Melanesia Times

Blog

  • Kunker PJ.Gubernur Papua Barat Daya, Dikantor Bawaslu Provinsi Papua Darat Daya.

    Melanesiatimes.com – PJ. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, melakukan kunjungan kerja dikantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada, Selasa (09/01/2024).

    Pada kunjungan kerja tersebut Pj. Gubernur Papua Barat Daya dan Bawaslu PBD langsung menggelar rapat terbuka, untuk memastikan jalannya tahapan pemilihan umum.

    Dalam keterangan persnya PJ. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Menyampaikan “Hari ini kami berkunjung ke Bawaslu, guna mendapatkan informasi terkait tugas-tugas Bawaslu berjalan dengan dan lancar, kami bersyukur karena semuanya berjalan sesuai dengan tahapan yang ada”. Ujar PJ. Gubernur.

    PJ.Gubernur juga menegaskan terkait petugas bantu dari ASN, “Beberapa yang perlu kita siapkan adalah tenaga pegawai untuk membantu tugas-tugas administrasi di Bawaslu, dan di beberapa bagian juga seperti kelengkapan yang harus kita support, agar mereka bisa bekerja dengan nyaman, karena tugas mereka ini mulia, maka akan dibantu dengan ASN agar para pekerja di bawaslu bisa bekerja dengan lancar dan efektif sesuai, kita juga butuh komunikasi yng intens agar tidak terjadi masalah teknis karena kurang koordinasi yang bisa menimbulkan masalah”. Tandasnya

    Sebagai pemerintah kami juga akan menopang penyelenggara dengan memberikan hiba, hiba ini ada dua, bisa hiba uang dan juga hiba barang atau kebutuhan yang dibutuhkan.

    Musa’ad berharap kepada bawaslu, agar bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk 5 tahun kedepan.

    Pada kesempatan ini, ketua Bawaslu PBD, Farly Sampe Toding menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada Pj.Gubernur PBD atas kunjungannya ke kantor Bawaslu.

    Farly mengungkapkan “kami Bawaslu Provinsi Papua Barat daya menyampaikan terima kasih kepada Pj. Gubernur PBD atas kunjungannya ke kantor kami, banyak hal yang sudah beliau bantu kepada kami, seperti memberikan dana hiba, serta memperbantukan satpol pp dalam penertibkan alat peraga kampanye (APK), kami juga meminta kepada Pj. Gubernur PBD terkait dengan netralitas ASN, pada tahapan kampanye dan bantuan meubelair dikantor kami, sekaligus NPHD pilkada untuk Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, sesusai dengan hasil pembahasan pertemuan kami dengan Pj.Gubernur PBD”. Tutup Ketua Bawaslu, Farly Sampe Toding. (April)

  • Sekolah Kebangsaan Tular Nalar, Menggelar Diskusi Lindungi, Pemilih Pemula Dari Hoax Di Pemilu 2024.

    Melanesiatimes.com – Masyarakat Anti Fitnah (Mafindo), menggelar diskusi lindungi pemilih pemula dari hoax di pemilu 2024, kegiatan ini dilaksanakan di Aula SMK Muhammadiyah Aimas. Senin, (08/01/2024)

    Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong, memberikan apresiasi tinggi kepada Sekolah Kebangsaan Tular Nalar yang telah melakukan kegiatan diskusi kepada perlindungan terhadap pemilih pemula dari hoax dalam menghadapi pemilu 14 February 2024.

    Dalam Pemaparannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong, Simson Agustinus Naa mengapresiasi dan menganggap kegiatan ini sangat penting bagi pemilih pemula dalam menghadapi pemilu 2024.

    “Kegiatan ini sangat penting bagi pemilih pemula. Sekolah kebangsaan Tular Nalar ini merupakan kegiatan yang sangat baik karena memberikan pencerahan kepada pemilih pemula yang dimana baru pertama mereka mengekuti proses pemilihan umum untuk memberikan hak suaranya pada 14 Februari 2024 mendatang,”. Tuturnya

    Simson Agustinus Naa menambahkan, bahwa menjadi pemilih pemula harus cerdas, dan harus memastikan kalau dirinya terdaftar sebagai pemilih.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong menghimbau kepada para siswa-siswi SMK Muhammadiyah Aimas bahwa dalam menggunakan hak pilih, kita harus tau siapa yang dipilih berdasarkan visi misinya, rekam jejaknya, karena yang dipilih itulah yang akan menentukan masa depan di lingkungan, Kabupaten, Provinsi dan Negara.

