Melanesia Times

Blog

  • Menteri Luar Negeri Xi Jinping Digulingkan Setelah Absen

    Melanesiatimes.com – Menteri luar negeri China Qin Gang secara dramatis digulingkan pada hari Selasa setelah absen lama dari pandangan publik dan digantikan oleh pendahulunya dalam perombakan kepemimpinan kebijakan luar negeri negara yang mengejutkan dan sangat tidak biasa.

    Langkah tiba-tiba, yang disetujui oleh badan pembuat keputusan utama parlemen stempel karet China, datang ketika misteri telah berputar-putar di sekitar nasib Qin, yang terakhir terlihat di depan umum pada 25 Juni.

    Qin, 57, seorang diplomat karir dan pembantu terpercaya pemimpin China Xi Jinping, baru ditunjuk sebagai menteri luar negeri pada bulan Desember setelah menjabat sebagai duta besar China untuk Washington.

    Belum ada alasan yang diberikan untuk kepergian Qin tetapi pendahulunya Wang Yi sekarang akan kembali ke peran tersebut, pihak berwenang mengkonfirmasi. Ujarnya sebagaimana dikutip melanesiatimes.com, Selasa, (26/07/2023).

    Wang, yang menjadi menteri luar negeri dari 2013 hingga 2022, sekarang menjabat sebagai direktur cabang urusan luar negeri Partai Komunis yang berkuasa, posisi yang menjadikannya diplomat top China.

    Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China membuat penunjukan menteri luar negeri baru pada hari Selasa dalam sebuah pertemuan yang tiba-tiba diumumkan sehari sebelumnya, dalam penyimpangan dari prosedur koreografi yang biasanya.

    Penggulingan itu terjadi di tengah periode diplomatik yang sibuk dan penting bagi China setelah kemunculannya dari isolasi pandemi awal tahun ini dan ketika Beijing mencoba memperbaiki hubungan yang tegang dengan mitra internasional.

    Qin telah memainkan peran kunci dalam upaya AS dan China untuk memulihkan komunikasi, termasuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada 18 Juni selama kunjungan diplomat Amerika ke Beijing.

    Dalam penampilan publik terakhirnya, Qin yang tersenyum terlihat berjalan berdampingan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko, yang terbang ke Beijing untuk bertemu dengan para pejabat China setelah pemberontakan singkat oleh kelompok tentara bayaran Wagner di Rusia.

    Hilangnya Qin dari jadwal urusan luar negeri China belum sepenuhnya dijelaskan oleh kementerian, memicu spekulasi kuat di negara yang dikenal karena ketidakjelasan politiknya.

    Kementerian itu secara singkat mengutip “alasan kesehatan” ketika dia melewatkan pertemuan diplomatik awal bulan ini. Tetapi tanggapan itu hilang dari transkrip resmi briefing yang diposting kemudian di situs web kementerian, dan ketika ditanya minggu berikutnya seorang juru bicara mengatakan dia “tidak memiliki informasi untuk diberikan.”

    Ketidakhadirannya juga menyebabkan gangguan nyata, dengan Wang Yi sudah terlihat melangkah kembali ke peran untuk menghadiri pertemuan menteri luar negeri tahunan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia awal bulan ini, dan lagi pada pertemuan kunci blok BRICS ekonomi berkembang utama minggu ini di Afrika Selatan.

  • Pelanggaran Kode Etik Salah Satu Komisioner KPU terpilih Kabupaten Raja Ampat.

    Melanesiatimes.com – Putusan Nomor 72-Pke-Dkpp/Iv/2023 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI), telah menerima laporan dari Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terkait pelanggaran kode etik yang ditujukan oleh salah satu komisoner KPU terpilih Steven Ibie pada Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

    Putusan DKPP berupa bukti temuan pelanggaran kode etik di lapangan yang bersangkutan terlibat dalam organisasi dengan menjadi Ketua DPD GAMKI Provinsi Papua Barat. Bahwa Terlapor (Steven Eibe) menjabat sebagai Ketua DPD GAMKI Provinsi Papua Barat selama rentang waktu Bulan Oktober 2021-Bulan Januari 2023.

    Komisioner Bawaslu Raja Ampat

    MEMUTUSKAN, 1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian;
    2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu Steven Eibe selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

    Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, dan Yulianto Sudrajat masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, Ratna Dewi Pettalolo, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi masing-masing selaku Anggota.

