Blog

Melanesiatimes.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara launching ‘Rumah Kebangsaan’ yang digagas oleh pemuda dan mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus. Peresmian itu digelar di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022).

“Tentunya hari ini saya sangat mengapresiasi terkait dengan launching yang dilakukan oleh teman-teman pemuda dan mahasiswa tergabung dalam Cipayung Plus yang melakukan kegiatan untuk bersatu di dalam Rumah Kebangsaan,” kata Sigit saat menghadiri acara tersebut.

Sigit berharap, rumah kebangsaan ini dapat dijadikan tempat atau wadah bagi para pemuda dan mahasiswa Indonesia berdiskusi memecahkan masalah terkait isu-isu terkini. Serta, menggagas konsep untuk terus menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Dan juga hal-hal yang akan dihadapi kedepan utamanya terkait bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan, mempersiapkan SDM unggul untuk menghadapi persiapan kita menuju Indonesia Emas, menyiapkan kemampuan kewirausahaan, dan menyiapkan kemampuan kepemimpinan,” ujar eks Kabareskrim Polri ini.

Tak hanya itu, Sigit juga menginginkan konsep rumah kebangsaan ini tidak hanya dibentuk di tingkat nasional, melainkan, di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, menurut Sigit, semangat untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan dapat digelorakan dan dilakukan oleh seluruh, pemuda, mahasiswa dan masyarakat di seluruh Indonesia.

“Saya kira ini semua harus di glorifikasi digerakkan menjadi satu langkah, satu kekuatan, dari pusat ke daerah untuk bisa bersama-sama berjuang menjaga nilai besar, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan menghantarkan bangsa kita untuk wujudkan tujuan nasional menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dalam rangka meningkatkan serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tentunya ini menjadi cita-cita kita semua,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengaku bahwa, konsep, ide dan gagasan rumah kebangsaan ini adalah program yang sangat dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia. Alasannya, dikatakan Sigit, saat ini, baik Indonesia maupun negara lainnya tengah menghadapi situasi ketidakpastian global.

Dengan adanya dinamika ketidakpastian global, ditekankan Sigit, seluruh elemen Bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta sinergitas hingga soliditas satu sama lain. Karena itu, diperlukan sebuah strategi luar biasa untuk terus menjadi nilai tersebut.

“Sehingga tentunya dibutuhkan suatu strategi khusus, cara khusus satu hal yang sifatnya extraordinary (luar biasa) dan ini yang kemudian tentu harus kita wujudkan,” jelas eks Kapolda Banten itu.

Dalam hal ini, Sigit menyampaikan bukti konkret dari pentingnya peranan persatuan, kesatuan, sinergitas dan soliditas seluruh elemen Bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah pengendalian Pandemi Covid-19.

Sigit menyebut, di kala seluruh negara dihadapi situasi serba sulit akibat Pandemi Covid-19, Indonesia dengan seluruh elemen bangsanya, mulai dari Pemerintah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemuda, mahasiswa dan masyarakat lainnya, bersatu padu berada di lini terdepan untuk melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan semata, demi keselamatan rakyat Indonesia.

“Hampir dua tahun ini kita sama-sama berjuang hadapi Pandemi Covid-19. Saat itu, pemuda, yang tergabung dalam Cipayung Plus, mahasiswa, bersama-sama untuk ikut turun langsung. Tidak hanya sekadar melaksanakan sosialisasi, tapi terjun bahkan ikut melaksanakan kegiatan yang sifatnya mulai dari imbauan, sosialisasi tentang prokes sampai melaksanakan kegiatan vaksinasi, dan memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat yang memang betul-betul terdampak karena pandemi,” papar Sigit.

Dengan adanya persatuan dan kesatuan di kondisi tersebut, Sigit menegaskan, saat ini Indonesia telah mampu mengendalikan laju pertumbuhan Covid-19. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya event nasional hingga internasional.

“Ini semua bisa kita lakukan karena persatuan kesatuan kita di dalam menghadapi situasi global. Apa hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di angka lima persen. Apakah lima persen angka istimewa, lima persen menjadi angka istimewa pada saat saya sampaikan bahwa kita berada di atas negara-negara maju yang ada di luar,” ungkap Sigit.

