Melanesia Times

Kategori: Daerah

Daerah – Kategori ini mengulas berbagai peristiwa politik, hukum dan keamanan yang ada di daerah lain

  • SERFAMWEMA Protes Ganti Rugi Tanah Ulayat Bendungan Danau Ayamaru Dinilai Tak Tepat Sasaran

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya – Serikat Family Wemah‑Mrait Sory Way (SERFAMWEMA) secara tegas menyatakan penolakan terhadap proses pembayaran uang ganti rugi tanah ulayat adat dalam proyek Pembangunan Bendungan Danau Ayamaru. Penolakan tersebut disampaikan karena pembayaran dinilai tidak tepat sasaran dan tidak diberikan kepada ahli waris yang sah berdasarkan garis keturunan adat. Jumat (13/02/2026).

    Pernyataan sikap itu disampaikan SERFAMWEMA sebagai respons atas proses administrasi transaksi keuangan yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Papua Barat kepada keluarga yang bukan ahli waris tanah ulayat adat. Menurut mereka, praktik tersebut telah mencederai hak dasar ahli waris yang sah.

    “Kami perlu menegaskan bahwa kami tidak menolak proyek pembangunan bendungan Danau Ayamaru II,” ujar Ketua SERFAMWEMA, Apner Way. “Yang kami tolak adalah proses administrasi transaksi uang ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang bukan ahli waris,” lanjutnya.

    SERFAMWEMA menilai, penetapan penerima ganti rugi tersebut dilakukan tanpa memperhatikan garis lurus keturunan warga Way selaku tuan tanah adat. Padahal, hak ulayat adat milik keluarga ahli waris justru merupakan aset yang paling terdampak langsung oleh pembangunan bendungan.

    “Proses ini sarat manipulasi dan spekulasi oleh oknum-oknum yang terlibat dalam asesmen kelayakan dan persiapan sosial proyek,” kata Apner Way. Ia menyebut praktik tersebut telah mengaburkan prinsip keadilan dalam pembangunan.

    Lebih jauh, SERFAMWEMA menyatakan bahwa proses administrasi tersebut telah merusak tatanan norma adat, kesepakatan moral adat, serta fungsi sosial adat yang masih hidup dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.

    “Norma sopan santun adat kami diinjak-injak di lapangan oleh pelaksana proyek,” ujar Apner Way. Ia menilai kondisi ini berpotensi mencoreng nama baik pemerintah daerah apabila dibiarkan berlarut-larut.

    Atas dasar itu, SERFAMWEMA mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparatur sipil negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek. Mereka meminta agar oknum yang diduga melakukan manipulasi administrasi segera diganti sebelum proyek dilanjutkan ke tahap berikutnya.

    SERFAMWEMA juga merinci aset produktif milik ahli waris atas nama Apner Way yang terdampak langsung, mulai dari tanah kebun dan dusun di sepanjang jalan proyek, bukit batu kapur, pulau-pulau yang akan tenggelam, hingga sero perangkap ikan dan kolam alam di dalam danau.

    Selain itu, mereka menyoroti hilangnya tempat-tempat sakral adat seperti sawro atau kerajaan orang mati, lokasi tambat perahu, serta punahnya keanekaragaman hayati darat dan air, termasuk ikan asli Danau Ayamaru akibat masuknya ikan predator.

    Dalam pernyataannya, SERFAMWEMA menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi martabat dan hak individu. Karena itu, mereka menolak penggunaan dalih “hak kebersamaan” yang dinilai justru melegitimasi perampasan hak ahli waris.

    “Kedok hak bersama ini cenderung menjadi alat manipulasi dan perampokan hak kami sebagai ahli waris yang sah,” tegas Apner Way.

    SERFAMWEMA mendesak pihak Balai agar segera memasukkan ahli waris atas nama Apner Way dalam seluruh proses transaksi ganti rugi, termasuk pencantuman nama dan rekening penerima secara resmi.

    Jika tuntutan tersebut tidak diindahkan, SERFAMWEMA menyatakan siap menempuh jalur hukum serta melakukan advokasi dampak ekologis bendungan Danau Ayamaru melalui jaringan organisasi lingkungan nasional dan internasional.

    “Kami hanya meminta keputusan yang seadil-adilnya,” kata Apner Way. “Aspirasi ini kami sampaikan secara santun demi kepentingan pembangunan yang berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Maybrat.”

    Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Ketua SERFAMWEMA Apner Way dan Sekretaris Sakius Way, dan disampaikan dari Kampung Sritabam, Kabupaten Maybrat, pada 13 Februari 2026.

    Apabila pernyataan ini tidak di indahkan, maka kami keluarga SERFAMWEMA akan menempuh jalur hukum.