    Selain itu, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Aimas, Budi Prasetyo saat memberikan sambutannya juga sangat mengapresiasi hadirnya kegiatan Tular Nalar.

    “Ini kegiatan luar biasa, dengan adanya Sekolah Kebangsaan Tular Nalar ini, terutama Penginderaan Hoax untuk Pemilu sangat penting karena anak-anak ini tidak bisa lepas dengan media sosial maka perlu diberikan pencerahan untuk menghindari informasi Hoax yang beredar di media sosial”, ujarnya.

    Kegiatan ini diikuti oleh Siswa-siswi SMK Muhammadiyah Aimas dan dalam pelaksanaannya, kegiatan ini di dukung oleh Bawaslu Kabupaten Sorong, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan SMK Muhammadiyah Aimas Sorong.

    Dalam keterangannya kepada media ini kordinator wilayah Sekolah Kebangsaan Tular Nalar Kota Sorong, Muhid Rumbalifar mengatakan kegiatan ini diisi dengan diskusi mengenai pentingnya menjadi pemilih pemula yang cerdas pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. (ZK)

  • Menkominfo Apresiasi PWI Bentuk Tim Satgas Anti Hoax: Langkah Bersama Menjaga Keberlangsungan Pemilu 2024.

    Melanesiatimes.com – Jakarta, 9 Januari 2024 – Kick off Satgas Antihoax Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dilaksanakan dengan meriah di kantor PWI, Gedung Dewan Pers Lantai IV, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

    Acara ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Karopenmas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andika, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Ahmadd Mulyana, dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Hadir juga sejumlah mahasiswa dari Universtas Mercu Buana.

    Dalam laporannya, Ketua Satgas Anti Hoax PWI, M. Iqbal Irsyad, menyampaikan sebelum kick off, satgas telah aktif melakukan kegiatan literasi tentang hoax dan menjalin kerja sama dengan Universitas Mercu Buana untuk menciptakan edukasi anti-hoax. Selain itu, mereka juga telah menghasilkan podcast tentang anti-hoax. Iqbal menegaskan komitmen satgas untuk terus bergerak melakukan sosialisasi dan pencegahan terhadap penyebaran hoax.

    Ketua PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun, menyatakan bahwa PWI akan berpartisipasi aktif dan memberikan solusi terhadap masalah masyarakat. Hendry menekankan bahwa Satgas Antihoax akan fokus pada konten visual dan berencana melakukan patroli serta literasi anti-hoax di setiap provinsi. Ia berharap kehadiran Menkominfo pada kick-off ini akan memastikan kelancaran kerja satgas.

    Kegiatan ini sebagai komitmen PWI Pusat untuk ikut membantu masyarakat dan pemerintah dalam hal mencegah penyebaran hoax, khususnya di masa Pemilu dan Pilpres ini. Satgas ini nanti akan membentuk tim patroli untuk meluruskan seluruh informasi bohong yang beredar di masyarakat,” kata Hendry Ch Bangun.

    Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, bahwa keamanan siber selama masa pemilu merupakan ancaman utama, sebelum, saat, dan sesudah pemilu.

    “Kementerian Kominfo terus berupaya menangani konten hoax lewat kontra narasi dan take down isu hoax,” ujar Budi Arie.

    Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada PWI yang membentuk satgas antihoax dan mengajak mereka untuk bersama-sama melawan hoax.

    Budi Arie menyoroti bahwa konten hoax, fitnah, dan ujaran kebencian memiliki dampak yang serius pada masyarakat.

    “Hoax, fitnah, dan ujaran kebencian itu saudara kandung yang harus diperangi, selain merendahkan martabat orang lain yang jadi sepupunya,” kata Budi.

    Ia berharap Satgas Antihoax PWI dapat bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menjadikan pemilu lebih kondusif.

    Dalam penutupnya, Menteri Budi Arie mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan hoax dengan kolaborasi demi perdamaian dan persatuan di era transformasi digital. “Era digital adalah era transformasi, banyak peluang menuju kemajuan, ayo lawan hoax dengan kolaborasi demi perdamaian dan persatuan,” pungkasnya.

  • M. Sanusi Rahaningmas: Kunker Komite IV DPD RI, Dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. 

    Melanesiatimes.com – Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Komite IV, M. Sanusi Rahaningmas. S.sos. M.Msi, melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Gubernur Papua Barat Daya, pada, Selasa (09/01/2024).

