Penulis: Woy

SORONG, MELANESIATIMES.COM — Jurnalis Wahana News, Endi Mambrasar, memberikan tanggapan atas permintaan maaf yang disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Raja Ampat terkait dugaan ancaman dan intimidasi yang sebelumnya dilaporkan ke Polda Papua Barat Daya.

‎Endi mengatakan, sebagai sesama manusia, dirinya menerima permohonan maaf tersebut. Namun, menurutnya, penerimaan secara pribadi tidak serta-merta menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

‎“Sebagai sesama manusia biasa, permohonan maaf tersebut tentu saja saya terima. Namun, perlu digarisbawahi, Indonesia adalah negara hukum. Kita wajib menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Endi dalam pernyataannya, 4 Oktober 2026.

‎Endi menjelaskan terdapat dua hal yang menurutnya perlu diluruskan terkait permintaan maaf tersebut.

‎Pertama, kata dia, permintaan maaf disampaikan atas nama pribadi. Endi menyebut Kasatpol PP juga mengakui bahwa pernyataan dengan nada kasar dan intimidatif tersebut ditujukan kepada dirinya secara pribadi.

‎Namun, Endi menegaskan laporan yang dibuatnya berkaitan dengan konteks berbeda, yakni dirinya sebagai jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

‎“Kedua, ini yang paling substansial. Ada perbedaan substansi yang sangat jelas. Laporan Polisi (LP) yang saya buat sebagai pelapor adalah kapasitas saya sebagai JURNALIS, yang sedang menjalankan tugas jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tegasnya.

‎Menurut Endi, pihak yang dilaporkan dalam perkara tersebut adalah Kasatpol PP Raja Ampat dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik.

‎“Sementara yang saya laporkan adalah KASATPOL PP sebagai PEJABAT PUBLIK, bukan sebagai individu atau pribadi. Jadi, jangan dicampuradukkan antara persoalan pribadi dengan persoalan profesi dan jabatan,” katanya.

‎Endi menegaskan bahwa dugaan ancaman dan intimidasi tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Polda Papua Barat Daya. Ia menyatakan laporan tersebut telah diterima dan saat ini berada dalam proses penanganan aparat penegak hukum.

‎“Permintaan maaf secara pribadi tidak menghapus dugaan tindak pidana ancaman dan intimidasi terhadap kerja jurnalistik yang dilakukan oleh seorang pejabat publik,” ujar Endi.

‎Meski demikian, Endi mengatakan dirinya bersama tim kuasa hukum tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi maupun mediasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

‎“Adapun demikian, saya dan tim kuasa hukum tidak menutup ruang komunikasi atau mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

‎Endi menegaskan dirinya memilih menyerahkan proses tersebut kepada aparat penegak hukum.

‎“Oleh karena itu, saya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Polda Papua Barat Daya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Biarlah hukum yang bekerja,” tegasnya.

‎Pernyataan Endi tersebut disampaikan di Sorong pada 4 Oktober 2026. Adapun substansi dugaan ancaman dan intimidasi serta konsekuensi hukumnya tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan menentukan berdasarkan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Bung Fahmi Macap (FM), demisioner Ketua DPD PAN Kabupaten Raja Ampat, angkat bicara terkait polemik pergantian kepengurusan yang disebut menunjuk Ruben Sauyai. Fahmi mempertanyakan dasar keputusan, mekanisme pergantian, serta keberadaan Surat Keputusan (SK) yang hingga kini, menurut keterangannya, belum pernah diperlihatkan kepadanya.

‎Sebagai mantan Ketua DPD PAN Raja Ampat, FM menyatakan dirinya berkepentingan untuk mengetahui secara jelas proses dan dasar perubahan kepengurusan tersebut, terlebih pergantian disebut berlangsung dalam waktu relatif singkat setelah pelantikan pada 14 Juli.

‎FM mengungkapkan, informasi mengenai pergantian tersebut baru diketahuinya setelah berjalan sekitar 45 hari. Sementara itu, SK yang disebut menjadi dasar penunjukan Ruben Sawiyai belum pernah ditunjukkan secara langsung kepadanya.

‎Menurut FM, pihak wilayah juga disebut tidak memperoleh salinan SK tersebut. Ia kemudian diarahkan untuk melakukan pengecekan langsung kepada Ruben Sauyai.

‎Konfirmasi awal mengenai perubahan komposisi KSB DPRK Raja Ampat, kata Fahmi, diterima melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Raja Ampat sekitar 17–18 Agustus.

