Blog

Melanesiatimes.com  – DPR RI hari ini mengesahkan 8 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam bidang legislasi sekalipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

Pengesahan 8 undang-undang tersebut digelar dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (15/2/2022) yang dihadiri oleh 40 anggota dewan secara fisik, dan sisanya secara virtual. Kehadiran fisik rapat paripurna kembali dibatasi banyak anggota DPR, staf hingga pegawai yang positif Covid-19. Data per 7 Februari 2022, sebanyak 234 orang penghuni Senayan terjangkit Covid-19.

“Dalam sehari, DPR mengesahkan 8 RUU menjadi undang-undang yang semuanya merupakan usul inisiatif DPR. Di masa pandemi, DPR berupaya untuk tetap produktif menghasilkan UU. Pandemi tidak boleh menjadi alasan untuk tidak produktif dalam menyalurkan aspirasi rakyat lewat legislasi,” ungkap Puan yang hadir secara virtual pada Rapat Paripurna hari ini.

Tujuh dari delapan undang-undang yang disahkan DPR adalah UU terkait provinsi. Puan menegaskan, DPR RI concern terhadap penataan sistem hukum Indonesia.

“Terutama memberikan landasan hukum yang kuat bagi provinsi-provinsi agar sesuai dengan UUD 1945 karena sebelumnya pembentukan provinsi di Indonesia masih berdasarkan pada UUDS tahun 1950 yang sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini,” jelasnya.

Adapun 7 undang-undang terkait provinsi yang disahkan adalah:
1.UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan
2.UU tentang Sulawesi Utara
3.UU tengang Provinsi Sulawesi Tengah
4.UU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
5.UU tentang Provinsi Kalimantan Selatan
6.UU tentang Provinsi Kalimantan Barat
7.UU tentang Provinsi Kalimantan Timur

Puan berharap, pengesahan tujuh undang-undang itu dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah serta masyarakatnya. Kemudian juga agar roda pemerintahan daerah semakin lebih baik serta mendorong percepatan kemajuan daerah.

“Undang-undang provinsi ini diharapkan dapat semakin menguatkan otonomi daerah, memacu pembangunan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucap Puan.

Sementara itu, satu RUU lain yang disahkan hari ini adalah UU tentang Keolahragaan. Puan berharap UU Keolahragaan dapat meningkatkan pembangunan nasional di bidang keolahragaan serta tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat.

“Demikian juga agar UU tentang Keolahragaan memberikan dasar hukum dan solusi terhadap kekisruhan organisasi, serta tata kelola dan pembinaan keolaharagaan yang akan berdampak pada kualitas dan prestasi olahraga nasional,” papar mantan Menko PMK itu.

Puan meyakini dengan sistem keolahragaan terencana, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan yang diakomodir lewat UU tersebut, banyak atlet-atlet hebat yang akan muncul di kemudian hari.

“UU ini juga memastikan perbaikan iklim keolahragaan sekaligus pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan untuk masyarakat,” tutup Puan.

Melanesiatimes.com – Gubernur Maluku (Murad Ismail) dikukuhkan menjadi Anggota Kehormatan KAHMI Maluku ditandai dengan penyerahan Piagam Anggota Kehormatan oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) pada acara Pelantikan PW KAHMI dan FORHATI Maluku masa bakti 2021-2026, serta pembukaan Rapat Kerja PW KAHMI Maluku masa Bakti 2021-2026.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur menyampaikan terima kasih kepada KAHMI atas piagam penghargaan yang diberikan kepadanya.

“Terima kasih KAHMI, atas penghargaannya. Dan semua kegiatan lanjutan kita dukung, dari pada komitmen (Sinergitas) ini akan hilang. Berbicara tentang sinergitas, ada tiga domain yang jangan ditinggalkan. Yakni komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Dan ada tiga pilar yang jangan kita langkahi, yakni pintar tapi tidak menggurui, tajam tapi tidak melukai dan cepat tapi tidak mendahului,” Ujarnya

Dalam sambutannya, Gubernur Maluku berharap semangat KAHMI dan FORHATI harus sejalan dengan tema raker yaitu “Penguatan Tatanan Budaya dan Ekonomi Masyarakat Maluku, sebagai Konstruksi Fundamental menghadapi Era Disrupsi”. Atas dasar itu, gubernur menyampaikan tiga pesan penting.