    Hingga berita ini dinaikkan media ini sudah berusaha menghubungi dan meminta konfirmasi dari ketua Bawaslu Raja Ampat Markus Rumsowek tapi belum ditanggapi. *(ZK)

  • Rapat Kordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

    Melanesiatimes.com – Rapat Kordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang di selenggarakan di Kota Sorong Papua Barat Daya, Minggu (23/07/2023) bertempat di hotel Aston.

    Dalam sambutannya Ketua KPU RI Hasyim Ashari mengungkapkan ‘”Salah satu prinsip dan prasyarat untuk terselenggaranya pemilihan yang demokratis adalah warga negara terdaftar sebagai pemilih tanpa diskriminasi. Daftar pemilih menjadi bagian tahapan pemilu yang sangat krusial karena menjadi penentu tahapan pemilu yang lainya. Daftar pemilih menjadi penentu kebutuhan surat suara yang harus dicetak, berpengaruh terhadap tahapan pengadaan logistik, berpengaruh terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara, berpengaruh terhadap perhitungan suara, dan berpengaruh juga terhadap tingkat partisipasi pemilih. Pasal 1 ayat (25) PKPU 7 Tahun 2022″.

    Jefri Obeth Kambu

    Salah satu peserta atau tuan rumah KPU Papua Barat Daya Devisi Perencanaan, Data dan Informasi, Jefri Obeth Kambu mengungkapkan, “Pimpinan kami KPU RI memberikan kepercayaan kepada kami selaku KPU PBD dalam pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan daftar pemilih tambahan, ini menjadi suatu kebanggaan dan penghormatan kepada kami selaku tuan rumah dalam kegiatan tingkat nasional dan merupakan tantangan tersendiri bagi kami yang mana KPU Papua Barat Daya sendiri baru terbentuk sekitar 7 bulan yang lalu dengan segala keterbatasan kami dapat diberikan kepercayaan selaku tuan rumah untuk kegiatan ini, adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini dari 37 provinsi ditambah dengan Provinsi Papua Barat Daya menjadi 38 provinsi dengan masing-masing perwakilan 2 peserta. lanjutnya berkaitan dengan peserta pemilih yang belum terdaftar dalam DPT namun yang bersangkutan sudah memiliki ktp elektronik itu akan diakomodir dalam tahapan penyusunan daftar pemilih khusus. Kalau daftar pemilih tambahan ini khusus bagi warga negara kita yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap, namun satu waktu tertentu yang bersangkutan sakit atau bertugas di luar daerah sedangkan ingin menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara yang lain atau daerah lain maka yang bersangkutan akan mengurus surat pindah memilih sehingga dapat diakomodir dalam daftar pemilih tambahan. Lain halnya dengan daftar pemilih khusus yaitu pada saatnya nanti akan diakomodir pada hari H untuk mereka menggunakan hak pilihnya kendati waktu yang diberikan kepada daftar Pemilu khusus yaitu dari jam 12.00 sampai jam 13.00 cukup dengan menggunakan KTP elektronik saja. Di Papua Barat Daya sendiri ada sekitar 9 TPS khusus yang difokuskan kepada narapidana atau kampus kampus yang belum terdaftar sebagai DPT atau daftar pemilih tetap, dari 9 TPS khusus ini akan ada tambahan ketika kondisi daerah memungkinkan untuk menambahkan contohnya seperti pasien di rumah sakit yang mau menggunakan hak pilihnya bisa memilih di TPS khusus yang disediakan sesuai dengan arahan KPU RI.

    Jefri juga berharap di tahun 2024 nanti dengan data pemilih yang sudah dilakukan itu, ada juga kategori pemilih potensial, seperti pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk memilih namun belum memiliki KTP elektronik, sehingga harapan kami agar pemerintah daerah provinsi Papua Barat Daya dalam hal ini dinas dukcapil kabupaten kota yang ada di provinsi Papua Barat Daya agar menyiapkan metode atau strategi yang baik agar dapat mengarahkan masyarakatnya untuk melakukan perekaman KTP elektronik di daerah masing-masing sehingga pemilih potensial ini dapat menyalurkan hak pilihnya sebagai warga negara indonesia ucapnya” (Dir)

  • Peresmian Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya.

    Melanesiatimes.com – Peresmian kantor KPU Papua Barat Daya Minggu 23 Juli 2024 dihadiri oleh KPU RI Hasyim Azhari dan anggotanya yang diresmikan oleh PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad.