‎Sebagai bagian dari upaya meminta kejelasan internal partai, Fahmi menyebut telah mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sebanyak dua kali.

‎Surat tersebut mempertanyakan dasar pergantian, dugaan pelanggaran, serta mekanisme pengangkatan Ruben Sawiyai.

‎Namun, hingga kini, menurut Fahmi, DPP belum memberikan jawaban maupun surat balasan atas surat yang telah dikirimkan.

‎Bagi FM, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai pergantian figur dalam struktur partai. Ia mempertanyakan apakah proses tersebut telah dijalankan sesuai aturan dan mekanisme organisasi.

‎FM menilai pergantian kepengurusan yang dilakukan dalam waktu sekitar satu bulan empat hari setelah pelantikan perlu mendapatkan penjelasan yang terbuka.

‎Sebagai demisioner Ketua DPD PAN Raja Ampat, FM menekankan pentingnya kepastian mengenai dasar keputusan dan mekanisme organisasi yang digunakan.

‎Ia berpandangan, sebagai partai politik yang memiliki struktur hingga tingkat daerah, setiap perubahan kepengurusan semestinya dilakukan berdasarkan aturan internal serta melalui mekanisme yang jelas.

‎FM juga berencana melakukan pertemuan dengan seluruh gerbong PAN Raja Ampat (DPD, DPC, PAC), ranting serta kader dan simpatisan untuk membahas persoalan tersebut dan mendengar aspirasi fari para Pengurus.

‎Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan resmi dari DPP PAN maupun Ruben Sauyai mengenai dasar dan mekanisme pergantian sebagaimana dipersoalkan FM.

‎Dengan posisi sebagai demisioner Ketua DPD PAN Raja Ampat, FM kini meminta agar dasar keputusan pergantian dan SK yang menjadi landasannya dapat dibuka secara jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polemik internal Partai Amanat Nasional (PAN) Raja Ampat kembali mencuat. Mantan pengurus DPD, pengurus DPC tingkat distrik, kader, simpatisan dan seluruh gerbong PAN mendesak digelarnya pertemuan terbatas dengan Fahmi Macap, demisioner Ketua DPD PAN Raja Ampat.

‎Desakan tersebut disampaikan Sakarias Faidiban, kader PAN sekaligus Wakil Ketua, menyusul belum jelasnya keberadaan Surat Keputusan (SK) pergantian Fahmi Macap sebagai Ketua DPD PAN Raja Ampat.

‎Sakarias menyebut, hingga sekitar 45 hari, SK yang disebut menjadi dasar pergantian tersebut belum terlihat secara jelas di internal partai.

‎“Sudah 45 hari, SK pergantian itu belum terlihat. Karena itu kami meminta pertemuan terbatas untuk mendapatkan kejelasan,” ujar Sakarias.

‎Menurutnya, ketidakjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan kader dan pengurus, terutama mengenai status kepengurusan serta siapa yang memiliki kewenangan menjalankan roda organisasi PAN Raja Ampat.

‎Sakarias menegaskan, persoalan ini sebaiknya segera diselesaikan melalui mekanisme internal partai dan tidak dibiarkan berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

‎Pertemuan terbatas dengan Fahmi Macap dinilai penting untuk memperoleh penjelasan mengenai proses pergantian, dasar keputusan, serta status SK yang dipersoalkan.

‎“Kami tidak ingin persoalan ini menjadi bola liar. Yang kami minta adalah kejelasan dan transparansi di internal partai,” katanya.

‎Ia juga meminta DPW PAN Papua Barat Daya maupun DPP PAN memberikan kejelasan apabila memang telah terdapat keputusan resmi mengenai pergantian Ketua DPD PAN Raja Ampat.

‎Polemik tersebut kini menyisakan pertanyaan di internal PAN Raja Ampat: Jika SK pergantian memang telah diterbitkan, di mana dokumennya dan bagaimana status kepengurusan saat ini?

‎Sakarias berharap persoalan tersebut segera mendapat kepastian melalui mekanisme organisasi sehingga konsolidasi dan jalannya roda partai di tingkat distrik maupun kabupaten tidak terganggu.

‎Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Fahmi Macap maupun DPW PAN Papua Barat Daya mengenai keberadaan dan status SK pergantian tersebut.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Menjaga laut Raja Ampat bukan semata soal mempertahankan terumbu karang, ikan, dan ekosistem pesisir. Di balik kawasan konservasi yang menjadi salah satu kekayaan alam penting Papua Barat Daya, ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut dan wilayah pesisir.

