Penulis: Woy

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Senin, 28 September 2026 — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali dilaporkan terjadi di wilayah Samate, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Warga melaporkan titik api diduga telah berlangsung hampir satu bulan dan hingga Senin (27/9/2026) masih menyisakan bara di kawasan yang terbakar.

‎Laporan warga menyebut, kebakaran berada di kawasan Kampung Waidim dan Samate. Api disebut telah bertahan dalam waktu cukup lama sehingga memunculkan kekhawatiran warga terhadap kemungkinan bara kembali membesar dan meluas ke kawasan di sekitarnya.

‎Warga menduga keberadaan material kayu damar di kawasan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan api dan bara bertahan lama. Namun, dugaan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan langsung untuk memastikan kondisi material yang terbakar serta penyebab api dapat bertahan dalam waktu panjang.

‎Warga meminta BPBD Kabupaten Raja Ampat bersama instansi terkait segera turun ke lokasi untuk memastikan kondisi terkini, memetakan titik api, mengetahui luas kawasan terdampak, serta melakukan langkah penanganan agar kebakaran tidak meluas.

‎Hingga berita ini diterbitkan, luas area terbakar, titik api secara pasti, penyebab kebakaran, serta kondisi terkini di lokasi masih menunggu verifikasi resmi dari pihak berwenang.

‎Warga berharap laporan karhutla di Samate segera mendapat respons cepat sebelum bara kembali membesar dan menimbulkan dampak yang lebih luas.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — DARURAT! Kebakaran masih mengancam kawasan Pulau Dayan, Distrik Batanta Utara, Raja Ampat, hingga Senin malam. Warga yang berupaya menangani kobaran api mengaku mulai kewalahan dan menyerukan bantuan segera karena tidak lagi mampu menghadapi kondisi tersebut seorang diri.

‎Seruan darurat itu disampaikan melalui akun Facebook Stengling Saleo sekitar pukul 23.23 WIT.

‎Dalam unggahannya, Stengling menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kebakaran. Namun, api disebut masih menjadi ancaman dan kondisi semakin sulit dikendalikan.

‎“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi keadaan ini. Berbagai cara sudah kami lakukan, tetapi saat ini kami benar-benar sudah tidak memiliki jalan lain lagi.” tulisnya

‎Warga kemudian meminta bantuan kepada pihak mana pun yang memiliki peralatan, tenaga maupun kemampuan untuk membantu proses pemadaman.

‎“Kami tidak ingin menyerah, tetapi kami tidak bisa menghadapi kondisi ini sendirian. Mohon bantuannya.” ujarnya

‎Seruan tersebut menjadi permintaan terbuka agar bantuan dapat segera dikerahkan ke lokasi. Warga berharap pihak yang memiliki kapasitas penanganan kebakaran dapat memberikan pertolongan secepatnya.

‎“Semoga ada pertolongan dan orang-orang baik yang tergerak untuk membantu kami,” demikian isi unggahan tersebut.

‎Hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi terverifikasi mengenai luas area yang terbakar, titik pasti kebakaran, maupun perkembangan terakhir penanganan di lapangan. Kondisi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari BPBD, pemerintah distrik maupun pihak terkait.

‎Situasi di Pulau Dayan kini menjadi perhatian karena warga secara terbuka menyatakan membutuhkan bantuan untuk menghadapi ancaman api.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polres Raja Ampat bersama personel Brimob mengerahkan 40 anggota untuk berpatroli di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu malam, 26 September 2026. Patroli berlangsung pukul 20.00 hingga 00.00 WIT dengan menyasar Pasar Baru, kawasan WTC, pelabuhan, dan sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas.

‎Patroli digelar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengantisipasi tindak kriminal 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor, serta menertibkan aktivitas malam yang berpotensi mengganggu ketertiban.

‎Personel gabungan menyisir pusat aktivitas masyarakat dan memantau situasi di lapangan. Aktivitas anak dan remaja yang masih berada di luar rumah hingga larut malam turut menjadi perhatian.

‎Petugas mengarahkan mereka secara persuasif untuk kembali ke rumah sebagai bentuk perlindungan dan upaya menjaga ketertiban ruang publik.

‎Di kawasan pasar, WTC, pelabuhan, dan titik rawan lainnya, personel meningkatkan pemantauan terhadap potensi gangguan keamanan. Setiap pelanggaran atau tindak pidana ditangani sesuai tugas dan kewenangan kepolisian.

‎Polisi mengimbau warga bersama-sama menjaga kamtibmas, mewaspadai barang dan kendaraan, tidak mengganggu ketertiban umum, serta segera melaporkan tindak kriminal atau gangguan keamanan.

