Melanesia Times

Penulis: Dirsan Matdoan

  • Anggota DPRK Rinoldi Rumfeka Hadiri Perayaan HUT ke-14 PAUD Bethel Doom

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong, Rinoldi Rumfeka, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bethel yang digelar di Pulau Doom, Jumat (19/9/2025). Kegiatan ini berlangsung meriah dengan dihadiri para murid PAUD, orang tua, serta perwakilan Dinas Pendidikan Kota Sorong.

    Perayaan ulang tahun tersebut diawali dengan ibadah syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan PAUD Bethel selama 14 tahun. Ibadah dipimpin dengan penuh khidmat, diikuti oleh para guru, orang tua, dan tamu undangan yang hadir. Suasana penuh sukacita terlihat dari antusiasme seluruh peserta yang memenuhi ruang perayaan.

    Dalam sambutannya, Rinoldi Rumfeka memberikan apresiasi atas dedikasi para pendidik PAUD Bethel dalam mendidik dan membimbing anak-anak sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan dasar yang baik akan menjadi pondasi penting bagi perkembangan karakter dan kecerdasan generasi penerus bangsa, khususnya anak-anak di Pulau Doom.

    Ia juga menegaskan bahwa DPRK Sorong terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini. “Pendidikan PAUD adalah awal dari pembentukan karakter anak. Kami akan terus berupaya mendukung fasilitas dan program pendidikan agar anak-anak mendapatkan pembelajaran terbaik,” ujar Rinoldi.

    Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Sorong dalam kesempatan itu turut memberikan ucapan selamat dan menyampaikan dukungan pemerintah bagi lembaga PAUD di seluruh wilayah Kota Sorong. Pihaknya berharap, PAUD Bethel dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak.

    Orang tua murid menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada para guru yang telah mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Mereka berharap PAUD Bethel terus berkembang dan menjadi lembaga pendidikan yang semakin maju di Pulau Doom.

    Menutup acara, Rinoldi Rumfeka bersama perwakilan Dinas Pendidikan dan para guru melakukan pemotongan kue ulang tahun sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 14 tahun PAUD Bethel. Potongan kue kemudian dibagikan kepada para murid sebagai tanda kebahagiaan bersama.

    Perayaan HUT ke-14 PAUD Bethel Doom menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Sorong. Kehadiran Rinoldi Rumfeka dan dukungan berbagai pihak menjadi semangat baru bagi para guru dan orang tua dalam mencetak generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter.

  • Gubernur Elisa Kambu Kunjungi Sekretariat Tim Deklarator Papua Barat Daya, Tegaskan Komitmen Bangun Daerah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, melakukan kunjungan resmi ke Sekretariat Tim Deklarator Papua Barat Daya di jalan sungai maruni kilometer 10 Kota Sorong Papua Barat Daya pada Sabtu (20/09/2025).

    Kehadiran orang nomor satu di Papua Barat Daya itu disambut hangat oleh Ketua Deklarator, Bernard Jitmau, Ketua Panitia Moses Sabono, beserta seluruh tim deklarator yang sejak awal berjuang mewujudkan pemekaran provinsi baru tersebut.

    Dalam sambutannya, Moses Sabono menegaskan bahwa kunjungan Gubernur Elisa Kambu menjadi momen bersejarah sekaligus bukti dukungan pemerintah terhadap perjuangan para deklarator. “Kami merasa acara ini sukses karena telah dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur,” ujar Moses.

    Gubernur Elisa Kambu dalam kesempatan itu menekankan bahwa kedatangannya bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar perjuangan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. “Saya datang ke sini sebagai keluarga, karena saya adalah bagian dari perjuangan ini,” ungkapnya di hadapan para deklarator.

    Ia menyebut, kehadirannya bertujuan mendengarkan masukan dari tim deklarator sekaligus memastikan aspirasi mereka tetap menjadi perhatian pemerintah. Elisa Kambu juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga semangat perjuangan yang telah melahirkan provinsi ke-38 di Indonesia tersebut.