“Rekan-rekan lihat, bagaimana kondisi negara maju, pertumbuhan perekonomiannya, tiga persen, Singapura 3,4, Amerika 3,6, dan Indonesia berada di 5,01 persen. Ini bisa terjadi karena kita semua bersatu pada saat tangani Pandemi Covid-19,” imbuh Sigit.

Kemudian, Sigit juga menyinggung terkait bonus demografi pada tahun 2036 mendatang. Menurutnya, hal itu harus dikelola dengan baik agar dijadikan landasan Indonesia menuju negara yang maju.

Demi mewujudkan hal itu, Sigit menyebut, Pemerintah sedang berjuang untuk bisa lepas dari negara Middle Income Trap. Dengan adanya hal itu, diharapkan Indonesia bisa meraih pendapatan sebesar 15.000 Dollar per kapita.

Dengan adanya tujuan ini, Sigit mengingatkan pemuda untuk terus menjaga dan menguatkan nilai persatuan serta kesatuan. Mengingat, selain Pandemi Covid-19, dewasa ini terjadi konflik antara Negara Rusia dan Ukraina. Dimana, hal itu juga dampaknya dirasakan oleh Indonesia dan negara lainnya.

“Alhamdulillah ditengah situasi terdampak akibat krisis terjadi. Bahkan kita tahu beberapa negara terancam gagal. Indonesia masih dalam posisi sekarang ini. Dan semua ini bisa terjadi karena kuncinya, kita mau bersatu,” tutur Sigit.

Melanesiatimes.com – Ikatan Keluarga Fagogoru Jakarta, ikut angkat bicara atas perebutan posisi kuat di PT. Aditha Nikel Indonesia (ANI), antara Burhanuddin Leman Djailani dan Tommy Soeharto.

Kepada awak media, Cak Fahris, salah satu pentolan IKA Fagogoru Jakarta, secara terbuka mendukung Pak Burhanuddin Leman Djailani untuk menguasai saham 100% di PT. Aditha Nikel Indonesia.

Dukungan ini, menurut Cak Fahris, sangat berdalil. mengingat Pak Burhanuddin Itu, dirut utama PT. Aditha Nikel Indonesia. kemudian secara hukum, pemegang saham dan akta, ditamba IUP perseoraan adalah sah Nama Pak Burhanuddin.” Ujarnya.

Jadi, lanjut Cak Fahris, tindakan dugaan penyerobotan lahan yang mencatut Nama pak Tommy Soeharto adalah bagian dari tindakan melawan hukum.

Selain itu, dia juga sangat bersimpati dengan pak Burhanudin, karena satu-satunya Putra Fagogoru yang memiliki perseroan. Untuk itu, Tommy harusnya Legowo melepas semua saham ke pak Burhanuddin, sebab dia putra daerah asli, tempat PT Aditha Nikel Indonesia Beroperasi.

“Saya, secara moril sangat mendukung pak Burhanuddin. Dukungan ini sangat beralasan, karena kita tau sangat jarang putra daerah kita bisa mengelola Perusahan yang bergerak di nikel. Itu artinya pak Burhanuddin memiliki niat untuk menampung karyawan lokal, memutusakan mata rantai pengangguran, dan berkontribusi terhadap pembangunan di daerah.” Tanggapnya.

Bagi dia, ini alasan yang cukup kuat untuk mendukung Pak Burhanuddin. Dirinya juga, menghimbau pemerintah Daerah Halmahera Timur untuk mendukung putra daerahnya. Masa, dia putra daerah, kok tinggal diam melihat ini.

“ Harusnya, Pemda Haltim memberikan dukungan penuh, sebagai langkah mitra dengan PT. Aditha Nikel Indonesia untuk membangun Halmahera Timur dalam rangka menciptakan lapangan kerja, yang berefek pada pemutusan mata rantai pengangguran, serta meningkatkan daya saing daerah.” Yakinnya.