    PJ Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan “Selamat datang Bapak ketua KPU RI beserta anggotanya di provinsi yang ke-38 dan yang kedua saya juga sampaikan terima kasih banyak kepada KPU Papua Barat Daya, yang sudah mendapatkan tempat yang layak yang representatif untuk menjadi Pusat pelayanan kegiatan kepemiluan di Provinsi Papua Barat Daya.

    Halaman Kantor KPU PBD

    Lanjutnya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap bersinergi dan mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya juga merupakan agenda nasional dan tadi kami sudah memberikan dana hibah tahap pertama berjumlah sekitar 3,3 m untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan KPU Papua Barat Daya dan akan mencairkan tahap kedua sesuai dengan kebutuhan KPU Provinsi Papua Barat Daya begitupun Bawaslu Papua Barat Daya kami telah menyiapkan dana yang sewaktu-waktu ketika kondisi mendesak kami siap untuk mencairkannya dalam rangka persiapan pemilu dan Pilkada 2024 yang ada di Provinsi Papua Barat daya ini, Pemilu harus jalan Sesuai dengan amanat undang-undang karena ini agenda nasional maka kita wajib untuk membantu tutupnya”.

    Ketua KPU RI

    Di tempat yang sama ketua KPU RI Hasyim Ashari menyampaikan ” kami atas nama KPU RI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dipimpin oleh Pejabat Gubernur Muhammad Musa’ad berupa bantuan fasilitasi kantor KPU Papua Barat Daya,  kedua tentu saja ini semua merupakan kerjasama dan dukungan dari Pemerintah Provinsi kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya yang tiada lain dan tiada bukan tujuannya hanyalah satu yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan KPU dan juga meningkatkan kualitas pelayanan KPU dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 mendatang, dengan demikian kami berharap bahwa kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya ini menjadi pusat kepemiluan Sehingga siapa saja yang ingin mendapatkan layanan kepemiluan, informasi kepemiluan dan data kepemiluan meskipun data yang di minta merupakan bukti tapi ini zaman yang transparan jadi kita harus tetap melayani. Ini semua memungkinkan karena dukungan fasilitasi dan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan KPU Provinsi Papua Barat Daya tutupnya”(Dir)

  • Konspirasi Dibalik PT. Varita Majutama (VMT) Terhadap 1001 Sertifikat Tanah.

    MelanesiaTimes.com – PT. Varita Majutama (VMT) menyalagunakan wewenang mengambil Sertifikat Tanah Masyarakat sebanyak 1001 secara diam – diam dan menggadaikan di salah satu Bank BUMN (Bank Mandiri) Kota Tua Jakarta Pusat.
    Ketika ditemui, salah satu narasumber yang juga merupakan warga SP1 Cunrat Jance Lelewulya yang biasa disapa Jance mengatakan kepada Melanesia Times bahwa ada permainan atau konspirasi yang di lakukan oleh PT. Varita Majutama terhadap 1001 sertifikat tanah warga SP1 dan SP2, pada tahun 2003 untuk mengelolah tanah warga sebagai lahan perkebunan Petani Plasma.


