Melanesia Times

Blog

  • Stok BBM Diklaim Aman, Sekretaris LMA Papua Barat Daya Pertanyakan Fakta Antrean Panjang di SPBU

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat Daya, Fatra Muhammad Soltief, menyoroti antrean panjang kendaraan di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Pertashop di Kota Sorong yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Senin (3/8/2026)

    Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama para pemilik kendaraan bermotor.

    Fatra mengatakan, selain antrean panjang di SPBU, masyarakat juga kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dari para pedagang eceran. Kalaupun tersedia, harga BBM eceran disebut melonjak hingga mencapai Rp35.000 per botol air mineral ukuran 1,5 liter.

    “Kami mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan stok BBM di Kota Sorong. Pertamina menyampaikan stok aman, DPR juga meminta masyarakat tidak panik. Namun faktanya, antrean panjang terjadi hampir di semua SPBU. Masyarakat tentu bertanya-tanya apa penyebab kondisi ini,” ujar Fatra.

    Putra Daerah asal Misol ini menilai pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab antrean tersebut. Menurutnya, masyarakat sebagai pengguna kendaraan menjadi pihak yang paling dirugikan akibat sulitnya memperoleh BBM.

    “Harga BBM naik bukan persoalan utama bagi kami, asalkan BBM tersedia. Yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat harus mengantre berjam-jam tetapi tetap kesulitan mendapatkan bahan bakar,” tegasnya.

    Fatra juga menyampaikan sejumlah usulan yang dinilai dapat menjadi solusi untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM di Kota Sorong.

    Pertama, pemerintah diminta melakukan pendataan sekaligus penertiban terhadap seluruh pedagang BBM eceran agar aktivitas penjualan dapat diawasi dengan baik.

    Kedua, setiap penjual BBM eceran diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan perizinan serta menerapkan standar keselamatan kerja (safety first). Menurutnya, BBM merupakan bahan yang mudah terbakar sehingga penanganannya harus mengikuti prosedur keselamatan untuk mencegah kebakaran, ledakan, maupun kecelakaan lainnya.

    Ketiga, pemerintah bersama aparat penegak hukum diminta menindak tegas pedagang BBM eceran yang beroperasi tanpa izin.

    Selain itu, Fatra juga meminta agar SPBU menjalankan fungsinya sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, harus diprioritaskan untuk kendaraan bermotor dan diisikan langsung ke tangki kendaraan, bukan ke dalam drum maupun jeriken yang berpotensi disalahgunakan.

    “Mari kita semua bertanggung jawab sesuai tugas dan amanah yang telah diberikan negara. Pemerintah, Pertamina, aparat, hingga masyarakat harus bersama-sama menjaga agar distribusi BBM berjalan tertib dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Fatra.

  • Tidak Digeledah Rumah Kasubag Keuangan, Kuasa Hukum AR Kecam Tim Subdit III Ditreskrimsus PBD yang Diduga Ingin Lindungi DM

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Kuasa hukum AR, bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPR Papua Barat Daya, Yosep Titirlolobi, S.H., menilai penggeledahan yang dilakukan Tim Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya terhadap rumah kliennya bersifat tidak adil.

    Ia menduga penyidik mengabaikan pihak lain yang dinilai memiliki peran penting dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat DPR Papua Barat Daya tahun anggaran 2024.

    Yosep menjelaskan, penggeledahan yang berlangsung pada Kamis (31/7/2026) di kediaman AR hanya menyasar bendahara pengeluaran, sementara menurutnya terdapat pejabat lain yang memiliki kewenangan dalam proses pembayaran.

    “Klien kami memang menjabat sebagai bendahara pengeluaran. Namun tugasnya hanya mencairkan dana setelah mendapat persetujuan Sekretaris Dewan. Setelah dana dicairkan, seluruhnya diserahkan kepada DM selaku Kepala Subbagian Keuangan,” kata Yosep melalui press rilisnya keppada Media Melanesiatimes.com, pada Senin (3/8/2026).

    Menurut Yosep, DM tidak hanya menjabat sebagai Kepala Subbagian Keuangan, tetapi juga merangkap sebagai juru bayar berdasarkan keputusan Sekretaris Dewan sejak tahun 2023 hingga 2024, dan jabatan tersebut disebutnya masih melekat hingga saat ini.