  • Demonstrasi Pekerja Kebersihan, DLHK Kota Sorong Siap Evaluasi PT. Bangun Malamoi Indah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk mengawasi pengelolaan layanan persampahan yang dikerjakan oleh pihak ketiga, PT Bangun Malamoi Indah (BMI), khususnya terkait pemenuhan hak-hak pekerja.

    Kepala DLHK Kota Sorong, Corina Mansawan, mengatakan pihaknya selama ini terus melakukan koordinasi dengan PT Bangun Malamoi Indah sebagai perusahaan pengelola persampahan di Kota Sorong.

    “Kami dari dinas selalu berkoordinasi dengan pihak ketiga, PT Bangun Malamoi Indah. Sebenarnya ini merupakan manajemen dari PT Bangun Malamoi Indah yang harus meng-cover kontrak dengan karyawan,” ujar Corina usai menemui demonstran di jalan Bambu Kuning Koya Sorong pada Rabu (11/02/2026).

    Menurutnya, pengelolaan tenaga kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan, termasuk kesepakatan kontrak kerja dengan para karyawan.

    Corina mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir telah dilakukan sejumlah pertemuan yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja untuk membahas kontrak kerja yang dinilai perlu direvisi.

    “Sudah ada pertemuan-pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja, dan ada beberapa kontrak yang direvisi sesuai dengan apa yang disepakati,” katanya.

    Ia menekankan bahwa DLHK berharap PT Bangun Malamoi Indah menjalankan seluruh aktivitasnya dengan tetap mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

    “Kami memberikan pekerjaan dan secara otomatis ada hak-hak yang harus mereka ikuti,” tegas Corina.

    Ia menjelaskan, kontrak kerja yang dimiliki DLHK hanya sebatas hubungan kerja dengan perusahaan pihak ketiga, bukan langsung dengan karyawan.

    “Kontrak kerja kami sebatas dengan perusahaan, sedangkan karyawan merupakan manajemen dari pihak perusahaan, sehingga kami tidak terlalu banyak melakukan intervensi,” jelasnya.

    Namun demikian, Corina menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja.

    “Tapi karena sudah terjadi seperti ini, jelas saya harus turun,” ujarnya.

    Ia memastikan DLHK akan terus berkolaborasi dengan PT Bangun Malamoi Indah serta Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan dan evaluasi.

    “Kami akan sama-sama mengkolaborasi dengan PT Bangun Malamoi Indah dan Disnaker, serta tetap melakukan pengawasan,” kata Corina.

    Bahkan, ke depan DLHK berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PT Bangun Malamoi Indah dalam pengelolaan persampahan.

    “Saya akan evaluasi kembali PT Bangun Malamoi Indah untuk pekerjaan ke depan,” tambahnya.

    Sementara itu, Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, H. Pinardi, S.Pi., M.Si., menjelaskan bahwa pertemuan antara manajemen perusahaan, serikat buruh, dan pemerintah telah membahas tuntutan utama para pekerja.

    “Acuan pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak kerja,” ujar Pinardi.

    Ia menyampaikan bahwa tuntutan awal pekerja adalah pembayaran kompensasi untuk enam bulan pertama masa kerja.

    “Tuntutan mengenai kompensasi enam bulan pertama sudah kita diskusikan dengan pihak manajemen dan telah disetujui,” katanya.

    Pinardi menambahkan, kompensasi tersebut dijadwalkan akan diselesaikan pada hari Rabu.

    Selain kompensasi, pembahasan juga difokuskan pada kejelasan kontrak kerja yang masih memerlukan revisi.

    “Awalnya kontrak disepakati per enam bulan, kemudian pekerja meminta menjadi satu tahun. Ini perlu diskusi lanjutan antara perusahaan, serikat buruh, dan kami dari Disnaker sebagai mediator,” tutup Pinardi.

  • Polres Malteng Siap Tertibkan Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Polres Maluku Tengah bersiap lakukan penertiban knalpot brong pada kendaraan bermotor. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Kasatlantas Polres Malteng Iptu Wahyu Shofhan S.Tr.k., S.I.K., MH saat memberikan sosialisasi operasi kepolisian keselamatan salawaku 2026 pada apel pagi bersama pimpinan dan pegawai Pemda Malteng, jum’at (06/02/2026).

    Sebelumnya, diketahui bahwa kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong kerap kali mengganggu kenyamanan apalagi saat melintasi area pendidikan, perkantoran, tempat-tempat ibadah, pemukiman warga dan lain sebagainya.

    “berkaitan dengan gangguan suara pada kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong ini, kita akan berupaya lakukan pencegahan lebih lanjut,” kata Wahyu singkat.

    Kepada awak media di lokasi apel pagi, Kasatlantas Polres Malteng yang belum lama menjabat ini juga menyampaikan “tak hanya motor dengan knalpot brong saja yang akan kami lakukan penertiban, melainkan mobil angkutan umum yang menggunakan pengeras suara (memutar musik degan sangat keras) juga akan kami tertibkan,” tambahnya.

