Blog

  • Bantu 27 Korban Pinjol, Kuasa Hukum Siap Tempuh Jalur Hukum

    Melanesiatimes.com – Muhammad Tasrif Tuasamu selaku Kuasa Hukum 27 Korban Pinjol untuk mewakili dan menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B/1735/VI/2024/SPKT/Polres Metro Jakarta Timur, Pada Kamis (27/06/2024)

    Dalam kesempatan tersebut, Kuasa Hukum Korban juga mengerimkan surat pengaduan ke Otoritas Jasa Keungan (OJK) mengenai data Konsumen yang digunakan oleh Terlapor (R). Mengenai permasalah tersebut Kuasa Hukum juga minta agar data Konsumen di lindungi. Ujarnya.

    Dari hasil pendataan kami, Tasrif Tuasamu menjelaskan bahwa puluhan korban (Pinjol) menggunakan beberepa aplikasi yang di gunakan oleh Terlapor (R) untuk pinjamannya. Sehingga pendataan ini kami lakukan demi kepentingan data yang akan kami sampaikan ke OJK.

    “Selain itu, korban merasa ada ancaman maupun baik berupa Verbal maupun ancaman dari perusahan Pinjaman Online, atas permasalahan tersebut korban mengalami ketakutan secara batin hingga kerugian yang di taksir cukup besar.” Jelasnya .

    Dari permasalahan tersebut, Kuasa Hukum minta agar Polres Jakarta Timur dan OJK aktif menangani perkara tersebut. Sehingga tidak ada lagi korban berikutnya.

  • Sejumlah Tim Kemenangan Gabriel Asem Resmi Terbentuk Di Kabupaten Maybrat

    Melanesiatimes.com – Tim konsolidasi dan penjaringan Relawan Nusantara dan Relawan kaum milenial Gabriel Asem menuai dukungan dari beberapa Distrik di Kabupaten Maybrat. Sabtu, (29/06/2024)

    Dalam Kunjungan tim kemenangan Gabriel Asem pada rapat konsolidasi di sambut antusias oleh sejumlah masyarakat di kabupaten maybrat yang tergolong berkisar 20 Distrik telah berhasil terhimpun serta terkonfirmasi sehingga, resmi terbentuk tim relawan milenial maupun tim simpatisan pendukung Gabriel Asem, dalam berkontestasi pada pilkada 2024 mendatang.

    Hal tersebut di sampaikan oleh koordinator kaum Milenial Provinsi Papua Barat Daya, Agus Titit di dampingi oleh koordinator kabupaten Maybrat Manfred Kosamah dan Ursianus Kinho.

    Dalam rangka pembentukan tim relawan Gabriel Asem guna menjemput pesta politik mendatang, “kami telah memaksimalkan kemampuan untuk menangkan bapak Gabriel assem, ” Pungkas Agus.

    Lanjut ia mengatakan ” bapak Gabriel Asem selama menjabat sebagai bupati, banyak kerja nyata yang di lakukan, oleh sebab itu beliau pantas dan layak di usung sebagai calon Gubernur Papua Barat Daya,“ ujar Agus

    Senada juga di sampaikan oleh beberapa masyarakat sebagai simbol dukungan kepada bapak Gabriel Asem, pasalnya semua dukungan ini berdasarkan treck rekord beliau dalam menjabat sebagai bupati 2 periode di Kabupaten Tambrauw.

    Banyak perubahan dan kemajuan yang beliau lakukan melalui karya nyata beliau yang di rasakan langsung oleh masyarakat saat menjabat, kata salah satu Tokoh Masyarakat Aifat.