‎Orang tua juga diminta mengawasi aktivitas anak dan remaja pada malam hari serta memastikan mereka berada di rumah saat larut malam.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Fraksi Gerakan Indonesia Karya DPRK Raja Ampat menerima dan menyetujui Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRK Raja Ampat di Waisai, Jumat (25/9/2026).

‎Persetujuan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Karya, Anwar Kopong, saat membacakan pandangan akhir fraksi, setelah mencermati arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta pengelolaan sumber daya daerah yang akan menjadi dasar menuju penyusunan Rancangan APBD Perubahan 2026.

‎Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Gerakan Indonesia Karya meminta KUA-PPAS Perubahan 2026 disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar program, kegiatan, dan kebijakan anggaran selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Raja Ampat.

‎Anwar mengatakan arah kebijakan anggaran perlu diarahkan pada penguatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan sumber daya manusia.

‎Fraksi juga menekankan KUA-PPAS Perubahan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus menjadi pedoman pengelolaan sumber daya daerah secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

‎Dalam mencermati rancangan tersebut, Fraksi Gerakan Indonesia Karya turut menyoroti masih adanya defisit dalam rancangan anggaran. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi daerah dan memperkuat tata kelola agar kebijakan anggaran yang nantinya dituangkan dalam APBD Perubahan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

‎“Fraksi mendorong pemanfaatan potensi daerah, optimalisasi tata kelola serta mengharapkan seluruh organisasi perangkat daerah bekerja maksimal agar APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Raja Ampat,” kata Anwar saat membacakan pandangan akhir fraksi.

‎Fraksi juga meminta seluruh perangkat daerah bekerja maksimal dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Penyelarasan program dan anggaran tersebut, menurut fraksi, harus tetap mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

‎Di akhir penyampaian pandangan, Anwar Kopong menegaskan Fraksi Gerakan Indonesia Karya dapat menerima dan menyetujui Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.

‎Fraksi berharap KUA-PPAS Perubahan 2026 tidak hanya menjadi dokumen administratif rutin, tetapi menjadi instrumen kebijakan anggaran yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Raja Ampat.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Ketua Fraksi Hanura DPRK Raja Ampat, Muamar Kadafi, menyampaikan pandangan Fraksi Hanura dalam rapat paripurna DPRK Raja Ampat, Jumat 25 September 2026, dengan menyoroti ketepatan waktu penyusunan dokumen pemerintahan, pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus), serta perlindungan masyarakat adat.

‎Fraksi Hanura meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memperbaiki ketepatan waktu penyampaian dokumen agar proses pembahasan di DPRK tidak kembali terkendala keterlambatan.‎

‎Dalam pandangan tersebut, Kadafi meminta Pemda Raja Ampat lebih serius menempatkan persoalan masyarakat adat sebagai prioritas pembangunan, memastikan dana Otsus digunakan tepat sasaran, serta terlibat aktif dalam penyusunan Perda Perlindungan Masyarakat Adat agar regulasi tersebut dapat segera ditetapkan.

‎Dorongan itu disampaikan sebagai bagian dari perhatian Fraksi Hanura terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan dan keberpihakan kebijakan daerah terhadap kebutuhan masyarakat.

‎Kadafi mengatakan, ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian dokumen menjadi hal penting karena DPRK membutuhkan waktu yang memadai untuk mencermati, membahas, dan memberikan pandangan terhadap substansi dokumen tersebut.

‎“Kami mendorong penyusun dokumen agar tepat waktu, sehingga keterlambatan tidak sering terjadi pada saat memasuki pembahasan,” kata Kadafi.

‎Menurut Fraksi Hanura, persoalan keterlambatan dokumen tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi, tetapi juga dapat berdampak terhadap efektivitas tahapan pembahasan antara DPRK dan pemerintah daerah.

‎Dalam pandangan yang sama, Fraksi Hanura meminta Pemda Raja Ampat memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan masyarakat adat.

‎Kadafi menegaskan, masyarakat adat harus diposisikan sebagai bagian penting dalam prioritas pembangunan daerah. Karena itu, pemanfaatan dana Otsus juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

‎“Fraksi Hanura juga meminta Pemda agar fokus terhadap persoalan masyarakat adat, diposisikan sebagai prioritas, dengan skema dana Otsus harus tepat sasaran,” tegasnya.

‎Fraksi Hanura juga menyoroti proses penyusunan Perda Perlindungan Masyarakat Adat di Raja Ampat.

‎Kadafi meminta Pemda tidak bersikap pasif dalam proses tersebut. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah diperlukan agar pembahasan regulasi dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi dan menghasilkan payung hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat adat.

‎“Keterlibatan Pemda secara aktif agar Perda tersebut segera ditetapkan,” ujar Kadafi.