    Menurut Gubernur, perjuangan besar ini tidak hanya berhenti pada tahap pembentukan provinsi, tetapi harus dilanjutkan dengan kerja nyata dalam pembangunan. “Kalian yang berjuang menghadirkan Papua Barat Daya ini, saya tantang tim Deklarator untuk menjaga dan membangun Papua Barat Daya bersama pemerintah,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Elisa Kambu juga menjelaskan bahwa proses pembangunan daerah akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan setiap aspirasi harus disampaikan melalui prosedur resmi agar tertata dengan baik. “Usulan harus tertulis dan melalui satu pintu, jangan asal catat nama,” pesan Gubernur.

    Acara kunjungan ini turut diwarnai dengan penandatanganan memorial sebagai bentuk pengakuan sejarah perjuangan Tim Deklarator. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk terus mengawal pembangunan Papua Barat Daya selama provinsi ini berdiri.Gubernur Elisa Kambu Kunjungi Sekretariat Tim Deklarator Papua Barat Daya, Tegaskan Komitmen Bangun Daerah

    Ketua Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Bernard Jitmau, mengapresiasi kedatangan Gubernur Elisa Kambu yang telah memenuhi janjinya untuk menyempatkan waktu bertemu langsung dengan para deklarator. “Kami sangat berterima kasih, Bapak Gubernur menepati janjinya hadir di sekretariat kami,” ucap Bernard.

    Dalam pertemuan tersebut, Tim Deklarator menyampaikan sejumlah aspirasi penting kepada pemerintah provinsi. Di antaranya adalah usulan kontribusi khusus bagi para deklarator dalam penerimaan CPNS, pengadaan pegawai honorer, pengusulan jabatan eselon 1 hingga 4, serta pembangunan sekretariat menjadi gedung permanen.

    Bernard berharap seluruh aspirasi itu mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. “Kami berharap usulan yang kami sampaikan bisa dipertimbangkan secara khusus oleh Bapak Gubernur,” katanya.

    Menanggapi hal tersebut, Elisa Kambu menyatakan siap menindaklanjuti setiap masukan selama diajukan secara tertulis dan melalui mekanisme yang tepat. Ia menekankan pentingnya koordinasi agar tidak menimbulkan kebingungan di kemudian hari.

    Dalam kunjungan ini, Tim Deklarator juga menyerahkan 235 dokumen perjuangan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya kepada Gubernur. Dokumen tersebut berisi sejarah dan bukti kerja keras para deklarator sejak awal proses pemekaran hingga terbentuknya provinsi baru.

    Menariknya, nama “Papua Barat Daya” yang kini resmi digunakan juga merupakan usulan Tim Deklarator. Nama ini dirumuskan melalui kajian ilmiah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007, yang kemudian disepakati sebagai identitas resmi provinsi.

    Tim Deklarator menegaskan bahwa perjuangan mereka dilakukan secara swadaya tanpa dukungan anggaran pemerintah. Seluruh biaya diperoleh dari kontribusi internal tim, dengan bantuan terbatas dari satu kontraktor yang juga ikut berjuang. “Kami berjuang dengan dana sendiri, tanpa bantuan pemerintah,” tegas Ketua Deklarator.

    Di akhir acara, Gubernur Elisa Kambu kembali mengajak seluruh deklarator untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Papua Barat Daya. “Semangat perjuangan harus kita jaga bersama. Mari kawal dan bangun provinsi ini demi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

  • Raja Ampat Darurat Birokrat, Pelantikan Yusuf Salim Jadi PLH BKPSDM Tuai Kritikan Pedas

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Polemik pelantikan Sekda Yusuf Salim sebagai PLH BKPSDM, tuai kontroversi Pemda dinilai darurat birokrasi dan miskin kepemimpinan serta menutup ruang regenerasi Raja Ampat.

