Blog

  • Balon ASN Yang Maju Pilkada, Wajib Mengajukan Cuti Di Luar Tanggungan Negara

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, mempertegas kepada, ASN yang maju pemilihan kepala daerah agar taat terhadap regulasi. Sorong (16/06/2024).

    Sesuai dengan Surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BPN) nomor ; 3842/B-AU.02.01/SD/K/2024, Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pendekatan kepada Partai Politik dan atau bakal calon kepala daerah untuk dapat mengajukan cuti diluar tanggungan negara.

    Dalam Tahapan dan Jadwal sesuai PKPU 2 Tahun 2024 tentang Pemenuhan persyaratan Pencalonan Perseorangan, Pegumuman Pendaftaran Pasangan Calon Hingga Penetapannya yang akan terhitung sejak 5 Mei-27 Agustus 2024. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pendekatan terhadap Partai Politik untuk Maju memjadi Kepala Daerah Wajib untuk mengajukan Cuti diluar Tanggungan Negara, hingga Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2023, PNS/ ASN wajib mengundurkan diri.

    Farly Sampetoding Rego menyampaikan “imbauan ini sudah kami sampaikan kepada jajaran kami Bawaslu Kab/Kota Se-Prov PBD agar disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,” kata Farly

    Menurut Farly terkait imbauan ini masyarakat juga bisa ikut serta dalam melaporkan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota apabila ada ASN yang maju sebagai Bakal Calon Pilkada, guna ditindaklanjuti dan di konfirmasi kepada Pemda setempat Apabila yang bersangkutan bersngkutan maju, maka kita akan pastikan bahwa yang bersangkutan sudah mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) atau belum.

    Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya juga mengharapkan, kerjasama yang baik kepada pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar dapat memberikan informasi kepada Bawaslu apabila ada pegawainya yang maju sebagai calon kepala daerah. Dan juga berharap kepada bakal calon yang statusnya sebagai PNS/!ASN agar kooperatif dan taat terhadap regulasi,” harapnya.

  • Provinsi Papua Barat Daya Sambut Idul Adha 2024 dengan Damai

    Melanesiatimes.com – Dalam suasana yang penuh khidmat dan kebersamaan, masyarakat Papua Barat Daya menyambut Perayaan Idul Adha Tahun 2024 dengan damai dan penuh keberkahan. Di 10 Zulhijjah 1445 H ini, berbagai kegiatan keagamaan dan sosial dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkokoh nilai-nilai toleransi di antara warga Papua Barat Daya. Minggu (16/06/2024)

    Septinus Lobat,SH Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nosbe Papua, menyampaikan perayaan Idul Adha 1445 H tahun 2024 ini dapat menjadi momentum, untuk memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat Provinsi Papua Barat Daya

    “Bukan hanya sodara/sodari kita yang Muslim saja yang tetapi bagaimana Peran kita umat Kristiani juga pada umumnya di papua Barat Daya ini, untuk melihat nilai-nilai sosial yang ada dalam momentum Idul Adha tetapi juga tentang ritual keagamaan yang memberikan semangat berbagi dan peduli terhadap sesama,” pungkas Septinus Lobat.

    Lebih lanjut ia mengatakan, melalui perayaan Idul Adha 1445 H ini, kita semua dapat semakin mempererat hubungan silaturahmi dam menjaga perdamaian antar umat beragama di Provinsi termuda ini,” tambah Septinus.

    Berbagai persiapan dilakukan untuk memastikan perayaan berlangsung aman dan tertib. Begitu juga Pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota khususnya kota Sorong agar bekerja sama dengan aparat keamanan di masing-masing Polres, Kodim dan masing-masing satuan untuk menjaga kamtibmas dengan mengadakan patroli rutin di berbagai titik strategis, termasuk tempat ibadah dan area publik.