‎Fraksi Hanura berharap Pemda dan DPRK dapat memperkuat koordinasi dalam penyelesaian regulasi tersebut, sehingga perlindungan terhadap masyarakat adat tidak hanya menjadi komitmen dalam forum politik, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi daerah yang memiliki kepastian hukum.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Fraksi Demokrat DPRK Raja Ampat mendorong Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan dan mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebakaran perkotaan.

‎Usulan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Soleman Dimara, dalam pandangan akhir fraksi pada rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026, Jumat (25/9/2026), sebagai respons atas berulangnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah Raja Ampat.

‎Fraksi meminta anggaran tanggap darurat tersebut memiliki fleksibilitas sesuai kebutuhan riil di lapangan, sehingga pemerintah dapat merespons cepat ketika terjadi kebakaran, termasuk untuk kebutuhan pemadaman, mobilisasi personel, peralatan dan penanganan dampak kebakaran.

‎Desakan tersebut muncul di tengah rangkaian kejadian karhutla yang terjadi di Raja Ampat. Sejumlah titik kebakaran sebelumnya dilaporkan terjadi di wilayah Waisai, sementara BNPB juga mencatat kebakaran di Pulau Dayan, Distrik Batanta Utara, pada awal September 2026 dengan luas sekitar 7,25 hektare.

‎Kondisi geografis Raja Ampat sebagai wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran karena mobilisasi personel dan peralatan menuju lokasi membutuhkan kesiapan serta dukungan anggaran yang memadai.

‎Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Demokrat secara tegas merekomendasikan kepada Bupati melalui TAPD agar melakukan penganggaran “dana tanggap darurat kebakaran termasuk kebakaran hutan/lahan atau perkotaan yang sifatnya fleksibel sesuai kebutuhan riil.”

‎Usulan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mempercepat pemadaman, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat, lingkungan, habitat satwa dan kawasan konservasi yang terdampak potensi karhutla.

‎Fraksi Demokrat selanjutnya menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Fraksi Demokrat DPRK Raja Ampat menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.

‎Sikap tersebut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Soleman Dimara, saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRK Raja Ampat, Jumat (25/9/2026).

‎Dalam pandangannya, fraksi memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Di antaranya meminta pemerintah segera membayarkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK sesuai ketentuan.

‎Fraksi juga meminta penataan Pantai WTC sebagai wajah Kota Waisai serta meminta TAPD memperhatikan hak-hak keuangan DPRK dan kebutuhan anggaran Alat Kelengkapan Dewan.

‎Untuk APBD Perubahan 2026, Fraksi Demokrat menegaskan setiap program harus memiliki perencanaan, dasar, penganggaran dan sasaran yang jelas. TAPD juga diminta memberikan rincian penggunaan anggaran afirmasi, termasuk program, lokasi dan kelompok penerima manfaat.

‎Fraksi turut meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, air bersih, jalan, jembatan dan penguatan ekonomi masyarakat.

‎Menanggapi kondisi kebakaran yang terjadi di Raja Ampat, Fraksi Demokrat merekomendasikan penganggaran dana tanggap darurat kebakaran, termasuk karhutla dan kebakaran perkotaan, dengan fleksibilitas sesuai kebutuhan riil.

‎Selain itu, fraksi meminta tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat terkait Kampung Wejim Timur dan Kampung Beo melalui mekanisme TP-TGR apabila terdapat indikasi kerugian keuangan kampung.

‎Setelah menyampaikan seluruh catatan tersebut, Fraksi Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan sesuai tahapan pembahasan anggaran daerah.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polemik dugaan KKN dalam seleksi IPDN jalur afirmasi OAP kembali disorot. Roger Mambraku mendesak DPRK Raja Ampat segera memanggil Kepala BKPSDM untuk membuka proses verifikasi dan dasar penetapan peserta.

‎Roger menilai DPRK tidak boleh pasif ketika publik mempertanyakan transparansi seleksi yang menyangkut hak OAP.

‎“Panggil Kepala BKPSDM dan buka semuanya kepada publik. Kalau prosesnya benar, jelaskan. Kalau ada kekeliruan, harus diperbaiki. Jangan tunggu rakyat hilang simpati terhadap lembaga,” tegas Roger.

‎Ia meminta DPRK menguji seluruh dugaan berdasarkan dokumen dan fakta, termasuk proses verifikasi, rekomendasi, serta potensi konflik kepentingan.

‎Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar siapa yang lolos IPDN, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap afirmasi OAP dan kredibilitas pemerintah daerah.

‎Dugaan KKN tersebut tetap memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan resmi. Pihak terkait juga memiliki hak memberikan klarifikasi dan hak jawab.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polemik seleksi IPDN jalur afirmasi OAP di Raja Ampat kembali memanas. Ketua Gerakan Perempuan Adat Malamoi dari delapan suku, Ludia Mentansan, mendesak DPRK Raja Ampat segera memanggil Kepala BKPSDM untuk memberikan penjelasan terbuka terkait proses seleksi.

