Penulis: Woy

WAISAI, MELANESIATIMES.COM — Mewakili Bupati Raja Ampat, Wakil Bupati Mansyur Syahdan secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Trofeo Cup TKBM Terumbu Karang Raja Ampat Tahun 2026 di Stadion Klanafat, Waisai, Jumat (9/10/2026) sore. Pembukaan turnamen ini menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan, membangun kebersamaan, dan menumbuhkan sportivitas di tengah masyarakat.

Dalam sambutan Bupati Raja Ampat yang dibacakannya, Mansyur Syahdan menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pengurus Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Terumbu Karang Raja Ampat atas inisiatif menyelenggarakan turnamen tersebut. Kegiatan ini dinilai menjadi wadah mempererat persaudaraan, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat.

Bupati Raja Ampat menegaskan, sepak bola bukan sekadar olahraga untuk mengejar kemenangan, melainkan juga sarana pembentukan karakter dan pembelajaran nilai-nilai kehidupan yang penting bagi pembangunan daerah.

“Sepak bola bukan sekadar permainan sebelas orang mengejar bola. Sepak bola adalah sekolah kehidupan. Di lapangan kita belajar disiplin, kerja sama, kejujuran, dan menghargai lawan,” demikian pesan Bupati Raja Ampat dalam sambutan yang disampaikan Wakil Bupati Mansyur Syahdan.

Menurut Bupati, nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun Raja Ampat. Semangat kebersamaan, disiplin, dan kerja sama tidak hanya dibutuhkan dalam pertandingan, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Ia juga memberikan penghargaan kepada para pekerja bongkar muat yang dinilai mampu menunjukkan bahwa semangat kebersamaan tidak hanya tumbuh di lingkungan pelabuhan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kegiatan olahraga.

“Para pekerja bongkar muat telah menunjukkan bahwa semangat kebersamaan tidak hanya hadir di pelabuhan, tetapi juga di lapangan hijau,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bupati Raja Ampat berpesan kepada seluruh pemain agar bertanding dengan sepenuh hati, mengerahkan kemampuan terbaik, serta menjunjung tinggi sportivitas dan prinsip fair play.

Para pemain juga diingatkan agar tidak bersikap angkuh ketika meraih kemenangan dan tidak patah semangat saat mengalami kekalahan. Sebab, esensi olahraga bukan semata-mata meraih trofi, melainkan menjaga kehormatan permainan serta memperkuat persaudaraan antarpeserta.

“Juara sejati bukan hanya yang mengangkat trofi, tetapi yang menjaga kehormatan permainan dan persaudaraan,” tegas pesan Bupati Raja Ampat.

Selain kepada pemain, pesan khusus juga disampaikan kepada wasit dan perangkat pertandingan agar menjalankan tugas secara adil dan tegas. Sementara itu, para suporter diharapkan memberikan dukungan secara santun, tertib, dan damai demi menciptakan suasana pertandingan yang aman serta menggembirakan.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan masyarakat untuk mempererat solidaritas, menumbuhkan kebersamaan, dan menjaga persatuan.

“ Mari bertanding dengan gembira, menang dengan rendah hati, dan kalah dengan kepala tegak,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan Bupati Raja Ampat.

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Turnamen Sepak Bola Trofeo Cup TKBM Terumbu Karang Raja Ampat Tahun 2026 secara resmi dinyatakan dibuka oleh Wakil Bupati Mansyur Syahdan yang mewakili Bupati Raja Ampat.

Pembukaan turnamen ini diharapkan menjadi momentum untuk terus mengembangkan kegiatan olahraga di Raja Ampat sekaligus memperkuat nilai persaudaraan, kebersamaan, dan sportivitas di tengah masyarakat.

WAISAI, MELANESIATIMES.COM — Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa, S.T, mendesak Bupati Kabupaten Raja Ampat segera mengeluarkan imbauan pembelajaran secara daring menyusul ancaman kabut asap Karhutla dan prediksi kualitas udara yang berpotensi memburuk.