    “Semua pembayaran pengadaan barang dan jasa tahun 2024, berdasarkan data yang kami miliki, dilakukan oleh DM sebagai juru bayar yang ditunjuk Sekwan. Karena itu kami mempertanyakan mengapa rumah DM tidak turut digeledah, sementara hanya rumah klien kami yang menjadi sasaran,” ujarnya.

    Meski demikian, Yosep menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung upaya penyidik mengusut tuntas perkara tersebut. Namun ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional dan tidak tebang pilih.

    “Kami menghormati proses penyidikan yang sedang berjalan. Tetapi penyidik juga harus profesional dan objektif dalam mengungkap perkara ini. Jangan sampai ada kesan perlakuan yang berbeda terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan,” tegasnya.

    Yosep juga berpendapat bahwa penggeledahan yang dipimpin penyidik Iptu Ihot Tampubolon seharusnya tidak hanya dilakukan terhadap rumah AR saja.

    “Kalau ingin adil, seharusnya penggeledahan juga dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki fungsi sebagai juru bayar. Dengan begitu proses penegakan hukum berjalan secara berimbang,” katanya.

    Selain itu, Yosep mengaku kliennya sempat mengalami intimidasi saat perkara masih berada pada tahap penyelidikan.

    “Sebelum kami menjadi kuasa hukum, klien kami beberapa kali mengaku mendapat intimidasi dan ancaman dari penyidik. Setelah kami mendampingi sebagai kuasa hukum, hal tersebut tidak lagi terjadi. Karena itu kami berharap seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Yosep.

  • Pasokan BBM di Kota Sorong Dipastikan Aman, DPR Kunjungi Fuel Terminal Pertamina

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong melakukan kunjungan ke Fuel Terminal (FT) atau Depo Pertamina Sorong, Senin (3/8/2026), guna memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah beredarnya isu kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di Kota Sorong.

    Rombongan pimpinan dan anggota DPR Kota Sorong diterima oleh Sales Area Manager Retail Papua Barat dan Papua Barat Daya PT Pertamina Patra Niaga, Arif Rohman Khakim, bersama Fuel Terminal Manager Sorong PT Pertamina Patra Niaga, Rachmad Kuncoro Utomo. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi forum klarifikasi terkait kondisi stok dan distribusi BBM di wilayah Kota Sorong.

    Dalam konferensi pers usai pertemuan, Pertamina menegaskan bahwa kabar mengenai kelangkaan BBM yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perseroan memastikan stok BBM di Fuel Terminal Sorong berada dalam kondisi aman dan distribusi ke seluruh SPBU tetap berjalan normal.

    “Kami pastikan tidak ada kelangkaan BBM di SPBU Kota Sorong. Masyarakat tidak perlu panik ataupun melakukan panic buying. Stok BBM di Fuel Terminal Sorong dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan hingga sekitar 17 hari ke depan untuk produk Pertalite, Pertamax, dan Biosolar,” ujar Arif Rohman Khakim.

    Menurut Arif, setiap SPBU reguler di Kota Sorong saat ini memperoleh alokasi sekitar 15 kiloliter (KL) BBM per hari. Pertamina juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan konsumsi dengan menambah pasokan sesuai kebutuhan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

    Ia menegaskan tidak ada pengurangan kuota distribusi BBM ke SPBU. Antrean kendaraan yang sempat terlihat di sejumlah SPBU, lanjutnya, lebih dipengaruhi tingginya aktivitas masyarakat pada jam-jam tertentu, bukan karena keterbatasan stok BBM.

    “Pertamina telah menyiagakan tim di lapangan untuk memantau kondisi distribusi. Jika stok di SPBU mendekati batas minimum, kami siap melakukan penambahan pasokan atau topping up sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk pengawasan sekaligus upaya menjawab keresahan masyarakat yang muncul akibat informasi mengenai dugaan kelangkaan BBM.