Pertama, sebagai wadah kaum intelektual, ia harap KAHMI dan FORHATI tidak berhenti mengembangkan SDM yang unggul dan berkualitas, terutama yang ia berkontribusi mengembangkan dunia maritim yang menjadi potensi terbesar di Maluku. Kedua, KAHMI dan FORHATI dapat mengambil peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja demi kemajuan Maluku.

Ketiga, KAHMI dan FORHATI turut memajukan nilai-nilai budaya dan mempromosikan kehidupan keagamaan yang moderat, saling mengasihi serta menghormati sehingga konflik dan kekerasan yang belakangan sering terjadi di masyarakat dapat dihindari.

“Pesan saya, kalau mau jadi orang hebat itu tidak susah. Ada empat syarat yang perlu kita pahami, yakni rendah hati, selalu merasa syukur, jauhkan diri dari hal-hal yang samar dan rezeki maghfirah hanya datang dari Allah SWT Tuhan yang Maha Esa,” dan untuk mengatasi empat syarat diatas, terang Gubernur, ada dua syarat lainnya yang dibutuhkan, yakni sabar dan memperbaiki ibadah (sholat bagi yang beragama Islam). Tuturnya

“Inilah hal yang selama hidup saya laksanakan. Kalau bercerita begini, selalu saya mengeluarkan air mata apalagi bila berbicara tentang orang tua.” Jelasnya

Melanesiatimes.com – Gubernur Maluku (Murad Ismail) dikukuhkan menjadi Anggota Kehormatan KAHMI Maluku ditandai dengan penyerahan Piagam Anggota Kehormatan oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Kanda Riza Patria saat acara Pelantikan PW KAHMI dan FORHATI Maluku masa bakti 2021-2026, serta pembukaan Rapat Kerja PW KAHMI Malukum masa Bakti 2021-2026.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur menyampaikan terima kasih kepada KAHMI atas piagam penghargaan yang diberikan kepadanya.

“Terima kasih KAHMI, atas penghargaannya. Dan semua kegiatan lanjutan kita dukung, dari pada komitmen (Sinergitas) ini akan hilang. Berbicara tentang sinergitas, ada tiga domain yang jangan ditinggalkan. Yakni komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Dan ada tiga pilar yang jangan kita langkahi, yakni pintar tapi tidak menggurui, tajam tapi tidak melukai dan cepat tapi tidak mendahului,” Ujarnya

Gubernur mengatakan, alumni KAHMI dan FORHATI adalah komunitas gerakan Islam sebagai kelanjutan para aktivis HMI yang mengabdi di tengah -tengah realitas politik dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Kini, banyak tokoh nasional yang lahir dari HMI dan KAHMI dengan prestasi-prestasi luar biasa.

“Mereka sukses menduduki jabatan penting dan strategis di negara ini. Sebut saja Bung Akbar Tanjung, Bambang Susatyo serta Ahmad Riza Patria. Kita tahu, apa saja buah tangan (Kontribusi) yang mereka berikan untuk Indonesia.”

Menurut mantan Dankor Brimob Polri itu, agenda Pelantikan dan Rapat Kerja (Raker) Pengurus Majelis Wilayah KAHMI dan FORHATI ini, harus menjadi titik awal bergeraknya roda kedua organisasi tersebut di Maluku.

“Hilangkan kesan bahwa pengurus hanya menggebu-gebu saat pelantikan, lalu sesudah itu menjadi dingin dan kehilangan inspirasi. Namun, saya harap, terus memberdayakan kompetensi diri supaya dapat berkontribusi bagi ibu pertiwi,” Terangnya

Untuk diketahui, piagam ini diserahkan langsung Koordinator Nasional Presidium KAHMI yang juga selaku Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada gubernur, saat keduanya menghadiri acara Pelantikan dan Rapat Kerja (Raker) Pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (KAHMI) dan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Provinsi Maluku masa bakti 2021-2026, di Swiss-Belhotel Ambon, Minggu, (13/02/2022).

Melanesiatimes.com – Musyawarah Besar (Mubes) Kerukunan Keluarga Kur Tam Tayando (KTT) telah berlangsung selama dua hari yaitu 12-13 Februari 2022 di Kota Tual.

Mubes KTT berdasarkan hasil absensi peserta dari panitia pelaksana berjumlah 232 orang warga KTT. Serta 50 orang tamu undangan dari instansi pemerintahan Kota Tual, organisasi paguyuban, organisasi mahasiswa dan lain sebagainya.

