Blog

  • Relawan Muda Indonesia untuk Demokrasi Merespon Gugurnya Prajurit TNI, Presiden Harus Tegas Menyikapi Persoalan Tersebut

    Melanesiatimes.com – Relawan Muda Indonesia untuk Demokrasi (RMID) merespons gugurnya beberapa prajurit TNI yang diserang Kelompok Teroris Separatis Papua (KTSP) beberapa waktu lalu. Dalam sorotan RMID, situasi dan perkembangan yang terjadi di Papua, telah memperlihatkan pergerakan kelompok separatis semakin intens melakukan penyerangan.

    Menurut Presidium RMID, Muhammad Jufri, sudah sepatutnya pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat dalam menumpas dan memberantas kelompok separatis bersenjata di Papua, karena aksi penyerangan yang dilakukan kelompok itu sudah sangat meresahkan dan menghawatirkan masyarakat.

    “Jika pembiaran terus dilakukan, bukan tidak mungkin masyarakat Papua akan semakin bersikap apatis terhadap Pemerintah Pusat dan kelompok separatis semakin leluasa menggiring masyarakat untuk mendukung cita-cita perjuangan kelompok OPM tersebut,” kata Jufri dalam rilisnya diterima wartawan, Kamis (20/4/2023).

    Sebab, lanjut Jufri, persoalan Papua bukan hanya persoalan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi, melainkan persoalan kedaulatan suatu bangsa,” sambungnya.

    Menurut dia pemerintah harus tegas, semua pihak harus menyampingkan ego sektoral terkait pelabelan nama teroris dan pelaku kriminal terhadap kelompok separatis.

    Jufri melihat, KKB sangat jelas ingin memisahkan diri dari NKRI dan mereka terus melancarkan propaganda internasionalnya kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) agar PBB menekan dan menjatuhkan sanksi tegas kepada Indonesia terkait persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).

    Padahal, kata Jufri, yang mereka (KKB) lakukan agar pemerintah Indonesia mengalami ambiguitas dalam penanganan kelompok separatis, karena menyangkut isu HAM.

    “Bahwa situasi dan kondisi Papua juga merupakan persoalan kedaulatan, dan pemerintah sudah seharusnya memberikan domain yang besar kepada aparat TNI untuk berperan penting dalam menangani ancaman kedaulatan negara,” imbuhnya.

    “Sebab, sudah sangat jelas dan terang benderang jika mereka adalah kelompok separatis yang mengancam kedaulatan, karena mereka memiliki persenjataan, struktur, simbol/bendera, uniform, dengan konsep perjuangan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” terangnya.

    Lebih lanjut, Aktivis Jakarta itu berharap Pemerintah Pusat tidak perlu takut dengan isu HAM, karena ini mengenai teritoris Indonesia dan tidak boleh ada campur tangan pihak luar terhadap urusan politik dalam negeri.

    “Mau sampai kapan lagi korban berjatuhan baik dari aparat keamanan maupun warga sipil jika pemerintah tidak meresponnya dengan cepat, apalagi berkaitan dengan isu Papua Merkdea,” katanya.

    Menurut dia, pemerintah jangan beriskap dingin dan berjalan normatif. Harus ada tindakan nyata guna mencegah terjadinya korban berjatuhan.

    “Bahwa pemerintah saat ini masih mengaggap teror yang dilakukan oleh OPM merupakan pelanggaran biasa atau tindakan kriminal biasa,” katanya.

    “Status yang disandang oleh mereka saat ini dianggap sebagai kelompok kriminial bukan separatis. Hal ini sangat berpengaruh kepada cara kerja lembaga keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di sana,” sambung Jufri.

    Menurut dia, TNI merupakan institusi yang paling ideal sebagai ujung tombak dalam upaya penumpasan kelompok separatis KKB dengan memberikan tugas operasi militer disertai fasilitas dan operasional penuh untuk menumpas OPM sampai ke akar-akarnya.