    Dalam kunjungan kerja tersebut M.Sanusi Rahaningmas, yang biasa disapa MSR, menjelaskan “Disamping kunjungan kerja, kami juga melakukan Rapat bersama dengan Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dalam rapat tersebut ada beberapa agenda yang kami bahas diantaranya, inventarisasi aset daerah di provinsi maupun kabupaten kota yang berada pada wilayah hukum Provinsi Papua Barat Daya”. Ucap MSR.

    Pada media ini MSR, juga menyampaikan “Alhamdulillah pada hari ini kami telah bertemu dengan pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam hal ini Pj.Gubernur PBD, Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, sekalipun kami dari provinsi induk Papua Barat, tapi kami masih tetap bekerja pada 2 provinsi yang berbeda karena wilayah hukumnya adalah Papua Barat”. Ungkap MSR.

    Terkait dengan rancangan undang-undang yang akan disusun tahun 2024 nanti, perlu ada referensi dalam memperkaya penyusunan undang-undang tersebut. Papua Barat Daya juga merupakan daerah otomon baru, tentu banyak hal yang akan dihadapi, terutama penyerahan aset daerah dari provinsi Papua Barat kepada Provinsi Papua Barat Daya, namun sampai saat ini masih bermasalah sehingga belum terselesaikan dengan baik.

    “Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab kita juga agar kedepan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ini dapat mengelola aset daerah sendiri, maka perlu ada penyerahan aset dari pemerintah induk kepada pemerintah otonom atau daerah baru”. Tandasnya.

    Yang menjadi titik sorotan kami juga, untuk meningkatkan PAD Provinsi Papua Barat Daya, maka perlu ada upaya yang serius agar dapat mangalih fungsikan Dinas pendapatan daerah dan Dinas-dinas lainnya yang juga mendatangkan PAD kepada Provinsi Papua Barat Daya. Kata MSR.

    Data inventarisir aset daerah ini sangatlah penting untuk perkembangan daerah kedepan sesuai regulasi yang ada, pasalnya mangacuh pada temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI, ada kurang lebih 400 daerah kabupaten kota di Indonesia, masih bermasalah terkait dengan aset daerahnya, ada aset tercatat dan yang tidak tercatat, baik itu aset yang bergerak maupun aset yang tidak bergerak “Sehingga kami dari DPD RI punya inisiasi agar daftar inventarisasi daerah ini, dapat dijadikan rujukan dalam merancang penyusunan aset daerah di tahun 2024 nanti. Tutur MSR.

    Harapan kami dengan terbentuknya daerah otonom baru ini, pemerintah Provinsi induk yang berkedudukan dimanokwari, harus legowo untuk disegerakan penyerahan aset-aset yang akan menjadi milik daerah otomon baru sesuai dengan undang-undang yang berlaku, apabila daerah itu dimekarkan secara otomatis aset-aset yang berada di wilayah hukum daerah otonom baru, untuk segerah diserahkan kepada daerah tersebut, contohnya, Dinas pendapatan daerah, yang notabenennya menjadi penggerak pendapatan di suatu daerah.

    Penyerahan aset daerah ini juga harus disiapkan regulasinya, sehingga pada saat penyerahan aset ini, langsung dapat dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan atau Pergub. Tutupnya.

  • Berikan Sembako Kedaluwarsa ke Wagra, HMI Desak Walikota Tangsel Copot Kepala Dinas Sosial Dari Jabatannya

    Melanesiatimes.com – Korban banjir di perumahan Roswood Garden, Jalan Serua, Kecamatan Ciputat, mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Namun, sejumlah bantuan yang berupa produk perlengkapan bayi sudah Kedaluwarsa.

    “Alhamdulillah warga menyadari sebelum akhirnya digunakan. Jadi ada bedak, minyak telon, dan kebutuhan bayi lainnya,” ujarnya, Senin, 8 Januari 2024. 

    Saat mengetahui hal itu, Herdiansyah menginformasikannya ke pihak terkait yang langsung mengambil paket-paket bantuan tersebut pada pagi harinya.  “Sudah diambil lagi, tapi ada yang sudah dibuang sama warga,” ucap dia.

    Pegawai Kementerian Sosial datang dengan tiga mobil dan menyampaikan permohonan maaf atas keteledorannya. Paket bantuan yang kedaluwarsa akhirnya diganti dengan empat tas yang masa berlaku produk-produknya masih lama.

