Blog

  • Komitmen Tanpa Batas, BPJS Kesehatan Berikan Layanan JKN Selama Libur Lebaran

    Melanesiatimes.com – Selama periode cuti bersama dan libur lebaran yang jatuh pada tanggal 8 hingga 15 April 2024, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memudahkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang diperlukan. Komitmen ini mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan. Selasa (26/03/2024)

    Kepala Cabang Sorong BPJS Kesehatan, Pupung Purnama mengatakan prinsip portabilitas tersebut diwujudkan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia, Selasa (26/03/2024).

    Peserta yang berada di luar wilayah tempat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar, dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lain paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu satu bulan.

    “BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan seperti pelayanan piket di kantor Cabang, termasuk di Kantor Cabang Sorong yang beroperasi dari pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat. Bagi yang mengakses layanan non tatap muka melalui Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), dapat dilayani dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Layanan yang disediakan bagi peserta JKN mencakup layanan informasi, layanan administrasi, dan layanan pengaduan. Selain itu, peserta JKN juga dapat memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui Aplikasi Mobile JKN,” terang Pupung.

    Selain itu, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik selama libur lebaran, BPJS Kesehatan telah menyiapkan Posko Mudik mulai dari tanggal 5 hingga 9 April 2024.

    Lokasi Posko Mudik Kesehatan tersebar di beberapa titik strategis seperti Terminal Pulo Gebang di Jakarta Timur, Pelabuhan Merak di Banten, Rest Area Tol Cikampek KM 88A di Purwakarta, Rest Area Tol Palikanci KM 207A di Cirebon, Rest Area Tol Ungaran KM 429A di Kabupaten Semarang, Terminal Purabaya di Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar.

    “Posko tersebut menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi bagi pemudik, pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, tindakan sederhana darurat, dan pemberian rujukan bila diperlukan. Diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses layanan kesehatan selama periode libur lebaran ini” ujar Pupung.

    Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang dikenal sebagai peserta mandiri, diimbau untuk rutin melakukan pembayaran iuran setiap bulannya per tanggal 10 agar status kepesertaan tetap aktif.

    BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 960 ribu kanal pembayaran untuk mempermudah peserta JKN dalam melakukan pembayaran iuran.

    Pupung juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah menerapkan janji layanan JKN di fasilitas kesehatan, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka Transformasi Mutu Layanan.

    “Dengan adanya janji layanan JKN, peserta JKN dapat merasakan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan JKN. Seperti cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan, dan tidak memerlukan fotokopi berkas. BPJS Kesehatan juga menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan bagi peserta JKN saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, asalkan berobat sesuai prosedur, serta dilayani setara tanpa diskriminasi,” tandasnya

    Peserta JKN dapat langsung menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk pencarian informasi fasilitas terdekat bagi yang melakukan perjalanan mudik. Pupung menambahkan bahwa peserta JKN juga dapat mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat.

    “Kini terdapat fitur i-Care JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Melalui inovasi ini, mempermudah dokter di fasilitas kesehatan mengakses riwayat medis peserta JKN dalam 12 bulan terakhir, guna memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Bahkan peserta JKN pun dapat mengakses juga melalui Aplikasi Mobile JKN,” ucap Pupung.

    Pupung mengimbau bagi yang melakukan perjalanan mudik untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan makanan bergizi seimbang, kurangi makanan tinggi gula, perbanyak asupan air putih, istirahat cukup, dan usahakan tetap berolahraga ringan.

    “Jangan lupa juga untuk selalu memastikan bahwa kepesertaan JKN kita semua aktif, sehingga saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan tidak terkendala,” imbuhnya Pupung.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Hermanus Kalasuat mengungkapkan dalam mengantisipasi libur lebaran mulai tanggal 8 sampai dengan 15 April 2024, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN baik di Puskesmas maupun untuk kegawatdaruratan di rumah sakit.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami akan mengatur shift harian untuk para petugas medis di Puskesmas dan di rumah sakit (RS). Jam pelayanan normal di Puskesmas akan mengalami penyesuaian, dimana mulai dibuka dari Pukul 09.00 sampai dengan Pukul 12.00 WIT. Sedangkan untuk kasus persalinan akan tetap standby 24 jam,” ungkap Hermanus.