    Terakhir dia meminta kepada presiden agar segera menyikapi dengan tegas terkait dengan kasus tersebut dan meningkatkan status gerakan tersebut bukan hanya kelompok kriminal biasa tetapi menjadi kelompok separatis bersenjata yang perlu ditumpas demi utuhnya negara kesuatan Republik Indoensia.

    Ia juga meberikan dukungan kepada DPR RI agar mendorong Jokowi menerbitkan peraturan tentang keterlibatan TNI dalam menghadapi OPM sehingga penanganan keamanan lebih jelas.

  • Komite Muda Nusantara (KMN) Apresiasi Kinerja KPK di Bulan Ramadhan

    Melanesiatimes.com – Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah kejahatan kemanusiaan yang patut dilawan baik masyarakat maupun lembaga penegak hukum.

    Dalam bulan suci ramadhan ini, salah satu lembaga penegakan hukum yang rajin menangkap Koruptor adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kinerja tersebut diapresiasi oleh banyak pihak, kini apresiasi datang dari Komite Muda Nusantara (KMN).

    Ketua KMN, Johan dalam rilisnya mengatakan bahwa, dalam bulan suci ramadhan ini KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri, membuktikan lembaga antirasuah ini masih bertaring dalam menindak pelaku korupsi di Indonesia. Jadi, “kinerja KPK patut dan sangat wajar mendapatkan apresiasi dari masyarakat termasuk mahasiswa.” Ujar, Johan, Kamis, (20/04/23).

    Lebih lanjut kata Johan, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri sudah terbukti terus berkomitmen menindak pelaku tindak pidana korupsi. Kita lihat kemarin itu KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) suap di pembangunan jalur kereta api. Salah satu di antaranya adalah Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah (Jabagteng) Putu Sumarjaya terkait Proyek Jalur Kereta Api.

    Namun Johan heran, kok masih banyak tuduhan dan fitnah yang diarahkan kepada Firli Bahuri. Bahkan ada opini miring dan narasi negatif yang disengaja diarahkan kepada Firli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Seharusnya KPK didukung semua elemen bangsa untuk membantu menyelamatkan aset negara dan kerugian negara dari pelaku korupsi.”

    Selain itu, Johan mengatakan, jangan ada lagi oknum yang mengerahkan pengunjuk rasa untuk menyerang KPK, Hentikan segala bentuk fitnah dan perkataan buruk. Jangan pernah menebar kebencian sesama anak bangsa. “Saya mengingatkan bahwa Fitnah dan pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yg dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.”

    Terakhir Johan juga mengapresiasi KPK yang telah menangkap Bupati Meranti dan Walikota Bandung. “Kami apresiasi KPK yang telah tangkap tangan Bupati Meranti dan Walikota Bandung dan OTT 10 Orang direktorat jenderal kereta api kemenhub menjadi bukti komitmen KPK dalam memberantas korupsi.” Tutupnya

  • Kapolri Pimpin Apel Operasi Ketupat 2023

    Melanesiatimes.com – Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2023. Gelaran ini dilakukan dalam rangka mengamankan proses ibadah dan mudik selama libur Hari Raya Idulfitri 1444 H/2023 M mendatang.

    Apel tersebut dipimpin oleh Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit Prabowo. “Apel ini senantiasa untuk mengecek kesiapan Operasi Ketupat. Kita senantiasa mewujudkan mudik yang aman dan berkesan,” ujar Kapolri Sigit dalam amanatnya, Senin (17/4/2023).

    Kapolri menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa tahun 2023 ini diperkirakan akan terjadi lonjakan besar jumlah pemudik. “Diperkirakan pemudik pada tahun 2023 berjumlah 123,8 juta. Jumlah ini meningkat 44,8% dari tahun 2022 lalu yang berjumlah 85,5 juta,” ungkapnya.

    Kapolri juga menegaskan Operasi Ketupat pengamanan arus mudik ini akan berlangsung mulai tanggal 18 April sampai 1 Mei 2023.