‎Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi peserta didik dan tenaga pendidik apabila kondisi udara tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka berlangsung dengan aman.

‎Berdasarkan pemantauan Stasiun Pemantau Atmosfer Global (PAG) Sorong pada 6 Oktober 2026 pukul 11.00 WIT, konsentrasi PM2.5 tercatat 58,75 µg/m³ dengan ISPU 104, yang masuk kategori Tidak Sehat.

‎Kondisi itu diperkuat informasi Fire Weather Index (FWI) BMKG pada 5 Oktober 2026 yang menunjukkan sejumlah wilayah di Papua Barat Daya memiliki tingkat intensitas api kategori Tinggi hingga Sangat Tinggi.

‎Sementara prediksi kualitas udara 9–11 Oktober 2026 menunjukkan Raja Ampat berada pada kategori Sedang pada 9 dan 10 Oktober, namun diprediksi meningkat menjadi Tidak Sehat pada 11 Oktober dengan konsentrasi PM2.5 55,5–150,4 µg/m³.

‎“Keselamatan dan kesehatan anak-anak kita harus menjadi pertimbangan utama. Kalau kondisi udara belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, Bupati perlu mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan imbauan pembelajaran secara daring,” tegas Taufik.

‎Ia meminta skema tersebut disiapkan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK sederajat hingga perguruan tinggi, dengan menyesuaikan perkembangan kualitas udara.

‎Taufik menegaskan pembelajaran daring bukan berarti menghentikan proses pendidikan, melainkan bentuk penyesuaian selama kondisi lingkungan belum aman.

‎“Pembelajaran tetap berjalan, tetapi metode pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi. Jangan menunggu sampai kondisi benar-benar parah. Pemerintah harus hadir lebih dulu untuk melindungi anak-anak dan masyarakat,” pungkasnya.

‎

WAISAI, MELANESIATIMES.COM — Dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Raja Ampat terus mendapat perhatian. Melalui program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), anggota DPRK Raja Ampat Muamar Khadafi menyalurkan bantuan tujuh unit motor tempel berkekuatan 15 PK untuk mendukung aktivitas masyarakat nelayan.

‎Bantuan tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor perikanan rakyat sekaligus mendorong konsep ekonomi biru, yakni pemanfaatan potensi laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.

‎“Bantuan ini bukan hanya soal memberikan sarana kepada nelayan, tetapi bagaimana kita memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui potensi laut yang kita miliki. Kita ingin ekonomi biru di Raja Ampat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi tetap menjaga laut sebagai sumber kehidupan untuk generasi berikutnya.” ujar Kadafi

‎Muamar juga dapat menekankan bahwa peningkatan produktivitas nelayan harus berjalan seimbang dengan prinsip perikanan berkelanjutan.

‎“Selain nelayan di dorong untuk semakin produktif, tetapi produktivitas itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Laut Raja Ampat memiliki kekayaan yang luar biasa, sehingga pemanfaatannya harus tetap memperhatikan kelestarian ikan, terumbu karang, mangrove dan ekosistem pesisir. Jangan sampai hari ini kita mendapatkan manfaat, tetapi generasi berikutnya kehilangan sumber kehidupannya.” ungkapnya.

‎Tujuh unit motor tempel 15 PK tersebut diharapkan dapat membantu mobilitas nelayan, memperlancar aktivitas penangkapan ikan dan pengangkutan hasil perikanan, sekaligus meningkatkan efisiensi usaha masyarakat pesisir.

‎Dalam perspektif ekonomi biru, bantuan sarana produksi perikanan tidak semestinya berhenti pada peningkatan kemampuan melaut. Penguatan kapasitas nelayan juga perlu disertai edukasi mengenai praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, keselamatan melaut, perlindungan habitat pesisir serta pengelolaan hasil perikanan.

‎“Kita tidak ingin pembangunan ekonomi pesisir hanya mengejar hasil tangkapan. Yang kita dorong adalah bagaimana nelayan sejahtera, tetapi sumber daya laut tetap terjaga. Kalau laut sehat, nelayan juga punya masa depan,” demikian pernyataan Muamar Khadafi.