    Penertiban yang akan kami lakukan itu, lanjut ia menjelaskan “tentu tak hanya sosialisasi saja, melainkan kami juga akan lakukan tilang dengan barang bukti knalpot brong yang mereka (pengendara motor) miliki,” tegasnya.

    Patut diapresiasi langkah kepolisian dalam menertibkan motor knalpot btong dan angkutan umum yang menyalakan musik dengan sangat keras sebab hal ini sering mengganggu proses pendidikan di sekolah, pekerjaan di kantor, jam istrahat warga di lingkungan masyarakat, waktu ibadah, anak-anak mengaji, dan sebagainya.

    “tentu harapan kami semoga persoalan ini bisa selesai dan suara bising yang diakibatkan dari knalpot brong dan musik pada angkutan umum tak lagi menjadi pengganggu,” ujar Wahyu.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakyu juga menyinggung pelanggaran lalu lintas lainnya seperti pengendara yang tidak menggunakan helm, dan membawa kendaraan yang tidak dilengkapi surat-suratnya.

    “kami juga menghimbau agar pengendara tidak lupa mengenakan helm dan tertib dalam berlalu lintas,” jelas Wahyu.

    Sebab, kata ia “sesuai data yang ada, kecelakaan di Malteng juga meningkat sejak tahun 2024 hingga 2025. Tercatat sebanyak 30 kejadian di tahun 2024 menjadi 40 kejadian di tahun 2025,” ungkap Wahyu.

    “olehnya itu, tertib dalam berlalu lintas sangat penting demi keselamatan kita bersama,” imbau Wahyu sembari menutup sesi wawancara. (HUAT)

  • Rafael Kardinal Resmi Nahkodai HIPMI PBD: Fokus Bangun Investasi di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat Daya resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Rilych Panorama Hotel, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Sabtu (7/2/2026).

    Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya, Rafael Kardinal, beserta jajaran pengurus baru yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan peran pengusaha muda lokal.

    Usai pelantikan, Rafael Kardinal menyampaikan bahwa agenda terdekat yang akan dilaksanakan HIPMI Papua Barat Daya adalah Sidang Dewan Pleno (SDP) HIPMI. Hal ini dilakukan mengingat Papua Barat Daya merupakan salah satu provinsi terakhir yang menjalani pelantikan kepengurusan.

    “Kalau setelah ini, jadwal paling dekat dari ini pasti Sidang Dewan Pleno HIPMI. Karena memang kita salah satu provinsi terakhir yang dilantik, jadi setelah ini kita akan konsolidasi dan melaksanakan SDP di Makassar,” ujar Rafael.

    Ia menjelaskan bahwa konsolidasi tersebut menjadi langkah awal untuk memetakan kondisi dan potensi daerah secara menyeluruh, sebelum menentukan arah fokus dan program kerja organisasi ke depan.

    “Kita lihat dulu data yang ada sekarang, kekurangannya di mana dan apa yang bisa diperjuangkan. Dari sana baru kita bisa menentukan HIPMI akan fokus di bidang apa,” jelasnya.

    Menurut Rafael, perencanaan yang matang harus didasarkan pada data yang valid, khususnya yang bersumber dari pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat tepat sasaran.

    “Kalau saya bicara tanpa melihat data, nanti saya dianggap terlalu percaya diri. Lebih baik kita lihat dulu data dari Pemda, baru dari sana kita bikin planning yang baik untuk semua,” katanya.

    Terkait sinergi dengan berbagai pihak, Rafael menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama dalam menjalankan roda organisasi. Ia memastikan HIPMI Papua Barat Daya akan membuka ruang kerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Pasti kolaborasi. Tidak mungkin kita jalan sendiri,” tegasnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa mayoritas anggota HIPMI Papua Barat Daya merupakan pengusaha lokal. Bahkan, sekitar 90 persen anggota berasal dari pelaku usaha asli daerah yang telah bergabung dalam organisasi tersebut.

    “Hampir 90 persen itu pengusaha lokal. Memang yang kita kejar adalah bagaimana saya bisa membantu memberdayakan mereka,” ungkap Rafael.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keanggotaan HIPMI terbuka bagi pengusaha yang telah memiliki usaha maupun yang masih dalam tahap merintis. Namun, terdapat mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan organisasi.

    “HIPMI ini organisasi profesi, pasti ada pengecekan usaha, NPWP, dan lain-lain. Yang sudah benar-benar pengusaha dan yang masih belajar pun akan kita bantu, hanya saja treatment-nya berbeda,” jelasnya.