    Roger Mabraku Ketua GEMPHA PBD, menyimpulkan keputusan Bupati Raja Ampat yang menonaktifkan sementara Nyoman Sari Buana adalah sebuah tindakan tidak berdasar dan keliru.

    Menurut Roger, Mantan BKPSDM sebelumnya termasuk salah satu jebolan terbaik IPDN yang dimiliki Raja Ampat, pasalnya dia dikenal secara pikiran dan kinerja yang cukup bagus.

    Dibuktikan dengan konsep pembangunan Gedung Assessment Center satu-satunya di tanah Papua dan Raja Ampat memiliki kuota CPNS dan PPPK terbanyak di tingkat daerah di Indonesia.

    Roger bilang sanksi disiplin yang dijatuhi kepada ASN tanpa ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan tindakan yang kelabakan (bingung).

    “Seputaran Disiplin Pegawai ini diatur berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021. Namun sebelum sanksi dijatuhkan, PNS tersebut berhak untuk mengetahui hasil pemeriksaan dan memberikan penjelasan atau pembelaan diri,” terangnya

    Justru dinilai Roger, pelantikan Sekda Yusuf Salim sebagai PLH BKPSDM merupakan sebuah keputusan yang menunjukan bahwa daerah krisis kepemimpinan serta menutup ruang bagi putra-putri terbaik Raja Ampat untuk berkiprah di dunia birokrasi.

    “Bupati Raja Ampat mestinya merivew kembali undang-undang Otsus, hadirnya barang ini untuk memproteksi kebijakan nasional yang dianggap tidak menjawab kebutuhan daerah,” ujar Aktivis GMNI Cabang Sorong itu.

    Ketua GEMPHA PBD bilang Adapun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kata dia, secara khusus menekankan larangan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan berbagai tugas pemerintahan.

    Lebih jauh, Roger mengulas terkait rangkap jabatan mestinya tidak dibenarkan dan produk penumpukan semacam ini jangan dibiarkan berlarut-larut serta dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya absolut di ruang lingkup Pemda Raja Ampat.

    “Jabatan di pemerintahan kan bukan hanya milik Sekda Raja Ampat sendiri masih ada anak negeri yang mumpuni justru kita harus lawan praktik-praktik ini sebagai semangat konstitusi kita tidak pernah membenarkan penumpukan kekuasaan administratif dan korporatif dalam satu tangan,” tutup pria kelahiran Kampung Yenbekwan itu.

  • H-3 TRC BPBD Raja Ampat Fokus Normalisasi dan Perbaikan Drainase di Beberapa Titik Rawan Banjir

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Raja kini tengah melakukan normalisasi, perbaikan drainase hingga evakuasi rumah warga yang terdampak banjir dan tanah longsor serta pohon tumbang akibat bencana alam yang terjadi di kota waisai pada selama malam 2 september 2025 lalu.

    Perbaikan dilakukan usai mengantongi data terdapat 20 titik lokasi yang tergolong bencana alam dengan skala cukup besar.

    BPBD Kabupaten Raja Ampat mencatat 10 buah rumah warga telah terdampak banjir dan tanah longsor dengan kategori berbeda dimulai dari kerusakan yang ringan hingga berat.

    Selain itu, berdasarkan pantauan di 20 titik lokasi yang tergolong bencana alam dengan skala cukup besar. Faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya genangan air akibat penyumbatan saluran drainase dan pengaruh sampah yang dibuang sembarang.

    Perbaikan dan normalisasi masih terus dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) guna mencegah dan mengantisipasi bencana susulan.

    Setalah mendapat warning oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) terkait status tanggap darurat kurang lebih tiga hari ini TRC mengalihkan fokus pada pembersihan material longsor yang menimpah rumah warga, serta normalisasi aluran sungai di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan drainase di beberapa titik rawan banjir.

  • Mungkin Sekda Raja Ampat Lupa, Inspektur Diminta Untuk Lebih Adil Dalam Pemeriksaan

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pernyataan Sekda Raja di beberapa media online dengan judul “Sekda Raja Ampat : Penonaktifan Kepala BKPSDM Hanya Pembebasan Tugas Sementara”.