‎Raja Ampat memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi biru karena kekayaan sumber daya lautnya menjadi penopang kehidupan masyarakat, sekaligus memiliki nilai ekologis dan pariwisata yang sangat tinggi.

‎Karena itu, dukungan terhadap nelayan melalui Pokir diharapkan menjadi bagian dari kebijakan yang menghubungkan kesejahteraan masyarakat, produktivitas perikanan dan konservasi laut secara bersamaan.

‎Dengan pendekatan tersebut, bantuan tujuh unit motor tempel 15 PK bukan sekadar bantuan alat produksi, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut Raja Ampat.

WAISAI, MELANESIATIMES.COM — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat merilis pembaruan data penanganan darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) hingga 7 Oktober 2026.

‎Berdasarkan Rekapan Tanggap Darurat Karhutla Kabupaten Raja Ampat, tercatat sebanyak 143 titik kebakaran dengan total luas area terdampak mencapai 1.254,26 hektare atau 12.542.624 meter persegi.

‎Dari total luasan tersebut, BPBD mencatat 1.195,2 hektare atau 11.952.274 meter persegi telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan di lapangan.

‎Namun, masih terdapat sekitar 59 hektare atau 590.350 meter persegi area yang belum sepenuhnya padam.

‎Beberapa wilayah yang masih memerlukan penanganan meliputi Kampung Atkari Solal dengan kondisi sekitar 15 persen, Kampung Samate 50 persen, Pulau Dayan 0 persen, Hutan Warkesi 40 persen, serta kawasan di belakang RSUD 10 persen.

‎Dalam operasi penanganan Karhutla, BPBD Raja Ampat mengerahkan personel bersama sejumlah unsur terkait.

‎Kekuatan personel yang tercatat dalam laporan terdiri dari 31 personel BPBD dan 120 personel Batalyon. Selain itu terdapat personel dari Kodim, Polri, Brimob, Posal, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran serta tenaga medis.

‎BPBD menyebut proses pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

‎Kondisi cuaca panas, angin kencang, lahan kering dan bergambut, keterbatasan sumber air, kerusakan peralatan, sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, keterbatasan selang pemadam, serta munculnya kembali bara setelah proses pemadaman menjadi sejumlah hambatan dalam operasi.

‎Melihat kondisi geografis dan luasnya wilayah terdampak, BPBD Raja Ampat menyampaikan kebutuhan penanganan melalui udara atau water bombing untuk membantu mempercepat pemadaman pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

‎Selain dukungan water bombing, BPBD juga menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan, pemeliharaan peralatan secara berkala, penambahan sumber daya air, serta pemantauan secara intensif setelah pemadaman.

‎Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bara yang masih tersisa dapat ditangani dan mencegah munculnya kembali titik api di wilayah Kabupaten Raja Ampat.

‎BPBD Raja Ampat mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering.

‎Data ini merupakan pembaruan Rekapan Tanggap Darurat Karhutla Kabupaten Raja Ampat per 7 Oktober 2026.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Dua pekan ke depan menjadi periode krusial bagi Kabupaten Raja Ampat dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang telah berlangsung kurang lebih tiga bulan.

‎Bukan hanya persoalan titik api. Kabut asap kini mulai mengancam aktivitas masyarakat, kesehatan warga hingga keberlangsungan proses belajar-mengajar di sekolah. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pun mulai menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi udara semakin memburuk.

‎Kepala BPBD Raja Ampat, Guntur Tamima, mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan secara intensif dalam dua pekan ke depan, khususnya terhadap perkembangan kabut asap dan kondisi udara di wilayah Waisai.

‎Menurut Guntur, langkah tersebut dilakukan dengan mengacu pada perkembangan situasi di lapangan serta informasi dan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

‎“Kita akan melihat perkembangan dua minggu ke depan. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melihat kondisi di lapangan,” ujar Guntur.