    “Pembentukan tim kemenangan ini sebagai upaya mengakselerasi dukungan seluruh masyarakat guna memenangkan Gabriel Asem dalam kontestasi pemilukada 2024, kini saat nya menjemput perubahan pada Provinsi Papua Barat Daya,” terang Agus

    Harapannya dengan terbentuk Tim Relawan Gabriel Asem, kerja-kerja juga harus di maksimalkan dan di optimalkan sehingga apa yang kita tanam di hari ini, bisa kita tuai di hari esok, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kitorang siapa lagi,” tutup Agus Titit (Sintia_Rahayaan)

  • Kepercayaan Publik ke Negara Rusak Akibat Kebodohan BSSN dan Kominfo soal PDNS

    Melanesiatimes.com – Pengamat dan praktisi keamanan data, Syam Basrijal mengatakan bahwa peretasan dan serangan siber yang dialami Pusat Data Nasional Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (PDNS Kominfo) dengan Ransomware merupakan bentuk dari indikasi terjadinya krisis keamanan data di Indonesia.

    Betapa tidak, sekelas negara dianggap memiliki keteledoran dan kesalahan fatal dalam bidang pengelolaan data nasional. Sebab, selain 98% data di PDNS yang tersimpan di Server Surabaya hilang dan tidak bisa digunakan karena terenkripsi oleh Brain Cipher Ransomware dari Lockbit 3.0, juga ternyata pemerintah tidak menyediakan layanan backup data sebagai bagian dari protokol keamanan data siber yang seharusnya dilakukan.

    “Indonesia saat ini berada di tengah krisis keamanan siber yang serius. Pemerintah telah lama meminta rakyatnya untuk menyerahkan data pribadi dengan berbagai alasan, namun pertanyaan yang muncul adalah: apakah pemerintah benar-benar mempertimbangkan risiko jika data-data tersebut jatuh ke tangan yang salah? Situasi ini serupa dengan seseorang yang memaksa kita menyerahkan data pribadi dengan alasan undang-undang, namun kita tidak pernah yakin bahwa data tersebut akan dijaga dengan baik,” kata Syam Basrijal dalam keterangannya resminya, Sabtu (29/6/2024).

    Terlebih lagi, lembaga-lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengelola data nasional tersebut, seperti halnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah diberikan anggaran besar oleh Negara untuk mengelola data rakyat.

    Ironisnya, sebagian dana ini dialokasikan untuk beberapa proyek yang kurang relevan seperti pembangunan kolam renang yang mahal, alih-alih difokuskan pada peningkatan keamanan siber.

    “Seandainya dana tersebut dialokasikan untuk pendidikan keamanan siber atau pengembangan teknologi, terutama teknologi keamanan data atau risk management, tentu hasilnya akan lebih bermanfaat bagi keamanan data nasional,” ujarnya.

    Bagi Syam Basrijal, serangan dunia maya akan tetap terjadi dan menghantui publik setiap saat, sehingga negara jelas membutuhkan pasukan siber yang handal. Namun ironisnya, sistem milik pemerintah adalah yang paling sering menjadi target peretasan dibandingkan dengan sektor swasta. Para peretas seringkali menguji kemampuan mereka pada sistem pemerintah karena keamanannya yang rendah. Banyak sistem pemerintah yang masih menggunakan hosting murah, aplikasi open source gratis dan SDM admin tidak bersertifikat keamanan siber yang memadahi.

    Kasus Telkom Flexi yang belajar keamanan hingga ke Korea namun tetap diserang sistemnya menambah daftar panjang masalah keamanan siber di Indonesia. Hal ini kata Syam Basrijal, cenderung jauh panggang dari api dengan apa yang diproyeksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang perkembangan dan kemajuan teknologi di Indonesia.

    “Presiden Jokowi sering berbicara tentang Big Data, Blockchain, Metaverse, dan AI, tetapi jika sistem di bawahnya hanya mengandalkan Windows Defender, maka ini sangat mengecewakan,” ucapnya.

    Syam juga mengatakan bahwa kasus cyber security dengan Ransomware ini membuka peluang bagi orang dalam untuk melakukan peretasan dan pemerasan. Sebab, injeksi virus jenis malware ini bisa dilakukan metode nirkabel dan manual. Dengan demikian, rangkaian protokol keamanan pun harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Salah satunya dengan penerapan teknologi Data Loss Prevention, agar data yang hilang dapat dikembalikan dan penyebab terjadinya kehilangan data dapat diperiksa dengan fitur forensic digital.