    Selain itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam sosialisasi atau penyampaian-penyampaian mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

    Dalam menyambut hari raya qurban ini, umat Muslim akan melaksanakan sholat Idul Adha di  masjid-masjid dan lapangan terbuka, tugas kita adalah bagaimana memastikan perayaan itu bisa berjalan dengan aman dan lancar.

    Menurut Septinus, makna dari perayaan Idul Adha ini adalah Penyembelihan hewan kurban, yang menjadi bagian integral dari perayaan ini,  haruslah mematuhi standar kesehatan dan kebersihan, sehingga dapat mencegah hal-hal diluar kesehatan, serta memastikan distribusi daging kurban ini tepat pada warga secara merata.

    Dalam kesempatan ini, Septinus Lobat sebagai Tokoh Mudah Suku Moi menekankan pentingnya mendukung dan melibatkan semua lapisan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban. “Kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Saya mengajak Mari kita saling mendukung dan bekerja sama demi kemaslahatan bersama,” ungkap Septinus

    Perayaan Idul Adha 1445 H, di Papua Barat Daya diharapkan tidak hanya menjadi ajang untuk memperdalam iman dan ketakwaan, tetapi juga sebagai wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas di Provinsi Papua Barat Daya.

    Apa lagi bertepatan dengan momentum politik tahun ini,  Para Calon Kepala Daerah sebagai Putra/Putri terbaik Papua Barat Daya tetap semangat menjaga soliditas, kebersamaan, dan kekompakan agar dapat menjadikan suasana ini dalam merawat kerukunan di tengah-tengah keberagaman masyarakat Provinsi Papua Barat Daya.

  • Rakor Penguatan Terhadap Jaminan Kesehatan Dan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc Sekaligus Persiapan Perekrutan Pantarli

    Melanesiatimes.com –  Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc dan Persiapan Pembentukan Pantarlih/PPDP pada Pilkada 2024 selama dua hari, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya di Vega Prime Hotel Kota Sorong pada (15-16) Juni 2024.

    Giat ini dilakukan agar badan adhoc PPD, PPS, Pantarli dan KPPS dapat terjamin dari masalah kecelakaan kerja serta kesehatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada masing-masing badan adhoc.

    Dalam rakor yang dilakukan hari ini, Ketua KPU Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu mengatakan, ada dua narsumber dari KPU Provinsi yaitu, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdikli Parmas dan SDM) Fatmawati, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) Jefry Kambu.

    Selain itu, dari Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan Kota Sorong guna memberikan penguatan materi kepada jajaran KPU kabupaten/kota Se-Provinsi Papua Barat Daya dalam menjelang kontestasi pemilukada tahun 2024.

    Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu menyampaikan “dalam tahapan perekrutan semua badan adhoc , kami menggunakan aplikasi Sipol dan Silon guna menyinkronisasikan data dari calon badan adhoc,” ungkapnya

    Hal ini dilakukan agar mengidentifikasi calon anggota badan adhoc dibawah jajaran KPU yang terindikasi dan terlibat dalam dalam partai politik. Juga merupakan langkah agar anggota badan adhoc yang di rekrut merupakan anggota yang profesionalisme dan berintegritas.

    Terkait dengan jaminan kesehatan dan kecelakan, pada jajaran badan adhoc, kata Andarias Daniel Kambu, pihaknya l telah bekerjasama dengan dinas sosial dan BPJS kota sorong.

    “Tugas kami sebagai KPU hanya memback up dari sisi data dan berkordinasi dengan pihak terkait  guna ditindak lanjuti terkait jaminan kesehatan dan kecelakaan bada adhoc,” ujar Andarias

    Menurutnya dalam tahapan perekrutan badan adhoc pantarli akan disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

    Oleh sebab itu kami juga sedang melakukan proyeksi terhadap pemetaan TPS yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.

    Dari proyeksi tersebut sesuai dengan pemetaan, hasil sementara ialah 1.545 TPS dari 2.156. Data ini belum final, karena masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang nantinya akan berpengaruh pada jumlah TPS.