Dia juga, memberikan ultimatum kepada orang-orang yang mencatut nama Tommy. seperti, Bob brata jaya, bambang prayoga, dan hence daluca, yang diduga menghasut masyakat sekitar.

Temukan kami di Google Berita

Melanesiatimes.com – Sejumlah proyek yang diharap oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditengarai banyak yang wanprestasi alias mangkrak dan gagal bayar. Parahnya lagi, proyek itu kerap merugikan pengusaha kecil daerah yang ketiban sial harus merugi.

Salah satu yang nyata adalah proyek konstruksi bangunan Gedung Alsintan yang digarap perusahaan swasta lokal CV Lintang Raya Timur setelah mendapat kontrak pengerjaan dari BUMN PT Boma Bisma Indra (persero).

Boma Bisma Indra (Persero) sendiri mendapat limpahan sub-kontrak dari sesama BUMN, yakni PT. Barata Indonesia (Persero). Adapun nilai kontrak yang digarap itu senilai Rp4,98 miliar.

Yang miris adalah, CV Lintang selaku pihak pengerja proyek tidak menerima hak pembayaran, padahal proyek sudah dikerjakan hingga 50 persen.

“Saya selaku pengusaha daerah awalnya merasa ini kerjasama yang akan menguntungkan. Saya mendapat kontrak Rp4,98 miliar. Proyek itu ditandatangani Maret 2020 dan akan selesai Juni 2020 dengan sistem pembayaran tiap akhir bulan setelah memberikan laporan progres pembangunan,” ujar Fidelis Rizky Setiawan selaku Direktur CV Lintang Raya Timur.

Nahasnya, hingga konstruksi sudah dikerjakan 50 persen, janji pembayaran tagihan tak kunjung dicairkan. Rizky pun telah menagih haknya ke direksi bahkan sampai ke Jakarta. Namun tak ada kejelasan akan ada pembayaran.

Ia pun merugi miliaran rupiah lantaran modal pengerjaan sudah keluar banyak, namun pembayaran dari perusahaan BUMN itu macet total.

Nah, di tengah image dan citra positif yang dibangun menteri BUMN Erick Thohir, sepenggal kisah pilu dari perusahaan lokal di Surabaya itu telah membuka fakta-fakta borok yang selama ini seperti ditutupi dan hampir tak ada yang mengetahuinya.

Kisah ini pun dikupas dalam sebuah diskusi bersama pakar terkemuka, yakni Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Direktur CBA Uchok Sky Khadafi, Ketua Umum KNPI La Ode Umar Bonte dengan tema diskusi “Kinerja BUMN: antara Prestasi dan Wanprestasi” di Jakarta, Minggu (19/6/2022).

Margarito Kamis mengatakan, untuk kasus yang dialami Fidelis Rizky ini, satu cara menyelesaikannya adalah mencari langsung Erick Thohir dan minta agar tagihan segera dibayar.

“Satu caranya, enggak ada yang lain. Cari Erick Thohir! Minta dibayar,” ujar Margarito.

Margarito pun mengaku miris, karena dari kasus ini kita melihat Erick Thohir tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk menjadi Menteri BUMN. Ia tak bisa membereskan aspek korporasi, akuntabilitas, transparansi sehingga masalah yang merugikan pengusaha kecil kerap terjadi.

“Dari apa yang terjadi ini, kita sudah mendapat alasan untuk meragukan kapabilitas Erick membangun BUMN. Sebaliknya, kita ada alasan untuk mengatakan Erick memiliki kemampuan dalam merusak BUMN,” tegas Margarito.

Ditengah kampanye pencitraan meraih elektabilitas yang dilakukan Erick Thohir, Margarito mengaku justru melihat kegagalan dalam mengelola BUMN.

Bagi Margarito, Erick gagal dalam menjalankan visi dasar BUMN untuk mensejahterakan dan meringankan beban negara.

“Kalau visi dasarnya begitu, tapi ternyata kebelit utang enggak dibayar. Terus kita mau apa? Baru jadi menteri BUMN saja seperti ini, bahaya kalau menjadi Presiden,” tandas Margarito.