    Hermanus menyatakan, Puskesmas di Kota Sorong dan RS yang ada akan tetap siaga dan siap untuk menerima peserta JKN. Apabila terdapat peserta JKN yang membutuhkan layanan kesehatan maka penanganan pertama akan dilakukan di Puskesmas, namun jika memerlukan tindakan lebih lanjut akan dirujuk ke RS. Pihaknya juga akan melakukan monitoring terkait kesiapan fasilitas kesehatan dalam pemberian layanan selama libur lebaran tahun 2024.

    Sebagai informasi, Puskesmas di Kota Sorong yang telah melayani kasus persalinan selama 24 jam yaitu PKM Tanjung Kasuari, PKM Sorong Barat, PKM Dum, PKM Malawei, PKM Remu, PKM Sorong Barat, PKM Malanu dan PKM Klasaman.

  • SKK Migas Pamalu Pertahankan Sistem SMAP

    Melanesiatimes.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Papua dan Maluku (SKK Migas Pamalu) mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 3700. Minggu, (24/03/2024)

    Sebelumnya SKK Migas telah berhasil mendapatkan sertifikasi ini di tahun 2018 dan mampu mempertahankannya pada audit surveillance tahunan.

    Kepala SKK Migas Perwakilan Wilayah Papua dan Maluku (Pamalu), Subagyo mengatakan, SKK Migas memiliki goals/tujuan yang harus dicapai yakni 1 juta barrel minyak dan 12.000 MMSCFD Gas. Hal ini merupakan tantangan yang luar biasa.

    “Tentu potensi dan target ini tentu sulit direalisasikan jika penyuapan dan tindakan lainnya masih terjadi”, ujar Subagyo di Sorong.

    Maka, lanjut Subagyo, penerapan SMAP ini merupakan salah satu upaya SKK Migas untuk meningkatkan tata kelola Hulu Migas yang baik dan bersih dari praktik penyuapan.

    “Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam implementasi SMAP, SKK Migas Pamalu menerapkan Pedoman Etika dan Prinsip 4 No’s (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality), dan secara tegas melarang segala bentuk praktik penyuapan. Jadi kita harus memberikan gambaran tauladan yang baik,” ungkap Kepala SKK Migas Perwakilan Wilayah Pamalu, Subagyo.

    Dia menambahkan, untuk meningkatkan tata kelola hulu migas yang baik yang bersih dari praktik, SKK Migas Pamalu menggandeng Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (korsupgah) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

    “Untuk saling mengingatka sesama, kebetulan ini bulan Ramadhan kami kumpulkan semua Stakeholder untuk memberikan tausiah terkait mengimplementasikan SMAP, Pedoman Etika dan Prinsip 4 No sekaligus pendandatangan Pakta Integritas Sistem Managemen Anti Penyuapan,” Tuturnya. (ZK)

  • Fopera Akan Melakukan Judicial Review UU Otsus Ke Mahkamah Konstitusi

    Melanesiatimes.com – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera), Provinsi Papua Barat Daya dalam waktu dekat ini akan melakukan judicial review UU Otsus terhadap UU Pemilu. Senin, (25/03/2024)

    Melihat dinamika yang terjadi di seluruh tanah Papua terkait dengan hak politik orang asli Papua maka dengan berbagai kajian dan analisa yang kami peroleh maka kami telah berkomitmen bersama dengan tim hukum kami akan untuk melakukan judicial review Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus di Provinsi Papua.

    Fopera PBD akan menguji kedudukan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang partai politik dan juga UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), di tanah Papua.

    Tujuan dari yudisial reviuw ini yang pertama adalah agar orang asli Papua dapat memperoleh kepastian hukum terkait dengan hak politik OAP melalui partai politik Nasional.

    Dalam penyampaiannya ketua Fopera PBB mengatakan, kami masyarakat asli Papua dalam konteks ini bertujuan untuk mendapatkan keadilan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

    Karena UU Otsus ini adalah undang-undang yang diberikan oleh negara kesatuan Republik Indonesia kepada orang asli Papua yang bersifat khusus yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 D Ayat 1.