    Andarias Berharap kerjasama semua pihak-pihak terkait, Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, penyelenggara pemilu, Gakumdu, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan agar sama-sama menjaga kamtibmas demi terlaksananya Pemilih kepala daerah serentak di Indonesia,” harap Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya,  Andarias Deniel Kambu.

  • Mengorbankan Cinta untuk Ketaatan: Meneladani Kisah Nabi Ibrahim AS

    Penulis : Abdullah Kelrey (Koordinator Nusa Ina Connectioan)

    Kisah Nabi Ibrahim AS merupakan salah satu kisah paling mengharukan dan penuh makna dalam sejarah umat manusia. Beliau dijuluki sebagai Khalilullah, yang berarti “Kekasih Allah”, karena ketaatannya yang luar biasa kepada Allah SWT. Salah satu ujian terberat yang dihadapi Nabi Ibrahim adalah ketika diperintahkan untuk mengorbankan putranya tercinta, Ismail AS. Perintah ini tentu sangat berat dan menguras hati, karena Nabi Ibrahim sangat mencintai Ismail. Namun, karena kecintaannya kepada Allah SWT jauh lebih besar, beliau rela mengorbankan apapun, termasuk putranya sendiri.

    Kisah Nabi Ibrahim ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Allah SWT di atas segalanya. Kita dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti perintah Allah SWT, meskipun itu sulit dan bertentangan dengan keinginan pribadi. Cinta kepada Allah SWT harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan kita, dan kecintaan kepada hal-hal duniawi haruslah diikhlaskan demi ketaatan kepada-Nya.

    Berikut beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim AS:

    • Ketaatan kepada Allah SWT adalah yang terpenting. Apapun perintah Allah SWT, kita harus patuhi dengan penuh keikhlasan, meskipun itu sulit dan bertentangan dengan keinginan pribadi.
    • Kecintaan kepada Allah SWT harus lebih besar daripada cinta kepada hal-hal duniawi. Dunia dan segala isinya hanyalah titipan, dan Allah SWT adalah pemilik sejati dari segala sesuatu.
    • Iman dan ketaatan akan diuji. Allah SWT akan menguji iman hamba-Nya dengan berbagai cobaan. Semakin berat cobaan, semakin besar pula pahala yang akan diraih.
    • Allah SWT selalu bersama hamba-Nya yang taat. Allah SWT tidak akan membiarkan hamba-Nya yang taat dalam kesulitan. Dia akan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan bagi mereka yang bersabar dan terus beriman.

    Kisah Nabi Ibrahim AS adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu teguh dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Kita harus selalu berusaha untuk meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan. Dengan mengikuti jalannya, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di dunia dan akhirat.

    Sebagai penutup, marilah kita jadikan kisah Nabi Ibrahim AS sebagai inspirasi untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Semoga kita semua dapat menjadi hamba-Nya yang taat dan selalu istiqomah di jalan kebenaran.

  • Kadiv Perdatin PBD: Jumlah TPS PBD Mengalami Pengurangan Signifikan, Hasil Proyeksi Sementara

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Jefry Kambu menyampaikan perubahan TPS pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya di Vega Prime Hotel pada Sabtu (15/06/2024).

    Dalam rangka pelaksanaan pemilukada tahun 2024 yang nantinya di lakukan pada tangga 27 november 2024, KPU secara berjenjang telah melaksanakan tahapan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan PKPU Nomor 2 tahun 2024, tentang jadwal dan tahapan pemilihan serentak kepala daerah tahun 2024.

    Terkait dengan jadwal dan tahapan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Perdatin) KPU Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan semua tahapan mulai dari program kegiatan dan perencanaan anggaran, termasuk monitoring kepada jajaran KPU Kabupaten/kota Se-Provinsi Papua Barat Daya, dalam program kegiatan dan perencanaan anggaran di masing-masing wilayah.

    Ditemui di Vega Hotel Kadiv Perdatin KPU Provinsi Papua Barat, Jefry Kambu mengatakan,”sudah dua kali kami melakukan Rapat Koordinasi bersama KPU Kabupaten/kota dalam rangka persiapan penyusunan daftar pemilih,” kata Jefry.