    “Sangat penting teknologi yang digunakan harus bersertifikat Lokal / TKDN agar keamanan yang terbentuk dari anak bangsa sendiri,” lanjutnya.

    Melihat kasus yang terjadi pada Pusat Data Nasional ini, Syam Basrijal menegaskan bahwa sebenarnya Indonesia belum siap menjalankan protokol keamanan data nasional ini. Apalagi jika melihat bagaimana sikap antisipasi dan defensifitas dua lembaga negara yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini, harus menjadi perhatian serius dari pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia.

    “Kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia belum siap dengan model big data yang diimpikan. Jika ingin mencari keuntungan, pemerintah harus mengikuti SOP yang benar. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk merombak ulang seluruh komponen yang bertanggung jawab seperti Kominfo dan BSSN,” tukasnya.

    Sebagai peringatan, Syam Basrijal berharap agar Presiden tidak sembarangan menempatkan orang yang tidak tepat. Sebab, persoalan teknologi informasi bukan tempat untuk sekadar membagi-bagi kekuasaan, akan tetapi medan perang yang membutuhkan spesialisasi dan kemampuan yang baik, serta integritas yang tidak bisa ditawar lagi.

    Terlebih kata Syam Basrijal, Presiden Jokowi pernah menyebut bahwa data adalah “New Oil” dari yang sangat berharga dan tidak ternilai dengan apa pun. Sehingga persoalan keamanan data ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

    “Jangan pernah merekrut relawan untuk posisi yang membutuhkan keterampilan khusus seperti IT. Dunia IT bukan tempat untuk pasang baliho, melainkan medan perang sesungguhnya di dunia maya yang setiap menit bisa diserang oleh siapa saja. Hanya dengan pendekatan yang serius dan alokasi dana yang tepat, keamanan siber Indonesia dapat ditingkatkan ke level yang lebih baik dan lebih aman bagi seluruh rakyat,” tegas Syam Basrijal.

    Dampak Gangguan PDN Terhadap Layanan Publik di Indonesia

    Dalam kesempatan ini pula, Syam Basrijal memberikan penekanan bahwa gangguan pada Pemadaman Data Nasional (PDN) yang terjadi baru-baru ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor layanan publik di Indonesia. Berikut adalah rangkuman dari berbagai dampak yang teridentifikasi melalui berita dan media sosial. Mulai dari paspor yang belum bisa dicetak, dan layanan percepatan paspor serta pengambilan paspor tidak dapat dilayani.

    Bagi diaspora, situasi ini bisa menjadi masalah besar. Jika paspor mereka kedaluwarsa saat residensi mereka hampir habis, mereka memerlukan paspor yang valid untuk memperpanjang residensi. Tanpa residensi yang diperpanjang, risiko deportasi menjadi sangat nyata.

    Selain itu, data sekitar 800 ribu penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) hilang tanpa ada backup. Dampak dari hilangnya data ini sangat luas, termasuk pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang terpaksa mundur. Padahal, jadwal mulai kuliah di luar negeri tidak mengalami perubahan. Keterlambatan dalam pencairan beasiswa juga menjadi masalah, terutama bagi penerima yang harus hidup dengan biaya hidup yang lebih tinggi di luar negeri.

    Aplikasi Srikandi, yang digunakan untuk pengarsipan nasional, masih belum bisa diakses. Hal ini mengganggu berbagai proses administrasi di tingkat nasional. Selain itu, verifikasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah juga terganggu, membuat proses penerimaan siswa baru menjadi lebih sulit.

    Sertifikasi halal untuk UMKM terhambat karena portal ptsp.halal.go.id tidak berfungsi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal untuk kelangsungan bisnis mereka. Selain itu, cek Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tidak bisa dilakukan, padahal ini diperlukan untuk verifikasi data mahasiswa baru.

    Jamaah umrah terancam gagal berangkat ke tanah suci karena masalah paspor dan visa yang tidak bisa diproses. Antrean panjang di imigrasi bandara juga terjadi karena pelayanan harus dilakukan secara manual. Selain itu, pendaftaran KIPK untuk jalur mandiri tidak bisa sinkronisasi data, menambah kerumitan bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar.