    “Operasi ketupat tahun 2023 ini akan melibatkan kurang lebih 148.261 personil gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kementerian terkait, BMKG, BNPB, Basarnas, Ormas, Pertamina, Jasamarga, Jasa Raharja, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, dan selurus jajaran yang terkait,” ujar Kapolri.

    Untuk mendukung hal tersebut, Kapolri juga mengatakan telah diterbitkan SKB yang diantara mengatur pembatasan operasional angkutan darat, sistem One Way dan Contra Flow, serta penyeberangan pada pelabuhan Merak dan Juwana.

    “Untuk para peserta mudik kami akan sampaikan untuk hati-hati, jangan terburu-buru, kalau capek harus istirahat, dan patuhi peraturan yang diatur oleh petugas untuk mengurangi kemacetan maupun kecelakaan,” tutup Kapolri.

  • Bentuk GSKI DIY, Lembaga Keumatan Kristen Yogyakarta Gelar Konsolidasi

    Melanesiatimes.com – Lembaga Keumatan Kristen DIY melakukan konsolidasi dalam rangka membentuk gerakan siswa Kristen untuk menjaga keberlanjutan kaderisasi pemimpin negara dan bangsa.

    Konsolidasi diikuti oleh Caretaker DPD Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GSKI) DIY, BPC GMKI Yogyakarta, DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) DIY, DPD Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) DIY, DPD Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) DIY, DPD Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo) DIY, Ketum PGIW DIY, Sekum PGI Kabupaten Kulon Progo, Kepala SMA BOPKRI 1 (BOSA), dan Pengurus OSIS SMA BOSA di Wisma Immanuel, Senin, (17  – 04 – 2023).

    Menurut Ketua Cabang GMKI Yogyakarta, Teguh Takalapeta, S.Si. Teol, konsolidasi ini menegaskan pentingnya Lembaga Keumatan Kristen DIY menjaga nafas kaderisasi pemimpin Kristen nasionalis dan ekumenis untuk mengambil peran dalam perjalanan negara-bangsa Indonesia.|

    Konsolidasi ini menghasilkan komitmen bersama untuk membentuk Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GSKI) DIY. “Kehadiran Kepala SMA BOSA dan Pengurus OSIS BOSA ini menjadi simbol komitmen awal bahwa sekolah Kristen di DIY siap mengaderkan pemimpin kristen dari tataran siswa,” ungkap Teguh, mahasiswa magister filsafat keilahian kajian teologi publik UKDW.

    Teguh mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas sambutan positif semua lembaga keumatan hari ini, terutama bagi Kepala SMA BOSA, Bapak Sartana, S. Pak., M.Pd yang berkenan hadir membawa Pengurus OSIS SMA BOSA. “Ini merupakan sebuah bukti nyata dukungan penuh dari SMA BOSA untuk mendorong pemimpin-pemimpin muda mengambil peran dalam perjalanan negara-bangsa Indonesia,” tandas Takalapeta.

    Sebagai tindak lanjut dari konsolidasi itu, pada hari Selasa, 18 April 2023, Teguh bersama Kepala SMA BOSA mengadakan rapat pembentukan GSKI DIY DIY di Ruang Sidang SMA BOSA bersama Plt. Kepala SMA BOPKRI 2 (BODA), Kepala SMA BOPKRI 3 Banguntapan, Pjs. Kepala SMK BOSA, Kepala SMK BODA, dan Kepala SMK Kesehatan Pelita Bangsa.

    “Puji Tuhan, keenam Kepala Sekolah ini bersepakat untuk membentuk DPD GSKI DIY pada bulan Mei mendatang. Setelah ini, kami akan sowan ke Pengurus Yayasan BOPKRI dan juga Pengurus Yayasan Budya Wacana agar niat baik ini dapat menjadi keprihatinan dan dukungan bersama semua pihak,” tegas Teguh.

