Melanesia Times

Blog

  • Tambang Nikel di Raja Ampat Disorot, Menteri Bahlil: Izinnya Sudah Terbit Sejak 2017

    Melanesiatimes.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal polemik tambang nikel di kawasan pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menegaskan bahwa izin usaha produksi PT GAG Nikel (GN) sudah diterbitkan jauh sebelum dirinya menjabat sebagai menteri.

    “Izin produksinya sudah terbit sejak 2017 dan mulai beroperasi pada 2018. Saya sendiri belum pernah ke Pulau GAG. Saat itu saya masih menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI, belum masuk kabinet,” ujar Bahlil dalam diskusi media di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (6/6).

    Bahlil menjelaskan, terdapat lima izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat. Namun, hanya satu yang saat ini aktif beroperasi, yakni PT GAG Nikel—anak usaha dari BUMN PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Ia menegaskan bahwa operasional perusahaan itu telah melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    “Yang aktif hanya satu, yaitu PT GAG. Perusahaan ini milik Antam dan semua perizinan lingkungan sudah dilakukan,” tambahnya.

    Meski demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru-baru ini mengungkap adanya pelanggaran lingkungan oleh empat perusahaan tambang di Raja Ampat, termasuk PT GAG Nikel. KLHK menyebut kegiatan tambang di Pulau GAG melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 karena dilakukan di pulau kecil yang seharusnya dilindungi.

    Tiga perusahaan lain yang juga disebut melakukan pelanggaran serupa adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP). Temuan mencakup kegiatan tanpa izin lingkungan, penambangan di luar wilayah izin, serta pelanggaran terhadap ketentuan kehutanan.

  • Remaja Masjid Al-Azhar Menolak Pembatalan SK dan Meminta Pergantian Kepala Kemenag Kota Sorong 

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong,  – Perdebatan hangat mewarnai kegiatan keagamaan di Kota Sorong setelah pembatalan SK nomor B-019/KUA/.33.9/VI/PW.01/012025 oleh Kepala Kementerian Agama Kota Sorong. Pembatalan tersebut memicu reaksi keras dari Remaja Masjid Al-Azhar yang menilai tindakan itu sarat dengan kepentingan politik.

    Alexander Sagey, pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM), mengungkapkan bahwa ada dugaan intervensi dari oknum anggota DPRK Kota Sorong yang mempengaruhi Kepala Kantor Agama, Muhdar Wailegi, untuk mengeluarkan surat pembatalan tersebut. “Ada oknum anggota DPRK yang menginterfensi terjadinya pembatalan ini,” ungkap Alex dalam konferensi pers.

    Di hadapan wartawan, Alex dan remaja masjid lainnya menyatakan penolakan terhadap penunjukan pejabat sementara yang ditetapkan oleh Kemenag Kota Sorong. Mereka bahkan mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Muhdar Wailegi sebagai Kepala Kantor Agama.

    Alex menegaskan, “Jabatan BKM adalah untuk kepentingan umat, bukan urusan politik. Tidak seharusnya Kantor Agama bertindak sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.” Ia menambahkan bahwa ketika seorang pemimpin berkontribusi positif terhadap masjid, tidak seharusnya ada pihak yang mengubah kepemimpinan tersebut.

    Komitmen para remaja ini untuk memperjuangkan kepentingan masjid tidak main-main. Mereka siap menempuh jalur hukum jika diperlukan. “Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga akhir,” tegasnya.

    Mereka berencana untuk mengajukan surat kepada Kakanwil agar Kepala Kementerian Agama Kota Sorong diganti, yang dinilai telah menciptakan perpecahan di kalangan jamaah Masjid Al-Azhar. “Kehadiran pemimpin yang tepat sangat penting untuk menjaga kesatuan umat,” lanjutnya.