Acara yang berlangsung di Mitra Mart Kota Tual itu dibuka oleh Walikota Tual, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kesbangpol Kota Tual. Dalam pidato resmi Bapak Walikota Tual yang dibacakan, Pak Walikota mengharapkan agar KTT dapat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan merangkul berdasarkan falsafah ain ni ain dan ha dela ha.

Selebihnya, Pak Walikota berharap agar ke depannya KTT dapat bersinergi dengan pemerintah agar membangun Kota Tual khususnya wilayah pulau-pulau lebih baik lagi kedepannya.

Terpantau bahwa Mubes KTT berjalan lancar, damai, dan sejuk mulai dari pembukaan hingga penutupan. Meskipun terdapat dinamika namun semuanya mampu terselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan, dalam pemilihan ketua umum dapat dicapai melalui jalan musyawarah mufakat.

Musyawarah mufakat dilakukan oleh sesepuh yang di rekomendasikan dari masing-masing wilayah Kur, Kur Selatan, Tam, dan Tayando.

Hasil mufakat dari para sesepuh melahirkan tiga nama yakni Rahman Rettob, S.Sos sebagai Ketua Umum. Saleh Nanat, S.H sebagai Sekretaris dan Ali Rahantan sebagai Bendahara.

Sebelum Mubes berakhir, presidium sidang mempersilahkan ketua umum terpilih untuk menyampaikan pidato pertama di hadapan seluruh peserta Mubes KTT.

Dalam pidato singkat ketua umum terpilih, Pak Rahman Rettob menyampaikan bahwa tidak ada lagi orang Tayando Yamtel, Yamru, Ohoi el, Langgiar. Tidak ada lagi orang Tam ngurhir, ohoitom. Tidak ada lagi orang Kur Kilmas dan Kilsoin.

“Jika ada yang bertanya darimana asal Anda maka jawabannya adalah KTT,” ujar Pak Rahmat Rettob.

Pidato tersebut selanjutnya dijadikan jargon KTT yakni ketika ada teriakan ‘siapa kita’ maka dijawab dengan ‘kita KTT’.

Jargon ‘kita KTT’ bergemah mengiringi foto bersama di akhir penutupan Mubes.

Melanesiatimes.com – Nahas, telah di temukan mayat Seorang Wanita (Kerangka Manusia) bernama Anisa Rumonin (alm) umur, 18 Tahun berasal dari Desa Aroa, Kecamatan Pulau Gorom, adapun pekerjaan sebagai Pelajar.

Dari hasil olah TKP yang dilakukan Kepolisian Resort Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) telah ditemukan kerangka manusia yang tertutup karung dan pasir serta daun kelapa dengan Identitas sebagai berikut  : Korban menggunakan jilbab warna pink, sepasang sepatu lengkap, dengan celana dan baju yg sudah sobek dan bercampur tanah serta memiliki tas selempang.

Korban ditemukan di Pantai Keter Dusun Samboru, Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten SBT, Provinsi Maluku. Rabu, (09/02/2022) pukul 09.00 waktu setempat.

Berikut Kronologis selengkapnya sebagaimana informasi yang di rilis Reskrim Polres Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Sabtu (12/02/2022).

Telah datang seorang Laki-laki bernama Suhardi Parera di Polsek Gorom Kec. Gorom Kab. SBT, melaporkan mengenai adanya peristiwa Pembuangan mayat seorang Perempuan Sdri. ANISA RUMONIN yang terjadi pada tanggal 16 November 2021 yang dilakukan oleh Terlapor ANDI LAU TUHUTERU.

Menurut Keterangan Saksi SUHARDI PARERA, saat itu terlapor bercerita bahwa terlapor Sdr. ANDI LAU TUHUTERU yang adalah berprofesi sebagai Ojek sedang membonceng seorang Penumpang wanita (Korban Sdri. Alm ANISA RUMONIN) dengan mengunakan sepeda motor merek Honda Beat warna Pink Hitam dengan Nopol DE 3876 NN dari dekat Pelabuhan Kataloka, dengan tujuan ke Desa Aroa yang jaraknya kurang lebih 5-6 KM.

Nahasnya lagi, ketika dalam perjalanan korban terjatuh disekitar jalan Pantai Keter Desa Kataloka sehingga korban mengalami luka pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri.