    “Bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan perundang-undangan,” ungkap Yanto Ijie selalu ketua Fopera PBD.

    Oleh karenanya kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera), Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh masyarakat di tanah Papua akan melakukan yudisial review terhadap pasal 28 ayat 3 dan 4 kedudukannya dengan undang-undang partai politik dan juga undang-undang pemilihan umum.

    Ketua fopera mengungkapkan bahwa dalam pengajuan yudisial review tersebut telah disiapkan tim kuasa hukum.

    Pengurus Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya

    “Kuasa hukum kami adalah salah satu orang yang ikut menyusun UU partai politik dan juga ikut menyusun dan mengesahkan undang-undang pemilihan umum,” ujar Yanto Ijie

    Sehingga di sini setelah kami diskusi panjang dan melalui beberapa kajian hukum, mereka telah sepakat untuk kita bersama-sama akan mengajukan atau akan melakukan yudisial review.

    Dan yudisial review ini kami akan ajukan pada pertengahan bulan April, setelah lebaran idul fitrih dan itu kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Papua di seluruh tanah Papua terutama kami mohon dukungan do’a sehingga niat baik ini bisa berjalan dengan baik agar kedepan orang asli Papua tidak lagi termarjinilisasi dalam mendapatkan hak politiknya di tanah Papua.

    “Dengan begitu supaya jangan lagi kedepannya ada orang Papua yang kemudian melakukan protes-protes terkait dengan hak politiknya,” pungkas Yanto Ijie

    Kita semua berusaha, berjuang supaya ada kepastian hukum terkait dengan hak politik orang asli Papua di seluruh tanah Papua sebagaimana yang telah diaamanatkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus), sebagaimana juga yang telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus. (ZK)

  • Penjaminan Lakalantas Bagi Peserta JKN, Ini Kata Kepala BPJS Kesehatan Sorong

    Melanesiatimes.com – Sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan bersama para mitranya bertanggung jawab untuk memastikan seluruh peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Tidak terkecuali untuk peserta JKN yang mengalami kecelakaan lalul intas. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Cabang Sorong BPJS Kesehatan, Pupung Purnama, Senin (25/03/2024).

    Pupung mengungkapkan, pada prinsipnya berdasarkan aturan yang ada, BPJS Kesehatan berperan sebagai penjamin kedua dalam pembiayaan kasus Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) ganda yang bukan merupakan kecelakaan kerja. Penjamin dan pembayar pertama adalah PT Jasa Raharja (Persero), jika telah melewati plafon pembiayaan barulah BPJS Kesehatan akan menjadi penjamin. Setiap terjadi kasus KLL, Fasilitas Kesehatan (Faskes) akan memilah apakah kasus tersebut akan menjadi tanggungan Jasa Raharja atau BPJS Kesehatan. Penentuan kategori kecelakaan akan ditetapkan melalui laporan polisi (LP).

    “Berdasarkan LP, jika kasus tersebut merupakan kasus biasa atau dikategorikan sebagai kasus tunggal, maka BPJS Kesehatan yang akan menjamin. Jika ganda, Jasa Raharja yang akan menjadi penjamin pertama sampai dengan plafon biaya dua puluh juta, jika lebih dari itu baru akan dijamin oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Pupung.

    Pupung melanjutkan, peserta JKN tidak perlu khawatir terkait kewenangan penjaminan kasus laka lantas karena semua mekanisme telah diatur sesuai ketentuan yang ada. Menurutnya yang paling penting setiap peserta harus memastikan status kepesertannya selalu aktif, sehingga jika terjadi KLL yang tidak diinginkan, maka pendamping atau keluarga korban dapat langsung mengurus LP dan peserta akan tetap dijamin.

    “Prinsipnya kepesertaan JKN harus dipastikan aktif dulu. Agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan, peserta tetap bisa dijamin dan berhak mendapatkan layanan kesehatan,” tambah Pupung

    Dirinya juga menjelaskan, pada kasus yang lain jika berdasarkan LP dugaan kasus merupakan KLL dan merupakan kecelakaan kerja maka yang menjadi penjamin pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan atau Asabri atau Atau Taspen dan Jasa Raharja. Terkait kasus KLL, pihaknya terus melakukan koordinasi dan sinergi bersama fasilitas kesehatan maupun lembaga penjaminan yang lain demi memastikan kualitas pelayanan yang baik bagi para peserta JKN.

