluruh jajaran Panwas Distrik se-Kota Sorong untuk memastikan bahwa daftar nama DPS ditempelkan disetiap kantor kelurahan ataupun kantor distrik, bila perlu salinanya juga diserahkan kepada RT/RW setempat.

    DPS kata Aldy akan menjadi rujukan untuk menuju penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang nantinya ditetapkan sebelum masa pencoblosan. “Sebelum penetapan DPT warga harus perhatikan apakah namanya ada dalam DPS atau tidak,” pungkasnya.

    Bagi Aldy, satu suara dalam pemilihan kepala daerah sangatlah penting, hal ini dapat menentukan siapa pemimpin di daerah baik Kota Sorong maupun Gubernur Papua Barat Daya.

    Sebagaimana diketahui bersama, KPU Kota Sorong pada Minggu 10 Agustus 2024 telah menetapkan DPS untuk Pilkada Gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong sebanyak 204.779 pemilih.

    Ia berharap dengan penetapan DPS ini dikemuadian hari tidak lagi berkurang tetapi ada penambahan pada warga yang belum terdaftar dalam DPS.

  • Jelang Pilkada, KPU Malteng Gelar Sidang Pleno Rekapitulasi Dan Penetapan DPS

    Melanesiatimes.com – Komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten maluku tengah menggelar sidang pleno pada, minggu, (11/08/2024).

    Pleno KPU sendiri dihadiri sejumlah tamu undangan mulai dari forkopimda malteng, perwakilan dukcapil, polres, bawaslu, KPU propinsi maluku, ketua PPK se kecamatan, rekan pers dan lainnya.

    Kegiatan diagendakan sejak pukul 14.00 WIT itu difokuskan pada pembahasan seputar rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara pilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak tahun 2024.

    Rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara sendiri merupakan tindak lanjut dari hasil pencoklitan petugas pantarlih di lapangan.

    Pendataan dan pencocokan ulang data pemilih yang dimulai sejak tanggal 24 juni hingga 24 juli 2024 memfokuskan pada pemilih yang memenuhi syarat mencoblos pada pilkada november mendatang.

    Dalam sambutannya ketua KPU kabupaten maluku tengah Abdurrahim Lesnussa menyampaikan apresiasinya atas kinerja PPK khususnya petugas pantarlih yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

    “tahapan pencoklitan sudah kita lalui yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pleno di tingkat TPS. Sehingga hari ini kita sampai pada rekapitulasi dan penetapan DPS,” ucap Lesnussa sembari membuka kegiatan dengan resmi.

    Lebih lanjut Lesnussa menambahkan proses ini sudah berjalan sesuai tahapan menjelang pilkada.

    “ini sudah sesuai tahapan. Pemutakhiran data di lapangan oleh pantarlih kita berjalan dengan lancar, setiap orang yang memenuhi syarat pemilih sudah didata, serta DPS dan DPT akan ditindaklanjuti menjadi syarat mutlak seorang pemilih,” jelasnya menambahkan.

    Pencoklitan data yang dimulai sejak tanggal 24 juni sampai 24 juli 2024 oleh pantarlih diakui telah membantu merampungkan daftar pemilih sementara secara keseluruhan di 18 kecamatan.

    Menurutnya, “kita tau bahwa pemutakhiran data yang sudah dilakukan merupakan tahapan yang penting sehingga hari ini kita plenokan,” ucap Lesnussa.

    “kita masih punya waktu untuk menindaklanjuti daftar pemilih sementara ini ke daftar pemilih tetap setelah pleno nanti,” tutupnya. (HUAT)

  • KPU Kota Sorong Tetapkan Daftar Pemilih Sementara Sebanyak 204.779  Untuk Pilkada Tahun 2024 

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong menetapkan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) untuk Pilkada Kota Sorong tahun 2024 sebanyak 204.779 pemilih, dalam rapat pleno terbuka di Vega Prime Hotel, pada Minggu (11/08/2024).

    Dalam keterangannya Ketua KPU Kota Sorong, Baltasar Berth Kambuaya menyampaikan, Jumlah DPS tersebut terdiri dari 106.197 pemilih laki-laki dan 98.582 untuk pemilih Perempuan.

    “Penetapan daftar pemilih ini masih bersifat sementara untuk Pilkada 2024, pasalnya masih akan ada perubahan dalam penambahan maupun pengurangan, misalnya ada pemindahan tempat tinggal dan meninggal dunia,’ ujar Balthasar.

    Berdasarkan rekapitulasi yang dilaksanakan di Vega, perubahan pemilih baru laki-laki dan perempuan sebanyak 27.522, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat laki-laki dan Perempuan sebanyak 33.594, sedangakan jumlah Perbaikan Data Pemilih Laki-laki dan Perempuan sebanyak 7.875.