    Pengajuan jenjang jabatan akademik untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melalui situs elkite-lldikti3.kemdikbud.go.id terpaksa ditutup sejak 20 Juni. Registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga terkena dampak, begitu pula dengan WNA yang baru mulai bekerja di Indonesia yang tidak bisa membuat NPWP karena masalah imigrasi.

    Website Otorita Ibukota Nusantara (IKN) sempat mengalami gangguan karena masalah PDN. Dapodik (data pokok pendidikan) masih belum bisa diakses hingga sekarang, mengganggu berbagai proses administrasi dan perencanaan di sektor pendidikan.

    Gangguan PDN ini menunjukkan betapa pentingnya sistem cadangan dan keamanan data yang lebih baik di berbagai sektor layanan publik. Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan dan backup data agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan berbagai layanan publik bisa kembali normal dan lebih siap menghadapi tantangan di era digital ini.

    Dua krisis yang melanda keamanan siber dan layanan publik di Indonesia ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih serius dan sistematis dalam mengelola data dan layanan digital.

    “Pemerintah perlu menempatkan keamanan data sebagai prioritas utama dan memastikan bahwa seluruh sistem dan proses mendukung perlindungan informasi secara maksimal. Hanya dengan cara ini, Indonesia bisa menghadapi tantangan masa depan dengan lebih percaya diri dan aman,” pungkasnya.

  • LMA PBD: Jadikan Tanah Papua Rumah Besar Zona Damai

    Melanesiatimes.com – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat Daya, Fatra Mochammad Soltief, menyoroti Provinsi termudah di Indonesia Papua Barat Daya, dalam Kebinekaan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sabtu (29/06/2024).

    Menurutnya Faktor utama yang menjadi kunci suksesnya kemajuan suatu daerah adalah, tumbuh kembangnya ekonomi, meningkatnya mutu pendidikan yang berkualitas dan kesehatan masyarakat yang memadai.

    Faktor-faktor ini yang seyognya menjadi fokus utama pemerintah dalam membangun suatu daerah, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat harus terpenuhi dalam tumbuh kembangnya Daerah Otonom Baru (DOB).

    Tiga hal ini harus berjalan maksimal dan saat ini bisa kita lihat bagaimana Pemerintah Pusat sangat berperan aktif dalam memajukan pembagunan diatas Tanah Papua, Adanya Pemekaran DOB ( Daerah Otonomi Baru ) diatas Tanah Papua merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Pusat sangat cinta pada tanah Papua,” Kata Fatra

    Ia mengajak kepada seluruh masyarakat, “Mari kita fokus pada pembangunan yang Sedang berjalan untuk itu kami Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh masyarakat Asli Papua agar mari sama-sama kita jaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat,” pungkas Fatra.

    Lebih lanjut Fatra mengatakan “kita buktikan pada dunia bahwa tanah Papua bukan saja alamnya yang indah tapi masyarakatnya mempunyai moralitas yang tinggi tak mudah terprovokasi dan menjunjung toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Ketua LMA PBD.

    Dikatakannya juga Pendidikan bisa berjalan lancar dan sukses ketika ekonomi keluarga baik, ekonomi bisa membaik ketika masyarakat berada pada titik aman dalam menjalankan usaha, bertani, beternak, berdagang, dan sebagainya.

    Untuk menjalankan usaha kita memerlukan stamina yang kuat dan tubuh harus sehat. Oleh karena mari kita jaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas) agar tiga faktor Tadi ( Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan ) bisa berjalan maksimal sehinggah kita anak – anak asli Papua bisa bermimpi suatu saat akan menjadi President diatas tanah air Indonesia, kenapa tidak bisa..? Barakh Obama Telah membuktikan itu di Amerika, begitu juga dengan Nelson Mandela di Afrika Selatan.