    “Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi penjaminan KLL di fasilitas kesehatan terus kami lakukan, hal ini sebagai bentuk komitmen kami dalam memastikan aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan medis yang cepat serta berkualitas bagi peserta JKN yang mengalami KLL,” jelas Pupung.

    Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah, Anton (45) yang merupakan salah satu peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) menceritakan, beberapa bulan lalu anaknya yang masih berusia empat belas tahun sempat menjadi korban kecelakaan. Pada saat terjadi kecelakaan anaknya langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan ditangani dengan cepat oleh pihak rumah sakit.

    “Setelah mengurus laporan polisi, ternyata kecelakaan yang dialami anak saya termasuk dalam kategori ganda, sehingga pihak rumah sakit menyampaikan yang akan mejamin adalah pihak jasa raharja,” kata Anton.

    Awalnya dia mengaku sempat bingung karena khawatir biaya yang akan dijamin tidak akan sampai sembuh, namun setelah mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak rumah sakit bahwa penjamin pertama adalah Jasaraharja dan jika melebihi plafon akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, dirinya pun langsung merasa tenang dan lega.

    “Alhamdulillah semuanya telah ditangani dengan baik, mulai dari saat masuk, dioperasi dan sampai keluar rumah sakit tidak ada biaya yang dikeluarkan. Sekarang anak saya sudah bisa berjalan dengan normal,” pungkas Anton. (ZK)

  • Sahabat Polisi Indonesia: Berbagi Takjil Dan Buka Puasa Bersama

    Melanesiatimes.com – Sahabat Polisi Indonesia, Kabupaten Sorong, melaksanakan buka puasa bersama dengan Polres Sorong di masjid Baiturrahim Aimas Sorong pada minggu (24/03/2024).

    Sebelum berbuka puasa Sahabat Polisi Indonesia, Kabupaten Sorong juga melaksanakan pembagian takjil kepada masyarakat atau pengendara roda 2 dua dan empat yang melintasi jalan raya depan kantor polres sorong.

    “Giat bagi-bagi takjil dan buka puasa bersama ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun sekali, dalam rangka berbagi kebahagiaan bersama masyarakat Kabupaten Sorong,” Tegas Ivan Rolobessy Ketua Sahabat Polisi Indonesia Kabupaten Sorong.

    Dalam giat bagi-bagi takjil dan buka puasa bersama ini, turut hadir juga Kapolres Sorong dan sat Lantas Sorong yang telah mengawal serta memberikan dukungan hingga terlaksana kegiatan ini.

    Ivan berharap semoga sinergitas, kekompakan dan kerjasama ini dapat terbangun dalam ramadhan dan mendapatkan keberkahan dibulan suci ini.

    “Sinergitas bukan hanya dimomentum ini saja kendati akan terjaga di moment-moment yang lain juga. Ucapan terima kasih kepada Bpk Kapolres Sorong dan Sat Lantas Sorong, yang telah bersama-sama mengawal giat ini dari awal selesai,” Tutup Ivan Rolobessy

  • Insan Jurnalis Papua Barat Daya Berbagi Takjil dan Berbuka Puasa Bersama

    Melanesiatimes.com – Insan Jurnalis Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan giat buka bersama sembari berbagi takjil kepada masyarakat kota sorong yang melewati jalan raya kilometer 7, tepatnya depan Sorong City. Minggu (14/03/2024).

    Sebagai wujud kepedulian dan solidaritas di bulan suci Ramadhan para jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Papua Barat Daya, melaksanakan buka puasa bersama dan berbagi takjil kepada masyarakat kota sorong yang melintas depan taman Sorong City.

    Kegiatan ini merupakan inisiatif spontan dari para jurnalis Papua Barat Daya, dengan mengumpulkan dana secara sukarela dengan menyediakan ratusan kotak takjil.