    Ia juga menyampaikan, hari ini KPU Provinsi Papua Barat Daya bersama KPU Kabupaten/kota melakukan Rapat Koordinasi guna persiapan perekrutan badan adhoc terkecil di tingkat bawah yakni Pantarli.

    Tugas dan fungsi pantarli yang direkrut, akan melakukan pendataan berupa pencocokan dan penelitian data pemilih (pencoklitan) kepada masyarakat. Data Pemilih ini akan dilengkapi dengan format model A data pemilih oleh KPU.

    Model A ini di dapatkan dari hasil singkronisasi daftar DP4 yang diserahkan oleh pemerintah kepada KPU dan juga data DPT pemilu terakhir tahun 2024 dan telah dilakukan pemetaan sehingga bisa mengetahui berapa jumlah pantarli yang akan direkrut.

    Pendataan yang dilakukan pada pemilukada akan mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan data pemilu kemarin. Data TPS di pemilu kemarin secara menyeluruh pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya berjumlah 2.156 TPS dan akan mengalami pengurangan sampai pada 1.545 TPS.

    “Data 1.545 TPS ini merupakan hasil proyeksi sementara dan akan berpengaruh pada jumlah DPT per TPS, hasil akhirnya setelah pendataan dari pantarli, bisa jadi juga jumlah TPS berkurang namun bisa juga mengalami penambahan,” ungkap Jefry.

    Dalam perekrutan badan adhoc ini, KPU berharap agar semua dapat bekerja dengan maksimal termasuk KPU Kabupaten/kota sehingga, data yang mutakhir, konferhensif dan akurat, pasalnya dari data tersebut akan berimplikasi pada tahapan-tahapan yang lain.

    Implikasi data ini akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, jumlah logistik yang dibutuhkan dan tingkat partisipasi pemilih.

    Jefry juga berharap kepada seluruh stakeholder pemilu dan pemerintah daerah untuk mendukung tahapan yang dilaksanakan, terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), guna mensupport data guna kelancaran pada saat pencoklitan dan penyusunan data pemilih, sehingga dapat mencapai data pemilih yang berkualitas dan akurat,” harap Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Barat Daya Jefry Kambu.

  • Perempuan Fagogoru

    Penulis : Yana Mustika (Akademisi Universitas Pertiwi)

    Dalam rentang kesejarahannya, perihal posisi atau peran publik perempuan sebagai seorang pemimpin politik, sebutlah selaku kepala negara, kepala daerah atau ketua partai politik, dll., adalah sesuatu yang lazim. Setidaknya di negeri ini.

    Dinamika kehidupan demokrasi sejak beberapa dekade silam telah menempatkan para pemimpin perempuan di berbagai negara, atau setidaknya di berbagai daerah di Indonesia, dengan segala rekam jejak kepemimpinannya. Terurama dalam konteks kepemimpinan politik.

    Sederet nama besar seperti Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Angela Merkel, Megawati Sukarnoputri atau Halima Yacob, dst., yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu itu, menurut hemat saya, adalah preseden tentang betapa eksisnya perempuan pada level kepemimpinan politik.

    Bahkan pada diskursus tentang praksis demokrasi itu pula, Amerika Serikat (AS) yang notabene dikenal sebagai “kiblat” atau corongnya demokrasi di dunia saat ini, belum berhasil menempatkan seorang perempuan sebagai kepala negaranya hingga saat ini sejak merdeka pada 1700-an. Baru dalam pemilu di AS periode sebelumnya, Hillary Clinton muncul sebagai salah satu kompetitor sebagai calon presiden, tapi gagal.

    Hal tersebut jika dibandingkan dengan Indonesia, misalnya, dengan kadar atau kualitas demokrasinya yang, boleh diakui, masih jauh panggang dari api dengan kualitas demokrasi negara “kiblat” demokrasi (baca: AS) itu, tapi sejarah mencatat bahwa seorang perempuan bernama Megawati Sukarnoputri pernah didapuk dan diakui menjadi seorang presiden perempuan pertama RI. Meskipun ketika itu belum melalui mekanisme pemilu.