    Oleh sebab itu, finalisasi pencatatan daftar pemilih tterakhir akan dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada 21 September 2024, olehnya itu KPU Kota Sorong melakukan pencocokan dan penelitian dalam rangka mencegah perubahan yang terjadi dilapangan dengan antisipasi pemilih yang belum terdaftar dan pemilih ganda.

    Ketua KPU Kota Sorong mengatakan, jika terdapat pemilih yang telah pinda domisili sesuai dengan administrasi capil maka akan dilakukan pencoretan pada nama tersebut, sehingga tidak terjadi pemilih ganda.

    “Jadi contohnya sepert ini, waktu dikeluarkan surat kependudukan di Kota Sorong pada tahun 2022, kemudian dikeluarkan lagi tahun 2024 di Kabupaten Manokwari misalnya, maka yang di Kota Sorong akan dicoret,” pungkas Balthasar.

    Ia berharap, seluruh masyarakat kota sorong agar, segerah melaporkan apabila belum terdaftar pada daftar pemilih sementara, agar ditanggal 27 November mendatang, semua masyarakat kota Sorong yang sudah punya hak memilih supaya dapat menentukan hak pilihnya di TPS masing-masing.

  • Survei Pilkada Kota Bekasi, Kemal Hendrayadi dan Sugiharto Unggul

    Melanesiatimes.com – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan survei tentang preferensi masyarakat Kota Bekasi jelang Pemilihan Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, tahun 2024.

    Survei ini dilakukan LKPI kali kedua untuk kota Bekasi sebelum Mei 2024, dengan menghimpun persepsi masyarakat Kota Bekasi terhadap konstestasi pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi yang akan berlangsung pada November 2024 .

    Karena itu, tujuan survei Kota Bekasi tentang persepsi masyarakat terkait pemimpin masa depan menjelang Pemilu 2024, yakni memotret karakteristik pemilih, kriteria tokoh dan tingkat keterpilihan para bakal calon Wali Kota Bekasi.

    “Survei dilakukan tanggal 1-8 Agustus 2024 dengan sampel sebanyak 1.800 responden yang telah memiliki hak pilih di Kota Bekasi. Metode survei dilakukan secara acak dengan margin of error 2,31% dengan Tingkat Kepercayaan 95%,” kata Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis dalam keterangannya, Minggu (11/8/2024).

    Togi mengungkapkan, berdasarkan hasil survei tingkat akseptabilitas dan kapabilitas bakal calon Wali Kota Bekasi, nama Brigadir Jenderal TNI Kemal Hendrayadi di posisi teratas.

    Kemal diterima dan dinilai mampu menjadi Wali Kota Bekasi oleh 70,3% responden, disusul oleh Tri Adhianto 54,8%, Heri Koswara 48,6%, Mochtar Mohammad 41,6% dan nama lainnya dibawah 40%.

    Pasa tingkat keterpilihan nama nama bakal calon Wali Kota Bekasi didapati hasil pilihan top of mind responden jika Pilkada Kota Bekasi digelar hari ini. maka tingkat keterpilihan Brigadir Jenderal TNI Kemal Hendrayadi mencapai 21,4%.

    “Disusul Tri Adhianto sebanyak 20,9%, Heri Koswara sebanyak 11,3%, Kusnanto Saidi 10,8%, Mochtar Mohammad 6,1%, Ade Puspitasari 5,3%, Sigit Purnomo 3,6%, Abdul Rozak dengan 2,3%, nama lainnya dipilih di bawah 2%, dan tidak memilih 9,7%,” kata Togu.

    Selanjutnya, LKPI mengerucutkan pilihan responden dan melakukan uji tingkat keterpilihan bakal calon Wali Kota Bekasi dengan uji simulasi 4 nama dengan pertanyaan tokoh mana yang akan dipilih jika pilkada digelar hari ini. Hasilnya Brigadir Jenderal TNI Kemal Hendrayadi di posisi teratas dipilih sebanyak 29,6%.

    Kemudian, Tri Adhianto dipilih sebanyak 25,1%, Heri Koswara 14,5% dan Mochtar Mohammad 7,7% dan yang tidak memilih sebanyak 23,1%. Ketika dikerucutkan kembali dalam simulasi 3 nama bakal calon Wali Kota Bekasi, tingkat elektabilitas Brigadir Jenderal TNI Kemal Hendrayadi di angka 34,8% disusul Tri Adhianto 33,1%, dan Heri Koswara 16,2%, dan ada 15,9% responden belum memilih.