    “Setelah kami mendengar penjelasan langsung dari pihak Pertamina, kami memastikan bahwa stok BBM di Kota Sorong masih aman dan tidak ada kelangkaan. Karena itu kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya,” kata Saman.

    Meski demikian, ia mengingatkan Pertamina agar tetap menjaga komitmennya dalam menjamin kelancaran distribusi BBM. Menurutnya, perusahaan harus bertanggung jawab apabila sewaktu-waktu terjadi kendala yang dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

    “Kami meminta Pertamina benar-benar menjaga komitmennya. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat keterlambatan distribusi ataupun persoalan lainnya. Pertamina harus bertanggung jawab memastikan stok tetap aman dan distribusi berjalan lancar di seluruh SPBU di Kota Sorong,” tegasnya.

    Saman menambahkan, DPR Kota Sorong bersama Pertamina juga akan melakukan kunjungan ke sejumlah SPBU untuk memantau kondisi di lapangan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Jika ditemukan kendala, DPR meminta agar segera dilakukan langkah cepat sehingga tidak kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

    Pertamina kembali menegaskan bahwa stok BBM di Fuel Terminal Sorong dalam kondisi aman, distribusi ke seluruh SPBU berlangsung normal, serta siap menambah pasokan apabila terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat.

  • Bupati Zulkarnain: Paskibraka Bukan Sekadar Pengibar Bendera, tetapi Wadah Membentuk Jiwa Kepemimpinan

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Proses Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2026 resmi dibuka pada Senin (3/8/2026) pagi.

    Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Onemay, Kota Masohi, ini diikuti puluhan calon anggota Paskibraka dari berbagai sekolah di Kabupaten Maluku Tengah.

    Pembukaan diklat dilakukan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Maluku Tengah, Umar Sopalatu, yang hadir mewakili Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir.

    Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Umar Sopalatu, Bupati Zulkarnain menegaskan bahwa menjadi anggota Paskibraka bukan hanya sebuah kehormatan karena bertugas mengibarkan Sang Merah Putih pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    “Menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar kehormatan untuk mengibarkan Sang Merah Putih, melainkan tentang kepemimpinan, kedisiplinan, integritas, semangat gotong royong, serta bagaimana memiliki jiwa nasionalisme dan cinta tanah air yang kuat,” ujar Zulkarnain.

    Ia menjelaskan, pendidikan dan pelatihan yang akan dijalani para peserta tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan baris-berbaris, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter generasi muda yang siap menjadi teladan di lingkungan masing-masing.

    “Pelatihan ini bertujuan membangun karakter, mental, tanggung jawab, serta rasa cinta kepada bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut hendaknya terus melekat dalam diri kalian, baik selama mengikuti pelatihan maupun dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

    Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan penuh kesungguhan, menaati arahan para pelatih dan pembina, menjaga kesehatan, menjunjung tinggi kebersamaan, serta saling menghormati.

    “Jadikan setiap tantangan selama pelatihan sebagai sarana untuk mengasah kemampuan dan memperkuat karakter diri,” pesannya.

    Pada kesempatan itu, Zulkarnain turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelatih dan pembina yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga dalam membimbing putra-putri terbaik Kabupaten Maluku Tengah.

    “Saya percaya, melalui pengalaman dan komitmen para pelatih dan pembina, akan lahir generasi Paskibraka yang tangguh, berkarakter, dan mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

    Menutup sambutannya, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk terus mendukung pembinaan generasi muda sebagai investasi jangka panjang dalam mewujudkan daerah yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

    “Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan ruang dan dukungan bagi generasi muda agar terus berkembang menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan berakhlak mulia,” tutupnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah beserta jajaran, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Maluku Tengah, para guru, pelatih, pembina, purna Paskibraka, panitia, serta seluruh calon anggota Paskibraka Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2026. (HUAT)

  • Ketua Umum JMSI Pusat Resmi Melantik Pengda JMSI Papua Barat

    Melanesiatimes.com, Manokwari – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, M.A., secara resmi melantik Pengurus Daerah (Pengda) JMSI Papua Barat periode 2025–2030 di Vitta Hotel Manokwari, pada Sabtu (1/8/2026).