    Menanggapi pertanyaan tersebut, Nyoman Sari Buana menjelaskan, pihaknya telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Raja Ampat sebanyak 2 kali dan pemeriksaan tersebut atas dasar perintah Yusuf Salim sebagai Sekda Raja Ampat.

    “Mungkin pak sekda lupa kalau pak sekda sudah perintahkan Inspektorat untuk periksa saya dan anggota di BKPSDM itu 2 kali, dan yang pertama kali kenapa tidak dibebastugaskan sementara seperti yang saat ini terjadi ???,” tanya Mantan Kepala BKPSDM itu, (4/9/25).

    Perempuan asal Desa Saonek itu menjelaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang pertama telah diterbitkan oleh Inspektorat lantas kenapa tidak ditindaklanjuti.

    “Pemeriksaan pertama itu sudah ada LHP-nya kenapa tidak ditindaklanjuti dulu hasil pemeriksaan yang pertama itu. Kok muncul lagi dugaan pelanggaran yang kedua,” ujarnya dengan nada kebingungan.

    Pemeriksaan pertama yang dilakukan Inspektorat pihaknya mengakui sudah sesuai prosedur namun yang menjadi pertanyaan adalah prosedural pemeriksaan kedua. Nyoman sendiri tidak mengetahui seperti apa mekanisme hingga dia dinonaktifkan sementara jabatannya.

    Lebih lanjut Mantan Kepala BKPSDM itu menegaskan bahwa persoalan semacam ini tidak perlu ditutup-tutupi semua prosedur harus dibuka satu demi satu agar menjadi transparan seperti apa pemeriksaan yang dimaksudkan oleh Sekda Yusuf Salim.

    Sebagai bentuk keadilan dan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik Nyoman Sari Buana meminta Inspektorat agar bertindak lebih adil terhadap seluruh pejabat-pejabat daerah di Kabupaten Raja Ampat yang diduga masif melakukan penyalahgunaan kewenangan.

    “Dan… Saya memohon dan sangat berharap kepada Inspektur untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan, supaya berimbang. Karena ada beberapa pejabat juga yang diduga melakukan pelanggaran,” pungkasnya.

    Ditambahkan, jangan hanya dirinya yang di cari-cari pelanggaran. Ia juga berharap pemeriksaan ini segera ada hasilnya agar semua orang tau pelanggaran seperti apa yang dilakukan sehingga pihaknya dijatuhan sanksi seberat ini.

    “Jangan cuma saya saja yang dicari-cari pelanggarannya, tapi ya sudah tidak apa. Saya juga berharap cepat ada hasilnya sehingga saya, keluarga dan semua orang tau pelanggaran yang saya lakukan sampai akan dikenakan sanksi seberat ini apa ???,” tutup Nyoman

  • Pernyataan PLH BKPSDM Raja Ampat Dinilai Keliru, Melenceng Dari Hirarki Birokrasi

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Nyoman Sari Buana, Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), respon pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Raja Ampat Yusuf Salim terkait alasan pergantian jabatan yang dilakukan pada Selasa 2 September 2025.

    Sebelum itu, Sekda Yusuf Salim menyampaikan dihadapan awak media online terkait penunjukan pihaknya sebagai Pelaksana Harian BKPSDM karena adanha dugaan kesalahan kewenangan jabatan yang dilakukan oleh pejabat definitif.

    Sehingga, penunjukan tersebut dilakukan agar memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap stabil dan berjalan lancar di tengah pemeriksaan internal terhadap pejabat definitif.

    Saat dikonfirmasi awak media, Mantan Kepala BKPSDM, menyampaikan bahwa apa yang dikatakan Sekda Yusuf Salim itu keliru.