    Terlihat pada lokasi pembagian takjil antusiasme masyarakat sangat tinggi dan mengantri dengan tertib dan rapih disepanjang jalan depan Sorong City, dalam waktu yang tidak begitu lama ratusan kotak takjil habis dibagikan.

    Usai berbagi takjil, insan jurnalis Papua Barat Daya langsung menggelar tikar untuk melaksanakan buka puasa bersama di dalam halaman Sorong City.

    “Kegiatan ini adalah bentuk kebersamaan dan kepedulian kami di bulan Ramadhan. Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat dan memperkuat solidaritas antar jurnalis,” ujar inisiator kegiatan yang juga jurnalis senior, Rosmini.

    Rosmini selaku Jurnalis senior Radar Sorong, mengaku kegiatan berbagi takjil dan buka puasa bersama ini semuanya berjalan lancar dan sukses.

    “Kami senang bisa berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekaligus mempererat tali persaudaraan sesama jurnalis yang ada di Provinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya.

    Giat ini juga sempat menarik perhatian empat orang turis mancanegara yang kebetulan lewat di depan lokasi berbagi takjil Taman Sorong City.

    Para turis mancanegara ini memberikan apresiasi kepada insan jurnalis Papua Barat Daya dalam kekompakan dan keakraban pada momentun berbagi takjil dibulan yang penuh rahmat ini.

    Kegiatan ini juga merupakan ajang silaturahmi antara sesama jurnalis Papua Barat Daya dan peduli sosial yang menunjukkan bahwa jurnalis Papua Barat Daya tidak hanya bekerja untuk memberikan informasi kepada khalayak publik, namun juga pada sosial kemasyarakatan.

  • Hak Asasi Manusia dalam Isi Deklarasi Universal HAM

    Hak Asasi Manusia dalam Isi Deklarasi Universal HAM ; Abdullah Kelrey (Koordinator Nusa Ina Connection)

    Alasan mengapa HAM harus dijalankan, karena, pada hakikatnya, HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Menjalankan HAM berarti menghargai martabat dan kemanusiaan setiap individu. Kedua adalah keadilan dan perdamaian: Penegakan HAM menciptakan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Ketika hak-hak setiap orang terpenuhi, maka konflik dan kekerasan dapat diminimalisir. Dan ketiga adalah pembangunan dan kemajuan: Menghormati dan melindungi HAM merupakan kunci untuk pembangunan dan kemajuan bangsa. Masyarakat yang sejahtera dan adil hanya dapat tercipta dengan menjunjung tinggi HAM.

    Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjalankan HAM?

    Pertaman : Pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan menegakkan HAM melalui undang-undang, kebijakan, dan program yang konkret.

    Kedua : Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HAM. Kita dapat mendorong budaya toleransi, saling menghormati, dan tidak melakukan diskriminasi.

    Ketiga : Setiap individu perlu menyadari hak dan kewajibannya. Kita harus berani menegakkan HAM dan berani melawan pelanggaran HAM.

    Namun, sangat disayangkan adalah tantangan dalam menjalankan HAM. Ada tiga tantangan sebagai berikut :

    Pertama : Diskriminasi – Masih banyak terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti berdasarkan suku, agama, ras, dan gender.

    Kedua : Kesenjangan ekonomi – Kesenjangan ekonomi yang lebar dapat menyebabkan pelanggaran HAM, seperti eksploitasi buruh dan akses yang tidak merata terhadap layanan dasar.

    Ketiga : Kurangnya kesadaran – Masih banyak orang yang belum memahami HAM dan pentingnya penegakan HAM.

    Padahal dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration on Human Rights) atau DUHAM oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Deklarasi Universal HAM

    Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights merupakan sebuah pernyataan bersifat anjuran, yang diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

    Tujuan PBB mengeluarkan pernyataan terkait HAM dan telah menyusun serangkaian aturan adalah untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusianya. Pernyataan yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM berisi 30 pasal.

    Dengan adanya deklarasi tersebut, kini tanggal 10 Desember telah ditetapkan sebagai hari HAM sedunia, yang dirayakan setiap negara termasuk Indonesia.