‎Karena itu, pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat agar konservasi tidak hanya menjaga alam, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi mereka yang hidup di sekitarnya.

‎Respons positif Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam terhadap rencana alokasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD Tahun Anggaran 2025 dinilai menjadi momentum untuk memperkuat arah kolaborasi tersebut.

‎Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, Hasan Makasar, S.Pd., menyambut baik respons Bupati. Ia menilai hubungan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, BLUD, dan masyarakat perlu dibangun sebagai satu kesatuan dalam menjaga kawasan konservasi.

‎“Saya menyambut positif respons Bapak Bupati Raja Ampat. Saya memegang amanah dari Bapak Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu, untuk terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam menjaga KKP Kepulauan Raja Ampat,” ujar Hasan.

‎Menurut Hasan, kawasan konservasi tidak boleh dipahami hanya sebagai wilayah yang harus dilindungi dari aktivitas manusia.

‎Konservasi, kata dia, harus mampu berjalan beriringan dengan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar maupun di wilayah penyangga kawasan.

‎Di titik inilah sinergi pemerintah menjadi penting. Ketika laut dijaga, masyarakat harus merasakan manfaatnya. Ketika kawasan dilindungi, masyarakat yang hidup di sekitarnya juga harus mendapatkan ruang untuk berkembang secara berkelanjutan.

‎“Kami perlu mendengar masukan Bapak Bupati mengenai kebutuhan masyarakat yang perlu diperkuat, sehingga upaya menjaga kawasan dapat berjalan beriringan dengan pembangunan masyarakat,” katanya.

‎Hasan menilai pendekatan tersebut penting agar agenda konservasi tidak berjalan sendiri, terpisah dari kebutuhan pembangunan daerah.

‎Dalam skema sinergi tersebut, penggunaan SiLPA BLUD Tahun Anggaran 2025 direncanakan dengan proporsi 60 persen menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan 40 persen menjadi bagian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

‎Namun bagi Kepala BLUD KKP Raja Ampat, angka tersebut bukan sekadar persoalan pembagian anggaran.

‎Lebih jauh, skema tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

‎Kolaborasi itu juga tercermin dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat Tahun Anggaran 2026, yang memuat rencana belanja program sebesar Rp9.705.638.242,00.

‎Anggaran tersebut diarahkan untuk berbagai program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sesuai kewenangan masing-masing.

‎“Anggaran sekitar Rp9,7 miliar tersebut merupakan rencana belanja program dalam RBA. Salah satu semangatnya adalah mengakomodasi masukan Pemkab, termasuk program yang mendukung masyarakat di sekitar dan wilayah penyangga KKP Kepulauan Raja Ampat,” jelas Hasan.

‎Hasan menjelaskan, keberlanjutan program tersebut juga berkaitan dengan kemampuan BLUD mencapai target pendapatan Tahun Anggaran 2026.

‎Karena itu, komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menjadi bagian penting, termasuk dalam mendukung optimalisasi pendapatan dari jasa layanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

‎Ia berharap sinergi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Daya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pelayanan dan retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat.

‎Bagi Hasan, pendapatan BLUD pada akhirnya harus kembali memperkuat fungsi pelayanan dan pengelolaan kawasan.

‎“Pendapatan BLUD bukan semata-mata soal penerimaan. Pendapatan tersebut digunakan kembali untuk mendukung peningkatan layanan dan pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, termasuk program yang memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar dan wilayah penyangga kawasan,” katanya.

‎Hasan berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, BLUD, dan masyarakat tidak berhenti pada pembahasan anggaran.

‎Menurutnya, masa depan KKP Raja Ampat membutuhkan komunikasi yang terus hidup, koordinasi yang kuat, serta kesamaan visi antara konservasi dan pembangunan masyarakat.

‎Sebab, menjaga Raja Ampat bukan hanya menjaga apa yang ada di dalam laut, tetapi juga memastikan masyarakat yang hidup bersama laut tetap menjadi bagian penting dari masa depan kawasan tersebut.

‎“Pesan Bapak Gubernur jelas, kita harus membangun koordinasi dan sinergitas. KKP Kepulauan Raja Ampat harus kita jaga bersama, pelayanannya kita tingkatkan, dan masyarakat di sekitar kawasan juga harus memperoleh manfaat,” pungkas Hasan.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, Hasan Makasar, S.Pd., menyambut positif respons Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam terhadap alokasi penggunaan SiLPA BLUD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Hasan, respons tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dan BLUD dalam pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat.