    Alex juga merujuk pada kepemimpinan yang ideal dalam Islam, mengingat zaman khalifah dan sahabat Nabi. “Kepemimpinan seharusnya bebas dari pengaruh politik. Jika seorang pemimpin sudah dipercaya masyarakat, biarkan ia terus memimpin,” ujarnya.

    Menilai dari catatan kepemimpinan, Alex mengklaim bahwa prestasi Fardy sebagai pemimpin BKM jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya. “Di masa kepemimpinan sebelumnya, tidak ada pembangunan masjid yang signifikan. Uang kas digunakan untuk koperasi, bukan untuk kemakmuran masjid,” paparnya.

    Di bawah kepemimpinan Fardy, menurut Alex, terjadi perbaikan dan revitalisasi yang sangat dibutuhkan oleh masjid. “Kini, semua kran untuk pembangunan dan pemakmuran masjid ditutup oleh mereka yang hanya ingin memecah belah,” imbuhnya.

    Konferensi pers ini diadakan untuk menunjukkan rasa solidaritas dan komitmen para remaja Masjid Al-Azhar, serta menegaskan pentingnya mempertahankan kepentingan umat di atas kepentingan politik.

    Dengan suasana yang semakin panas, banyak yang menantikan langkah selanjutnya dari remaja masjid dan tindakan Kementerian Agama dalam menangani isu yang sensitif ini. Pertarungan antara kepemimpinan spiritual dan politik di Kota Sorong pun semakin mencolok, menggambarkan kondisi dinamika sosial yang perlu diperhatikan.

  • Gelar Aksi Demo KSMAD Menyikapi Kunjungan Bahlil Lahadalia di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com,  Kota Sorong, – Aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Selamat Manusia dan Alam Domberai menggelar aksi demonstrasi damai di depan Bandara Domine Eduard Osok Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu, (07/06/2025).

    Aksi ini berlangsung bersamaan dengan kunjungan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ke Papua Barat Daya.

    Massa aksi membawa spanduk dengan beragam tulisan menolak aktivitas pertambangan di Kabupaten Raja Ampat dan Papua secara umum. Dalam orasi mereka, para aktivis menuntut pencabutan izin tambang nikel yang dikeluarkan untuk Pulau Raja Ampat.

    Ada tiga tuntutan utama dalam aksi spontan tersebut. Pertama, masa aksi menuntut agar izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat dicabut dan ditutup secara permanen. Kedua, mereka mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk tidak memberikan izin industri kelapa sawit sebagai proyek strategis nasional di wilayah adat Papua Barat Daya. Ketiga, mereka menolak seluruh proyek strategis nasional di wilayah Papua Barat Daya dan tanah Papua.

    Aksi ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya masyarakat adat dan pegiat lingkungan dalam menjaga serta melestarikan ekosistem alam di kawasan Kabupaten Raja Ampat. Melalui tuntutan tersebut, mereka berharap pemerintah provinsi dapat berkolaborasi lebih lanjut dalam mengambil langkah konkret demi menjaga kelestarian lingkungan.

    “Masyarakat Papua ingin agar sumber daya alam dikelola dengan bijak dan tidak merusak ekosistem yang ada. Kami berhak untuk meminta agar kepentingan lingkungan tetap diutamakan,” ungkap Soleman Nibra Selaku Koordinator aksi

    Komitmen masyarakat untuk melestarikan lingkungan menjadi sorotan, dan tuntutan mereka menjadi pesan yang kuat agar pemangku kepentingan tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

    Dengan aksi ini, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas pertambangan di daerah tersebut. “Kami hanya ingin menyelamatkan pulau kami, Raja Ampat,” tambah Soleman

    Aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menyikapi isu-isu lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di Papua. (Eskop_Wisabla)

  • Bawaslu Papua Barat Daya Gelar Pemotongan Hewan Qurban Dalam Rangka Idul Adha 1446H