    Isi Deklarasi Universal HAM

    Jenis HAM yang tercakup dalam isi pasal Deklarasi Universal HAM, yang telah diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 :

    1. Kebebasan dan kesetaraan
    2. HAM untuk semua
    3. Hak atas hidup, keamanan dan kebebasan
    4. Hak untuk bebas dari perbudakan
    5. Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan
    6. Hak atas kesetaraan di mata hukum
    7. Hak akses terhadap hukum
    8. Hak mendapat pendampingan hukum
    9. Hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum
    10. Hak diadili secara adil dan terbuka
    11. Tidak bersalah hingga terbukti bersalah
    12. Hak atas privasi
    13. Bebas berpindah tempat
    14. Berhak mendapatkan perlindungan
    15. Hak atas kewarganegaraan
    16. HAM tidak bisa dihilangkan dan diganggu-gugat
    17. Tanggung jawab terhadap masyarakat tempatnya berada
    18. Tatanan sosial dan internasional
    19. Hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya
    20. Hak mendapatkan Pendidikan
    21. Hak jaminan kesehatan
    22. Hak istirahat
    23. Berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja
    24. Hak mendapat jaminan sosial
    25. Berpartisipasi dalam demokrasi
    26. Kebebasan berkumpul secara damai
    27. Kebebasan berekspresi
    28. Hak memeluk agama
    29. Hak atas properti pribadi
    30. Hak menikah dan membangun keluarga

    Mari kita bersama-sama menjalankan HAM untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

  • Gelar Buka Puasa Bersama; Majelis Ta’lim Gabungan Maluku Tengah Beri Bantuan Ke Ponpes dan masjid di lingkup pemda

    Melanesiatimes.com – Majelis ta’lim gabungan Maluku Tengah, menggelar buka puasa bersama di pandopo bupati Maluku Tengah pada sabtu, (23/03/2024).

    Kegiatan yang dibuka oleh pj bupati maluku tengah Rakib Sahubawa ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kapolres maluku tengah. Anak-anak santri pada sejumlah pondok pesantren, serta penghulu agama juga turut serta menghadiri undangan yang dimulai pada pukul 17.30 WIT itu.

    Selain bertujuan untuk menyambung silaturrahmi antar sesama, kegiatan ini juga secara langsung menjadi ruang bagi pemerintah memberikan bantuan kepada beberapa pihak yang dituju.

    Meski tak disebutkan besaran nominal yang diberikan, namun Sahubawa dalam sambutannya menjelaskan bahwa “kegiatan buka puasa bersama ini secara langsung membuat kami berkesempatan memberikan bantuan kepada 21 masjid dan pesantren-pesantren yang ada di lingkup pemerintah kabupaten maluku tengah,”Jelasnya

    Tak lupa Sahubawa menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama membantu terselenggaranya kegiatan ini.

    “semoga acara buka puasa bersama ini selalu menjadi penyambung silaturahmi antar masyarakat, saya bersama jajaran kabupaten maluku tengah terus mendorong agar meningkatkan kualitas layanan publik yang terbaik. Tentunya dengan komitmen dan tanggungjawab bersama yang akan terus dijaga guna tercapainya kualitas pelayanan publik yang kita inginkan bersama,” ujar Sahubawa

    Buka puasa bersama majelis ta’lim gabungan, pemerintah kabupaten maluku tengah bersama masyarakat penting dilakukan di dalam bulan suci ramadhan, hal ini bertujuan untuk terus menjaga hubungan baik antar pemerintah dengan masyarakat.

    Bukan pada seberapa besar bantuan yang diberikan dari pemda kepada pesantren dan masjid, melainkan menjaga silaturahmi serta saling mensupport dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang prima adalah dua hal yang harus dijaga oleh masyarakat dan pemerintah daerah. (HUAT)

  • Sempat Cooling Down, Kini Partai Buruh Memperoleh 1 Kursi DPRD Di Kota Sorong Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Diluar dugaan Partai Buruh Kota Sorong kembali diberikan kepercayaan oleh masyarakat yang berdomisili di Dapil IV, Distrik Sorong Manoi dan memperoleh satu kursi anggota legislatif DPRD Kota Sorong. Sabtu, (23/03/2024)