‎BPBD sebelumnya telah mengeluarkan imbauan penggunaan masker bagi masyarakat, termasuk pelajar mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi di Kabupaten Raja Ampat.

‎Kebijakan tersebut diambil setelah kondisi kabut asap mulai mengganggu jarak pandang di Kota Waisai. Berdasarkan pembaruan informasi yang diterima BPBD dari BMKG, jarak pandang di Waisai berada di kisaran 1 kilometer.

‎Jika dalam dua pekan mendatang kondisi semakin buruk dan aktivitas luar ruangan dinilai tidak lagi aman bagi peserta didik, pemerintah membuka kemungkinan menerapkan pembelajaran dari rumah.

‎“Untuk mengamankan anak-anak kita, adik-adik kita yang bersekolah, kami dari Satgas akan berkoordinasi dengan pimpinan Forkopimda untuk menetapkan proses pembelajaran belajar dari rumah,” tegas Guntur.

‎Namun, opsi tersebut tidak serta-merta diberlakukan. Keputusan akan mempertimbangkan perkembangan kondisi udara, jarak pandang serta hasil pemantauan bersama.

‎Guntur juga mengingatkan bahwa persoalan kabut asap di Raja Ampat memiliki karakter yang kompleks.

‎Raja Ampat memang menghadapi Karhutla di sejumlah wilayah, namun pada saat bersamaan daerah ini juga dapat menerima kiriman asap dari wilayah lain, mengingat posisi geografis Raja Ampat yang berbatasan dan berdekatan dengan sejumlah wilayah di Papua dan Maluku.

‎Kondisi tersebut membuat penanganan kabut asap tidak cukup hanya dengan memadamkan titik api di wilayah Raja Ampat.

‎Mitigasi harus berjalan dari hulu hingga perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.

‎Karena itu, Satgas Karhutla bersama BPBD dan unsur terkait akan terus memantau perkembangan situasi sekaligus berkoordinasi dengan Forkopimda.

‎Periode dua pekan ke depan menjadi penting karena pemerintah harus memastikan dua hal berjalan bersamaan: pengendalian Karhutla dan perlindungan masyarakat dari dampak asap.

‎Masker menjadi perlindungan awal bagi warga yang harus tetap beraktivitas. Sementara sekolah menjadi salah satu sektor yang harus siap melakukan penyesuaian apabila kondisi udara tidak memungkinkan kegiatan belajar secara normal.

‎Bagi BPBD, langkah antisipasi tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah dampak Karhutla berkembang menjadi persoalan kesehatan dan pendidikan yang lebih luas.

‎Raja Ampat kini tidak hanya berpacu dengan api, tetapi juga berpacu dengan waktu—sebelum asap semakin pekat dan ruang aktivitas masyarakat semakin terbatas.

WAISAI, MELANESIATIMES.COM — Di tengah kepungan asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih menjadi persoalan serius di Raja Ampat, kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.

‎Karang Taruna, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Barisan Merah Putih (BMP) Raja Ampat turun langsung ke jalan membagikan masker gratis kepada masyarakat di depan Satuan Lalu Lintas (Lantas) Waisai, Rabu (7/10/2026).

‎Aksi sosial tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Karang Taruna Raja Ampat, Adil A. Nanuru, bersama Ketua GAMKI Raja Ampat, Khores Kelelufna, serta BMP Raja Ampat yang diwakili Wakil Ketua Kundrat Kaisepo.

‎Para pimpinan organisasi tersebut bahkan turun langsung mengawal pembagian masker kepada pengendara dan masyarakat yang melintas di kawasan Lantas Waisai.

‎Gerakan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang kini harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak asap Karhutla.

‎Ketua Karang Taruna Raja Ampat Adil A. Nanuru menegaskan, pembagian masker bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kepedulian langsung terhadap masyarakat.

‎Menurut mereka, Karhutla tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan kebakaran hutan dan lahan. Ketika asap mulai mengganggu ruang aktivitas masyarakat, dampaknya telah menjadi persoalan bersama.