    Melanesiatimes.com, Kab.Sorong, – Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1446H, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Se-Papua Barat Daya mengadakan pemotongan hewan qurban. Kegiatan ini berlangsung di belakang kantor Bawaslu Kabupaten Sorong pada Sabtu (07/06/2025)

    Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farli Sampetoding, memimpin acara tersebut dan menyampaikan pentingnya melaksanakan ibadah qurban sebagai wujud kepedulian sosial. “Kegiatan ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga sebagai bentuk berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

    Daging qurban yang dihasilkan dari pemotongan hewan tersebut akan disalurkan kepada Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota yang berada di wilayah Papua Barat Daya. Selain itu, daging ini juga akan dibagikan kepada masyarakat sekitar kantor Bawaslu di Kabupaten Sorong.

    Farli menambahkan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan Bawaslu dengan masyarakat. “Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sebagai lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

    Acara pemotongan hewan qurban ini berjalan dengan lancar dan melibatkan berbagai pihak, termasuk relawan dan anggota Bawaslu setempat. Mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa daging qurban dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran.

     

    Masyarakat setempat menyambut baik inisiatif ini, dengan harapan bahwa kegiatan serupa dapat dilanjutkan di masa mendatang. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini,” ujar salah seorang warga.

    Dengan semangat berbagi dan silaturahmi, Bawaslu Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program yang mendukung masyarakat. Diharapkan, melalui kegiatan seperti ini, Bawaslu dapat berkontribusi lebih banyak dalam pembangunan sosial di wilayah Papua Barat Daya.

    Semoga momen Idul Adha ini membawa berkah dan kebersamaan bagi seluruh masyarakat, serta menjadi pengingat akan pentingnya kepedulian terhadap sesama.

  • Rinoldy Rumfeka Minta Pemerintah Tinjau Ulang Izin Tambang di Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, Sorong, – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong, Rinoldy Rumfeka, meminta perhatian serius dari pemerintah terkait izin tambang yang diberikan kepada perusahaan yang beroperasi di Pulau Batan Pele dan Pulau Kawe. Menurutnya, kedua pulau tersebut memiliki dampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Raja Ampat.

    Raja Ampat dikenal sebagai Geo Park dunia, menawarkan keindahan bawah laut dan ekosistem yang luar biasa. Rinoldy menegaskan bahwa kehadiran aktivitas tambang justru berpotensi merusak keindahan dan keberlangsungan ekosistem laut yang telah terkenal di seluruh dunia.

    “Tambang ini hanya bersifat sementara. Ketika semua sumber daya alam telah diambil, yang tersisa hanyalah limbah dan serpihan yang tidak berguna,” ungkap Rinoldy. Ia menekankan betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan Raja Ampat.

    Cuaca di Papua yang sering mengalami hujan dapat memperparah dampak negatif limbah tambang,”hujan akan membawa sisa limbah tersebut ke pesisir laut, sehingga mengancam ekosistem bawah laut yang merupakan warisan berharga,” sambungnya.

    Masyarakat setempat juga menunjukkan kekhawatiran yang sama, mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali izin tambang yang sudah dikeluarkan. Mereka berharap agar keputusan yang diambil mengutamakan keberlangsungan lingkungan dan pariwisata.

    Rinoldy mengajak semua pihak untuk bersatu dalam menjaga keindahan Raja Ampat,” kita harus lebih bijak dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan ekosistem kita,” katanya.

    Dia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab untuk menyelamatkan Raja Ampat tidak hanya ada di pundak pemerintah, tetapi juga di semua lapisan masyarakat. Kesadaran dan kepedulian kolektif sangat diperlukan untuk menyelamatkan warisan alam ini.

    “Semoga pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah yang matang demi masa depan Raja Ampat dan semua yang mengandalkan keindahan alamnya,” tutup Rinoldy.

    Masyarakat dan pemerhati lingkungan diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menjaga kelestarian Raja Ampat, agar keindahan dan ekosistemnya tetap terjaga untuk generasi mendatang.