Pendapat sama disampaikan Uchok Sky Khadafi, bahwa kinerja BUMN memang sangat mengenaskan. Hal ini salah satunya bisa diukur dari tidak adanya ketertiban dalam membuat anual report perusahaan atau laporan keuangan perusahaan.

Uchok menjelaskan, laporan keuangan perusahaan yang tersaji saat ini masih laporan tahun 2020, padahal saat ini sudah 2022.

“Misalnya anual report PLN. Itu yang tahun 2020. Yang 2021 dan 2022 tidak ada. Demikian juga Garuda Indonesia. Bagaimana kita mau melihat. Beda dengan jaman SBY kita gampang melihat laporan keuangan BUMN update tiap tahun,” jelas Uchok.

Uchok pun heran, kenapa perusahaan BUMN yang jelas-jelas bermasalah dan tidak sehat bisa menang dalam tender proyek. Kemudian dalam pengerjaannya memakai perusahaan lokal kecil-kecil yang ujung-ujungnya seperti dijebak hingga mengalami kerugian.

“Makanya heran. Kok yang menang BUMN padahal perusahaan BUMN itu bermasalah dan dililit hutang. Lalu yang ngerjakan proyek perusahaan kecil-kecil, tapi ujung-ujungnya mereka tidak dibayar haknya karena uang yang masuk disedot buat bayar hutang” ujar Uchok.

“Ini licik-licikan. Menginjak masyarakat. Buat bayar hutang perusahaan negara. Bukannya membantu masyarakat malah menginjak masyarakat,” lanjutnya.

Adapun Ketua Umum KNPI La Ode Umar Bonte mengaku awalnya punya harapan pada Erick Thohir sebagai sosok muda yang smart dan diyakini bisa bekerja profesional.

“Namun semua berbalik menjadi kecewa. Saya akhirnya dari bangga menjadi muak. Menjadi jengkel. Bagaimana kementerian yang mestinya diduduki orang profesional, ternyata masuk dalam lingkaran politik praktis yang kental,” tegasnya.

Selaku Ketua KNPI, La Ode Umar pun siap membantu pengusaha lokal daerah yang dirugikan oleh BUMN. Bahkan ia siap membuat posko dan ikut mengejar Erick Thohir agar berupaya membayarkan utang yang merugikan pengusaha kecil.

“Seperti kata bang Margarito tadi, caranya cuma satu cari Erick Thohir. Maka kita siap buat posko untuk mencari Erick Thohir. Bahkan saat kampanye di daerah pun kita bisa cari lewat KNPI di daerah,” ungkap La Ode.

Melanesiatimes.com – Perhelatan TWKM (Temu wicara kenal Medan) mapala se-indonesia yang berlangsung di Tasikmalaya provinsi Banten selama 7 hari. Agenda yang terlaksana dan diikuti oleh 200 lebih delegatif dan representasi dr seluruh mapala se-Indonesia dan amat ramai.

Tak luput kampus sekolah tinggi agama Islam (STAI) SERAM TIMUR merekomendasikan 3 orang delegatif yg berkompetensi merepresentatif salah satu kampus kebanggaan yg ada di negeri Ita Wotu Nusa (SBT).

Ketua umum mapala GTF kampus STAI Salahudi Alkadri (Ongen) dan 2 delegatif lainnya Moh. Nur Hulihulis (Nel), Irsan Rasid (Irsan). Sangat antusias dalam perhelatan giat TWKM tersebut.

Ketua umum mapala GTF STAI Ongen mengucapkan “ucapan-ucapan terimakasih kepada seluruh elemen yg berkontribusi terhadap kami yg jadi perwakilan kampus STAI SERAM Timur sehingga kami dapat hadir dalam forum luar biasa yg dilaksanakan setahun sekali. Terutama pihak internal kampus yg selalu hadir mendukung baik secara moril maupun materi terhadap kami. “Tutur” ketua umum mapal GTF (Ongen).