‎Karang Taruna, GAMKI dan BMP juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama dengan tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran.

‎“Mari kita jaga Raja Ampat bersama. Jangan membakar sembarangan. Jangan sampai karena kelalaian, dampaknya justru dirasakan oleh masyarakat luas,” kata Ketua Karang Taruna.

‎Sementara itu, Ketua GAMKI Raja Ampat, Khores Kelelufna, turut berada di lapangan bersama para anggota untuk memastikan aksi sosial tersebut berjalan dan masyarakat mendapatkan masker.

‎Keterlibatan Ketiga Organisasi ini merupakan bentuk kepedulian pemuda terhadap kondisi sosial masyarakat di tengah ancaman Karhutla.

‎Hal senada ditunjukkan Wakil Ketua BMP Raja Ampat, Kundrat Kaisepo, yang hadir mewakili Ketua BMP dalam aksi tersebut.

‎Ketiga organisasi menilai persoalan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, bukan hanya pemerintah dan aparat.

‎Karang Taruna, GAMKI dan BMP ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton ketika asap menyelimuti wilayah mereka.

‎Aksi di depan Lantas Waisai itu sekaligus menjadi pesan bahwa penanganan Karhutla harus berjalan beriringan antara penanggulangan kebakaran, pencegahan, perlindungan masyarakat dan kepedulian sosial.

‎Ketika asap menyelimuti Waisai, mereka memilih turun ke jalan. Ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, masker menjadi bentuk kecil dari solidaritas besar untuk Raja Ampat.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Raja Ampat tidak bisa dilihat hanya dari titik api yang muncul di wilayah sendiri. Kabupaten yang dikenal sebagai kawasan kepulauan ini juga berada dalam posisi geografis yang berhadapan dengan sejumlah wilayah yang disebut menjadi sumber atau jalur kiriman kabut asap.

‎Kepala BPBD Raja Ampat Guntur Tamima mengakui bahwa Raja Ampat saat ini berada dalam situasi paradoks. Di satu sisi, Raja Ampat menjadi salah satu daerah yang menghasilkan asap akibat karhutla. Namun di sisi lain, wilayah ini juga menerima kiriman asap dari daerah lain, termasuk Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

‎“Raja Ampat produksi asap, namun kita juga salah satu korban menerima kabut kiriman asap dari luar,” ujar Guntur.

‎Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena secara geografis Raja Ampat merupakan wilayah kepulauan yang berada di kawasan perairan dan berbatasan atau berdekatan dengan wilayah-wilayah lain di Papua dan Maluku. Karena itu, kabut asap tidak mengenal batas administratif pemerintahan ketika terbawa arah angin dan kondisi atmosfer.

‎Persoalannya kemudian bukan sekadar siapa yang menghasilkan asap, tetapi bagaimana daerah-daerah yang saling berdekatan menghadapi dampak asap lintas wilayah.

‎Raja Ampat menghadapi konsekuensi ganda. Karhutla yang terjadi di wilayah sendiri berpotensi menambah beban asap, sementara asap dari luar wilayah juga dapat memperburuk kondisi udara di Waisai dan kawasan lainnya.

‎Kondisi ini semakin serius setelah BPBD menerima pembaruan informasi dari BMKG bahwa jarak pandang di Kota Waisai berada di kisaran satu kilometer.

‎Situasi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengeluarkan imbauan penggunaan masker bagi masyarakat serta lingkungan pendidikan, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

‎Fenomena kabut asap lintas wilayah seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah di kawasan Papua dan Maluku.

‎Sebab, asap tidak berhenti di garis batas kabupaten, provinsi maupun wilayah administratif. Ketika terjadi karhutla di satu wilayah, dampaknya dapat dirasakan masyarakat di wilayah lain tergantung arah angin, cuaca dan kondisi atmosfer.

‎Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan secara parsial oleh masing-masing daerah. Dibutuhkan koordinasi lintas daerah dan lintas provinsi, terutama dalam pertukaran data titik panas, arah pergerakan asap, kondisi kualitas udara serta langkah perlindungan masyarakat.