    Dengan solidaritas dan kesadaran bersama, diharapkan Raja Ampat akan terus bisa berkontribusi untuk pariwisata dan lingkungan yang sehat,”saatnya kita #SaveRajaAmpat,” seru Rinoldy.

  • Kunjungan Menteri Bahlil di Pulau Gag Tuai Kritikan Pedas Anggota DPRK Raja Ampat

    Melanesiatimes.com,Waisai – Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Tuai kritikan pedas oleh Anggota DPRK Raja Ampat. Sabtu, (07/06/2025).

    Hal ini disampaikan oleh Muamar Kadafi Anggota DPRK Raja Ampat yang juga merupakan anak asli dari Kampung Gag usai melihat rundown (susunan acara) kunjungan Menteri ESDM di kampungnya.

    “Kenapa tiba-tiba menteri ESDM bisa memutuskan untuk berkunjung di Gag, tuntutan massa demonstrasi itu meminta agar aktivitas tambang di Raja Ampat yang berdampak langsung pada sektor pariwisata segera dihentikan,” ujar Kadafi via telpon selulurnya, Sabtu (07/06/2025).

    Menurutnya, kunjungan Menteri Bahlil ini perlu dipertanyakan. Pasalnya Pulau Gag bukan merupakan daerah yang dikategorikan sebagai wilayah Global Geopark UNESCO.

    “Jika ditinjau kembali berdasarkan Map Of Raja Ampat Geopark, Gag ini bukan daerah yang dikategorikan sebagai Global Geopark UNESCO. Mestinya Beliau (Red-Bahlil), menijau langsung lokasi pertambangan di Batan Pele dan Kawe. Karena dua pulau ini merupakan wilayah yang berdampak langsung pada sektor pariwisata internasional,” pungkasnya.

    Lokasi tambang di Batan Pele berdekatan dengan Pyainemo, Pulau yang terlampir dalam pecahan mata uang terbesar Negara Republik Indonesia (100 Ribu Rupiah). Kawe berdekatan dengan Geosite Wisata Internasional yakni Wayag.

    Kadafi menerangkan video yang diedarkan akun Facebook Greenpeace Indonesia, Gag hanya dijadikan sebagai baromoter dari sekian tambang yang sudah dan akan beroperasi di wilayah pesisir.

    Ditambahkan juga, penambangan di pulau Gag sudah terjadi sejak tahun 1998 era Presiden kedua Republik Indonesia (Soeharto).

    Kadafi mengkhawatirkan polemik Pertamabangan di Raja Ampat akan bernasib sama dengan Pagar Laut di Banten yang hilang dan lenyap tanpa kabar dan berita.

  • Dugaan Campur Tangan Kemenag Kota Sorong dalam Jabatan Ketua BKM: Krisis Kepercayaan Umat

    Melanesiatimes.com,  Kota Sorong – Kontroversi melanda Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Al-Azhar setelah dugaan campur tangan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Sorong mengintervensi jabatan ketua masjid. Hal ini menjadi sorotan karena sebagai lembaga keagamaan, Kemenag seharusnya bersikap netral dan mendukung kepemimpinan yang sudah dipercayakan oleh jamaah.

    Kepemimpinan Saudara Fardi sebagai ketua BKM mendapat dukungan penuh dari warga masjid. Namun, beberapa oknum pengurus masjid yang merasa tidak puas berusaha mempengaruhi Kemenag untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Fardi dengan nomor B-019/KUA.33.9/VI/PW.01/012025. Tindakan ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam di kalangan sejumlah pengurus.

    Alih-alih mengedepankan solusi, Kemenag justru dinilai menciptakan kegaduhan di kalangan umat. Masyarakat berharap Kemenag dapat menjaga stabilitas dan mendukung kepemimpinan yang telah terpilih, bukan justru membuat masalah baru. “Kementerian Agama seharusnya menjembatani bukan malah menyulut konflik,” ungkap seorang jamaah yang menyatakan keprihatinan terhadap situasi ini.