    Pelantikan tersebut menetapkan Valentino Wanma sebagai Ketua Pengda JMSI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat JMSI Nomor: 062/PP/SK/JMSI/XI/2025.

    Prosesi pelantikan menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi organisasi perusahaan media siber di Papua Barat. Dalam sambutannya, Teguh Santosa menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat komitmen membangun ekosistem pers siber yang sehat, mandiri, dan profesional.

    “Pelantikan ini bukan hanya seremoni organisasi, melainkan momentum penting untuk meneguhkan komitmen kita bersama dalam memajukan ekosistem pers siber,” ujar Teguh.

    Ia menekankan dua agenda utama yang harus menjadi perhatian seluruh pengurus JMSI Papua Barat, yakni membangun perusahaan pers yang sehat dari sisi manajemen dan bisnis, serta menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan berintegritas.

    Menurutnya, perusahaan media harus mampu beradaptasi dengan perkembangan industri digital, sekaligus menjamin kesejahteraan wartawan dan seluruh pekerja media.

    “Bagaimana kita bisa menyuarakan kesejahteraan publik jika rumah tangga pekerja pers kita sendiri masih rentan secara ekonomi? JMSI hadir untuk memastikan setiap anggotanya tumbuh menjadi media yang kuat, mandiri, dan menyejahterakan karyawannya,” katanya.

    Selain itu, Teguh mengingatkan seluruh anggota JMSI agar senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan mengedepankan pemberitaan yang akurat, berimbang, mendalam, serta bermanfaat bagi masyarakat.

    “Kita harus keluar dari jebakan clickbait yang dangkal. Media JMSI harus mampu memproduksi karya jurnalistik yang investigatif, edukatif, dan memberikan solusi bagi persoalan masyarakat,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Pengda JMSI Papua Barat, Valentino Wanma, menyatakan kesiapan seluruh jajaran pengurus untuk mengemban amanah organisasi dengan membangun ekosistem media siber yang sehat, profesional, dan akuntabel.

    Ia menegaskan, JMSI Papua Barat tidak hanya menjadi wadah bagi pemilik dan pengelola perusahaan media digital, tetapi juga berkomitmen menghadirkan pers yang mencerahkan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

    “JMSI Papua Barat hadir bukan hanya sebagai wadah berkumpulnya para pemilik dan pengelola perusahaan media digital, melainkan membangun ekosistem media yang sehat, profesional, dan akuntabel. Kami ingin memastikan media siber di Papua Barat bukan menjadi penyebar disinformasi atau narasi pemecah belah, melainkan menjadi pencerah dan penggerak pembangunan daerah,” ungkap Valentino.

    Ia juga menegaskan komitmen JMSI Papua Barat untuk menjadi mitra strategis pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan melalui pemberitaan yang transparan, komprehensif, serta tetap menjaga independensi pers sebagai fungsi kontrol sosial.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Werfete, S.Sos., M.M., menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus JMSI Papua Barat yang baru dilantik.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus JMSI Papua Barat yang hari ini resmi dilantik. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Pusat JMSI atas kepercayaan yang diberikan sehingga kepengurusan JMSI Papua Barat dapat terbentuk dan menjalankan tugas organisasi di Tanah Papua Barat,” demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Jafar Werfete.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai media siber memiliki peran strategis di era digital, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan, sarana edukasi publik, sekaligus penjaga kualitas demokrasi. Karena itu, kehadiran JMSI sebagai salah satu konstituen Dewan Pers diharapkan mampu mendorong lahirnya perusahaan media yang sehat, kredibel, profesional, serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyatakan terbuka membangun kemitraan yang profesional, transparan, dan saling menghormati dengan JMSI Papua Barat. Kritik yang disampaikan media secara objektif dan berdasarkan fakta dinilai sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

    Selain itu, pemerintah mengajak dunia usaha untuk turut mendukung pertumbuhan media lokal agar semakin sehat dan mampu menghasilkan karya jurnalistik berkualitas, sekaligus menjadi sarana promosi potensi daerah, mulai dari investasi, pariwisata, ekonomi kreatif hingga pengembangan UMKM.

    Menutup sambutannya, Gubernur berharap JMSI Papua Barat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat, menghadirkan informasi yang menyejukkan dan mencerdaskan, serta terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.