    Siasat atau konsipirasi yang dilakukan oleh PT. Varita Majutama adalah, membentuk dua Koperasi yang dinamakan Koperasi Tanah Makmur dan Koperasi Maju Tama. Kedua Koperasi tersebut dibentuk oleh PT. Varita Majutama yang pengurusnya diambil dari karyawan PT. Varita Majutama sendiri. Setelah dibentuk kedua Koperasi tersebut, kemudian pengurus dari kedua koperasi ini langsung menuju kabupaten manokwari (kala itu masih berstatus sebagai kabupaten) dan mengambil sertfikat petani plasma SP1 (525 kk) dan SP2 (476 kk) total 1001 sertifikat tanpa sepengetahuan mereka (petani plasma) kemudian dibawah ke Kota Tua Jakarta untuk melakukan peminjaman dana/kredit pada Bank Mandiri. Sampai saat ini jumlah pencairan dananya belum diketahui. Setelah melakukan pencairan pengurus koperasi yang merupakan karyawan PT. Varita Majutama. Kembali ke Distrik Sumuri menemui warga dan menyampaikan kepada warga untuk mengelolah tanahnya dan telah melakukan pencairan di Bank Mandiri Kota Tua Jakarta dengan alasan untuk mengelolah perkebunan tersebut, dan uang tersebut akan dipergunakan untuk penebangan pohon, pembersihan lahan dan lain-lain, kemudian dari pada itu PT. Varita Majutama melakukan kesepakatan dengan 1001 KK dalam pembagian hasil 50% untuk perusahan dan 50% untuk 1001 KK. Setelah itu PT. Varita Majutama (VMT) melakukan pergantian Pengurus kedua Koperasi tersebut dengan merekrut Kembali warga SP1 dan SP2 sebagai pengurus di dua koperasi tersebut untuk menutupi konspirasi tersebut, seolah-olah peminjaman/kredit tersebut dilakukan oleh Koperasi yang dipimpin warga SP1 dan SP2.
    Dari pembagian hasil tersebut oleh PT. Varita Majutama (VMT) juga memotong sebesar 20% – 30% untuk pembayaran cicilan pada Bank Mandiri Kota Tua Jakarta yang saat ini sudah berpindah alamat di depan Kantor Polda Metro Jaya ungkapnya.
    Ketika ditanyai oleh awak Media, terkait salah satu pengurus koperasi Jance mengatakan bahwa salah satu pengurus Koperasi Bernama Supriadi. Media Melanesia Times langsung mengkonfirmasi kepada Supriadi via tlp, Supriadi membenarkan apa yang disampaikan oleh Jance. Lewat via tlp Supriadi menyampaikan bahwa ditahun 2014 petani plasma SP2 atau Koperasi Tani Makmur dengan jumlah 476 kk telah menyelesaikan cicilan pada Bank Mandiri sedangkan Koperasi Maju Tama petani Plasma SP1 menyisahkan hutang sekitar 4 Miliyar. Ditahun yang sama tanpa sepengetahuan kedua penugurus Koperasi ada Adendum kepada bank yang diduga dilakukan oleh pengurus Koperasi yang pertama sehingga terjadi temuan pembengkakan jumlah kk dari 476 kk menjadi menjadi 975 kk. Sisah cicilan yang tadinya 4 Miliyar naik menjadi 18 Miliyar. Setelah mengalami kenaikan secara signifikan petani plasma mulai mencurigai bahwa ada konspirasi yang di lakukan oleh PT. Varita Majutama sejak awal tahun 2003 sampai 2014. Atas kecurigaan tersebut kami meminta agar PT. Varita Majutama mengembalikan sertifikat kami, saya Bersama masyarakat melakukan demo berkali-kali membawah kasus ini kepada DPR Teluk Bintuni, Bupati Teluk Bintuni dan berangkat ke Jakarta bertemu dengan Deputi V hingga melaporkan kasus kepada Polres Bintuni namun semuanya mentah dan tidak berbuah apa-apa tandasnya.
    Supriadi juga mengungkapkan pada saat pelunasan cicilan petani plasma SP2/koperasi Tani Makmur, pihak Bank Mandiri sudah mengembalikan 525 sertifikat kepada PT. Varita Majutama. Pada saat Tim yang dibentuk oleh kedua Koperasi tersebut bersama kedua pengurus koperasi berangkat ke Jakarta guna bertemu dengan Pimpinan Pusat PT. Varita Majutama untuk mengambil sertifikat namun dari pihak PT. Varita Majutama mengatakan bahwa ‘’yang bisa mengambil sertifikat ini hanya orang RI satu”. Pertanyaan sederhana kami, ada apa dan siapa dibalik ini, siapa yang dimaksud RI Satu? kenapa kami tidak bisa mengambil hak kami Kembali.
    Segalah macam cara sudah kami lakukan untuk mengembalikan sertifikat kami namun sampai saat ini dari pihak PT. Varita Majutama belum mengembalikan sertifikat kepada kami meskipun kami pernah melaporkan kasus ini kepada KPK namun hasilnya juga sama. Harapan kami Ketika hal ini sampai pada telinga Bapak Presiden Jokowidodo, maka tolonglah kami sebagai rakyat kecilmu ini yang sudah di zolimi dan menjadi korban dari konspirasi PT. Varita Majutama (VMT) tutupnya. Dir

  • Mengapa waktu keluarga diperlukan?

    Melanesiatimes.com – Apakah Anda mencari kegiatan akhir pekan yang menyenangkan untuk dinikmati bersama keluarga selain menghadiri konser, menonton pertunjukan teater, dan menjelajahi pasar petani? Jika demikian, Anda berada di tempat yang tepat. Tingkatkan suasana akhir pekan Anda bersama keluarga dan habiskan waktu berkualitas untuk menjalin ikatan dengan aktivitas menyenangkan di sini.

    Kami hampir tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama keluarga kami selama hari kerja karena jadwal kerja kami yang sibuk. Itu sebabnya Anda harus membuat yang terbaik dari akhir pekan. Jika Anda mencari hal yang dapat dilakukan di akhir pekan bersama keluarga, pilihannya luas.