    Syarif Nari selaku calon anggota legislatif DPRD  terpilih menjelaskan, Partai ini sudah Cooling Down selama dua periode 2014-2019, ketika di tahun 2024 baru dibangkitkan lagi oleh Ir. H. Said Iqbal, S.T., M.E. selaku Presiden Partai Buruh

    “Proses ini bukan gampang, kalau kemarin kita di partai lain, itu kita tidak melalui tahapan-tahapan verifikasi faktual dan verifikasi administrasi, namun ketika pindah di Partai Buruh, dengan susah paya kita rintis dan Alhamdulillah semua berjalan dengan baik,” imbuh Syarif Nari.

    Dijelaskannya juga bahwa begitu selesai verifikasi partai dan masuk pada proses perekrutan calon legislatif, merupakan sebuah proses yang tidak mudah, dimana kita harus mampu bersaing dengan partai lain dalam merekrut caleg-caleg terbaik guna tercapai kuotanya.

    Semua proses berjalan sampai pada sosialisasi perkenalan diri, khususnya di Dapil IV, semua caleg bekerja secara maksimal dalam semangat kepartaian dan ter motivasi bahwa sebuah proses tidak pernah menghianati hasilnya dan pada akhirnya partai buruh meraih satu kursi DPRD pada dapil IV Kota Sorong.

    “Ini satu hal yang memang diluar dugaan, dukungan masyarakat Kota Sorong yang luar biasa kepada saya, ketika saya non job selama 5 Tahun dan muncul kembali, mereka masih percaya dan memilih saya sebagai caleg DPRD Kota Sorong,” ungkap Syarif Nari.

    Lebih lanjut Syarif mengatakan “Ketika saya lihat suara pribadi saya itu di angka 1.554 ditambah dengan suara caleg lainnya, sehingga  total suara Partai Buruh mencapai 2.590 pada dapil IV Kota Sorong,” tambahnya

    Pencapaian ini merupakan peran daripada tim dan caleg Partai Buruh dalam memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat, sehinggah partai buruh diberikan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat yang sungguh luar biasa pada dapil IV, mulai dari seputaran kantor pos hingga kilometer 9 yang berada di wilayah Distrik Sorong manoi.

    Sebagai salah satu calon anggota legislatif terpilih itu mengakui bahwa suaranya di Partai Buruh tidak terlalu signifikan pada satu TPS saja, kendati hampir merata di semua TPS yang berada di wilayah dapil IV.

    Syarif Nari berharap kedepannya akan bekerja sesuai program dan visi misi partai, terutama soal dinamika buruh di Kota Sorong yang begitu carut marut ini, “Partai Buruh adalah rumahnya para buruh atau pekerja, sehingga dengan kesempatan ini para buruh dapat memberikan aspirasinya secara langsung meskipun hanya satu kursi,” terang Syarif Nari.

    Syarif Nari pun mengucap syukur bahwa dengan kuasa Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, “Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk bagaimana bisa berbakti kembali kepada masyarakat Kota Sorong periode 2024-2029” (ZK)

  • Setelah Dilantik, ISSI PBD Berharap Bisa Menjadi Peserta Pada PON XXI Di Aceh

    Melanesiatimes.com – Setelah Dilantik, ISSI PBD Berharap Bisa Menjadi Peserta Pada PON XXI Di Aceh. Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Provinsi Papua Barat Daya yang di nahkodai oleh, Rahman, S.STP. M.Si, telah melangsungkan pelantikan pengurus Wilayah Papua Barat Daya Periode 2024-2027 di Rylich Panorama Hotel. Sabtu (23/03/2024).

    Pelantikan yang berlangsung di Rylich Panorama hotel ini, dihadiri Pimpinan Pusat yang diwakili oleh Ketua Harian PB ISSI, Jadi Rajagukguk, Pemerintah Papua Barat Daya, oleh Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Bidang Pemerintahan, Drs. Yakob Kareth, M.Si, Forkopinda Papua Barat Daya, Forkopinda Kota Sorong, Koni Papua Barat Daya dan Kadispora Parekraf Provinsi Papua Barat, Yusdi Lamatenggo.