    Dugaan keterlibatan anggota DPRK Kota Sorong dalam intervensi keputusan Kemenag semakin memperburuk citra lembaga tersebut. Menurut beberapa sumber, oknum anggota dewan ini diduga memanfaatkan kekuasaan untuk memengaruhi keputusan yang seharusnya bersifat objektif dan independen. Keputusan sepihak ini membuat Kemenag kehilangan kepercayaan di mata umat.

    Fardi dikenal berhasil mengembangkan Masjid Al-Azhar dengan baik, mengatasi berbagai masalah dan memberdayakan jamaah. Kontras dengan kepengurusan sebelumnya yang banyak dikeluhkan terkait transparansi penggunaan dana masjid, kepemimpinan Fardi menunjukkan kemajuan yang signifikan. “Dulu tidak ada perubahan, malah beberapa pengurus lama menggunakan uang masjid untuk kepentingan pribadi,” ungkap seorang jamaah yang tidak ingin disebutkan namanya.

    Kini, upaya pihak-pihak tertentu untuk mengambil alih kepemimpinan masjid kembali menambah kerumitan situasi. Mereka berusaha meyakinkan Kemenag bahwa Fardi tidak layak memimpin, jauh dari kenyataan yang diinginkan jamaah. “Selama kepemimpinan Fardi, mereka merasa kehilangan kesempatan untuk mengontrol dana masjid,” tambahnya.

    Ketersediaan dukungan dari jamaah untuk Fardi sangat besar, sehingga keputusan Kemenag membatalkan SK dinilai menyakiti perasaan banyak orang. “Kami ingin Kemenag mendengarkan suara kami, bukan menganggap remeh aspirasi jamaah,” tegas seorang warga masjid yang tidak setuju dengan tindakan tersebut.

    Dalam konteks ini, Kemenag dituntut untuk mengevaluasi kembali posisinya sebagai penegak hukum di bidang keagamaan. Keputusan sepihak tanpa transparansi hanya akan mengganggu harmoni di dalam komunitas umat. Jamaah mengharapkan adanya kejelasan dan transparansi tentang alasan dibalik keputusan tersebut.

    Krisis ini mengingatkan kembali pentingnya komunikasi yang baik antara lembaga agama dan masyarakat. Terlebih lagi, integritas Kemenag sebagai lembaga yang seharusnya mendukung umat perlu dipertanggungjawabkan. Kemenag harus menjadi penopang komunitas, bukan pihak yang menarik karpet dari bawah kaki jamaah.

    Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas Kemenag dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin agama. Keterlibatan dalam isu internal masjid menunjukkan bahwa ada yang salah dalam pengelolaan konflik di tingkat lokal. Umat berharap agar Kemenag segera memberikan klarifikasi dan solusi atas masalah yang terjadi.

    Kepemimpinan umat bukan sekadar jabatan, tetapi amanah yang harus dijaga. Perlu ada upaya nyata untuk menjaga kepercayaan jamaah terhadap lembaga keagamaan yang seharusnya melindungi dan mendukung mereka, bukan membuat acuan keraguan dan konflik yang berkepanjangan.

  • Ibu Walikota Sorong J. Elisabeth Lobat Sumbangkan 1 Ekor Sapi untuk Majelis Taklim

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam semangat berbagi pada perayaan hari raya Idul Adha 1446 H, Ibu Walikota Sorong, Ny. Jemima Elisabeth Lobat, memberikan sumbangan 1 ekor sapi qurban  kepada ibu-ibu Majelis Taklim Sahabat Surga, sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan dalam merayakan momen suci ini. Kamis (05/06/2025).

    Sumbangan ini merupakan bagian dari tradisi yang dilakukan setiap tahun dalam menyambut Idul Adha, yang dikenal sebagai hari memperingati pengorbanan dan kepatuhan.