Alhamdulillah agenda ini dapat kami laksanakan dengan baik ini semua berkat do’a dan dukungan para senior GTF, Abang-abang pecinta alam yg ada di SBT dan tentunya adik-adik GTF yg selalu memberi support secara langsung maupun media dll. “Moh. Nur Hulihulis atau sapaan akrabnya Nel.

Diakhir penghujung wawancara media dengan ketiga delegatif itu, saudara Irsan Rasid memberikan pujian terhadap dinas pendidikan yg dipimpin oleh Pak Hi. Sidik Rumalowak, S.Pd, MMP., M.si yang telah mensupport kami dengan baik sampai titik ini. “Tegas Irsad”

Melanesiatimes.com – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT dibawah pimpinan Marciana Dominika Jone melalui Tim Bidang HAM yang terdiri dari Mustafa Beleng selaku Kepala Bidang HAM didampingi Kasubid Pemajuan HAM Jeanett Sunbanu dan JFU, Lodywik M. Malle melaksanakan Rapat Pelaksanaan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM di Kabupaten Ende, Selasa (14/6/2022).

Rapat Pelaksanaan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum serta Bapelitbangda Kabupaten Ende

 

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ende, Abubekar Longgi, SH. Abubekar mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende belum secara maksimal menyampaikan laporan Aksi HAM B04 Tahun 2022 untuk itu dengan adanya Rapat Pelaksanaan Pelaporan Capaian Aksi HAM di tahun 2022 ini Kabupaten Ende dapat mempersiapkan data dengan baik serta sesuai petunjuk untuk selanjutnya dapat dilaporkan kepada Kantor Serambi Kepresidenan.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan Hasil Evaluasi Aksi HAM B04 serta Rencana Aksi HAM Pemerintah Daerah B08 Tahun 2022 oleh Kepala Kepala Bidang HAM, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta rapat.

Kepala Bidang HAM menyampaikan secara garis besar Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Daerah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM.

Dalam Perpres terkait Ranham generasi kelima tersebut terdapat 4 kelompok sasaran yaitu Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Komunitas Masyarakat Adat yang terbagi dalam 9 (sembilan) aksi, namun untuk tahun 2022 pemda kab/kota hanya diwajibkan melaporkan 6 aksi.

Mustafa kembali mengingatkan jika pelaporan Aksi HAM B08 akan dimulai sejak tanggal 30 Agustus 2022 dan akan berakhir pada 6 September 2022.

Melanesiatimes.com – Sejak revisi UU KPK thn 2019 kelompok anti KPK semakin menjadi-jadi dalam terhadap setiap kasus KPK sedangkan pola kerja KPK masa Firli tidak beda jauh dari KPK AS dan BW karena penyidiknya 90% tdk keluar/ dikeluarkan dari KPK. Namun di tengah-tengah kerja keras KPK RI dan Polri plus pengadilan tipikor stigmatisasi bahwa KPK Firli buruk terus digaungkan oleh eks pegawai KPK hanya karena sakit hati tidak lolos TWK.

Koreksi internal KPK RI lebih sehat dan fair daripada usulan pembubaran KPK, dan bahwa ide tersebut telah ada dalam diri penulis justru ketika dipimpin AS dan BW yang telah melanggar Hak Asasi 36 orang-orang ditetapkan Tersangka (TSK).

Tanpa bukti permulaan yang cukup dan langkah KPK “menekan” hakim-hakim tipikor dengan tujuan memenangkan perkara dan di masa itulah praktik stigmatisasi terjadi dengan dukungan LSM yang sebagian dananya diperoleh dari KPK RI. Kesimpulan hasil survey yang dijadikan rujukan untuk membubarkan KPK bias arah dan penuh kebencian belaka.

Prof Romli Atmasasmita (Guru besar Hukum Pidana)

Melanesiatimes.com – Aksi demonstrasi di depan KPK RI, Rabu 15/6/2022, Masa mendatangi KPK mengatasnamakan Koalisi Lintas Pemuda Jakarta dengan membentangkan spanduk Dukung KPK Tangkap Haji Isam.