‎Bagi Raja Ampat, persoalan ini menjadi semakin penting karena kabupaten tersebut sedang menghadapi karhutla yang menurut BPBD telah berlangsung sekitar tiga bulan.

‎Jika kondisi memburuk dalam dua pekan pemantauan ke depan, BPBD Raja Ampat bahkan membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mempertimbangkan pembelajaran dari rumah demi melindungi anak-anak sekolah dari paparan kondisi udara yang tidak memungkinkan untuk aktivitas luar ruangan.

‎Dengan demikian, Raja Ampat bukan hanya harus memadamkan api di wilayahnya sendiri, tetapi juga harus menghadapi konsekuensi kabut asap yang datang dari luar wilayah. Dan di titik inilah persoalan karhutla berubah menjadi persoalan lintas batas ekologis: api boleh berasal dari satu wilayah, tetapi asap dan dampaknya dapat menjadi masalah bersama.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Raja Ampat telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Kondisi kabut asap yang menyelimuti Waisai membuat Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengambil langkah pencegahan dengan mengimbau masyarakat, termasuk pelajar, menggunakan masker saat beraktivitas.

‎Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat, Guntur Tamima, mengatakan kondisi Raja Ampat cukup kompleks karena wilayah tersebut tidak hanya menjadi salah satu daerah yang menghasilkan asap dari karhutla, tetapi juga menerima kiriman asap dari sejumlah wilayah lain.

‎“Jujur kita juga salah satu penghasil asap saat ini di Pegunungan Barat Daya. Akan tetapi Kabupaten Raja Ampat ini juga salah satu daerah yang mendapatkan kiriman asap dari daerah lain, seperti Maluku, Maluku Utara, dan juga pada umumnya Papua Barat dan Papua,” ujar Guntur.

‎Menurutnya, kebijakan penggunaan masker tersebut dilakukan berdasarkan analisis perkembangan situasi serta informasi dari BMKG. BPBD juga telah berkoordinasi dengan Bupati Raja Ampat sebagai pimpinan daerah untuk mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan masker.

‎Imbauan tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum di Kota Waisai, tetapi juga lingkungan pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Raja Ampat.

‎Guntur menjelaskan, salah satu pertimbangan utama adalah kondisi jarak pandang di Kota Waisai yang dalam pembaruan informasi terakhir BMKG berada di kisaran 1 kilometer.

‎“Kondisi situasi dan jarak pandang yang ada di Kota Waisai ini kurang lebih 1 km, dan itu update terakhir yang kami terima oleh BMKG,” katanya.

‎Selain penggunaan masker, Satgas Karhutla Raja Ampat juga menyiapkan langkah lanjutan apabila kondisi kualitas udara dan kabut asap semakin memburuk.

‎Guntur mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan dalam dua pekan ke depan sekaligus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melihat perkembangan kondisi di lapangan.

‎Apabila situasi dinilai semakin tidak memungkinkan bagi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak sekolah, BPBD bersama Satgas akan berkoordinasi dengan Forkopimda Raja Ampat untuk mempertimbangkan penerapan pembelajaran dari rumah.

‎“Untuk mengamankan anak-anak kita, adik-adik kita yang bersekolah, kami dari Satgas akan berkoordinasi dengan pimpinan Forkopimda untuk menetapkan proses pembelajaran belajar dari rumah,” tegasnya.

‎Menurut Guntur, opsi tersebut akan ditempuh apabila kondisi sudah tidak memungkinkan bagi peserta didik untuk melakukan aktivitas di luar ruangan.

‎Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Raja Ampat kini tidak hanya berkaitan dengan pemadaman titik api, tetapi juga mulai menyentuh aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pendidikan di tengah paparan kabut asap.

‎BPBD Raja Ampat sendiri masih melakukan pemantauan perkembangan situasi karhutla dan kondisi udara dengan mengacu pada informasi serta peringatan dini dari BMKG.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kampung Mikiran, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat, dilaporkan semakin meluas. Kondisi lokasi yang sulit dijangkau dan tidak tersedianya sumber air di sekitar titik kebakaran membuat masyarakat mengalami kesulitan melakukan pemadaman.