    Saat memutuskan aktivitas apa pun, pertama-tama tanyakan pada diri sendiri apakah keluarga Anda akan menikmatinya sebanyak yang Anda inginkan. Temukan sesuatu yang hampir semua orang di keluarga akan senang menjadi bagian darinya. Dalam posting ini, kami telah mengumpulkan hal-hal terbaik yang dapat Anda lakukan dengan keluarga Anda.

    Mengapa waktu keluarga diperlukan?

    Menghabiskan waktu bersama memperkuat ikatan keluarga, meningkatkan kinerja akademik anak Anda, membantu anak-anak Anda, dan mengembangkan keterampilan mengasuh anak, menyebabkan lebih sedikit kemungkinan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan masalah perilaku seperti agresi, yang sangat umum di antara anak-anak akhir-akhir ini. Gangguan seperti TV, video game, dan ponsel telah menjauhkan keluarga dari menikmati waktu bersama orang-orang terdekat dan tersayang mereka.

  • Pelatihan Jurkam Tim Pemenangan Ganjar, Jims Charles Kawengian: Media Alat yang Paling Jitu

    Melanesiatimes.com – Ketua Bidang Penggalangan dan Jaringan DPP Partai HANURA, Jims Charles Kawengian, mewakili Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Kodrat Shah, menjadi moderator dalam Pelatihan Juru Kampanye Tim Pemenangan Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024. Materi kali ini membahas tema “Media sebagai Alat Pemenangan” untuk Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

    “Media merupakan alat yang paling jitu untuk menangkan Ganjar,” kata Jims Charles Kawengian di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, (18/7/23).

    Pemateri pada sesi kali ini, yaitu: Pertama, Putra Nababan merupakan politisi PDI Perjuangan dan juga pernah menjadi Pembawa Berita di Media TV Nasional. Kedua, Prabu Revolusi adalah pembawa acara berita, aktor, dan dosen. Saat ini Prabu menjabat sebagai Managing Director and Chief News Officer di iNews Media Group.

    Di awal acara, pria yang akrab disapa Bang Jimmy ini mengajak peserta untuk menyanyikan lagu Ganjar Presiden 2024, yang mana lagu tersebut tercipta secara mendadak ketika dirinya mendapat tugas untuk menggantikan Sekjen Partai Hanura menjadi moderator.

    Meskipun Jimmy merasa canggung untuk berhadapan dengan Putra Nababan dan Prabu Revolusi, yang mana menurut Jimmy mereka berdua merupakan pakar komunikasi. Namun hal tersebut terasa cair terlihat ketika Putra Nababan nyeletuk bahwa Sekjen Partai Hanura tidak salah mengutus Jimmy untuk memandu pada session tersebut. Mendapat pujian dari Putra Nababan, Jimmy pun tambah semangat dan dirinya terlihat mampu mencairkan suasana dari awal hingga akhir materi.

    Adapun peserta pelatihan berasal dari Jurkam Partai HANURA, PDI Perjuangan, PPP, Partai Perindo, dan Relawan GP untuk tim pemenangan Ganjar Pranowo Capres 2024.

    Diketahui juga, Jims Charles Kawengian merupakan Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta Pusat pada Pemilu 2024 mendatang.

  • Polisi RW untuk Deteksi Dini Bukan Alat Politik Pemilu 2024 ! Willy: Sesat

    Melanesiatimes.com – Beberapa aktivis 98 dan pengamat yang hadir diacara diskusi publik Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) buka-bukaan soal “Polisi RW Jaga Pemilu Damai”.

    Ketua Presidium JARI 98 Willy Prakarsa menyebut pentingnya kehadiran Polisi RW yang merupakan Polri Presisi di era milenial dengan kemasan lebih humanis, dekat dan melekat kepada masyarakat.

    “Polisi RW lebih dekat rakyat tidak seperti dari negara Konoha. Polisi RW itu memelihara ketertiban dan deteksi dini. Jadi sesat berpikir jika ada yang menuding Polisi RW jadi alat politik Pemilu 2024,” tegas Willy dalam diskusi publik JARI 98 di Serasa Kuphie Selatan, H Nawi Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.

    Dia memastikan Polisi RW tak ada kaitannya dengan politik, dan keberadaan Polisi RW justru untuk mengecilkan suatu persoalan yang besar dan yang kecil di dihentikan.

    “Adanya Polisi RW tidak ada kaitannya dengan politik dan lebih di prioritaskan ke keamanan,” katanya.