“Saya menyambut positif respons Bapak Bupati Raja Ampat. Saya memegang amanah dari Bapak Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu, untuk terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam menjaga KKP Kepulauan Raja Ampat,” ujar Hasan.

Hasan mengatakan, sinergi dengan Pemkab menjadi penting karena pengelolaan kawasan juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat di sekitar dan wilayah penyangga kawasan.

“Kami perlu mendengar masukan Bapak Bupati mengenai kebutuhan masyarakat yang perlu diperkuat, sehingga menjaga kawasan dapat berjalan beriringan dengan pembangunan masyarakat,” katanya.

Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah alokasi penggunaan SiLPA BLUD Tahun Anggaran 2025, dengan proporsi 60 persen menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan 40 persen menjadi bagian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Hasan menambahkan, kolaborasi tidak hanya melalui alokasi SiLPA. Dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat Tahun Anggaran 2026, juga telah dialokasikan rencana belanja program sebesar Rp9.705.638.242,00 untuk program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sesuai kewenangan masing-masing.

“Anggaran sekitar Rp9,7 miliar tersebut merupakan rencana belanja program dalam RBA. Salah satu semangatnya adalah mengakomodasi masukan Pemkab, termasuk program yang mendukung masyarakat di sekitar dan wilayah penyangga KKP Kepulauan Raja Ampat,” jelas Hasan.

Menurutnya, realisasi program tersebut juga berkaitan dengan kemampuan BLUD mencapai target pendapatan Tahun Anggaran 2026. Karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menjadi penting, termasuk dalam mendukung optimalisasi pendapatan dari jasa layanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Hasan berharap sinergi tersebut dapat mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Daya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pelayanan dan retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melalui BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat.

“Pendapatan BLUD bukan semata-mata soal penerimaan. Pendapatan tersebut digunakan kembali untuk mendukung peningkatan layanan dan pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, termasuk program yang memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar dan wilayah penyangga kawasan,” katanya.

Hasan berharap komunikasi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, BLUD, dan masyarakat terus diperkuat.

“Pesan Bapak Gubernur jelas, kita harus membangun koordinasi dan sinergitas. KKP Kepulauan Raja Ampat harus kita jaga bersama, pelayanannya kita tingkatkan, dan masyarakat di sekitar kawasan juga harus memperoleh manfaat,” pungkas Hasan.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kepolisian Resor (Polres) Raja Ampat menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (1/10/2026), sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila serta penguatan semangat kebangsaan di lingkungan kepolisian.

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedhayanto Purnomo, S.E., S.I.K., M.H. selaku Inspektur Upacara. Sementara itu, Ipda Rizky S.Tr.K. bertindak sebagai Komandan Upacara.

Dalam rangkaian upacara, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan oleh Ipda Maryadi, S.H.

Upacara diikuti personel dari sejumlah satuan dan fungsi di lingkungan Polres Raja Ampat, di antaranya Polair, Samapta, Reskrim, Intelkam serta jajaran staf Polres.

Sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Raja Ampat turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi jajaran kepolisian untuk memperkuat komitmen terhadap nilai persatuan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menjalankan tugas pelayanan dan perlindungan masyarakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upacara berlangsung dengan tertib dan khidmat hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

SORONG, MELANESIATIMES.COM — Dugaan pengancaman terhadap wartawan Endi Mambrasar memasuki jalur hukum. Kuasa hukum Endi, Ariadi Alexander Sagey, S.H., dan Aprianto A. Rasyid S.H., melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya, Rabu (30/9/2026).

‎Laporan tersebut tercatat dengan Nomor STPLP/45/IX/2026/Ditreskrimsus. Selain proses hukum, kuasa hukum juga menyiapkan laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku ASN.

‎Menurut Ariadi, persoalan bermula dari komunikasi terkait pemberitaan mengenai salah satu anggota Satpol PP Kabupaten Raja Ampat yang mengikuti pelatihan di Yogyakarta.

‎Dalam komunikasi melalui telepon, kliennya mengaku menerima pernyataan yang dirasakan sebagai tekanan dan dugaan ancaman. Atas kejadian tersebut, Endi memilih menempuh jalur hukum dan menyerahkan pembuktian kepada aparat penegak hukum.