    Menanggapi hal tersebut, Selasa, 9 Januari 2024 Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO Cabang Ciputat menganggap kesalahan ini adalah insiden yang sangat memilukan.

    “Ini adalah insiden yang sangat memilukan, bagaimana tidak, para warga yang sedang terkena musibah banjir ternyata diberikan bantuan kadaluarsa, seberapa sibuk sih mereka itu di dinas sosial, sampai-sampai salah dalam mengirim bantuan ke masyarakat”. Ujar Khoirul Ulum Ketua HMI Ciputat

    Khoirul meminta agar Walikota Tangsel segera mencopot Kepala Dinas Sosial Tangerang Selatan dari jabatannya.

    “Kepala Dinsos Tangsel harus bertanggung jawab atas kejadian ini, sebab kesadaran bahwa paket itu kadaluarsa terjadi ketika sudah dibagikan kepada warga, ini sangat-sangat memalukan apa yang telah dilakukan oleh dinsos tangsel, Pak Walikota jangan diam saja melihat kelakuan anak buahnya seperti itu, harus segera ambil tindakan tegas yaitu pencopotan kepala dinsos dari jabatannya” Tutup Khoirul.

  • Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan KPU PBD Berkomitmen Mensukseskan Pemilu Tahun 2024.

    Melanesiatimes.com – PJ. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, melakukan kunjungan kerja dikantor KPU Provinsi Papua Barat Daya pada, Senin (08/01/2024).

    Dalam kunjungan tersebut, Pj.Gubernur ditemani setda Provinsi Papua Barat Daya dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya, rombongan disambut oleh Ketua KPU PBD bersama 4 Komisioner lainnya dan langsung menuju ruang kerja Ketua KPU PBD.

    Pada kunjungan kerja tersebut Pj. Gubernur Papua Barat Daya dan KPU PBD langsung melaksanakan rapat tertutup dalam rangka mendengar hasil tahapan persiapan pemilu tahun 2024 sampai saat ini.

    Dalam keterangan persnya PJ. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan “Hari ini kami berkunjung sekaligus rapat bersama KPU PBD, guna mendapatkan informasi tentang kerja-kerja luar biasa yang sudah dilakukan KPU PBD dalam mempersiapkan pemilu kita yaitu pileg dan Pilpres, yang sisah waktu 36 hari lagi. Tandas Pj.Gubernur.

    Pemerintah Provinsi PBD telah mendapat laporan dari kunker dan rapat tersebut yang mana, semua tahapan sudah berjalan dengan rencana dan ada tahapan yang saat ini masih dalam persiapan, seperti pendistribusian logistik, “Jadi pemerintah akan membantu KPU untuk mendistribusikan logistik ke TPS H-1, disamping itu ada beberapa daerah yang butuh perhatian lebih misalnya, Maybrat, Tambrauw dan pulau-pulau di Raja ampat yang jauh, semua itu perlu menggunakan helikopter, pada prinsipnya pemerintah tetap berkolaborasi, bersinergi dengan KPU, kita backup sehingga logistik ini semua bisa sampai sesuai dengan tahapan dan waktunya. Kata Musa’ad.

    Lelaki keturunan Papua asli, asal fak-fak ini berharap, semua masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini, agar dapat berkontribusi dengan datang ke TPS-TPS guna menyalurkan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin-pemimpin bangsa ini, tinggalkan golput dan tentukan arah masa depanmu dengan memilih siapa pilihanmu, dalam menentukan nasib perjalanan bangsa ini selama 5 tahun kedepannya. Harap Pj. Gubernur.

    Ketua KPU PBD, Andarias Deniel Kambu, juga menyambut baik kehadiran pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka, kunjungan kerja dan rapat terbatas pada kantor KPU PBD.

    Andarias mengungkapkan “Kami tetap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dalam mensukseskan Pemilu tahun 2024, karena kesuksesan pemilu bukan karena Penyelenggara Pemilu, kendati semua stakeholder PBD dan masyarakat se-PBD”. Tutupnya.

  • Gegara Hampiri Moderator Saat Debat, KPU Akan Berikan Teguran Kepada Grace Natalie

    Melanesiatimes.com – Sikap Wakil Ketua TKN Prabowo – Gibran, Grace Natalie mengahampiri moderator debat capres saat jede debat, menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari tindakan tersebut tidak tepat.