    Pasalnya, Seorang ASN tidak dapat dijatuhi sanksi jika belum menerima atau mengetahui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pelanggaran disiplin, karena proses penjatuhan hukuman disiplin memerlukan tahapan pemeriksaan yang melibatkan pemberian hak kepada ASN untuk memberikan penjelasan atau pembelaan diri.

    Artinya, pemberian sanksi tanpa proses yang sesuai melanggar prinsip keadilan dan dapat dibatalkan.

    “Kata beliau (red-Sekda Raja Ampat), tim masih proses lalu kenapa sudah ada penjatuhan hukuman disiplin lantas dasar panjatuhan hukuman disiplin itu apa ??,” tanya Nyoman Sari Buana Mantan Kepala BKPSDM saat dikonfirmasi via WhatsAppnya (4/9/25).

    Lanjut Nyoman, jika memang ada kesalahan kewenangan jabatan silahkan dibuka agar tata kelola Pemerintahan di Raja Ampat menjadi transparan dan tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi.

    “Terkait kesalahan kewenangan jabatan yang dinyatakan silahkan saja dibuka. Nanti baru saya juga kasih tau siapa yang melakukan penyelewengan jabatan. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak,” tutupnya.

    Dari pesan WhatsAppnya Mantan Kepala BKPSDM Raja Ampat itu mengisyaratkan bahwa manusia cenderung lebih mudah melihat, mempermasalahkan, kekurangan atau kesalahan orang lain, bahkan sekecil apapun, sementara mereka sendiri enggan menyadari bahkan mengabaikan kesalahan dan kekurangan besar yang dilakukan sendiri.

  • Terapkan Metode Sanitasi Ramah Lingkungan, Kepala BLUD UPTD Raja Ampat Kunjungi Eco Lodge Resort

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan sehat dan berkelanjutan, persoalan sanitasi masih menjadi tantangan di beberapa wilayah.

    Akses terhadap sistem pembuangan limbah yang layak bukan hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan.

    Konsep sanitasi ramah lingkungan kini mulai dilirik sebagai solusi yang tak hanya mengatasi masalah limbah, tetapi juga membawa manfaat tambahan bagi masyarakat pesisir yang hidup di Wilayah Konservasi Kabupaten Raja Ampat.

    Salah satu cara yang menjawab kebutuhan tersebut adalah tangki septik komunal berbasis bioseptic, yang mengubah limbah menjadi sumber energi alternatif.

    Sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap lingkungan dan wilayah Konservasi, BLUD KKP Raja Ampat Kunjungi Pemilik Eco Lodge Resort dengan metode tangki septik komunal yang diterapkan di Resortnya. Selasa (3/9/25).

    Program ini mendukung sanitasi berbasis ramah lingkungan sekaligus memperkenalkan cara baru tepat guna yang mengolah limbah menjadi energi bioseptic dan kebutuhan nutrisi tumbuhan lainnya.

    Kunjungan ini bertujuan untuk dijadikan edukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat yang bermukim di pesisir kawasan wisata dan kota waisai, Kabupaten Raja Ampat.

    Hal ini dinilai oleh Kepala BLUD KKP Raja Ampat, Syafri, ide tersebut merupakan metode yang kreatif, elegan dan jika terapkan maka nilai keronservasi perairan di Kabupaten Raja Ampat tetap terjaga serta memiliki nilai tambah tersendiri.

  • Sigap : TRC BPBD Raja Ampat Bantu Penanganan Longsor di Swaimbon

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk BPBD Kabupaten Raja Ampat menunjukkan kesigapannya dalam membantu penanganan bencana longsor yang terjadi di Jalan Yance Mambrasar RT 08-RW 02, Kelurahan Warmasen, Kota Waisai, pada Selasa 9 September 2025.

    Guntur Tamima, Kepala BPBD Kabupaten Raja, menjelaskan bahwa longsor terjadi pada Selasa, 2 September 2025 ini dampak hujan dari lebat dan naiknya debit air laut sekitar pukul 21.45 WIT.