‎Ariadi menegaskan, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki hak untuk memberikan hak jawab maupun hak koreksi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

‎“Keberatan terhadap pemberitaan memiliki mekanisme hukum. Kami menghormati hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi. Namun, apabila benar terdapat dugaan ancaman atau intimidasi terhadap klien kami, kami akan menempuh seluruh mekanisme hukum yang tersedia,” tegas Ariadi.

‎Tak berhenti pada laporan pidana, kuasa hukum juga akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku ASN kepada instansi yang berwenang untuk diperiksa melalui mekanisme administratif.

‎“Kami tidak menghakimi. Kami meminta dugaan ini diperiksa secara objektif, transparan dan profesional,” ujarnya.

‎Kuasa hukum menegaskan seluruh proses akan ditempuh dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah, termasuk hak pihak yang dilaporkan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.

‎Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih dalam proses penanganan dan belum terdapat putusan hukum yang menyatakan pihak terlapor bersalah.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Anggota Komunitas Jurnalis Raja Ampat (Kojura), Sutrisno Woy, mempertanyakan sikap organisasi profesi pers, khususnya IJTI, ketika wartawan disebut mengalami pembatasan dalam menjalankan tugas peliputan kegiatan resmi pemerintah daerah.

‎Menurut Sutrisno, persoalan kebebasan pers tidak seharusnya baru menjadi perhatian ketika muncul perdebatan mengenai apakah wartawan melakukan konfirmasi atau tidak.

‎“Kalau persoalan konfirmasi begitu cepat disoroti, lalu ketika wartawan dibatasi meliput pelantikan pejabat eselon III dan IV Pemda Raja Ampat serta kegiatan di Sekretariat DPRK, di mana suara organisasi profesi pers?” kata Sutrisno.

‎Ia menilai konsistensi organisasi pers penting untuk menjaga kemerdekaan jurnalistik. UU Pers menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, sementara Dewan Pers menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

‎Menurutnya, kritik terhadap wartawan mengenai standar jurnalistik tetap penting. Namun, perlindungan terhadap akses peliputan juga tidak boleh diabaikan.

‎“Kalau wartawan dianggap keliru, koreksi. Kalau tidak melakukan konfirmasi, ingatkan secara profesional. Tetapi ketika akses peliputan dibatasi, organisasi pers juga harus bersuara. Jangan hanya keras ketika mengkritik wartawan, tetapi diam ketika wartawan menghadapi pembatasan dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.

‎Sutrisno menambahkan, pelantikan pejabat pemerintah dan kegiatan lembaga legislatif merupakan agenda publik yang memiliki kepentingan informasi bagi masyarakat. Karena itu, menurutnya, persoalan akses peliputan perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk siapa yang membuat pembatasan, apa dasar pembatasannya, dan apakah ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh media secara setara.

‎“Kami tidak meminta wartawan kebal dari kritik. Kami meminta standar yang sama: wartawan harus profesional, pejabat harus profesional, dan organisasi pers juga harus konsisten menjaga kemerdekaan pers.”

‎Kojura berharap IJTI maupun organisasi pers lainnya dapat memberikan perhatian terhadap persoalan akses peliputan tersebut agar tidak muncul kesan bahwa perlindungan kemerdekaan pers hanya diperjuangkan pada kasus-kasus tertentu.

‎Dewan Pers sendiri menyebut salah satu fungsi utamanya adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain serta mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah.

‎Kojura juga membuka ruang bagi IJTI dan pihak pemerintah daerah untuk memberikan klarifikasi mengenai persoalan pembatasan peliputan tersebut.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Anggota Komunitas Jurnalis Raja Ampat (Kojura), Sutrisno Woy, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Papua-Maluku dan Kasatpol PP Raja Ampat yang menyinggung persoalan konfirmasi dalam polemik dugaan intimidasi terhadap wartawan.

‎Ino menilai, perdebatan mengenai ada atau tidaknya konfirmasi jangan sampai mengaburkan persoalan utama, yakni dugaan ancaman, hinaan dan makian terhadap wartawan yang kini menjadi perhatian.

‎Menurutnya, konfirmasi memang bagian dari proses jurnalistik untuk memastikan akurasi dan keberimbangan. Namun, persoalan tersebut tidak dapat serta-merta ditempatkan sebagai alasan untuk mengesampingkan dugaan intimidasi.

‎“Jangan membalik persoalan. Kalau ada masalah dengan berita, bantah beritanya. Kalau ada data yang keliru, tunjukkan data yang benar. Kalau merasa tidak dikonfirmasi, gunakan hak jawab atau klarifikasi. Jangan sampai persoalan konfirmasi justru menenggelamkan dugaan intimidasi terhadap wartawan,” tegas Ino.