    “Kepada pengurus yang baru dilantik, jadikan momentum ini sebagai awal pengabdian untuk membangun organisasi yang solid, meningkatkan kapasitas perusahaan media, mematuhi Kode Etik Jurnalistik, serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Mari kita memperkuat kolaborasi dan menjadikan informasi sebagai energi positif bagi pembangunan Papua Barat,” tutupnya.

  • Warga Bantaran Sungai Remu Tolak Penggusuran 15 Meter, DPR Siap Perjuangkan Aspirasi ke Balai Wilayah Sungai

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Rencana penataan kawasan bantaran Sungai Remu yang berdampak pada penggusuran rumah warga sepanjang 15 meter dari bibir sungai menuai penolakan. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat Kampung Pisang Sriti I, II, III, HBM, dan Jalan Nuri dalam pertemuan bersama anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya dan DPRK Kota Sorong di Rumah Singgah Kota Sorong, pada Minggu (2/8/2026).

    Dalam dialog tersebut, warga menegaskan tidak menolak program penataan sungai yang direncanakan pemerintah. Namun, mereka meminta agar lebar lahan yang digunakan cukup 3 meter dari bibir sungai, bukan 15 meter sebagaimana rencana awal, sehingga masyarakat yang telah puluhan tahun bermukim di kawasan tersebut tidak kehilangan tempat tinggal.

    Anggota DPRP Papua Barat Daya, Sukriadi, mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat sebagai bagian dari daerah pemilihannya.

    “Hari ini kami berdiskusi dengan warga ABM, Kampung Pisang, dan Jalan Nuri. Kami hadir untuk menampung masukan dan keinginan masyarakat. Pada prinsipnya warga tidak menolak program pemerintah, tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan bagaimana mereka tetap bisa tinggal di sini,” ujar Sukriadi.

    Anggota DPRP Partai PAN ini menjelaskan, usulan yang disampaikan warga adalah agar pembangunan tetap berjalan dengan mengambil lahan selebar 3 meter dari tepi sungai menuju tanggul. Menurutnya, usulan tersebut dinilai lebih manusiawi dibandingkan pengambilan lahan hingga 15 meter.Warga Bantaran Sungai Remu Tolak Penggusuran 15 Meter, DPR Siap Perjuangkan Aspirasi ke Balai Wilayah Sungai

    “Penataan kota tentu kita dukung, tetapi jangan sampai mengorbankan masyarakat yang sudah lama menetap di sini. Mereka bekerja, beraktivitas, dan membangun kehidupan di kawasan ini. Jangan sampai kebijakan justru membebani mereka,” tegasnya.

    Sebagai tindak lanjut, Sukriadi menyebut dirinya bersama Anggota DPRP Papua Barat Daya La Ode Samsir serta Anggota DPRK Kota Sorong Samsul Bahri Islam dan Iqbal Arfan akan menemui Kepala Balai Wilayah Sungai, Wempi Nauw, guna menyampaikan aspirasi masyarakat.

    “Kami akan bertemu pihak Balai Wilayah Sungai untuk menyampaikan usulan warga. Harapannya pembangunan tetap berjalan, tetapi masyarakat tidak dirugikan,” katanya.

    Sementara itu, Anggota DPRP Papua Barat Daya, La Ode Samsir, menilai penataan kawasan sungai harus tetap mengedepankan aspek keadilan sosial bagi masyarakat yang telah lama bermukim di lokasi tersebut.

    “Warga tidak menolak proyek pemerintah. Mereka hanya meminta ada keadilan. Program pemerintah silakan berjalan, tetapi cukup menggunakan 3 meter untuk akses, bukan 15 meter yang akan menghilangkan rumah-rumah warga,” ujarnya.

    Menurut La Ode, usulan penggunaan lahan selebar 3 meter dinilai sudah memadai untuk kebutuhan akses maupun penataan kawasan sungai.