  • Ramadhan Berbagi, KPU Kaimana Berbagi Dengan Anak Yatim

    Melanesiatimes.com – Bulan Ramadhan memiliki keistimewaan dan keberkahan yang berada berbeda dengan bulan-bulan.

    Ketika bulan suci Ramadhan, pintu Surga dibuka dan pintu neraka ditutup, saya telepon dibelenggu semua ibadah karena amal yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan akan mendapatkan balasan lebih banyak dan lebih baik.

    Umat Islam diwajibkan untuk memenuhi salah satu rukun Islam, zakat pada bulan Ramadhan selesai dituju memperbanyak sedekah dan infak selama bulan ini berlangsung.

    Pada saat Ramadhan umat Islam diwajibkan untuk berpuasa pada siang hari selain puasa, dianjurkan untuk banyak berbuat kebaikan, berbagi di bulan Ramadhan yang mulia. Banyak hadis menjelaskan keutamaan berbagi pada bulan Ramadhan sebuah riwayat menyebutkan jawaban Rasulullah perihal keutamaan berbagi dan sedekah pada bulan Ramadan.

    Sedekah pada bulan Ramadhan memiliki keistimewaan yang luar biasa sebenarnya diriwayatkan sahabat Anas Bin Malik RA :

    Yang artinya : Dari Anas dikatakany, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama?, Rasulullah menjawab, “Sedekah di bulan Ramadhan,” (HR. H. Tirmidzi).

    Untuk memnfaatkan momentum keberkahan pada bulan ramadhan, Ketua KPU Kaimana Kristianus Mathias Maturbongs bersama Sekretaris KPU Kaimana Ahmad Rivai Lakuy memberikan santunan kepada anak yatim di Kabupaten Kaimana pada tanggal 12 April 2023. Santunan ini diberikan di Pondok Pesantren Hidayatullah Kaimana.

    Semoga santunan ini memberikan manfaat serta keberkahan kepada kita semua serta malaikatpun mencatat amal kebaikan kita semua, dan kita termasuk golongan orang – orang beriman.

  • Kelompok Kriminal Serang Aparat Keamanan, Kapolri Angkat Bicara

    Melanesiatimes.com – Kapolri Jenderal Sigit Prabowo angkat bicara soal penyerangan kelompok kriminal bersenjata yang mengakibatkan gugurnya satu prajurit TNI di Papua.

    Kapolri menyebut TNI dan Polri melakukan sejumlah langkah termasuk penegakan hukum di lapangan Kapolri menjelaskan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono berangkat langsung ke Papua dan mengerahkan pasukannya untuk terjun ke Papua. Ujar, Sigit, Senin, (17-04-2023).

    Polri dan TNI sama-sama evakuasi prajurit dan melakukan langkah penegakan hukum atas penembakan di Papua Kapolri juga menekankan langkah-langkah keamanan untuk menjaga masyarakat harus dilakukan. Katanya

    Selain Kapolri, Anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar kelompok kriminal bersenjata KKB Papua harus ditindak tegas DPR meminta teori Polri Bin dan seluruh aparat pemerintah bekerja sama dalam hal itu Dev menyebut serangan KKB terhadap TNI dan penyanderaan susier adalah kejahatan separatis yang harus diberantas sebab merusak kedamaian di Tanah Papua. Tuturnya

  • Akibat Simpang Siur Informasi, Kapuspen TNI Sarankan Awak Media Merujuk ke Jalur Mabes TNI

    Melanesiatimes.com – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Pratu Miftahul Arifin prajurit TNI Satgas Yonif R 321/ GT, yang gugur akibat serangan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua, saat Pratu Miftahul Arifin bertugas dalam operasi penyelamatan Pilot Susi Air, Capt Philip Mark Mahrtens, pada 15 April 2023 di Distrik Mugi Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

    Dengan adanya kesimpang siur informasi yang berada di media sosial terkait proses evakuasi korban di Papua, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Widjojono, menyarankan kepada segenap awak media untuk berkenan merujuk pada Informasi yang disampaikan melalui jalur Mabes TNI. Ujarnya, dalam konfrensi pers sebagaimana dikutip lewat channel Youtube Puspen TNI, Selasa, (18/04/2023).