‎Ino meminta sebagai pejabat publik mengedepankan etika, profesionalitas dan kedewasaan dalam berkomunikasi dengan wartawan.

‎Menurutnya, pejabat publik memiliki ruang yang jauh lebih luas untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Karena itu, ketika sebuah pemberitaan dianggap merugikan, respons yang semestinya adalah memberikan klarifikasi dan data pembanding, bukan tindakan yang berpotensi dipersepsikan sebagai tekanan terhadap wartawan.

‎“Berita bukan sesuatu yang kebal dari koreksi. Tetapi pejabat juga tidak boleh menganggap kritik sebagai serangan pribadi. Ada mekanisme hak jawab, koreksi dan klarifikasi. Gunakan mekanisme itu,” ujarnya.

‎Ino menegaskan bahwa konfirmasi dan dugaan intimidasi harus diperiksa sebagai dua persoalan berbeda.

‎Jika wartawan terbukti tidak melakukan konfirmasi, hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kerja jurnalistik. Namun, menurutnya, hal itu tidak otomatis membuktikan atau membenarkan dugaan intimidasi.

‎Sebaliknya, dugaan ucapan “Kau tunggu saya!” yang disebut disampaikan kepada wartawan juga harus diuji berdasarkan saksi, rekaman, kronologi dan bukti lain yang tersedia.

‎“Apakah ada konfirmasi atau tidak, itu bisa diperiksa. Apakah ada dugaan intimidasi atau tidak, itu juga harus diperiksa. Jangan satu persoalan dipakai untuk menutup persoalan lainnya,” tegas Ino.

‎Kojura juga menyoroti posisi organisasi profesi pers dalam polemik tersebut. Menurut Ino, organisasi pers semestinya ikut memastikan agar perdebatan mengenai standar jurnalistik tetap berjalan berimbang, sekaligus tidak mengabaikan persoalan yang menyangkut keselamatan dan kebebasan kerja wartawan.

‎Kojura menghormati hak Ketua IJTI Papua-Maluku maupun Kasatpol-PP Raja Ampat untuk memberikan penjelasan. Namun, seluruh pihak diminta tidak menggeser substansi persoalan hanya karena memperdebatkan prosedur konfirmasi.

‎“Kritik terhadap berita adalah hal biasa. Klarifikasi adalah hak. Koreksi adalah mekanisme. Tetapi dugaan intimidasi harus tetap diuji secara objektif. Jangan sampai wartawan justru menjadi pihak yang harus takut ketika menjalankan tugas jurnalistiknya,” pungkas Ino.

‎Kojura tetap membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab atas pemberitaan tersebut.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Batanta, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, dilaporkan masih terjadi hingga Senin malam, 28 September 2026. Informasi tersebut disampaikan Stengling Saleo melalui laman Facebook pribadinya sekitar tiga jam sebelum berita ini diterbitkan, dengan melaporkan adanya api yang masih terlihat di kawasan perbukitan.

Dalam unggahannya, Stengling Saleo meminta perhatian Presiden Republik Indonesia agar pemerintah pusat membantu mengoordinasikan penanganan kebakaran. Permintaan itu disampaikan karena medan perbukitan yang tinggi dan sulit dijangkau membuat upaya pemadaman dengan kemampuan yang tersedia menghadapi kendala.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran kebakaran dapat meluas ke kawasan hutan dan lingkungan di sekitar permukiman serta wilayah pesisir Batanta.

Stengling Saleo menyebut masyarakat telah berupaya menangani kebakaran dengan sumber daya yang ada. Namun, keterbatasan akses menuju lokasi api menjadi salah satu persoalan utama dalam proses pemadaman.

Karena itu, melalui unggahan tersebut, Presiden diminta membantu mengoordinasikan pihak terkait agar dukungan penanganan dapat segera diarahkan ke lokasi terdampak.

Permohonan tersebut sekaligus menjadi seruan masyarakat agar kondisi kebakaran di Batanta mendapat perhatian lebih lanjut dari pemerintah, terutama untuk memastikan perkembangan situasi dan kebutuhan penanganan di lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, luas area terdampak dan perkembangan terkini kebakaran masih menunggu verifikasi dari pihak berwenang. Warga berharap penanganan segera diperkuat guna mencegah api meluas dan melindungi kawasan hutan serta lingkungan Batanta.