    Rafael menambahkan, sekitar 80 persen anggota HIPMI Papua Barat Daya telah memiliki usaha aktif, sementara sisanya tengah merencanakan atau memulai kegiatan usaha.

    Dalam kesempatan tersebut, Rafael juga menegaskan bahwa HIPMI Papua Barat Daya tidak akan berorientasi pada proyek-proyek pemerintah, melainkan lebih fokus pada penguatan investasi.

    “Kalau organisasi sebesar HIPMI cuma datang untuk minta-minta proyek ke pemerintah daerah, menurut saya itu tidak perlu. Malah akan menyusahkan pemerintah daerah,” tegasnya.

    Ia menilai, di tengah kondisi efisiensi anggaran pemerintah, peran HIPMI seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi dengan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

    “Menurut saya ada cara yang lebih efektif untuk memajukan daerah, salah satunya lewat investasi,” tambahnya.

    Rafael menyampaikan harapan agar HIPMI Papua Barat Daya dapat menjadi mitra strategis bagi masyarakat dan pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah.

    “Harapan saya ke depan, kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, dan seluruh stakeholder. Seperti yang saya sampaikan dalam pidato, perjuangan kita adalah memanfaatkan apa yang kita punya di Papua Barat Daya supaya investor bisa masuk,” pungkasnya.

    Ia menegaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah menjadikan Papua Barat Daya sebagai daerah yang menarik dan kompetitif bagi para investor.

    “Yang pertama, kita harus bikin Papua Barat Daya ini menarik untuk investasi,” tutup Rafael.

  • Jelang Lanjutan Muswil HIPMA SBT, Steering Committee Tegaskan Netralitas dan Profesionalisme

    Melanesiatimes.com Kota Sorong — Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Wilayah (Muswil) lanjutan Himpunan Pelajar Mahasiswa Seram Bagian Timur (HIPMA SBT) Papua Barat Daya, Afdal Wailisahalong, memastikan seluruh persiapan kegiatan telah rampung dan siap dilaksanakan. Sabtu (07/02/2026).

    Muswil lanjutan HIPMA SBT dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 8 Februari 2026, bertempat di Gedung Sirambe, Kilometer, Kota Sorong. Kegiatan ini menjadi forum penting dalam menentukan arah dan kepemimpinan organisasi ke depan.

    Afdal menyampaikan bahwa Steering Committee telah bekerja maksimal dalam menyiapkan seluruh tahapan Muswil agar berjalan sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.

    “Kami dari Steering Committee telah merampungkan semua hal yang berkaitan dengan suksesnya kegiatan Muswil lanjutan HIPMA SBT ini,” ujar Afdal.

    Ia menegaskan bahwa panitia SC berkomitmen penuh menjaga profesionalisme dan keadilan selama proses berlangsung, tanpa berpihak kepada salah satu kandidat yang bertarung.

    “Kami pastikan kegiatan berjalan secara profesional dan adil, serta tidak memihak kepada kandidat mana pun,” tegasnya.

    Terkait beredarnya informasi yang mempertanyakan netralitas Steering Committee, Afdal menilai isu tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik, khususnya kalangan pemuda dan mahasiswa.

    “Soal berita yang beredar mengenai netralitas kami, perlu digarisbawahi bahwa kami bekerja sesuai mekanisme organisasi, bukan kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

    Ia juga mengimbau seluruh pemuda dan mahasiswa HIPMA SBT agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar atau bersifat hoaks.

    “Kami berharap seluruh pemuda dan mahasiswa tidak termakan berita hoaks yang dapat merusak suasana Muswil,” lanjut Afdal.

    Menurutnya, persoalan menang dan kalah dalam Muswil merupakan dinamika demokrasi organisasi yang akan diuji dan diputuskan secara terbuka melalui forum resmi.

    “Soal siapa yang menang dan kalah, semuanya akan diuji dalam forum Muswil besok,” ujarnya.

    Afdal pun mengingatkan kedua kandidat agar tetap menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan kedewasaan dalam berkompetisi.

    “Kami harapkan kedua kandidat bersikap dewasa dan tidak menggunakan cara-cara yang tidak benar, seperti menyerang pribadi kandidat lain,” katanya.

    Lebih jauh, Afdal menekankan bahwa HIPMA SBT merupakan organisasi yang baru dibentuk sehingga membutuhkan kebersamaan dan kedewasaan kolektif dalam membangun dan merawatnya.

    “Organisasi ini masih baru dan perlu kita jaga bersama agar menjadi ruang silaturahmi dan kekeluargaan yang sehat,” ucapnya.

    Ia juga menyoroti isu-isu internal, termasuk persoalan minuman keras, agar tidak dibesar-besarkan dan dipertontonkan di ruang publik.

    “Soal minuman keras tidak perlu dibesar-besarkan di mata publik karena dapat mencederai nama baik masyarakat Seram Timur,” tegas Afdal.