    Jangan jadi pengecut atau pecundang yang berdiri dan berteriak merdeka ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ingat kita bisa, kita anak asli Papua sangat bisa, kita mampu, dan kita sangat siap berkompetisi dengan sodara-sodara kita sesama anak bangsa dari daerah lain di nusantara asalkan Kita di Berikan Ruang untuk Bersaing yang sportif jujur dan adil,” Fatra

    Tak ada kata terlambat, yang terpenting saat ini adalah fokus membangun mari bersama kita kawal terus berkat Tuhan dalam bentuk Otonomi Khusus yang di berikan lewat Pemerintah Pusat kepada tanah Papua agar berjalan maksimal sampai pada yang berhak merasakan, yang berhak menerima yaitu masyrakat asli Papua, bersatu lita kuat, bersama kita bisa,” tandas Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat Daya Fatra Mochammad Soltief

    Jadikan tanah Papua sebagai zona damai, zona bebas miras, bebas Begal, bebas KKB dengan cara menjaga keamanan dan keteriban masyarakat, mulai dari lingkungan terkecil yaitu Keluarga, mari bersama kita bertanggung jawab dan berbagi peran dalam menjalankan Roda Pembangunan diatas Tanah Papua yang saat ini menjadi Rumah Besar kita bersama.

    Harapnya, sebagai anak Papua sudah melekat tugas di pundak kita semua yang terlahir dari rahim Mama Papua yaitu menjaga Roh, Harta dan Martabat Orang Asli Papua.

  • Bawaslu Raja Ampat Tetap Mengawal Dan Mengawasi Semua Proses Tahapan Pilkada 2024

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat, sedang melaksanakan pengawasan tahapan bakal calon perseorangan atau independen. Jum’at (28/06/2024).

    Ditemui di Aston Hotel Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Imran Rumbara dalam keterangannya pada media ini menyampaikan “verifikasi faktual ini dilakukan setelah 2 bakal calon jalur independen telah melalui tahapan verifikasi administrasi,” ujar Imran.

    Dikatakannya juga bahwa selain tahapan pengawasan verifikasi faktual, kata Imran, Bawaslu juga sedang melakukan pengawasan terhadap badan adhoc pantarli yang melakukan pencoklitan atau pemuktahiran data pemilih.

    Menurutnya Bawaslu Raja Ampat akan mengawal semua proses tahapan di kabupaten raja dan memastikan semua tahapan berjalan dengan baik, aman dan lancar sesuai dengan mekanisme.

    Lebih lanjut Imran menuturkan Bawaslu kabupaten Raja Ampat akan berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat Raja Ampat yang sudah memiliki KTP terdaftar dalam DPT.

    Bawaslu Raja Ampat juga mengikuti Rapat Evaluasi kelembagaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, hasil daripada Rapat Evaluasi tersebut, bagaimana Bawaslu Se-Provinsi Papua Barat Daya agar memaksimalkan kinerjanya dalam tingkat pengawasan.

    Dalam pesannya kepada semua Komisioner Bawaslu Se-Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie menyampaikan “untuk tingkat pengawasan tidak ada sekat atau tendensi kordiv, kendati semua berperan aktif untuk mengawasi, karena hal ini merupakan kerja-kerja kelembagaan yang mengacuh pada kolektif kolegial, ” kata Elias Idie saat memberikan materi pada Rapat Evaluasi Kelembagaan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

    Harapannya adalah, dalam menghadapi pilkada yang begitu dekat, semua Komisioner Bawaslu harus berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi proses dan tahapan sesuai regulasi dan per undang-undangan yang berlaku dan senantiasa meningkatkan netralitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

  • Stop Politik Uang Pada Pelaksanaan PSU Kabupaten Sorong

    Melanesiatimes.com – Menyikapi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk satu jenis pemilihan yaitu pemilihan DPRD Povinsi Papua Barat Daya, khusus Daerah Pemilihan (Dapil Papua Barat Daya 3) Kabupaten Sorong, di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas Kabupaten Sorong, mantan anggota KPU Kabupaten Sorong Periode 2018-2023 Devisi Teknis angkat bicara. Jum’at (18/06/2024).

    Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.06-01-12-38/PHPU merupakan suatu Dinamika dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024, sebagai mantan anggota komisioner KPU Kabupaten Sorong Devisi Teknis Penyelenggara, yakin dan percaya rekan-rekan Penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu Kabupaten sorong telah siap secara teknis untuk melaksanakan PSU tersebut.

    Ia pun mengajak agar pelaksanaan PSU harus berjalan sesuai asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) “mari kita memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat, khususnya Pemilih di 2 TPS tersebut,” pungkas Petrus

    Lebih lanjut Petrus menyampaikan “Potensi terjadinya transaksi politik Uang menurut saya sangat besar kemungkinan akan terjadi karena persaingan memperoleh kursi DPRD Prov. PBD dapil PBD 3 masih bisa terjadi perubahan dari hasil pleno sebelumnya, maka sebagai Akademisi saya menghimbau mari kita bersama-sama KPU, Bawaslu sorong untuk menyukseskan pelaksanaan PSU dan mengawasi agar tidak terjadi transaksi politik uang,” tambahnya.

    ia berharap kepada peserta Pemilu, agar para calon legislatif (Caleg) untuk tidak melakukan praktek politik Uang, karena itu mencidrai demokrasi dan menghasilkan anggota DPRD Provinsi yang terpilih karena money politic, bukan murni dari hasil pilihan dari Masyarakat.

    “Kalau sudah terpilih tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan sekedar mencari kekuasaan atau kekayaan,” tutup mantan anggota KPU Kabupaten Sorong Petrus M Aitrem.

  • Pemda Malteng Gelar Silaturahmi Sekaligus, Pemberian Santunan Bagi Penghulu Serta Kaum Dhuafa

    Melanesiatimes.com – Pemerintah daerah kabupaten maluku tengah gelar pertemuan dengan lembaga baznas dan penghulu masjid se kota masohi sore ini, rabu, (26/06/2024).

    Bertempat di gedung pertemuan baeleo Ir. Soekarna kota masohi, kegiatan tersebut dibuka oleh penjabat bupati (Pj) maluku tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si.

    Dhadiri oleh forkopimda malteng, pimpinan baznas dan para penghulu masjid se kota masohi, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan agenda pemberian bantuan dan santunan kepada penghulu masjid dan kaum dhuafa berjalan dengan lancar.

    Sahubawa dalam sambutannya menyampaikan pemda malteng mengagendakan pemberian santunan dalam kegiatan silaturahmi tersebut.

    “kegiatan silaturahmi yang kami lakukan bersama pimpinan baznas ini bertujuan memenuhi janji kami untuk melayani penghulu masjid dan kaum dhuafa,” ucapnya.

    “sebanyak 21 masjid, 64 penghulu dan 543 kaum dhuafa akan diberikan santunan sore ini,” tambahnya.

    Sahubawa menegaskan bahwa lewat bantuan berupa santunan ini sekiranya bisa membantu meringankan tugas para penghulu dan kebutuhan kaum dhuafa di kabupaten maluku tengah.

    Pemda malteng sendiri diketahui memberikan santunan dan bantuan kepada 21 masjid di kota masohi, sebanyak 64 penghulu dan 543 kaum dhuafa.

    Selain itu program bazar dan sembako murah yang dilaksanakan di gerai penjualan setiap minggunya di pasar binaya masohi juga merupakan langkah serupa dalam hal meringankan belanja kebutuhan kaum dhuafa.

    “khusus untuk kaum dhuafa, pemda malteng telah menyediakan pasar gratis setiap hari senin dan selasa di pasar binaya masohi,” kata Sahubawa menjelaskan.

    “jadi bagi kaum dhuafa silahkan ambil kebutuhannya di pasar gratis yang disediakan oleh pemda malteng,” tambahnya. (HUAT)

  • BPJS Kesehatan Gelar Media Gathering,  Kenalkan Program “BPJS Satu”

    Melanesiatimes.com – BPJS Kesehatan Sorong gelar media gathering bersama media massa online, cetak dan radio di Vega Prime Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (24/06/24).