    Berangkat dari kenyataan tersebut, menurut saya, ada yang penting untuk dicermati dalam dinamika kehidupan berdemokrasi kita sejauh ini. Tidak bisa dimungkiri bahwa salah satu elemen vital yang membentuk watak keberdemokrasian kita ialah nilai-nilai tradisi atau kearifan (local values) yang hidup dan dilakoni oleh masyarakat kita saat ini. Nilai-nilai sebagai basis filosofis, sosial, kultural, yang menjunjung tinggi hak setiap orang (perempuan dan laki-laki) untuk dipilih atau diamanahkan mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin publik.

    Di Maluku Utara, sebagai misal, tepatnya di Halmahera Tengah, terdapat pula nilai-nilai kearifan yang hidup dalam sebuah komunitas masyarakat Fagogoru. Penyebutan fagogoru tersebut sekaligus sebagai sebutan bagi tatanan nilai-nilai kearifan itu sendiri. Sebagai insider (orang Moloku Kie Raha/Maluku Utara, tepatnya orang Tidore), saya hanya sekadar tau bahwa komunitas Fagogoru itu terdiri dari “tiga kampung/negeri” atau Pnu Pitel, yaitu: Were (Weda), Poton (Pattani) dan Mobon (Maba). Ketiga kampung ini oleh Kesultanan Tidore kemudian disebut: Gamrange.

    Catatan sederhana ini tentu tidak saya maksudkan untuk menelaah secara filosofis mengenai Fagogoru. Tapi sebagai sebuah penanda tentang eksistensi nilai-nilai tradisi yang inklusif, terutama terkait peran atau posisi kepemimpinan perempuan, maka catatan ini hanya dimungkinkan untuk menyoroti perihal itu (baca: kepemimpinan politik perempuan).

    Dari sekian perempuan Fagogoru dengan segala rekam jejak politiknya sejauh ini, saya hendak menyebut Nurhayati Rais (ayunda Yati) sebagai prototipe pemimpin politik perempuan Fagogoru yang representatif untuk dipertimbangkan menjadi salah satu figur perempuan yang layak dalam perhelatan kontestasi pilkada di Halmahera Tengah nanti.

    Tentu, tanpa maksud dan upaya glorifikasi terhadap sosok perempuan yang saya sebutkan itu. Tapi dengan rekam jejak yang baik, visi memimpin yang futuristik, memiliki akar ke-fagogoru-an yang kuat, modal jaringan serta komunikasi politik yang mumpuni, saya sangat berkeyakinan jika beliau akan mampu membawa Kabupaten Halmahera Tengah jauh lebih baik.

    Sebagai seorang perempuan Maluku Utara, dengan mencermati kenyataan bahwa sangat jarang sekali perempuan Maluku Utara yang muncul ke permukaan berkontestasi dari pemilu ke pemilu dan menang sebagai seorang gubernur, walikota atau bupati, maka bukan tanpa alasan penilaian obyektif saya terhadap perempuan Fagogoru seperti ayunda Yati adalah benar-benar berdasarkan faktor kesadaran saya.

    Dari sekian pemimpin daerah di Maluku Utara hingga saat ini, baru di Kabupaten Kepulauan Sula yang secara demokratis melahirkan pemimpin daerah (bupati) perempuan. Saya berharap, semoga bermunculan lagi para bupati/wakil bupati, walikota/walikota atau gubernur/wakil gubernur perempuan lain di Maluku Utara pasca pilkada besok. Semoga!