    Menurutnya, setiap persoalan internal sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan demi menjaga persatuan dan marwah organisasi.

    “Biarkan masalah internal kita selesaikan secara internal dengan pendekatan kekeluargaan,” tambahnya.

    Afdal berharap, setelah Muswil selesai dilaksanakan, seluruh elemen HIPMA SBT tetap solid, bersatu, dan tidak terpecah oleh dinamika yang merugikan.

    “Forum ini dari kita dan untuk kita. Kita satu karena kita kuat,” pungkas Afdal.

  • Memperingati 79 Tahun: Menjemput Takdir Intelektual HMI Cabang Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Milad HMI kali ini bukan sekadar hitungan angka dalam kalender sejarah, melainkan sebuah ujian dialektika bagi HMI Cabang Sorong. Mengusung tema “Antara Tigalisme dan Masa Depan”, kita dipaksa untuk membedah anatomi konflik internal menggunakan pisau analisis intelektual, bukan sekadar sentimen emosional.

    Dualisme Dalam Kacamata Patalogi Organisasi.

    Secara teoretis, dualisme kepengurusan yang berkepanjangan dapat dipandang sebagai “Patalogi Birokrasi”. Max Weber menekankan bahwa efektivitas organisasi bergantung pada otoritas yang legal-rasional.

    Ketika faksionalisme mengaburkan otoritas ini, yang terjadi adalah dekadensi fungsi. Di Sorong, dualisme telah menciptakan “disfungsi struktural” di mana energi organisasi tidak lagi dialirkan untuk mencetak insan kamil, melainkan habis untuk merawat konflik kepentingan.

    Jika meminjam pemikiran Thomas Khun tentang pergeseran paradigma, HMI Cabang Sorong sedang mengalami krisis paradigma. Paradigma lama yang berbasis pada “politik klaim” harus segera diruntuhkan untuk memberi jalan bagi paradigma baru yang berbasis pada “politik gagasan”.

    Menjadi Intelektual Organik.

    Antonio Gramsci memperkenalkan konsep Intelektual Organik_ Sosok yang tidak hanya berteori di menara gading, tetapi menyatu dengan aspirasi rakyatnya. HMI Cabang Sorong memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi intelektual organik di tengah Provinsi Baru, Provinsi Papua Barat Daya.

    Namun, bagaimana mungkin kita bisa menjadi penyambung lidah rakyat jika narasi internal kita masih terfragmentasi? Dua bahkan Tigalisme adalah tembok yang memisahkan kader dari realitas sosial.

    Ketika faksi-faksi sibuk berdebat tentang siapa ketua yang sah, sehingga kompleksitas isu sosial seperti isu perampasan hak adat, disparitas pendidikan, kemiskinan dan kekerasan perempuan kini luput dari radar advokasi kita. Kita sedang mengalami apa yang disebut Alienasi Organisai atau terasing dari tujuan suci pendirian HMI itu sendiri.

    Dialektika Menuju Sintesa Masa Depan.

    Dalam logika Hegel, sejarah bergerak melalui tesis, antitesis, dan sintesa.

    Tesis : Kejayaan HMI di masa lalu sebagai kawah candra.

    Antitesis: Realitas dualisme bahkan Tiga, hari ini yang memecah belah kekuatan.

    Sintesa: Rekonsiliasi intelektual yang melahirkan HMI yang modern, bersatu, dan relevan.

    Masa depan HMI Cabang Sorong menuntut “Intelektual Profetik” (meminjam istilah Kuntowijoyo)—intelektual yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki etika transendental untuk melakukan perubahan (humanisasi, liberasi, dan transendensi). Rekonsiliasi bukan sekadar kompromi politik, melainkan sebuah keharusan moral untuk menyelamatkan martabat hijau-hitam.

    Melampaui Ego Struktural.

    Milad ini adalah ajakan untuk melakukan dekonstruksi terhadap ego-ego personal. Jika kita gagal melakukan unifikasi, maka kita sedang melakukan “Bunuh Diri Sejarah”.

    Masa depan HMI Cabang Sorong tidak membutuhkan dua atau tiga HMI yang lemah; ia membutuhkan satu HMI yang tangguh dan cerdas secara intelektual. Mari kita sudahi musim gugur perselisihan ini, dan mulailah merawat tunas-tunas intelektualitas yang akan berbakti bagi umat dan bangsa di Tanah Malamoi.

    Penulis : Warto Warman

    (Alumni HMI)

     

     

  • Gelar Rapat Perdana 2026 Bawaslu PBD Fokus Penguatan Tim dan Strategi Pengawasan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat perdana tahun 2026 pada Rabu (28/01/2026).

    Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Farli Sampe Toding Rego, bersama para anggota Bawaslu, yakni Sofyan Saman (Koordinator Divisi SDM dan Organisasi), Zatria Wati (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Regina Gembenop (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas), serta Herdi F. Rumbewas (Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi).

    Kegiatan ini turut diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, Kepala Sekretariat, serta para Koordinator Sekretariat kabupaten/kota. Rapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

    Ketua Bawaslu Papua Barat Daya Farli Sampe Toding Rego menjelaskan bahwa rapat perdana ini menjadi momentum awal untuk membangun soliditas tim dan menyusun langkah kerja strategis ke depan.

    “Rapat ini menjadi bagian dari upaya membentuk tim Bawaslu Papua Barat Daya yang solid melalui rangkaian aktivitas terstruktur dan strategis, guna meningkatkan hubungan interpersonal, kerja sama, dan komunikasi di lingkungan Bawaslu,” ujar Farli dalam sambutannya.

    Selain penguatan internal, rapat juga membahas evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Bawaslu Papua Barat Daya menyoroti aspek kehadiran, pelaksanaan pleno, serta laporan-laporan pengawasan sepanjang tahun 2025 sebagai bahan perbaikan.

    “Kami melakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas tahun 2025 sebagai dasar untuk menyiapkan langkah strategis dan Indikator Kerja Utama (IKU) di tahun 2026,” kata Farli.

    Lebih lanjut, Farli menegaskan bahwa Bawaslu Papua Barat Daya juga mempersiapkan diri untuk menindaklanjuti surat instruksi dan edaran Bawaslu Republik Indonesia tahun 2026, khususnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan penguatan pengawasan di luar tahapan pemilu.

    “Pengawasan harus tetap berjalan efektif, tepat waktu, dan memiliki prioritas yang jelas, meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran dan agenda pengawasan di luar tahapan,” tegasnya.

    Rapat berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu kabupaten/kota, termasuk jajaran sekretariat.

    Melalui rapat perdana ini, Bawaslu Papua Barat Daya berharap dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan tugas pengawasan sepanjang tahun 2026.

  • Kelangkaan Solar di Sorong, MSR Duga ada Dalang Penimbunan Dibaliknya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kelangkaan BBM jenis solar di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, memicu aksi unjuk rasa ratusan sopir truk dan mobil Hilux di Kantor DPR Papua Barat Daya, pada Senin (26/1/2026).

    Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas sulitnya mendapatkan solar yang selama ini menjadi kebutuhan utama transportasi dan distribusi barang.

    Para sopir menilai kelangkaan solar telah berlangsung cukup lama dan sangat mengganggu aktivitas kerja mereka. Antrean panjang di sejumlah SPBU kerap terjadi, bahkan hingga berhari-hari, tanpa kepastian pasokan.

    Menanggapi kondisi tersebut, mantan Anggota DPR Papua Barat tiga periode dan Anggota DPD RI satu periode, M. Sanusi Rahaningmas, turut angkat bicara. Tokoh masyarakat yang akrab disapa MSR itu menilai kelangkaan solar di Kota Sorong seharusnya tidak terjadi, mengingat Sorong dikenal sebagai daerah yang memiliki infrastruktur perminyakan.

    “Kelangkaan BBM jenis solar sesungguhnya tidak boleh terjadi di Kota Sorong. Ini daerah pusat, ada Pertamina. Jadi sangat aneh kalau solar selalu langka,” ujar MSR.

    Menurut pantauannya sebagai warga Kota Sorong, antrean kendaraan pengangkut seperti truk dan Hilux hampir setiap minggu terjadi di sejumlah SPBU, antara lain di Jalan Ahmad Yani, Jalan Baru, dan kawasan Sorpus. Ia menyebut, jumlah kendaraan yang mengantre bisa mencapai puluhan unit dan berlangsung hingga dua sampai tiga hari.

    “Hampir setiap minggu mobil-mobil truk dan Hilux antre. Kadang sampai dua tiga hari. Ini menimbulkan pertanyaan, ke mana solar yang didistribusikan Pertamina? Berapa kali sebenarnya distribusi dilakukan dalam seminggu,” kata MSR.

    Ia menegaskan, jika kendaraan pengangkut tidak mendapatkan solar, maka dampaknya sangat luas. Selain menghambat pembangunan, kondisi ini juga mematikan mata pencaharian para sopir serta berpotensi melumpuhkan transportasi antarwilayah.

    “Kalau truk-truk tidak dapat solar, otomatis pembangunan bisa terhambat. Sopir tidak bisa bekerja, tidak bisa menafkahi keluarga. Mobil Hilux sebagai transportasi antar kabupaten juga bisa macet,” tegasnya.

    MSR mendesak pihak Pertamina untuk memberikan penjelasan terbuka melalui media mengenai penyebab kelangkaan solar. Ia juga meminta agar aparat terkait melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM.