Pemuda Kofiau, Viktor Ambafen, meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera meninjau lokasi serta mengambil langkah konkret untuk menangani kebakaran.

“Kebakaran di Kofiau, Kampung Mikiran, sudah melebar ke mana-mana sehingga api sulit dipadamkan karena faktor lokasi yang sulit dijangkau. Tidak ada sumber air yang dekat dengan lokasi kebakaran sehingga masyarakat sulit melakukan pemadaman,” ujar Viktor.

Menurut Viktor, kebakaran tersebut juga telah berdampak pada tanaman yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat setempat.

“Semua tanaman yang menjadi sumber utama kehidupan ikut terbakar,” katanya.

Viktor berharap informasi mengenai kondisi Karhutla tersebut segera mendapat perhatian pemerintah daerah. Ia meminta BPBD turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan menentukan langkah penanganan.

“Saya berharap setelah adanya berita ini, pihak BPBD bisa segera menindaklanjuti dan meninjau lokasi kebakaran,” ujarnya.

Viktor juga menyebut hingga saat ini belum melihat tindakan nyata Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam menangani kebakaran di lokasi tersebut.

“Sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari Pemda Raja Ampat,” kata Viktor.

Ia meminta kepala daerah memprioritaskan penanganan Karhutla yang terjadi di Raja Ampat dan mempertimbangkan kembali agenda perjalanan dinas apabila kondisi kebakaran masih membutuhkan penanganan segera.

Menurut Viktor, asap tebal akibat kebakaran hutan juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara kegiatan sekolah hingga kondisi udara dinilai membaik.

“Dengan adanya asap tebal akibat kebakaran hutan, udara menjadi tidak sehat untuk masyarakat. Kami meminta sekolah diliburkan sampai situasi udara benar-benar membaik,” tegasnya.

Desakan tersebut disampaikan Viktor sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan masyarakat di tengah meluasnya kebakaran di Kampung Mikiran.

Sementara itu, kondisi terkini mengenai luas area yang terbakar, perkembangan titik api, serta langkah penanganan pemerintah di lokasi masih memerlukan verifikasi dan keterangan resmi dari BPBD Kabupaten Raja Ampat.

SORONG, MELANESIATIMES.COM — Tim Kuasa Hukum wartawan Wahana News, Endi Mambrasar, menyampaikan bantahan sekaligus klarifikasi terhadap sejumlah pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Raja Ampat terkait persoalan yang kini melibatkan klien mereka.

‎Melalui pernyataan tertulis, Minggu, 4 Oktober 2026, tim kuasa hukum meminta agar seluruh pihak tidak membangun opini seolah-olah perkara tersebut telah memiliki kesimpulan hukum, sebelum proses pemeriksaan dan pembuktian dilakukan secara objektif oleh aparat penegak hukum.

‎Kuasa hukum menegaskan, hingga saat ini tidak terdapat putusan maupun proses hukum yang telah menyatakan Endi Mambrasar bersalah atas tuduhan yang diarahkan kepadanya.

‎Karena itu, setiap pernyataan kepada publik dinilai harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

‎“Kami meminta agar persoalan ini tidak dibangun berdasarkan asumsi, opini pribadi maupun narasi sepihak,” demikian sikap Tim Kuasa Hukum.

‎Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah terkait bantahan mengenai dugaan adanya tindakan atau ucapan yang dianggap sebagai ancaman terhadap Endi Mambrasar.

‎Tim Kuasa Hukum menyatakan menyerahkan sepenuhnya pembuktian persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum. Namun, pihak yang menyatakan bahwa dugaan tersebut tidak pernah terjadi juga diminta memberikan keterangan secara resmi kepada penyidik.

‎“Kalau benar tidak terjadi, mari dibuktikan. Kalau memang terjadi, mari diproses sesuai hukum,” tegas tim kuasa hukum.

