Blog

Melanesiatimes.com – Potensi suatu daerah dapat dioptimalkan, salah satunya melalui kebijakan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota setempat. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengembangan wilayah pariwisata serta pertanian yang menjadi potensi Kabupaten Tanah Laut yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang RDTR Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022-2042 dan RDTR Wilayah Perencanaan Takisung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Jakarta, Selasa (11/01/2022).

“Ketika nanti RDTR di daerah Pelaihari dan Takisung sudah ditetapkan, maka semua penerbitan konfirmasi KKPR (Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red) akan langsung terbit secara otomatis melalui OSS (Online Single Submission, red). Tidak ada campur tangan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) di Pemda, seperti Dinas Tata Ruang dan sebagainya,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki.

Berita selengkapnya kunjungi : www.atrbpn.go.id

Melanesiatimes.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang menghentikan ekspor batu bara untuk sementara waktu. Dengan keputusan presiden tersebut, Eddy meminta pihak yang masih melakukan ekspor batu bata secara sembunyi-sembunyi agar dapat diberikan sanksi tegas.

Menurut Eddy, selain diberikan kepada pihak yang sembunyi-sembunyi dalam melakukan ekspor batu bara, sanksi tersebut juga harus diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

“Mendukung larangan sementara ekspor batu bara, karena kita wajib mendahulukan kepentingan nasional agar pasokan listrik tersedia. Beri sanksi tegas kepada mereka yang tidak memenuhi DMO atau masih sembunyi-sembunyi melakukan ekspor,” ujarnya kepada media nasional, Rabu (5/1/2022).

Lebih lanjut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, momen larangan ekspor batu bara harusnya menjadi pemicu dalam melakukan diversifikasi energi dari fosil ke energi lainnya seperti energi baru terbarukan, sehingga kedepannya tidak ada lagi ketergantungan terhadap energi fosil.

“Momentum ini harus menjadi katalisator untuk melakukan diversifikasi sumber energi dari fosil ke energi terbarukan dan energi transisi (gas), agar tidak ada ketergantungan kepada energi fosil, sehingga cita-cita kemandirian energi nasional bisa terealisasi,” imbuh legislator dapil Jawa Barat III tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan batu bara melakukan ekspor mulai 1 Januari 2022. Hal tersebut dilakukan karena kekhawatiran akan rendahnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri. Berdasarkan surat yang ditandatangani Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin, pelarangan ekspor batu bara akan berlaku hingga 31 Januari 2022.

Melanesiatimes.com  – Ketua PW GPI Jakarta Raya, Muhammad Sifran Souwakil, meminta aparat kepolisian untuk segera menangkap Ferdinand Hutahean yang telah menyebarkan steatment provakasi kepada masyarakat Indonesia di akun twiter’nya. Selasa, 04/01/2022

“Dalam ciutan nya Ferdinand menulis, Kasihan sekali Allahmu harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, DIA lah pembelaku selalu dan tidak perlu dibela.”

Menanggapi hal tersebut Muhammad Sifran meminta pihak kepolisian dalam hitungan 1× 24 jam segera menangkap Ferdinand.

“Saya selaku ketua PW GPI Jakarta Raya meminta kepada aparat kepolisian untuk segera dalam hitungan 1 × 24 jam menangkap saudara Ferdinand Hutahean yang hari telah membuat steatment provakasi pada akun twiternya, dengan menghina ummat islam.” tegas’nya.

Lajut Sifran, Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh aparat penegak hukum karena berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat indonesia yang hidup dalam bingkai kebihnekean.”

“Menanggapi hal tersebut Sifran juga mengatakan, Bagi saya Ferdinand Hutahean telah melakukan penodaan agama khususnya pada ummat Islam di indonesia, dengan mengeluarkan steatment seperti di akun twiternya. Ferdinand hari ini jelas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara ini.”

Beliau hari dengan jelas dan terbukti melanggar UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 28 ayat 2, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan terancam pidana penjara 6 tahun dan /atau denda paling banyak 1 Myliar.

“Untuk itu Saya meminta aparat kepolisian harus tegas dan adil dalam menegakan supremasi hukum di negara kesatuan ini, pihak kepolisian harus besikap tegas sehingga nantinya tidak dinilai tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum oleh rakyat Indonesia.” Tuturnya