    Ketua Harian Koni Papua Barat Daya, Abu Bakar Gusti berharap Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) PBD dapat mengambil bagian di dalam PON XXI Aceh-Sumut sebagai peserta.

    “Mekanisme keikutsertaan di PON itu ada kualifikasinya, sedangkan kita daerah DOB ini mendapat wildcard, pasalnya Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) pada saat ini baru terbentuk, kalau sudah terbentuk jauh-jauh hari sebelumnya, maka kita bisa ajukan bersama dengan 21 cabor lainnya pada PON XXI Aceh-Sumut, Kendati baru terbentuk sehingga keikutsertaan Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) pada PON ke XXI Aceh-Sumut adalah sebagai peninjau.

    Sambung Gusti Kalaupun dirubah statusnya menjadi peserta, itu semua tergantung Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) atau Koni Pusat”. Ungkapnya

    Abu Bakar Gusti atau yang biasa disapa ABG berharap dari 12 cabang olahraga yang diikuti oleh Koni Provinsi Papua Barat Daya, optimis bisa meraih medali pada PON XXI Aceh-Sumut.

    Terutama di cabang olahraga bela diri,  seperti karate, taekwondo, kick boxing, pencak silat, judo, kempo, tinju dan sambo, alasannya cabang bela diri ini sudah dari dulu meraih prestasi, sehingga bela diri ini diharapkan mampu membawah nama harum Provinsi Papua Barat Daya.

    “Saya pikir atlet yang mengikuti PON ini adalah atlet Nasional sudah barang tentu atlet yang kita kirimkan adalah atlet yang berprestasi bukan atlet yang main-main dan bukan hanya Koni, tapi seluruh warga masyarakat Papua Barat Daya berharap agar semua atlet ini bisa memberikan sumbangsi medali kepada Provinsi yang termuda di Indonesia ini.

    Provinsi Papua Barat Daya juga mempersiapkan 36 altet yang terdiri dari 25 atlet putra dan 15 atlet putri perwakilan dari 12 cabang olahraga (Cabor).

    “Awalnya kita usulkan 21 cabor dengan jumlah atlet 172 orang, namun setelah mendapat verifikasi dari Koni Pusat dan Pengurus Besar Cabang olahraga (PB-Cabor), di acc hanya 12 cabor, dengan jumlah 36 atlet. 11 cabor dari Kehormatan sedangkan 1 cabor yakni IMI mengikuti kualifikasi, sehinggah semuanya berjumlah 12 cabor.

    Ditempat yang sama Ketua Terpilih Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Papua Barat Daya, Rahman, S.STP. M.Si. menyampaikan “ISSI ini merupakan peninjau dalam PON XXI Aceh-Sumut nanti, akan tetapi kami lagi berusaha melobi lewat Pak Jadi Rajagukguk, selaku Pengurus Harian PB ISSI kepada Koni Pusat agar membuka satu slot untuk Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Papua Barat Daya, karena sebenarnya kami ISSI di Papua Barat Daya ini sudah punya 2 atlet, satu putra satu putri. Semoga lewat Pak Jadi Rajagukguk bisa dibuka satu slot itu, sehingga kita pada PON XXI ini, bukan lagi menjadi peninjau akan tapi sudah sebagai peserta. Masalah juara ataupun tidak, bukan soal bagi kita, yang terpenting kita hadir disana sebagai peserta”. Terang Rahman.

    Lebih lanjut Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) PBD, mengungkapkan, Ini menjadi tantangan buat kami di kepengurusan yang baru, saya akan perintahkan teman-teman yang membidangi bidang ini, agar mengawal sampai kami masuk menjadi peserta pada PON XXI nanti.

    Di Papua Barat Daya sendiri sudah terbentuk beberapa komunitas diantaranya, Goku, apace, osaka dan kelas pagi, rupanya mereka ini sudah ada cikal bakal sebagai pecinta sepeda dan ini tidak sulit bagi Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) untuk mengembangkan atlet, karena Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Papua Barat Daya, sudah memiliki atlet-atlet pada komintas yang sudah terbentuk itu”. Tutup Rahman Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) yang juga adalah Setda Provinsi Papua Barat Daya.