    “Ya mestinya enggak tepat ya. Artinya walaupun mungkin saling kenal di antara mereka, itu kan bisa menimbulkan persepsi yang tidak tepat,” kata Hasyim di kutip Melanesiatimes.com, Senin (8/01/2024).

    Menurut hasyim, seharursnya yang menegur pendukung yakni pihak Liason Officer (LO). ketika ada protes perilaku pendukung saat debat berlansung, seharusnya antar LO masing-masing paslon yang berkomunikasi.

    “Betul. Karena sudah disepakati seperti itu kan, supaya yang menertibkan sesama LO dari paslon, dan itu memang sama,” imbunhnya.

    “Sebetulnya kan kesepakatan setelah debat pertama disepakati, katakanlah, untuk saling mengingatkan pendukung yang hadir di dalam ruang debat, disepakati masing-masing menyiapkan LO kan, untuk katakanlah mengingatkan atau mengendalikan pendukung yang hadir langsung di studio,” sambung Hasyim.

    Ketua KPU itu mengatakan, KPU akan leyangkan teguran kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie terkait tindakannya mendatangi moderator saat debat capres berlangsung.

    “Ya (teguran) nanti pada evaluasi,” tandas Ketua KPU.

  • Inilah Alasan Grace Sambangi Moderator Debat Capres Layangkan Protes Saat Jeda

    Melanesiatimes.com – Aksi Wakil Ketua TKN Prabowo – Gibran, Grace Natalie menyambangi moderator Debat ketiga Pilpres menuai pro dan kontra, hal tersebut pun lansung direspon oleh Mantan ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

    Dirinya mengungkapkan ia melayangkan protes pada moderator karena sikap pendukung Ganjar yang menurutnya melakukan tindakan provokasi saat capres Prabowo sedang berbicara.

    “Pdukung salah satu paslon yg pakai jaket hijau syal merah putih mengacungkan tangan mereka tinggi2 berkali kali di saat ada paslon yg menjawab,” kata Grace Natalie, dalam cuitan akun X/ twitternya di kutip Melanesiatimes.com, Senin (8/01/2024).

    Tindakan pendukung Capres nomor urut 3 itu, menurut Grace dapat mengganggu konsentrasi semua capres yang sedang berbicara dalam debat berlansung.

    “Apakah ini dibolehkan, mengingat konsentrasi para paslon bisa terganggu? Hal inilah yg sy & Isyana tanyakan ke moderator saat jeda iklan.” sambungnya.

    Melihat kondisi itu, dirinya menyarakan agar semua pendukung dapat menghormati capres satu sama lain saat giliran mereka sedang berbicara.

    “Wkt menjwb hny 1-2 menit. Mari kita para pendukung slg menghormati agar smua paslon bs mjwb dgn baik. Stlh paslon menjwb, pendukung bole merespon,” imbuh Grace.

    “Namun gestur2 spt ini di saat paslon bicara, apalagi posisi persis di blkg moderator, berpotensi mengganggu konsentrasi semua paslon,” pungkasnya.

    Sebelumnya beredar sebuah video di media sosial yang menampilkan Grace Natalie dan rekannya, Isyana Bagoes Oka hampiri moderator debat saat jeda iklan antara segmen 2 dan 3.

     

  • PJ Gubernur PBD Secara Resmi, Melapas 36 Siswa-siswi Asli Papua Ke Luar Negeri.

    Melanesiatimes.com – Sebanyak 36 putra putri terbaik Papua Barat Daya mendapatkan Program Beasiswa Generasi Emas (Bis Gemas), ke luar negeri yang secara resmi dilepas oleh PJ Gubernur PBD di Vega Hotel. Senin, (08/01/2024)

    Pelepasan putra-putri terbaik PBD yang mendapat beasiswa dari pemerintah PBD ini akan dikirim ke tiga negara yakni China, Amerika dan Swiss. Masing-masing dari siswa ini sepenuhnya biayanya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    Para siswa ini akan belajar kurang lebih tiga tahun untuk di China, dua negara lainnya yakni Amerika dan Swiss masing-masing satu tahun.

    Beasiswa pendidikan luar negeri ini merupakan program vokasi yang nantinya siswa-siswi tersebut diharapkan dapat menekuni bidang ilmu yang digelutinya dan dapat mengimplementasikannya.

    Jurusan yang diambil oleh siswa-siswi ini adalah, computers engineering, manejemen bisnis, perhotelan dan pariwisata.