    “Kami minta Pertamina menjelaskan secara terbuka kenapa ini bisa terjadi. Jangan sampai ada permainan oknum tertentu dengan pihak swasta atau perusahaan-perusahaan besar,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan adanya informasi di masyarakat terkait dugaan penimbunan solar oleh pihak tertentu, termasuk untuk kepentingan usaha di sektor pertambangan, kayu, dan perikanan. Bahkan, kata dia, para nelayan kesulitan mendapatkan solar dan terpaksa membeli dari penjual eceran dengan harga lebih mahal.

    “Ada informasi bahwa nelayan sangat sulit mendapatkan solar, sehingga terpaksa membeli dari oknum-oknum tertentu. Bahkan ada dugaan solar dibeli dalam jumlah besar lalu disimpan di daerah-daerah tertentu,” ungkap MSR.

    Jika dugaan tersebut benar, MSR menilai hal itu merupakan bentuk penimbunan yang merugikan masyarakat luas. Ia meminta Pertamina, TNI, dan Polri segera turun melakukan pengecekan dan penindakan.

    “Kalau ini benar terjadi, itu bentuk penimbunan. Saya minta Pertamina, TNI, dan Polri segera cek. Jangan sampai ada permainan oknum tertentu yang membuat masyarakat susah,” katanya.

    Lebih jauh, MSR juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk turun tangan langsung mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, sangat ironis jika Sorong yang dikenal sebagai “kota minyak” justru mengalami kelangkaan BBM, termasuk solar dan minyak tanah.

    “Ini sangat aneh. Orang di luar bilang Sorong kota minyak, tapi kenyataannya solar dan bahkan minyak tanah sering langka. Kadang warga harus keliling kompleks hanya untuk mencari minyak tanah,” ujarnya.

    Sebagai tokoh masyarakat, MSR berharap pemerintah pusat, Pertamina, dan aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Ia menekankan perlunya tindakan tegas tanpa pandang bulu jika ditemukan pelanggaran.

    “Kalau ada oknum, siapa pun dia, baik pegawai Pertamina, aparat, atau pihak swasta, harus ditindak tegas. Jangan pandang bulu. Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat kecil yang paling menderita, terutama para sopir yang setiap hari mencari nafkah untuk keluarga mereka,” tutup MSR.

  • Gubernur Elisa Kambu Buka Lepas Sambut dan Kongres I Alumni Holandia Jayapura di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Ikatan Alumni Kota Studi Holandia Jayapura resmi dideklarasikan di Provinsi Papua Barat Daya melalui kegiatan lepas sambut dan kongres pertama yang mempertemukan para alumni dari berbagai daerah dan latar belakang profesi.

    Kegiatan ini diikuti oleh alumni yang berasal dari lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya, dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu di Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong pada Senin (26/01/2026).

    Ketua Panitia, Yanto Ijie, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mempererat persahabatan dan silaturahmi seluruh alumni, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun, sekaligus membangun jejaring komunikasi untuk mendukung pembangunan daerah.

    “Tujuan kegiatan ini adalah mempererat persahabatan dan silaturahmi seluruh alumni kota studi Holandia Jayapura di Papua Barat Daya. Baik yang masih aktif atau sudah pensiun, kita tetap bersatu di sini,” ujar Yanto Ijie.

    Ia menambahkan, selain lepas sambut, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan kongres pertama untuk memilih ketua umum ikatan alumni serta mendeklarasikan secara resmi keberadaan organisasi alumni di Papua Barat Daya.

    “Kita kumpul di sini juga untuk membangun jejaring komunikasi bersama antara seluruh alumni dari berbagai profesi, guna mendukung pemerintah Papua Barat Daya menuju masyarakat yang sejahtera. Selain lepas sambut, kita juga melaksanakan kongres pertama untuk memilih ketua umum dan mendeklarasikan ikatan alumni Holandia Jayapura di Papua Barat Daya,” jelasnya.

    Menurut Yanto, pembahasan program kerja dan arah organisasi akan dilanjutkan dalam rapat kerja setelah struktur kepengurusan terbentuk.

    Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran alumni kota studi dalam mendukung pembangunan, khususnya terkait pembangunan kota, perubahan penggunaan tanah, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Pemerintah harus jujur mengakui bahwa banyak perubahan telah terjadi di atas tanah ini. Perubahan itu dimulai dari bagaimana kita mengolahnya, dan semua itu harus memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Elisa Kambu.

    Ia juga menyoroti peran strategis kota studi dan pentingnya kerja sama lintas daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, semangat alumni harus diiringi dengan kejujuran, disiplin, dan ketertiban di tengah masyarakat.

    “Tunjukkan kerja yang baik, hidup tertib, dan disiplin di tengah masyarakat. Dari situ akan lahir kepercayaan dan pengakuan, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari kota-kota studi lainnya,” katanya.