‎Ludia menilai DPRK harus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan hak afirmasi Orang Asli Papua (OAP) tidak diabaikan.

‎“Kalau DPRK tidak memanggil BKPSDM, jangan sampai lembaga ini mempertaruhkan marwah dan hak orang asli Papua demi orang asing,” tegas Ludia.

‎Ia juga menegaskan bakal melakukan blokade kantor BKPSDM Raja Ampat jika tidak ada langkah konkret dari DPRK Raja Ampat untuk membuka proses seleksi secara transparan.

‎Menurut Ludia, masyarakat berhak mengetahui dasar verifikasi, rekomendasi, serta mekanisme penetapan peserta dalam seleksi tersebut.

‎“Kami minta penjelasan, bukan janji. Buka dokumennya dan jawab masyarakat,” ujarnya.

‎Dugaan penyimpangan dalam proses seleksi masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Pihak BKPSDM dan pihak terkait tetap memiliki hak memberikan klarifikasi.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di wilayah Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu (26/9/2026). Kebakaran dilaporkan terjadi di belakang SD YPPK Maria Regina, Kantor BPS Kabupaten Raja Ampat hingga kawasan belakang PLN ULP Waisai.

Lokasi kebakaran diduga berada di sekitar areal yang memiliki fungsi penting bagi habitat satwa dan vegetasi alami, sehingga peristiwa tersebut tidak hanya mengancam lahan, tetapi juga berpotensi mengganggu ekosistem serta flora dan fauna yang hidup di dalamnya.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kawasan Waisai dan sekitarnya memiliki wilayah dengan fungsi konservasi yang perlu dilindungi. Batas dan status hukum setiap titik lokasi kebakaran tetap perlu dipastikan melalui verifikasi instansi berwenang, terutama apabila titik api berada di dalam atau berbatasan dengan kawasan cagar alam maupun kawasan konservasi lainnya.

Raja Ampat sendiri dikenal memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna menjadikan kawasan ini memiliki nilai ekologis sekaligus menjadi salah satu kekuatan utama pariwisata alam.

Salah satu satwa yang menjadi perhatian adalah burung cenderawasih, yang dikenal sebagai bagian penting dari kekayaan fauna Papua. Apabila kebakaran terjadi di habitatnya, kerusakan vegetasi berpotensi mengganggu tempat berlindung, mencari makan dan aktivitas kehidupan satwa tersebut.

Ancaman tidak hanya terhadap fauna. Flora alami yang menjadi bagian dari ekosistem hutan juga dapat terdampak apabila api meluas. Hilangnya vegetasi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan memperbesar tekanan terhadap satwa yang bergantung pada kawasan tersebut.

Kemunculan karhutla kali ini juga perlu dilihat dalam konteks sejumlah kejadian kebakaran yang sebelumnya terjadi di wilayah Raja Ampat. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat pencegahan, terutama pada kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Pemerintah daerah bersama BPBD, instansi lingkungan hidup, pengelola kawasan konservasi, aparat keamanan dan masyarakat perlu segera memastikan posisi titik api terhadap kawasan konservasi, termasuk apakah lokasi tersebut berada di dalam, berbatasan atau berada di luar kawasan cagar alam.

Selain pemadaman, langkah penanganan perlu mencakup pemantauan terhadap flora dan fauna yang terdampak, khususnya apabila api mendekati habitat satwa yang dilindungi.

Pemerintah juga perlu memperkuat patroli, deteksi dini, pemetaan kawasan rawan kebakaran serta kesiapan personel dan peralatan pemadaman. Langkah tersebut penting agar kebakaran tidak berkembang dan memasuki kawasan dengan nilai ekologis yang lebih tinggi.

Bagi Raja Ampat, persoalan karhutla bukan semata-mata tentang lahan yang terbakar. Di balik setiap kawasan hutan terdapat habitat, flora, fauna dan ekosistem yang menjadi kekayaan alam daerah.

Karena itu, kebakaran yang kembali muncul di Waisai perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Jika titik api benar berada di sekitar atau dalam kawasan konservasi, penanganan cepat diperlukan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas terhadap habitat satwa dan tumbuhan.

Hingga berita ini diterbitkan, luas lahan terbakar, penyebab kebakaran, posisi titik api terhadap batas kawasan konservasi, serta dampak terhadap flora dan fauna masih memerlukan verifikasi resmi di lapangan.

Penyelamatan kawasan bukan hanya memadamkan api, tetapi memastikan habitat dan keanekaragaman hayati Raja Ampat tetap terlindungi.