    Dalam giat ini di hadiri kurang lebih 20 media yang berada di Provinsi Papua Barat Daya, guna memberikan informasi terkait program BPJS Satu.

    Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi (SDMUK) BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Gilang Ramadhan selaku ketua panitia mengatakan “Rekan-rekan media massa sangat membantu kami BPJS Kesehatan dalam menginformasikan kepada publik terkait manfaat, keuntungan dan informasi terbaru dari pelayanan BPJS Kesehatan. Kami harap, silaturahmi ini terus terjalin,” pungkas Gilang.

    Menurutnya media gathering merupakan agenda rutin tahunan antara BPJS Kesehatan dengan rekan media massa dalam rangka mempererat silaturahmi, sinergi dan kolaborasi, sehingga ini perlu di jaga.

    Hal senadapun disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan, Pupung Purnama dalam sambutannya “BPJS Kesehatan memiliki moto mudah, cepat dan setara tanpa iuran tambahan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Pupung

    Layanan Pandawa dan Chika, merupakan salah satu program BPJS Satu yang merupakan yang saat ini diluncurkan dan merupakan pelayanan pengaduan yang akan diterima oleh petugas BPJS maupun pengelola rumah sakit.

    Selain itu, akses pelayanan BPJS Kesehatan juga sudah semakin mudah dengan memasukan NIK yang dimiliki masyarakat, termasuk bagi peserta yang baru mendaftar.

    “Untuk memudahkan pelayanan BPJS Kesehatan ada juga program JKN mobile, aplikasi ini banyak manfaatnya, misalnya mengetahui alamat fasilitas kesehatan, mengetahui jumlah ketersediaan tempat tidur, riwayat kesehatan, pindah faskes atau penambahan peserta,” terang Pupung.

    Untuk mengakses layanan BPJS Kesehatan juga sangat muda, dengan menghubungi no handphone 08118165165, siap melayani 24 jam  terutama bagi masyarakat yang mau mendaftarkan diri pada BPJS Kesehatan.

  • Gabriel Asem Dapat Dukungan Masyarakat Tambrauw Sebagai Balon Gubernur PBD

    Melanesiatimes.com – Konsolidasi tim Pemenangan Gabriel Asem di Kabupaten Tambrauw, sejumlah tokoh masyarakat antusias mendukung Gabriel Asem sebagai bakal calon (Balon) Gubernur Papua Barat Daya. Selasa (25/06/2024)

    Antusiasme masyarakat mendukung Gabriel Asem, terdiri dari dua kampung di distrik miyah serta tiga kampung di distrik Mawabuan dan Kebar menyatakan siap mendukung dan memenangkan Gabriel Asem dalam kontestasi politik di pilkada tahun 2024 mendatang.

    Sikap tegas masyarakat tersebut di dukung oleh rekam jejak Gabriel Asem saat menjabat sebagai bupati tambraw yang senantiasa memperhatikan masyarakat setempat, hal sepadan lantas di sampaikan oleh tokoh masyarakat dalam rapat konsolidasi tersebut

    Salah satu toko masyarakat menyampaikan “Kami siap bekerja untuk memenangkan anak adik, om, dan Kaka kami Gabriel asem. Karena berkat beliau kami bisa melihat dunia dengan terang melalui jalur pendidikan yang mudah di akses, serta makin luasnya lapangan pekerjaan sehingga kami tidak harus banting tulang untuk bisa memakai pakaian dinas,” pungkas Agustinus Jambuani.

    Menurutnya hanya bapak Gabriel Asem yang tahu dan bisa merasakan apa yang kami rasakan selama ini, sewaktu beliau menjabat sebagai bupati Tambrauw, sehingga layak memimpin Papua Barat Daya.

    Dalam kunjungan tersebut tim konsolidasi Gabriel Asem, telah mendapat dukungan full dari beberapa tokoh masyarakat dari sembilan kampung di distrik kebar.

    Mereka Menyatakan sikap siap mendukung Gabriel Asem sebagai bakal calon Gubernur Provinsi Papua barat daya.