    Bencana tanah longsor tersebut memakan 1 buah rumah warga dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah serta kerugian materil bagi pemilik rumah.

    TRC BPBD Raja Ampat turut aktif membantu dalam proses evakuasi. Mereka bekerja sama dengan aparat Kepolisian dan TNI instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan warga dan kelancaran penanganan bencana.

    Kehadiran TRC BPBD Raja Ampat itu menunjukkan komitmen aksi nyata Gerakan Cepat dalam membantu masyarakat yang terkena musibah.

    Tim Reaksi Cepat (TRC) masih terus berupaya meminimalisir dampak bencana hingga memberikan pertolongan kepada warga yang terdampak langsung akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Waisai.

  • Gerak Cepat TRC BPBD Raja Ampat Lakukan Normalisasi Kali dan Pembersihan Ruang Sekolah SLB

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bergerak cepat evakuasi korban banjir, Selasa, (2/9/25).

    Tim TRC yang tergabung di dalamnya juga TNI, POLRI, BASARNAS, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) mengevakuasi korban banjir tepatnya di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kelurahan Bonkawir, perumahan 300 Kabupaten Raja Ampat.

    Pantauan media di lokasi tim mengarah alat berat (axcavator) menuju ke arah sungai untuk melakukan normalisasi guna mencegah banjir susulan.

    Selain normalisasi aluran sungai yang berada tepat di belakang sekolah SLB ini, beberapa anggota Tim TRC bersama para Guru juga membersihkan ruang belajar Siswa-siswi yang terdampak akibat banjir semalam.

    Pembersihan ruang belajar yang dilakukan TIM TRC bertujuan agar Siswa-siswi di sekolah ini dapat melakukan aktivitas belajar mengajar sebagaimana mestinya.

    Hal yang sama dilakukan Tim TRC di beberapa lokasi kejadian antaranya belakang Perumahan Sosial Komplek Swaimbon tepat dimana lokasi tertimpanya rumah warga akibat kejadian tahan longsor serta salon rendi dan Perumahan 100.

    Untuk diketahui akibat banjir semalam berhasil menjebol pagar sekolah luar biasa kejadian yang sama pernah terjadi di tahun 2019.

  • BPBD Raja Ampat Bentuk Tim TRC, Siap Atasi Banjir di Kota Waisai

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat telah membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas 24 jam di setiap kelurahan di kota waisai untuk mengantisipasi banjir sesuai peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Selasa (2/9/25)

    Tim itu bertugas menangani bencana termasuk banjir, melakukan edukasi dan mengevakuasi warga jika terjadi banjir di wilayah kota waisai serta melakukan penanganan dan pemantauan setelah bencana terjadi.

    Selain itu, BPBD Kabupaten Raja Ampat akan bekerjasama dengan TNI, POLRI serta Dinas Pekerjaan Umum (PU). Instansi terkait penanggulangan banjir dan bencana lainnya.

    Dalam mapping internal BPBD itu Kepala Pelaksana, Guntur Tamima, menjelaskan bahwa terdapat kurang lebih 3-4 lokasi kerusakan banjir yang tidak bisa dievakuasi dengan kekuatan manusia biasa.

    “Kurang lebih ada 4 titik lokasi tepatnya di Swaimbon, perumahan 100 dengan belakang kompleks salon rendi yang evakuasi kerusakan harus menggunakan alat berat,” ujar Guntur Tamima saat mapping internal.

    Tamima, menyampaikan bahwa Tim TRC akan melakukan normalisasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan selama 2 minggu ke depan tim akan tetap fokus bekerja mengantisipasi banjir susulan.

    Tamima menambahkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya banjir ini karena kurang kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan indikasi bencana yang diakibatkan pengaruh alam relatif kecil.

    “Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya banjir ini karena adanya perombakan huntan, sampah yang dibuang sembarang dan memang ini merupakan ancaman 90% dari ulah tidak sadarnya manusia terhadap lingkungan,” tutup Kepala BPBD Kabupaten Raja.