    Menurunyanya lagi, penyebaran informasi yang akan berdampak pada tingkat keberhasilan operasi di lapangan. Untuk menjaga kedaulatan. Ujarnya

    Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Widjojono pun menegaskan, “TNI sebagai patriot NKRI tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan dan itu masih konsisten dilaksanakan di Papua”

    “Dan itu masih konsisten dilaksanakan di Papua Panglima TNI dengan tegas menyatakan bahwa, untuk ambil tindakan jangan ragu-ragu.”

    Adapun kondisi prajurit yang lainnya saat ini masih ada di beberapa lokasi kami kesulitan untuk menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Tuturnya

  • Demi Penegakan Hukum, GPK RI ; Polri Stop Menerima Ritual Hibah dari Swasta

    Demi Penegakan Hukum, GPK RI ; Polri Stop Menerima Ritual Hibah dari Swasta

    Melanesiatimes.com – Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK- RI) soroti penerimaan hibah yang di terima oleh Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari pihak swasta.

    Ketua GPK RI Abdullah Kelrey mengatakan bahwa, dirinya sangat mengayangkan langkah institusi polri yang menerima tawaran dari pihak swasta, kebiasaan ini bisa membuat independensi polri dalam penegak menjadi hukum lemah.

    Rakyat akan menilai institusi Polri bekerja untuk pengembangan, sebab tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Untuk itu, Kelrey minta Institusi Kepolisian stop menerima hibah yang telah menjadi ritual dilakukan oleh pihak swasta sejak zaman orde baru. Ujar Kelrey saat ditemui di kawasan Taman Solo, Jakarta Pusat, Minggu, (16/4/2023).

    Namanya pengusaha ya berbisnis dan cari untung, tidak ada pengusaha yang mau rugi, saya belum dapat teori pengusaha itu cari rugi, pasti untung. “Mereka tidak mau buntung.”

    Kelrey juga ingatkan institusi polri, “jangan institusi ini di jadikan sebagai tempat cari untung untuk oknum tertentu, apalagi kini Kepolisian Republik Indonesia dibawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo sedang membongkar dan bersihkan institusi Polri dari kelompok yang selama ini memanfaatkan institusi untuk memperkaya diri dan kelompok.” Ujar Kelrey

    Terakhir Kelrey mengingatkan bahwa, jangan alasan alat vital dan keamanan negara lalu polri menerima ritual hibah tersebut. Kelrey juga mempertanyakan anggaran negara lewat APBN selama ini di gelontorkan ke Institusi Polri. “Anggaran selama ini kenapa tidak bangun fasilitas polri, kenapa fasilitas diambil dari swasta. Padahal setiap tahu anggaran Polri selalu naik. Tanya Kelrey

    Untuk diketahui, Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapatkan tanah hibah dari Agung Sedayu Group di PIK 2 Tangerang dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan seperti Sinar Mas, Organisasi Arta Graha peduli, Adaro dan Sebuku Tanjung Coal di Kalimantan.

  • Anas Urbaningrum Bebas, Komplotan BW, Samad dan Novel Diduga Tengah Mengidap Panic Attack

    Anas Urbaningrum Bebas, Komplotan BW, Samad dan Novel Diduga Tengah Mengidap Panic Attack

    Melanesiatimes.com – Koordinator Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey menyoroti reaksiantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto alias BW yang terkesan panik dengan bebasnya Anas Urbaningrum.

    Hal ini disampaikan Kelrey pasca adanya statemen mantan anak buah Anies Baswedan di Pemprov DKI Jakarta itu, soal menagih janji Anas loncat dari Monas.