    Dalam pertemuan tersebut masyarakat  menunjuk saudara Henok Wabia sebagai koordinator distrik untuk memonitoring pada jejaring tingkat kampung.

    “Saya mengucapkan terimah kasih kepada sejumlah tokoh masyarakat yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya untuk menjadi koordinator distrik, ” ungkap Henok.

    Lebih lanjut Henok menyampaikan “dengan segalah daya dan upaya yang saya miliki, akan saya memaksimalkan proses monitoring di setiap kampung dan memastikan mendapat dukungan full dari kampung untuk memenangkan Gabriel Asem ” ujarnya”

    Sudah pantasnya beliau mendapatkan dukungan dari semua masyarakat kabupaten Tambrauw, pasalnya beliau sudah banyak bekerja untuk kami, dan saat nya kami semestinya bekerja untuk beliau,“ tutup Koordinator Distrik Henok Wabia. (Sintia_Rahayaan)

  • Audiensi Bersama Ketua DPD RI, Pj Walikota Sorong Minta Masukan Percepatan Pembangunan Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima audiensi Penjabat (Pj) Walikota Sorong Septinus Lobat yang didampingi beberapa anggota DPD RI terpilih masa bakti 2024-2029 dari dapil Papua Barat Daya Mananwir Paul Finsen Mayor, Abdullah Manaray dari dapil Papua Barat, H Hartono (Papua Barat Daya) dan Rudi Tirtayana (Papua Selatan). Selasa (25/06/2024)

    Pj Walikota Sorong, Septinus Lobat dalam kesempatan itu meminta dukungan DPD RI untuk percepatan pembangunan di Papua, khususnya di Kota Sorong. Terutama terkait pengelolaan dana otonomi khusus Papua yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

    “Saya silaturahmi kepada Ketua DPD RI karena DPD RI adalah lembaga tinggi negara yang mewakili kepentingan daerah. Kami minta dukungan percepatan pembangunan di Papua sekaligus mengharapkan masukan dan arahan agar kami bisa membuat kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua,” ujar Septinus Lobat di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

    Harapan Septinus, DPD RI juga memberikan prioritas pengawasan kepada Papua dan Pemkot Sorong mengenai dana Otsus meskipun sudah ada badan yang secara khusus melakukannya.

    “Dana yang besar ini merupakan tanggung jawab besar juga bagi kami. Makanya kami menyadari berbagai pihak juga harus memberikan pengawasannya supaya pemanfaatannya tepat sasaran demi tercapainya tujuan utama masyarakat Papua maju dan sejahtera,” katanya.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa, spirit kerja setiap anggota DPD RI adalah pembela kepentingan masyarakat daerah. Tentu saja apa pun yang tepat dan berguna bagi masyarakat daerah, DPD RI pasti mendorong dan mendukung sepenuh hati.

    “Ada empat anggota DPD di tiap provinsi. Bekerja mewakili daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Komitmen tersebut kami pegang teguh, karena itu ada dalam sumpah jabatan saat dilantik,” ujarnya.

    Sedangkan, terkait pengelolaan dana Otsus, La Nyalla berharap sudah seharusnya bisa membawa perubahan positif dan signifikan bagi masyarakat Papua. Apalagi Provinsi dan Kabupaten/Walikota diberikan keleluasaan atas prakarsa sendiri untuk mengatur dan mengurus sesuai kepentingan aspirasi dan hak dasar masyarakat orang asli Papua.

    “Pesan saya Pak Pj Walikota harus memastikan ada keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat Papua dalam berbagai bidang, adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, kemudian perlunya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi, lalu pembangunan yang akan dilakukan harus berkelanjutan. Terpenting juga dana dan program Otsus dikelola dengan transparan dan akuntabel,” pungkasnya

    LaNyalla juga meminta Pj Walikota merangkul semua stakeholder, sehingga kolaborasi dan partisipasi semua pihak dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua semakin kuat.

    “Percepatan ini harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Di daerah semua stakeholder harus berpartisipasi aktif. Itu kuncinya,” ujar LaNyalla.

    Dalam kesempatan itu hadir Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Oni Choiruddin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.