    Untuk diketahui, program beasiswa luar negeri untuk putra putri Papua Barat Daya merupakan salah satu program prioritas PJ Gubernur PBD Muhammad Musad.

    Dalam sambutannya, Pj Gubernur PBD berpesan kepada siswa-siswi yang akan diberangkatkan untuk selalu aktif dalam belajar mengajar sehingga mampu bersaing menghadapi globalisasi dan lebih khusus untuk mencapai Papua Barat Daya Emas di 2045 benar-benar tercapai.

    Plh Kadis Pendidikan PBD, George Yarangga dalam keterangan persnya kepada awak media mengatakan “Dari 36 siswa ini 19 diantaranya akan diberangkatkan ke China pada tanggal 09 Januari 2024, dihari yang sama 10 siswa diberangkatkan ke California Amerika Serikat, ketujuh siswa lainnya akan diberangkatkan ke Swiss pada tanggal 05 February 2024,”. Tandasnya

    Sebelumnya, penjaringan progam ini dilakukan oleh Golden Gate Education, yang kurang lebih selama enam bulan untuk menyeleksi siswa-siswi yang berada di seluruh sekolah di wilayah pemerintahan provinsi Papua Barat Daya. (ZK)

  • KPU PBD, Mendapat Kunjungan Dari PJ.Gubernur Papua Barat Daya.

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, mendapat kunjungan dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya, di kantor KPU PBD, pada Senin (08/01/2024)

    Ucapan terima kasih disampaikan oleh Ketua KPU PBD atas kunjungan PJ Gubernur beserta jajarannya (Setda Provinsi) yang hadir ke kantornya “Tentunya kehadiran PJ Gubernur PBD dan jajarannya, dalam rangka memberikan dukungan kepada KPU provinsi PBD, guna suksesnya pemilu tahun 2024 di Papua Barat Daya”. Ungkapnya.

    Menurut Andarias suksesnya pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu saja namun, butuh dukungan semua stakeholder seperti pemerintah daerah, TNI/Polri dan juga semua elemen masyarakat, yang memberikan dukungan dan kontribusi sehingga pemilu ini bisa berjalan dengan sukses.

    Kehadiran PJ Gubernur PBD dan Setda tentunya ingin mengetahui sejauh mana kesiapan KPU PBD menjelang 36 hari memasuki hari penjoblosan, “Kami telah menyampaikan bahwa, tahapan pemilu yang kita lakukan sampai saat ini, kurang lebih sisah 20% dan saat ini kita nerada dalam tahapan kampanye sekaligus masih proses perekrutan badan adhoc KPPS di enam kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya, meskipun masih ada kekurangan 18 KPPS di kabupaten sorong Selatan, tapi puji Tuhan, Syukur Alhamdulillah semua sudah terbentuk di 5 kabupaten dan 1 kota. Tandasnya.

    Lanjut Andarias, terkait dengan kesiapan logistik, untuk tahapa pertama dan tahap kedua sudah masuk dan telah di distirbusikan ke wilayah masing-masing, tinggal menunggu tahap ketiga, yakni kertas suara DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang masih berada di penyedia, tinggal menunggu pendistribusian lewat expedisi ke Papua Barat Daya. Tambahnya.

    Ketua KPU PBD, Andarias Deniel Kambu, juga menjelaskan masalah keamanan terkait potensi kerawanan pemilu. “Ada 31 TPS di 5 Distrik yang berada pada Aifat raya itu, akan direlokasi ke distrik yang aman, seperti kumurkek, sehingga masyarakat yang berjumlah kurang lebih 3 ribu ini, bisa menyalurkan aspirasi hak pilihnya secara aman disana, pasalnya sebagian masyarakat juga sudah mengungsi di daerah-daerah yang aman dan itu menjadi atensi dan titik fokus kami”. Bebernya.

    Dalam potensi kerawanan ini, pihak KPU juga mencari solusi dalam mendistribusikan logistik Pemilu ke lokasi yang melewati daerah zona rawan, “Untuk wilayah atau jalur-jalur yang rawan kita akan menggunakan helikopter sebagai alternatif, dalam rangka mengurangi tingkat resiko kerawanan”. Ucapnya.

    Andarias memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi PBD yang selalu, membantu dan berkoordinasi kepada KPU dari awal hingga hari ini, harapan kami tetap bersinergi sampai pada pemilu dan Pilkada nanti”. Tutupnya.