    Pihaknya akan selalu memberikan semangat untuk Polri presisi yang di gaungkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Kami bagian dari masyarakat kecil memberikan apresiasi buat kalian, tetap mengabdi, setia UUD 45 dan Pancasila. Saya yakin Polri presisi menjadi yang terbaik kedepannya dan Polri bisa menjaga NKRI terbaik,” sebutnya.

    Ditempat yang sama, Sekretaris Jenderal Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (JARI 98), Arwandi mengungkapkan kehadiran Polisi RW di tengah-tengah masyarakat menjadi pengayom sekaligus pendidik juga jembatan komunikasi yang maksimal dalam menciptakan kondusifitas.

    “Keberadaan Polisi RW adalah bentuk konkret untuk mendekteksi segala bentuk ancaman dan gangguan di masyarakat seperti terorisme, peredaran narkoba hingga memburu para koruptor,” kata Arwandi

    “Ditegaskan dia, Polisi RW juga melakukan pendekatan dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami bagaimama mengedepankan keamanan dan ketertiban terutama dalam turut serta bersama-sama menciptakan pemilu damai,” sambungnya.

    Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas menegaskan bahwa dalam menciptakan pemilu damai perlu dorongan dan keterlibatan di luar unsur TNI-Polri.

    “Harus semua elemen yang punya tujuan pemilu damai. Polisi mau ditaruh sampai level RT kalau keinginan tidak ada agar pemilu damai maka pemilu tidak akan berlangsung damai,” kata Fernando.

    Kemudian, menurut dia, aktor politik juga harus berperan aktif dan harus memiliki keinginan bahwa pemilu akan damai netralitas kepolisian, TNI, ASN, penyelenggara pemilu juga diwajibkan netral supaya tidak mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat.

    Pada pemilu kemarin, pengamatan Fernando, justru ketidaknetralan tersebut diduga banyak terjadi di kalangan ASN. Kemudian tentang isu SARA, ditegaskan dia, dapat menjadi pemicu pemilu tidak damai.

    “Hoaks kemudian SARA karena bagaimanapun juga isu agama itu yang sangat riskan untuk membuat konflik di masyarakat,” tegasnya.

    Dia menjelaskan bahwa dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta pertahanan bukan hanya tugas TNI-Polri.

    “Sehingga capaian yang diwujudkan dengan polisi-polisi yang ditempatkan sebagai Polisi RW sehingga bisa terwujud pemilu damai yang akan datang,” katanya.

    Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai peran fungsi Polisi RW kembali ke filosofi kepolisian itu sendiri, yakni menjaga keamanan dan ketertiban.

    “Menjaga pemilu damai, kepentingannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemaknaan ini sebagai jembatan komunikasi masyarakat dan kepolisian menjaga kondusifitas,” ujarnya.

    Dia mengatakan bahwa pemilu selayaknya harus dilakukan secara riang gembira. Siapapun pemenangnya, kata dia, tujuannya adalah untuk Indonesia raya.

    Hari menegaskan lagi bahwa menjaga kondusifitas keamanan tidak hanya satu insititusi atau satu kelompok.

    “Jadi ketika munculnya Polisi RW ini saya juga beri catatan jangan berorientasi kepada proyek. Mau judulnya apapun yang utama adalah keamanan dan ketertiban,” tegasnya.

    “Polisi RW ini juga bisa jadi kekuatan rakyat juga, tinggal bagaimana kita memaknai ini terutama di lingkungan. Pemilu ini gak perlu dibikin momok yang menakutkan. Namanya pemilu ya kita bikin aja riang gembira,” katanya.

    Ditegaskan Hari, Polisi RW bisa efektif tentu harus mampu meliibatkan publik. Sebab, tantangan terbesar bangsa ini adalah pecah belah dan polarisasi. “Jangan lagi ada politik polarisasi di masyarakat dengan cara-cara tidak manusiawi,” katanya.

    Sementara itu, aktivis 98 Yogyakarta, Roy Ferdinan Martin Sitorus mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam terbosan program Polisi RW.

    “Kita bersyukur mengapresiai Kapolri yang menghasilkan Polisi RW ini. Ini terobosan sebagai alat untuk memastikan kedamaian pemilu,” ujar Roy.

    Ditegaskannya, model Polisi RW tersebut banyak diterapkan di banyak negara. Memang, program ini langsung masuk ke tengah-tengah masyarakat sehingga langsung bekejra efisien.