    Ketika dilakukan simulasi head to head antara Brigjend Kemal Hendrayadi dan Tri Adhianto, keunggulan elektabilitas juga masih dimiliki oleh Brigjend Kemal Hendrayadi dengan dipilih sebanyak 46,7% dan Tri Adhianto 43,6%, dan responden yang tidak memilih sebanyak 9,7 persen. Namun, ketima LKPI melakukan simulasi head to head antara Tri Adhianto dengan Heri Koswara hasilnya nama Tri Adhianto dipilih sebanyak 32,6% dan Heri Koswara dipilih sebanyak 30,8%, sedangman responden yang tidak memilih sebanyak 36,6%.

    “LKPI juga melakukan simulasi terhadap tiga bakal pasangan calon wali kotadan wakil wali kota Bekasi hasilnya paslon Kemal Hendrayadi- Sugiharto dipilih sebanyak 32,1 persen kemudian Tri Adhianto -Nofel Saleh Hilabi dipilih sebanyak 29,6 persen, Heri Koswara – Sholihin dipilih sebanyak 21,7 persen, tidak tahu/tidak menjawab 16,6 persen,” kata Togu.

    Sisi lain, Togu menjelaskan, dalam survei juga diketahui bahwa penggunaan media sosial dan media online oleh masyarakat Kota Bekasi untuk mengakses informasi Pilkada Bekasi 2024 adalah sebesar 67,6%. Kemudian 9,1% responden mengakses informasi Pilkada Bekasi 2024 dari surat kabar, dan sebanyak 23,3% tidak tertarik mengakses informasi Pilkada Kota Bekasi.

    Selain itu diketahui juga bahwa 82,4% masyarakat kota Bekasi tahu akan adanya Pilkada Kota Bekasi 2024 dan sebanyak 81,3% masyarakat kota Bekasi akan datang ke TPS saat pilkada.

    LKPI juga melakukan survey latar belakang Calon Walikota yang diharapkan oleh masyarakat Kota Bekasi dan yang diinginkan masyarakat Kota Bekasi dari hasil survei diketahui sebanyak 39,4% ingin Walikota yang berasal dari kalangan TNI-Polri. Lalu, 29,7% dari kalangan pengusaha, 11,7% ingin dari kalangan ASN, dan 8,6% dari kalangan politisi, serta 10,6% dari kalangan akademisi dan pemimpin agama.

    Sementara itu, hasil survei terkait sosok pemimpin Kota Bekasi mendatang yang diinginkan masyarakat kota Bekasi, sebanyak 81,6% mengatakan pemimpin kota Bekasi harus sosok yang bersih dan terhindar dari permasalahan korupsi. Dikatakan, sebanyak 83,2% dari responden ingin Wali Kota Bekasi mampu memperhatikan aspek keamanan kota dan masyarakatnya.

    “Kemudian, sehanyak 79,6% responden menginginkan pemimpin mendatang harus mampu fokus kepada sektor SDM dan ekonomi dan sebanyak 76,6% mampu mengatasi daerah rawan banjir dan menajemen pengelolaan sampah,” kata Togu.

    LKPI juga melakukan survei tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkot Bekasi yang dipimpin Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan wakilnya Tri Adhianto. Survei menunjukkan 58,8% masyarakat Kota Bekasi tidak puas dan 41,2% menyatakan puas hasil kinerja Rahmat Effendi dan wakilnya Tri Adhianto.

    Hasil survei juga memotret tingkat popularitas bakal calon Wali Kota Bekasi, dengan memberikan pertanyaan, siapa tokoh yang anda kenal yang tampil menjadi calon Wali Kota Bekasi. Hasilnya nama Mochtar Mohamad dikenal oleh 72,6% kemudian, Tri Adhianto disebut oleh 68,7% responden, Heri Koswara dikenal sebanyak 61,7%, Brigadir Jenderal TNI Kemal Hendrayadi 61,3%, dan tokoh lainya di bawah 40% tingkat keterkenalannya oleh responden.

    menanggapi survei LKPI ini, Pengamat Politik Nahdlatul Ulama Rikal Dikri mengatakan, bahwa approvall rating kepuasan dari masyarakat Bekasi yang rendah kepada Tri Adhianto selama menjabat Wakil dan Walikota Bekasi berdampak dan terpaan pemberitaan media. Khususnya tentang pemerintahan kota Bekasi yang syarat dengan korupsi punya hubungan signifikan dengan tingkat keterpilihan Tri Adhianto yang kalah oleh sosok Brigjend Kemal Hendrayadi yang paling diinginkan dan dianggap mampu oleh masyarkat Kota Bekasi untuk menjadi Wali Kota Bekasi.

    “Apalagi harapan warga kota Bekasi terhadap Wali Kota terpilih nanti ingin pemerintahan yang bersih dari korupsi menjadi kota yang nyaman, rukun warganya, dan aman. Semua itu ada pada sosok Brigjend Kemal Hendrayadi,” ujarnya.