Karena panik, terlapor membawa korban ke lokasi pantai keter Desa Kataloka Dusun Samboru dan untuk menghilangkan jejak.

Lebih lanjutnya, sebagaimana informasi yang di terima wartawan, Sabtu (12/02)2022). Waktu setempat, korban dibuang oleh terlapor, Sdr ANDI LAU TUHUTERU ke dalam lubang dengan kedalaman kurang lebih 2 meter.

Pukul 21.00 WIT terlapor datang meminta bantuan kepada Saksi Sdr. SUHARDI PARERA untuk membantunya menguburkan korban dan karena rasa penasaran dengan cerita Terlapor sehingga Saksi mengikuti Terlapor ke TKP dan setelah tiba di TKP Saksi melihat benar ada sosok mayat seorang perempuan sehingga saksi ketakutan dan menjauh dari TKP.

Alhasilnya setelah mendapat Laporan dari Saksi Sdr. SUHARDI PARERA, Personil Polsek Gorom mendatangi terlapor ANDI LAU TUHUTERU dan melakukan interogasi dan dari hasil interogasi, terlapor membenarkan peristiwa yang diceritakan oleh Saksi SUHARDI PARERA sehingga Polsek Gorom langsung mendatangi TKP di pantai Keter Desa Kataloka Dusun Samboru.

Adapun tindakan yang telah dilakukan oleh Polsek Gorom sebagai berikut :

1). Membawa Kerangka Manusia beserta Saksi Sdr SUHARDI PARERA dan Terlapor Sdr ANDI LAU TUHUTERU ke Polres SBT untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

2). Berkoordinasi dengan Dokter Arkipus (Dokter Forensik pada RSUD Masohi) untuk dilakukan pemeriksaan Forensik terhadap kerangka Manusia yang ditemukan di Dusun Samboru, Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten SBT, Provinsi Maluku.

3). Melakukan profiling terhadap data yg tercantum dlm Kartu KIS An/ Sdr. Ganti Rumonin dan melakukan penyelidikan ke Desa Aroa yg menurut keterangan terlapor adalah tempat tujuan si korban.

4). Berkoordinasi dan melakukan penggalangan dengan para tokoh masyarakat guna menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Polsek Gorom.

Untuk diketahui, bahwa, dari hasil pemeriksaan medis pada Jenazah, sementara terdapat retak di bagian dahi sebelah kiri (Fraktur compresi) dan di dalam rongga ditemukan ada gumpalan hitam yang kemungkinan adalah darah beku. Namun kepastiannya tunggu hasil forensik secara lengkap.

AKP La Beli : KASAT RESKRIM POLRES KABUPATEN SBT

Melanesiatimes.com – Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko menilai, pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai hak inisiatif DPR dilakukan di saat yang tepat. Moeldoko menyampaikan ini di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (18/1).

“KSP mengapresiasi DPR yang punya sense of urgency yang sama, terkait kasus-kasus kekerasan seksual yang muncul belakangan ini. Pogress pembahasan RUU TPKS di DPR bisa menjadi titik terang agar ada sanksi hukum di kemudian hari, ucap Moeldoko.

Ditemui di ruang kerjanya, Panglima TNI 2013-2015 juga menyatakan, dalam waktu dekat tim Gugus Tugas RUU TPKS bersama kementerian/lembaga terkait akan melakukan konsolidasi dan diskusi publik. “Saya harap gugus tugas bisa segera mendapatkan naskah dari DPR untuk kita jadikan bahan konsolidasi dan diskusi publik,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam Sidang Paripurna Selasa (18/1) pagi, DPR mensahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi hak inisiatif DPR. RUU usulan inisiatif DPR tersebut, akan diserahkan kepada Presiden untuk diterbitkannya Surat Presiden (Surpres).

“Sesuai perundang-undangan, Presiden memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengirim surpres ke DPR berikut DIM,” papar Deputi Hukum Kemensetneg Lidya. D saat dihubungi KSP.

Sebagai informasi, pembahasan RUU TPKS telah berjalan demikian panjang. RUU yang awalnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ini, sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016.

Setelah berganti nama menjadi RUU TPKS, RUU ini masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021. Namun hingga tutup tahun belum juga disahkan karena terjadi dinamika politik di Senayan, hingga akhirnya Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkonsultasii dengan DPR agar RUU TPKS bisa segera disahkan.