‎Menurut mereka, persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti pada perang pernyataan melalui media, melainkan harus diuji melalui mekanisme hukum dengan menghadirkan bukti dan keterangan para pihak.

‎Tim kuasa hukum juga menyatakan siap menyerahkan berbagai bukti yang dimiliki apabila dibutuhkan dalam proses pemeriksaan.

‎Bukti tersebut, menurut mereka, dapat berupa rekaman, keterangan saksi, percakapan, dokumen maupun alat bukti elektronik lainnya yang berkaitan dengan peristiwa.

‎Mereka sekaligus meminta seluruh pihak yang memiliki bukti agar tidak menghilangkan, mengubah, mengedit atau memanipulasi bukti yang berkaitan dengan perkara.

‎“Semua bukti akan kami serahkan kepada pihak yang berwenang untuk dinilai sesuai ketentuan hukum pembuktian,” kata tim kuasa hukum.

‎Selain aspek hukum, kuasa hukum juga menyoroti posisi Kasatpol PP sebagai pejabat dalam struktur Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

‎Menurut mereka, jabatan publik harus diikuti tanggung jawab etik, objektivitas dan profesionalitas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

‎Tim kuasa hukum menegaskan bahwa kritik tersebut tidak dimaksudkan sebagai serangan terhadap pribadi maupun institusi Satpol PP.

‎Namun, apabila dalam prosesnya ditemukan dugaan penggunaan kedudukan atau jabatan untuk melakukan tekanan, intimidasi, ancaman atau tindakan lain yang bertentangan dengan kewajiban aparatur pemerintahan, mereka menyatakan akan menempuh mekanisme pengaduan kepada instansi yang berwenang.

‎Dalam pernyataannya, tim kuasa hukum juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.

‎Menurut mereka, apabila seorang wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan kemudian muncul persoalan akibat pemberitaan, penyelesaiannya semestinya ditempuh melalui mekanisme hukum maupun mekanisme yang tersedia dalam sistem pers.

‎Mereka menegaskan tidak menolak hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi atau merasa dirugikan oleh pemberitaan. Namun, penyelesaian persoalan tersebut dinilai tidak boleh dilakukan melalui tekanan, intimidasi maupun ancaman.

‎Tim Kuasa Hukum Endi Mambrasar menyatakan tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi perdebatan berkepanjangan di media sosial.

‎Karena itu, mereka mempersilakan seluruh pihak menyerahkan bukti dan keterangan masing-masing kepada aparat penegak hukum.

‎Kuasa hukum juga menyatakan siap menghadirkan saksi, bukti elektronik, dokumen serta bukti lainnya apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan.

‎Mereka meminta setiap orang yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut memberikan keterangan secara jujur dan tidak memihak.

‎“Penghormatan terhadap Institusi Tidak Berarti Membenarkan Semua Pernyataan”

‎Pada bagian penutup, Tim Kuasa Hukum menegaskan bahwa bantahan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap Pemerintah Kabupaten Raja Ampat maupun institusi Satpol PP.

‎Mereka menyatakan tetap menghormati Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Satpol PP, aparat penegak hukum dan seluruh institusi negara.

‎Namun, menurut mereka, penghormatan terhadap institusi tidak berarti setiap pernyataan pejabat harus diterima tanpa pembuktian.

‎“Hukum harus menjadi tempat untuk mencari kebenaran, bukan sekadar ruang untuk mempertahankan sebuah pernyataan,” tegas Tim Kuasa Hukum.

‎Tim Kuasa Hukum juga meminta masyarakat dan kalangan media memberikan ruang pemberitaan yang berimbang kepada seluruh pihak hingga proses hukum memperoleh kejelasan.

‎Seluruh tudingan, bantahan dan dugaan dalam perkara ini masih merupakan bagian dari proses yang perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum. Hak jawab, hak koreksi dan keterangan dari pihak Kasatpol PP maupun pihak terkait lainnya tetap terbuka untuk dimuat secara proporsional.