    “Intinya masyarakat mendukung pembangunan, tetapi jangan sampai mereka kehilangan tempat tinggal tanpa solusi yang adil. Aspirasi ini yang akan kami perjuangkan kepada pemerintah,” tambahnya.Warga Bantaran Sungai Remu Tolak Penggusuran 15 Meter, DPR Siap Perjuangkan Aspirasi ke Balai Wilayah Sungai

    Hal senada disampaikan Anggota DPRK Kota Sorong, Samsul Bahri Islam. Ia memastikan pihaknya akan mengawal aspirasi masyarakat melalui koordinasi dengan instansi terkait.

    “Besok kami bersama anggota DPR Provinsi akan mulai berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menangani persoalan ini. Kami akan mengawal dan memperjuangkan kepentingan warga Kampung Pisang, ABM, dan Jalan Nuri agar solusi yang diambil benar-benar memperhatikan hak-hak masyarakat,” pungkasnya.

    Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis. Warga berharap pemerintah dapat mengkaji kembali rencana pengambilan lahan 15 meter dan mempertimbangkan usulan masyarakat agar penataan Sungai Remu tetap terlaksana tanpa harus menggusur permukiman yang telah dihuni selama puluhan tahun.

  • GHEMPA PBD Bantah Keras PT Maros Indah Jaya, Soroti Regulasi BPH Migas di Raja Ampat

    SORONG, MELANESIATIMES.COM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Pemuda (GHEMPA) Papua Barat Daya (PBD) mengeluarkan pernyataan sikap tegas untuk merespons polemik distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Raja Ampat. Organisasi mahasiswa ini secara resmi membantah argumen PT Maros Indah Jaya sekaligus melayangkan kritik tajam terhadap produk hukum BPH Migas yang dinilai tidak berpihak pada karakteristik wilayah kepulauan.

    ‎Ketua DPD GHEMPA PBD, Roger Mambraku, menyayangkan sikap Direktur PT Maros Indah Jaya, Akmal Adisurya, yang dinilai berlindung di balik regulasi formal untuk menepis kritik atas kelangkaan BBM yang sempat mencekik aktivitas masyarakat dan nelayan sepanjang Juli 2026 lalu.

    ‎”Jangan jadikan regulasi pusat tameng untuk menutupi kelumpuhan distribusi dan penderitaan masyarakat di akar rumput. Alasan geografis kepulauan selalu diulang-ulang tanpa ada solusi distribusi yang berkeadilan bagi masyarakat di pesisir Raja Ampat,” ujar Roger, Minggu (2/8/2026).

    ‎GHEMPA PBD menilai klaim bahwa mekanisme penyaluran telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk pengabaian terhadap realitas di lapangan.

    ‎Menurut Roger, penunjukan korporasi transportir yang tidak diawasi secara ketat justru menciptakan rantai pasok yang kaku dan lambat. Penyaluran ke 12 SPBU yang beroperasi di berbagai wilayah kepulauan mulai dari Pulau Ayau, Kabare, Waisai, Pulau Gag, Misool, hingga Pulau Batanta dan Salawati dinilai masih jauh dari kata cukup untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat pesisir apabila tata kelolanya mengabaikan aspek kecepatan dan aksesibilitas lokal.

    ‎Selain menyoroti pihak transportir, GHEMPA PBD mengarahkan sorotan tajam kepada produk regulasi nasional, yakni Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

    ‎Roger menilai aturan tersebut sangat “Jawa-sentris” dan abai terhadap kondisi geografis wilayah kepulauan yang ekstrem seperti Raja Ampat.

    ‎Persyaratan administratif yang berbelit-belit dalam aturan itu dinilai menyulitkan pembentukan sub-penyalur resmi di tingkat kampung atau pulau-pulau terluar akibat keterbatasan infrastruktur komunikasi dan transportasi, yang pada akhirnya membuat alokasi subsidi rentan salah sasaran.

    ‎Menghadapi persoalan energi yang terus berulang , Ketua GHEMPA mendesak para pemangku kebijakan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemda Raja Ampat, DPRK Papua Barat Daya, dan Raja Ampat, untuk segera mungkin mengambil langkah konkret melalui tiga poin tuntutan utama:

    Evaluasi Total Izin Transportir: Meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk mengaudit dan mengevaluasi kinerja PT Maros Indah Jaya agar lebih transparan serta responsif terhadap dinamika kebutuhan energi di lapangan.