    “Polisi RW ini harus tetap didukung dari sisi anggaran dan teknologi . Tentu harus didukung pemerintah. Polisi RW juga harus diimbangi kompetensi dan intergratas yang diimbangi teknologi juga,” katanya.

    Menurut Roy, tantangan terbesar saat ini adalah polarisasi, identintas dan pihaknya mengajak untuk hadapi bersama-sama dan tidak berhenti di Polisi RW.

    “Kita harus dukung tentu tantangan ini akan semakin berat di berikutnya. Pemilu kan tidak berhenti di 2024 saja. Kita sama-sama menyaring hoaks minimal dari kita sendiri. Berita yang ke kecil negatif itu bisa kemana-mana dan jadi besar,” pungkasnya.

  • Jefri Gultom Dinonaktifkan Sementara, Epafras Tuidano dipercaya Sebagai Pjs Ketua Umum GMKI

    Melanesiatimes.com – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menerbitkan surat keputusan PP GMKI Masa Bakti 2022-2024 nomor: 380151/SU/K/VII/2023 tentang Penonaktifan Sementara Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI dan Penetapan Penanggungjawab Sementara (Pjs) Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI.

    Pengurus Pusat GMKI memutuskan dan mengesahkan Penanggungjawab sementara (Pjs) Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Epafras Tuidano, S.IP, M.Si.

    Alasan penunjukan Pjs Ketua Umum dikarenakan Ketua Umum Jefri Edi Irawan Gultom dinonaktifan sementara sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi Pengurus Pusat GMKI di Jakarta, pada Selasa, 18 Juli 2023.

    Pengurus Pusat GMKI meminta Jefri Edi Irawan Gultom menyampaikan permohonan maaf ke seluruh Civitas GMKI setanah air atas kegaduhan dan pelanggaran-pelanggaran AD/ART yang telah dilakukan oleh saudara Jefri Edi Irawan Gultom selama melaksanakan tugas pelayanan sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI.

    Keputusan ini mengacu pada Anggaran Dasar (AD) GMKI Pasal 3 ayat 1, AD GMKI Pasal 7 ayat 1 dan 2, Anggaran Rumah Tangga (ART) GMKI Pasal 1, ART GMKI Pasal 4 ayat 3a dan 3b, ART GMKI Pasal 9 ayat 3a, dan ART GMKI Pasal 11. Kemudian pada AD GMKI Pasal 12 dan ART GMKI Pasal 12, hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART diatur oleh Keputusan Pengurus Pusat GMKI.

    Pengurus Pusat GMKI Masa Bakti 2022 – 2024 telah melakukan berbagai upaya komunikasi kepada Saudara Jefri Edi Irawan Gultom terkait maksud dan tujuan dari tindakannya yang telah melanggar Konstitusi GMKI yakni dengan sengaja menyusun dan mengangkat secara sepihak Pengurus Pusat GMKI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-PP GMKI) yang inkonstitusional dan tidak sah pasca pengukuhan dan serah terima kepengurusan Pengurus Pusat GMKI Masa Bakti 2022-2024 pada tanggal 28 Januari 2023 lalu.

    Tidak hanya pelanggaran Konstitusi, kejahatan organisatoris juga dilakukan oleh Jefri Edi Irawan Gultom yaitu penyalahgunaan rekening organisasi yang tidak dipertanggungjawabkan secara transparan, hanya untuk kepentingan pribadi dan masih menggunakan buku tabungan berdasarkan nama Sekretaris Umum dan Bendahara Umum pada periode sebelumnya.

    Pelanggaran terhadap keputusan Kongres GMKI yang dilakukan oleh saudara Jefri Edi Irawan Gultom mulai dari keputusan Kongres nomor: 22/K-XXXVIII/GMKI/XII/2022 dengan menyusun struktur sendiri di luar pembahasan formatur yang merupakan mandataris Kongres, bahkan menunjuk anggota BPK secara sepihak yang berbeda nama/orang dengan anggota BPK berdasarkan keputusan Kongres GMKI nomor: 23/KXXXVIII/GMKI/XII/2022.

    Kemudian selama berbulan-bulan melaksanakan agenda organisasi ke dalam maupun ke luar organisasi bersama dengan Pengurus Pusat yang tidak sah atau ilegal tanpa sepengetahuan Pengurus Pusat GMKI masa bakti 2022-2024 yang sah secara Konstitusi GMKI.

    Penonaktifan sementara Ketua Umum GMKI saudara Jefri Gultom merupakan sanksi organisasi yang bertujuan untuk memberikan ruang perenungan kepada saudara Jefri Gultom agar dapat lebih bijak, patuh terhadap aturan main organisasi, dan berhikmat dalam bertindak secara pribadi maupun secara organisasi.