Sudiono selaku koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan KPK harus memberantas korupsi di Indonesia tanpa pilih kasih, termasuk segera panggil dan periksa Haji Isam selaku pemilik PT Jhonlin Baratama, Sudiono juga juga meyangkan lemahnya KPK menangani PT. Jhonlin.. Ini menandakan bahwa KPK tumpul dan takut terhadap pemilik PT. Jhonlin Baratama HAJI Isam. Ungkapnya

Sebelumnya diketahui Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan nama Haji Isam disebut oleh mantan pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak Yulmanizar.

Ia menjadi saksi yang menyeret dua pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani.

“Kami akan mendalami lebih lanjut lewat pemeriksaan saksi di sidang berikutnya,” ujar Ali, Selasa (5/10/2022).

Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji dan bekas Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Dadan Ramdani didakwa menerima total suap Rp 57 miliar.

Rinciannya berupa Rp 15 miliar dari PT Gunung Madu Plantation (PT GMP), 500.000 dolar Singapura dari PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin), dan 3,5 juta dolar Singapura dari PT Jhonlin Baratama.

Yulmanizar berperan besar dalam kasus ini karena ia yang memeriksa PT Jhonlin Baratama. Dalam berita acara pemeriksaan, ia mengaku mengkondisikan pajak PT Jhonlin senilai Rp 10 miliar atas permintaan Agus Susetyo selaku konsultan pajak perusahaan. Agus menyampaikan permintaan ini datang langsung dari Haji Isam.

Yulmanizar juga menguatkan dugaan tentang ‘fee’ Rp 40 miliar kepada Angin dan Dadan dari PT Jhonlin Baratama. Pada Juli-September 2019, Agus Susetyo secara bertahap menyerahkan 3,5 juta dolar Singapura atau setara Rp35 miliar kepada Yulmanizar.

Melanesiatimes.com – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Cinta Indonesia dikepung Preman depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, (31/5/2022).

Sebelumnya massa aksi sekitar 100 orang datang menggunakan mobil menuju KPK, saat masa membentakan spanduk dan membagikan rilis untuk menyampaikan aspirasinya langsung dikepung Preman dengan cara kekerasan. Ungkap Ami Paloh selaku koordinator aksi saat diwawancarai awak media.

Palo menyangkan pihak kepolisian diduga sengaja membiarkan preman membubarkan aksi, kami kecewa dengan pihak kepolisian membiarkan preman manghalau kami di KPK, kami aksi bukan tanpa dasar karena prosedur hukum kami lalui dengan menyampaikan surat secara resmi di kepolisian, seharusnya tugas kepolisian mengamankan kami, bukan membiarkan preman menghadang kami dengan cara kekerasan.

Ami Palo mengatakan tujuan aksi hari ini adalah mendesak KPK RI segera periksa dan tangkap Haji Isam selaku pemilik PT Jhonlin Baratama yang diduga terlibat kasus suap pengaturan pajak. Ami Palo berjanji akan kembali menggelar aksi demonstrasi di KPK dengan tuntutan yang sama agar KPK serius menangkap Haji Isam selaku bos PT. Jhonlin Baratama atas dugaan keterlibatan skandal kasus pajak.

Melanesiatimes.com – Konsep Kota Pintar (Smart City) yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN) menarik minat Finlandia untuk berinvestasi.

Bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Selasa (24/5) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Wakil Menteri Keuangan Finlandia Ann-Mari Kemell menyatakan ketertarikan negara Eropa tersebut untuk membangun kerja sama dengan Indonesia untuk mewujudkan IKN yang hijau.

Finlandia memang menjadi salah satu negara terbersih dan terhijau di dunia. Bahkan negara paling bahagia di dunia ini juga memiliki kota-kota yang mengusung konsep keberlanjutan. Setidaknya ada 6 kota di Finlandia yang telah berhasil menjadi model perkotaan urban yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yakni Helsinki, Espo, Vantaa, Turku, Tampere dan Oulu.

Moeldoko pun mengapresiasi ketertarikan Finlandia untuk bekerja sama dengan Indonesia membangun IKN. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara di Kalimantan Timur, kata Moeldoko, menunjukkan upaya nyata Indonesia untuk mendukung penurunan emisi karbon secara global.