    ‎Revisi Kebijakan BPH Migas: Mendesak BPH Migas untuk mendesain diskresi khusus atau merevisi aturan guna memangkas jalur birokrasi panjang, sehingga pembentukan sub-penyalur resmi di tingkat distrik dan pulau-pulau kecil dapat dipercepat.

    Fokus pada Hak Dasar Masyarakat Kelas Bawah: Mengingatkan pemerintah daerah, legislatif, dan korporasi agar menempatkan pemenuhan hak energi masyarakat Raja Ampat, nelayan, dan warga pesisir sebagai prioritas utama yang berkeadilan.

  • LBH Mambo Waswar: Distribusi BBM Tak Cukup Hanya Sesuai Administrasi, Harus Berkeadilan bagi Masyarakat

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mambo Waswar Raja Ampat menanggapi klarifikasi PT Maros Indah Jaya yang menyatakan bahwa pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Direktur LBH Mambo Waswar Raja Ampat, Arfan Poretoka, S.H., menilai bahwa kepatuhan terhadap aspek administratif belum cukup untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan Raja Ampat yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap BBM.

    Menurut Arfan, dalam negara hukum, setiap penyelenggaraan usaha yang menyangkut kepentingan publik harus diuji tidak hanya berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, kepentingan umum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

    “Aturan tidak boleh hanya melindungi kepentingan administratif perusahaan, tetapi juga harus menghadirkan keadilan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat,” ujarnya.

    Ia mengingatkan bahwa BBM merupakan kebutuhan strategis yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Selain itu, lanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan agar pengelolaan energi menjamin ketersediaan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

    Arfan menilai, apabila masyarakat di wilayah kepulauan masih menghadapi kendala memperoleh BBM akibat akses yang sulit maupun tingginya biaya distribusi, maka persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan bahwa seluruh mekanisme telah berjalan sesuai aturan.

    “Hukum tidak hanya menilai apakah prosedur telah dilaksanakan, tetapi juga apakah hak masyarakat benar-benar terpenuhi,” katanya.

    LBH Mambo Waswar juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, terjangkau, dan berkeadilan.

    Atas dasar itu, LBH Mambo Waswar meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama DPRK melakukan evaluasi secara terbuka terhadap sistem distribusi BBM di wilayah kepulauan. Selain itu, PT Maros Indah Jaya didorong membuka informasi mengenai mekanisme distribusi, dasar kebijakan yang diterapkan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

    LBH juga meminta instansi yang berwenang melakukan pengawasan agar distribusi BBM tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan keadilan sosial bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

    Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan dari PT Maros Indah Jaya maupun instansi terkait atas pernyataan LBH Mambo Waswar Raja Ampat tersebut.

  • Nahkodai PCNU Kota Sorong, Ustadz M. Muhyiddin Siap Wujudkan Program Nyata Bagi Umat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Terpilih Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Sorong, Ustadz Muhammad Muhyiddin, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi lebih dekat dengan masyarakat melalui program-program yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, pendidikan, ekonomi, hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan. Minggu (2/7/2026)

    Menurut Muhyiddin, kepengurusan yang baru akan tetap berpegang pada semangat pengabdian kepada umat dengan mengedepankan aksi nyata dibanding sekadar menyampaikan janji.

    “Kita wajib peduli kepada warga melalui kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Nahdlatul Ulama harus hadir untuk menjaga Indonesia, melindungi agama, membela masyarakat, terutama umat Islam dan warga Nahdliyin. Yang paling penting, kita terus memperkuat tali persaudaraan dan persatuan di Kota Sorong,” ujarnya.

    Ia menambahkan, sebagai bagian dari masyarakat Kota Sorong, NU akan terus mengedepankan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan antarumat beragama.

    “Sedikit bicara, banyak beraksi. Kami ingin membuktikan program kerja melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji. Semoga seluruh pihak dapat mendukung terwujudnya cita-cita ini,” katanya.