    Pengurus Pusat GMKI berharap pasca penonaktifan sementara ini, saudara Jefri Gultom dapat menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota dan Senior GMKI atas pelanggaran organisasi yang dilakukan selama ini, dan kemudian dapat kembali berjalan bersama dengan Pengurus Pusat GMKI yang sah dalam menjalankan roda-roda organisasi hingga akhir periode.

    Pjs Ketua Umum GMKI Epafras Tuidano menyampaikan selama penonaktifan sementara saudara Jefri Edi Irawan Gultom sebagai Ketua Umum GMKI, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mewakili/ melaksanakan agenda organisasi baik di dalam maupun ke luar organisasi, dengan mengatasnamakan sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI.

    “Termasuk dalam agenda dengan seluruh instansi pemerintah/non pemerintah, lembaga keumatan, seluruh mitra strategis, dan stakeholders GMKI, serta kegiatan Kelompok Cipayung Plus,” ujar Pjs Ketua Umum.

    Selanjutnya Epafras Tuidano, yang merupakan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyampaikan komitmen untuk menjalankan aktivitas organisasi sebaik mungkin bersama-sama dengan Sekretaris Umum PP GMKI Artinus Hulu dan jajaran Pengurus Pusat GMKI lainnya.

    “Saya akan berkomitmen dan akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya; taat pada konstitusi, menjaga marwah/wibawa organisasi, mengembalikan nilai GMKI yang sudah bergeser dan memajukan organisasi yang kita cintai ini. Semoga dinamika internal yang sedang kita hadapi ini dapat menemukan jalan penyelesaiannya,” pungkasnya.

  • Demo Mahasiswa Maluku Utara Tuntut Izin PT Mineral Trobos Dicabut, Ada Apa?

    Melanesiatimes.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Maluku Utara Jakarta (KOMMALUT Jakarta) menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Jakarta Pusat.

    Dalam orasinya mereka menuntut keterbukaan dan asas kebermanfaatan pengelolaan tambang khsusnya nikel di Provinsi Maluku Utara untuk masyarakat dan negara.

    Untuk diketahui, Maluku Utara sendiri merupakan salah satu provinsi dengan penyedia niket terbesar di Indonesia. Menurut data Kementerian ESDM 30 persen dari bijih nikel yang ditambang di Indonesia berasal dari Maluku Utara.

    “Mirisnya pada beberapa bulan lalu Kementerian ESDM menegur 29 Perusahaan diantarnya adalah PT. Mineral Trobos yang di pimpin langsung oleh Fabian Nuhusuly sampai dengan saat ini belum menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB),” kata Koordinator Lapangan Mamat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/7).

    Ia mengungkapkan, bahwa permasalahan pertambangan di Maluku Utara marak terjadi ditenggarai oleh adanya penambang yang hanya mementingkan perusahaannya. Namun, tidak memberikan azas kebermanfaatan atau manfaat yang baik terhadap Bangsa Indonesia

    Selain itu, Lanjut Mamat, berdasarkan surat teguran dari Kementerian ESDM RI dengan nomor T-5/MB.04/DBM.OP/2022 yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Sugeng Mujiyanto pada 4 Januari 2022 lalu, ia diminta agar sejumlah perusahaan di Malut untuk menyampaikan RKAB tahun 2022.

    “Dalam hal ini kementerian ESDM harus segera mencabut Izin Usaha Pertambangan dari PT MINERAL TROBOS yang beroperasi di pulau Gebe Halmahera Tengah yang mana sampai saat ini belum memberikan RKAB tahun 2022 dan diduga melakukan ilegal mining,” jelasnya.

    “Sebagaimana Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 79 ayat (1) huruf b, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB tahunan pada tahun berikutnya,” tambahnya.

    Kemudian, lanjut dia, pihaknya berharap Mabes Polri dapat menertibkan sektor tambang termasuk ilegal mining di Maluku Utara. Sebab, Maluku Utara merupakan salah satu daerah dengan penghasilan sumber daya alam nikel yang sangat besar.

    “Kami akan terus menyuarakan persoalan tambang ilegal yang beroperasi di Maluku Utara serta para mafianya agar pemerintah jangan kalah dengan mereka yang hanya mengambil hasil bumi tapi tidak di peruntukan untuk Bangsa dan Negara. Dan kami meminta agar PT. Mineral Trobos segera di Cabut izin usahanya,” pungkasnya.