    “BW kayaknya panik, ada apa Bung BW?,” kata Kelrey kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/4).

    Menurutnya, statemen BW yang notabene bekas ketua KPK sangat tidak etis dilakukan di dalam konstruksi pendidikan hukum kepada masyarakat.

    “Padahal seharusnya tidak usah panik dengan keluarnya mas Anas. Dan sebagai mantan pimpinan KPK, tak elok nggocek terkait urusan tersebut. Kecuali beliau lagi jadi buzzer atau simpatisan keluarga Cikeas,” ujarnya.

    Kelrey memandang bahwa apa yang dilakukan BW cenderung hanya membuat gaduh semata. “Seharusnya memberikan masukan kepada Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi, bukan membuat gaduh dan menanggapi pernyataan Anas Urbaningrum dahulu itu,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Kelrey juga menduga bahwa disaat Anas Urbaningrum bebas, komplotan BW, Samad dan Novel tengah mengidap Panic Attack. Ia menyarankan agar BW segera melakukan pemeriksaan mental ke dokter.

    “Bambang Widjojanto dan kawan – kawan segera ke dokter agar cepat sembuh dari penyakit panic attack. Sebab kalau tidak, mereka akan membuat gaduh di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta,” tandasnya.

    Apa itu panic attack?  Panic attack adalah suatu serangan ketakutan yang intens atau kuat, yang akan memicu berbagai gejala fisik yang parah padahal tidak ada bahaya yang nyata atau penyebab yang jelas.  Serangan panik dirasakan sangat menakutkan, karena kita merasa kehilangan kontrol, seakan-akan mengalami serangan jantung atau stroke, bahkan seperti sedang menghadapi kematian.

    Panic attack atau serangan panik dapat terjadi di mana pun dan kapan pun. Mereka yang mengalaminya akan merasa sangat ketakutan dan diliputi oleh perasaan cemas yang luar biasa, sekalipun sesungguhnya tidak sedang mengalami bahaya apa pun.  Sekalipun dari luar tampak percaya diri dan tenang, banyak tokoh dan selebritis yang terganggu karir dan show mereka akibat serangan panik. Di antaranya adalah Miley Cyrus, Oprah Winfrey, dan Stephen Colbert. Sejarawan dan peneliti di bidang psikiatri sepakat bahwa Abraham Lincoln dan Vincent van Gogh juga menderita gangguan yang sama berdasarkan tulisan-tulisan dan jurnal harian mereka.

  • Sekjen Partai Golkar ; Kita tunggu Sikap Partai Perindo

    Sekjen Partai Golkar ; Kita tunggu Sikap Partai Perindo

    Melanesiatimes.com – Koalisi besar yang tengah dibangun oleh sejumlah partai politik kini mulai menyusun kekuatannya koalisi besar akan terus membangun fondasi yang akan mewakili.

    Koalisi besar pada pilpres 2024 mendatang pembahasan koalisi besar ini juga menjadi agenda utama dalam silaturahmi kebangsaan antara partai perindo dan Partai Golkar di DPP Partai Golkar Palmerah Jakarta Barat, Senin, (10/4/2023).

    Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus, dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa, terus ada wacana pondasi yang sudah terbangun koalisi besar, tentunya dengan melihat ini kita tinggal tunggu sikapnya perindo seperti apa dia, partai perindo sedang melihat ini, yang jelas yang sudah ada KIB dan KKIR.

    Selain itu,Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq pun mnenjelaskan bahwasanya, ada satu prinsip yang sama dalam koalisi ini, bahwa untuk membangun negara yang besar ini diperlukan sebuah koalisi besar, tidak hanya satu atau dua partai, jadi kebesaran koalisi itu akan membuat percepatan pembangunan yg selama ini digagas oleh pak jokowi. Katanya

    Kekuatan koalisi besar dinilai mampu mengamankan stabilitas politik demi menjaga keberlangsungan pembangunan Demi kesejahteraan rakyat Indonesia.