    #NR4Halteng

  • Klarifikasi Ketua KPU Prov.PBD Terkait PSU Di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu memberikan klarifikasi soal isu yang beredar terkait Pemilihan Suara Ulang (PSU) DPD RI, DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya. Sabtu (15/06/2024)

    “Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan Keputusan itu pada tanggal 6 Juni 2024 untuk Papua Barat Daya jenis Pemilihan DPD RI, DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota semua yang di ajukan oleh beberapa partai politik di Papua Barat Daya di tolak oleh Mahkamah Konstitusi,” ucap Andarias.

    Ia menuturkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan gugatan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menggelar pemilu ulang di TPS 07 dan TPS 18, Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

    Keputusan itu tertuang dalam amar putusan nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024.

    “Dari wilayah Provinsi Papua Barat Daya hanya dua TPS itu saja yang melakukan PSU yan lain tidak,” ungkap Ketua KPU PBD

    Dari amar putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Sorong diberikan waktu selama 21 hari, terhitung sejak putusan dibacakan, untuk menggelar pemilu ulang di dua TPS tersebut.

    Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum maka KPU Kabupaten Sorong akan menggelar PSU pada 29 Juni 2024.

    “Untuk proses selanjutnya kami masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari KPU RI guna melaksanakan PSU,” kata Balthasar

    Selain itu Ketua KPU juga menyinggung, terkait pelaksanaan PSU pada dua TPS tersebut, dalam teknis pelaksanaan akan direkrut lagi badan adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang baru, pasalnya KPPS pada pemilihan umum sudah berakhir masa jabatannya sehingga kami akan melakukan perekrutan ulang.

    “Kendati dalam proses perekrutan badan adhoc KPPS, kami juga sedang menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari KPU RI,” kata Andarias.

    Lebih lanjut Andarias menyampaikan “selain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tugas dan fungsi badan adhoc lainya akan di ambil alih oleh KPU,” tutup Andarias Deniel Kambu.

  • Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban Oleh Dinas Peternakan Malteng Jelang Idul Adha 1445 Hijriyah

    Melanesiatimes.com – Pelaksanaan hari raya idul adha 1445 H di kota masohi akan berlangsung pada hari senin 17 juni 2024. Menjelang idul adha tiba, dinas peternakan maluku tengah gelar pemeriksaan kesehatan bagi hewan kurban pada sejumlah titik di kota masohi, sabtu, (15/06/2024).

    Sejumlah masjid di kota masohi yang sudah menerima sumbangan dan bantuan hewan kurban baik dari pemerintah, ormas maupun perorangan menjadi sasaran pemeriksaan hewan kurban.

    Kepala dinas perkebunan dan peternakan kabupaten maluku tengah Sayid Mohammad Alydrus yang dikonfirmasi sore tadi menjelaskan

    “kami lakukan pengecekan kesehatan bagi hewan kurban di sejumlah titik dalam kota masohi. Hal ini dilakukan agar hewan kurban yang akan dikurbankan pada idul adha merupakan hewan yang layak secara fisik dan sehat-sehat,” jelasnya.

    Alydrus juga menambahkan “pemeriksaan kami lakukan pada H-2 hingga H-1 sebelum idul adha,” tambahnya.

    Giat kegiatan yang dilakukan oleh dinas perkebunan dan peternakan kabupaten maluku tengah ini menurut Alydrus juga melibatkan petugas kesehatan dan juga dokter-dokter hewan.

    “bukan hanya untuk kepentingan idul adha, kami juga lakukan tindakan serupa bagi para pedagang yang menjual daging di pasar selalu memastikan daging yang beredar di pasaran sehat-sehat dan layak untuk dikonsumsi,” ungkap Alydrus.

    Apa yang dilakukan oleh dinas peternakan kabupaten maluku tengah ini merupakan tindakan tepat. Hal ini berguna agar publik tak ragu dalam menyembelih hewan kurban saat idul adha nanti sebab sudah melalui cek kesehatan oleh tim dari dinas dan dokter hewan. (HUAT)

  • FLO Imbau Ketum Ormas se Jakarta Jaga Kondusifitas di Pilkada 2024

    Melanesiatimes.com – Ketua Umum Forum Lintas Ormas DKI Jakarta (FLO JAYA), Juani Yusuf mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya di DKI Jakarta, untuk bersama-sama menjaga dan memastikan agar Pilkada di Jakarta bisa berjalan dengan baik dan lancar.