    Gubernur Elisa Kambu turut menyinggung dinamika pembangunan, termasuk perobohan dan pemakaran yang pernah terjadi, sebagai realitas sosial yang harus disikapi dengan bijak dan dicari akar permasalahannya.

    “Kita punya keinginan bersama untuk menemukan penyebab dari berbagai kejadian yang terjadi. Dari situ, gagasan-gagasan besar harus lahir untuk membangun masyarakat yang lebih baik,” ucapnya.

    Ia menilai kongres dan deklarasi ikatan alumni sebagai momen penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan Papua Barat Daya.

    “Kesempatan ini adalah anugerah. Mari kita manfaatkan sisa-sisa sumber daya dan warisan masyarakat untuk kemajuan komunitas. Kongres ini adalah wujud komitmen kita untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan berkontribusi bagi daerah,” tegas Elisa Kambu.

    Selain agenda utama deklarasi dan kongres, panitia juga mengumumkan pemenang desain logo alumni, yakni Melkianus Rumbekwan dari Raja Ampat. Dalam kesempatan yang sama, Mars Alumni Holandia juga diperkenalkan sebagai identitas pemersatu organisasi.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal konsolidasi alumni Kota Studi Holandia Jayapura di Papua Barat Daya, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

  • Dari Moswaren untuk Tanah Papua: Mubes I Moswaren Raya Perkuat Persatuan dan Arah Perjuangan

    Melanesiatimes.com, Sorong Selatan – Ikatan Keluarga Besar Moswaren Raya se-Tanah Papua menggelar Musyawarah Besar (Mubes) I yang berlangsung di Kantor Kampung Moswaren, Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, pada Jumat (23/1/2026).

    Kegiatan ini mengusung tema “Solid Bergerak Menuju Kejayaan Moswaren Raya”, dengan subtema “Menyatukan Keluarga Besar Moswaren se-Tanah Papua dalam Satu Gerak Organisasi yang Kuat dan Bermartabat.”

    Mubes I ini menjadi momen penting bagi masyarakat Moswaren Raya untuk mempererat tali persaudaraan, menyatukan visi dan misi, serta merumuskan arah perjuangan organisasi Ikatan Keluarga Besar Moswaren Raya di seluruh Tanah Papua.

    Intelektual Moswaren Raya, Yanto Yatam, A.Md.Sos, dalam arahannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan rahmat-Nya, Musyawarah Besar pertama Ikatan Keluarga Besar Moswaren Raya se-Tanah Papua dapat dilaksanakan pada hari ini, tanggal 23 sampai 25 Januari 2026,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, musyawarah besar ini diselenggarakan sebagai wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan sekaligus menyatukan pandangan seluruh masyarakat Moswaren Raya. “Mubes ini menjadi ruang untuk menyatukan visi dan misi, serta membahas arah perjuangan dan organisasi Ikatan Keluarga Besar Moswaren Raya di seluruh Tanah Papua,” kata Yanto.

    Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan ini juga berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 3 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. “Ini adalah hak konstitusional masyarakat untuk membentuk organisasi sebagai sarana memperjuangkan kepentingan bersama,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yanto menuturkan bahwa mubes bertujuan untuk menyatukan seluruh masyarakat Moswaren Raya se-Tanah Papua, sekaligus membentuk dan menetapkan struktur organisasi. Selain itu, forum ini juga menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta menetapkan program kerja organisasi ke depan.

    “Semua ini penting agar organisasi berjalan terarah, kuat, dan bermartabat,” ujarnya.

    Musyawarah besar ini diikuti oleh perwakilan masyarakat Moswaren Raya, intelektual, pemuda, serta para tokoh dari tujuh kampung di Distrik Moswaren, bersama sejumlah tamu undangan lainnya.

    Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan seminar pada 23 Januari 2026, dilanjutkan pembahasan AD/ART serta pemilihan badan pengurus pada 24 Januari 2026. Mubes kemudian ditutup dengan ibadah oikumenis dan pelantikan badan pengurus terpilih pada 25 Januari 2026.

    Yanto juga menegaskan bahwa kegiatan ini murni lahir dari kebutuhan masyarakat. “Mubes ini tidak ada muatan lain atau dorongan dari pihak manapun. Ini adalah kebutuhan masyarakat Moswaren Raya, sehingga wadah ini harus ada untuk merangkul dan mendeteksi seluruh kepentingan masyarakat dari berbagai sektor,” tegasnya.

    Ia menambahkan, pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur dilibatkan. “Untuk membangun suatu daerah, perlu keterlibatan semua sektor, baik masyarakat pada umumnya, intelektual, pemuda, pelajar, maupun para pemangku kepentingan, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan dan lebih khusus lagi di Moswaren Raya,” tutup Yanto.