    Muhyiddin menjelaskan bahwa fokus utama kepengurusan mendatang adalah merealisasikan program kerja yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak diukur dari banyaknya program yang dirancang, melainkan dari hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

    “Tujuan kita sederhana, yaitu mewujudkan program kerja menjadi kenyataan. Tidak perlu terlalu banyak tujuan yang bersifat formal, tetapi bagaimana hasil kerja itu bisa dirasakan masyarakat, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun sektor lainnya,” ungkapnya.

    Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, PCNU Kota Sorong juga akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat.

    “Kami akan terus membangun komunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, para pengusaha, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh pihak yang memiliki peran dalam membangun masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci agar program-program NU dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Terkait pelantikan pengurus, Muhammad Muhyiddin menyampaikan bahwa proses tersebut masih menunggu tahapan administrasi organisasi sesuai mekanisme yang berlaku di Nahdlatul Ulama.

    “Pelantikan masih menunggu proses organisasi selesai. Setelah struktur kepengurusan disusun, akan kami sampaikan kepada Pengurus Wilayah, kemudian diteruskan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta. Yang terpenting, kepengurusan ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya sehingga mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik,” tutupnya.

  • Kapolda Audie: Tidak Ada Toleransi bagi Anggota Polri yang Melanggar Disiplin

    Melanesiatimes.com, Kab. Sorong PBD – Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han., menegaskan komitmennya dalam menegakkan disiplin dan profesionalisme di lingkungan Polda Papua Barat Daya.

    Komitmen tersebut dibuktikan melalui pelaksanaan sidang disiplin terhadap tiga personel yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas institusi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

    Sidang disiplin yang berlangsung di Aula Polda Papua Barat Daya pada Jumat (31/7/2026) dipimpin oleh Kabid Propam Polda Papua Barat Daya, AKBP Mathias Yosias Krey, S.Pd., selaku pimpinan sidang. Ia didampingi Ps. Kasubbid Provos Bidpropam Polda Papua Barat Daya AKP Brury, S.H., serta Ps. Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Papua Barat Daya AKP Arival Utama, S.T.K., S.H., S.I.K., M.H.

    Sidang pertama digelar terhadap Briptu H.W., personel Ba SPKT Polda Papua Barat Daya, yang terbukti tidak melaksanakan tugas kedinasan selama 21 hari berturut-turut pada April 2026. Berdasarkan hasil persidangan, yang bersangkutan dinyatakan melanggar ketentuan disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan dijatuhi sanksi berupa penempatan di Tempat Khusus (Patsus) selama 21 hari.

    Selanjutnya, Bidpropam juga menyidangkan Ipda A.H., personel Dit SPKT Polda Papua Barat Daya, yang terbukti tidak melaksanakan tugas kedinasan selama delapan hari berturut-turut pada April 2026. Setelah melalui proses pemeriksaan dan persidangan, yang bersangkutan dijatuhi sanksi berupa penempatan di Tempat Khusus (Patsus) selama 21 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

    Pada hari yang sama, sidang disiplin juga digelar terhadap Aipda D.P.M., personel Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya, terkait pelanggaran disiplin berupa dugaan perselingkuhan dan penelantaran. Berdasarkan putusan sidang, yang bersangkutan dikenai sanksi penundaan mengikuti pendidikan selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, serta penempatan di Tempat Khusus (Patsus) selama 21 hari.

    Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru menegaskan bahwa setiap proses penegakan disiplin dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum tanpa memandang pangkat maupun jabatan.

    “Setiap anggota Polri wajib mematuhi aturan dan menjunjung tinggi disiplin. Tidak ada toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dapat mencederai marwah institusi. Penegakan disiplin merupakan bagian dari upaya mewujudkan Polri yang Presisi, profesional, dan dipercaya masyarakat,” tegas Kapolda.

    Ia kembali menekankan bahwa disiplin merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehingga setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

    “Disiplin adalah fondasi utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga integritas institusi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujar Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru.

    Sementara itu, Plt. Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, mengatakan pelaksanaan sidang disiplin merupakan bentuk keseriusan institusi dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas personel.

    Melalui pelaksanaan sidang disiplin tersebut, Polda Papua Barat Daya berharap seluruh personel semakin meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus terjaga. (***)