    “Mengimbau dan mengajak para ketua umum ormas se DKI Jakarta, dan juga tokoh masyarakat serta masyarakat yang ada di Jakarta, untuk mendukung Pilkada Pemilu damai di DKI Jakarta,” kata Juani dalam keterangan persnya, Sabtu (15/6).

    Ia ingin agar semua ormas, pimpinan agama, tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat untuk bisa menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga dengan baik.

    “Mudah-mudahan dengan ajakan ini, situasi di Jakarta bisa aman terkendali dan kondusif,” pungkasnya.

    Sekadar diketahui, bahwa Pilkada 2024 akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Pilkada yang diselenggarakan secara serentak tersebut juga dilakukan di Jakarta, dengan menentukan siapa Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2024-2029 mendatang.

    Sebelumnya, seruan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2024 tersebut juga disampaikan oleh anggota komisioner KPU Betty Epsilon Idroos. Bersama dengan sejumlah komisioner lainnya, seperti ; August Mellaz dan Parsadaan Harahap, mereka melakukan kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024, di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Sabtu 25 Mei 2024 lalu.

    Dalam peluncuran, Betty menyampaikan, bahwa Jakarta akan menyelenggarakan pilkada serentak bersama 36 provinsi dan 508 kabupaten/ kota lainnya. Tingkat partisipasi pengguna hak pilih yang terus meningkat dari pilkada ke pilkada harus dipertahankan. Hal ini dapat dilakukan juga dengan kolaborasi bersama antara penyelenggara pemilu dengan pasangan calon, media massa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Forkopimda dan pemilih itu sendiri.

    “Menginformasikan kepada seluruh masyarakat, bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta siap untuk melayani hak pilih masyarakat dalam pilkada, 27 November 2024 mendatang,” kata Betty.

    Kemudian, mantan komisioner KPU DKI Jakarta ini pun menerangkan, bahwa KPU Pusat berpesan agar penyelenggara memiliki komitmen, integritas, dan profesionalitas serta selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

    Betty mengakhiri sambutan dengan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemilu dan tahapan pilkada.

  • KPU: Rakor Persiapan Perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se-Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong melaksanakan perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya serta Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024,  di Hotel Luxio km. 12 Kota Sorong, pada Rabu (12/06/2024).

    Dalam Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik se-Kota Sorong dan Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kota Sorong. Tujuan utama dari Rapat Koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait dengan perekrutan Pantarlih.

    Dalam keterangannya Ketua KPU Kota Sorong, Balthasar Bath Kambuaya menyampaikan pentingnya peran Pantarlih dalam menyukseskan Pemilihan Tahun 2024. Pantarlih bertugas melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk memastikan bahwa data pemilih yang digunakan dalam Pemilihan Tahun 2024 adalah akurat dan mutakhir.

    “Perekrutan Pantarlih akan dilaksanakan mulai tanggal 13 hingga 24 Juni 2024,” Ujarnya.

    Acara Rapat Koordinasi ini diisi dengan pemaparan materi tentang perekrutan Pantarlih, mulai dari persyaratan, proses pendaftaran, hingga penetapan Pantarlih yang terpilih.

    Diharapkan dengan adanya Rapat Koordinasi ini, seluruh stakeholder yang terlibat dalam perekrutan Pantarlih dapat memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga perekrutan Pantarlih dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan Pantarlih yang berkualitas.

    “Harapan kami selaku penyelenggara Pemilukada di Kota Sorong adalah agar dalam proses perekrutan dapat dilaksanakan tahapan pendataan dan pencocokan data pemilih di tingkat masyarakat, yaitu di kelurahan dan RT/RW, dengan melibatkan petugas yang profesional dan berintegritas,”tutupnya.