    Majelis Taklim Sahabat Surga, yang dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial, menjadi penerima yang tepat untuk sumbangan tersebut.

    “Semoga sumbangan ini bisa memanfaatkan dan membawa kebahagiaan bagi para ibu anggota Majelis Taklim Sahabat Surga,” ungkap Jemima dalam kesempatan tersebut.

    Beliau juga menekankan pentingnya berbagi dan membantu sesama, khususnya di momen-momen istimewa dalam keagamaan.

    Sapi yang disumbangkan diharapkan dapat digunakan untuk kegiatan qurban yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim, sehingga memberi makna lebih dalam perayaan hari raya Idul Adha bagi para anggotanya. Ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan solidaritas dan rasa saling peduli di kalangan masyarakat.

    Kegiatan penyerahan sapi tersebut berlangsung sederhana namun khidmat. Di hadapan anggota Majelis Taklim Sahabat Surga, ibu-ibu yang hadir mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Ibu Walikota. “Ini adalah bentuk perhatian yang luar biasa dan kami sangat bersyukur bisa mendapatkan sumbangan ini,” ujar salah satu anggota majelis.

    Pemberian sapi kurban yang bobotnya mencapai 600 kilogram itu merupakan tradisi dalam perayaan Idul Adha, yang memiliki makna mendalam dalam agama Islam. Dengan memberikan hewan qurban, diharapkan akan terjalin rasa kebersamaan dan saling membantu di masyarakat.

    Sementara itu, Ibu Walikota juga menyerukan kepada semua masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian sosial, terutama di saat-saat penting seperti Hari Raya Idul Adha. “Kita dituntut untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, apalagi di tengah tantangan yang ada saat ini,” tambahnya.

    Kesadaran untuk berbagi ini menjadi penting, apalagi dalam konteks meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat tali persaudaraan di antara masyarakat. Dengan memberikan sumbangan ini, Jemima Elisabeth juga menunjukkan komitmennya untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Sorong.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut berkontribusi dalam membantu masyarakat dan menjalankan nilai-nilai kebersamaan. Diharapkan, “dengan semangat berbagi ini, hubungan sosial antarwarga semakin merapat, terutama dalam konteks keagamaan,” tutup Jemima Elizabeth Lobat.

    Dengan demikian, sumbangan sapi dari Ibu Walikota Sorong diharapkan tidak hanya sekadar menjadi hewan qurban, tetapi juga simbol dari kasih sayang dan kepedulian, serta dapat membangkitkan semangat berkorban di antara para anggota Majelis Taklim Sahabat Surga dan masyarakat luas.

  • Direktur FORMATIK Nilai Isu Pergantian Kapolri Hanya Gimmick: Tidak Ada Urgensinya

    Melanesiatimes.com — Spekulasi mengenai rencana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kembali mencuat ke publik. Nama Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disebut-sebut akan segera digantikan, dengan dua perwira tinggi menjadi kandidat terkuat: Komjen Pol Rudy Heriyanto yang kini menjabat Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Irjen Pol Rudi Darmoko, Kapolda Nusa Tenggara Timur.

    Namun, Direktur Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FORMATIK), Ahmad Latupono, memberikan tanggapan kritis terhadap rumor tersebut. Menurutnya, wacana pergantian Kapolri ini hanya sekadar gimmick politik yang menyesatkan dan tidak memiliki urgensi yang jelas.

    “Isu pergantian itu cuma gimmick. Tidak ada manfaatnya dan tidak mendesak. Kapolri saat ini masih menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/6).

    Ia menambahkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih tergolong tinggi, sehingga tidak ada alasan kuat untuk melakukan pergantian pimpinan Polri dalam waktu dekat.

    “Relevansinya apa? Survei publik menunjukkan kepercayaan terhadap Kapolri cukup signifikan dan positif. Jadi, apa yang sebenarnya ingin diganti?” tegasnya.

    Sikap Ahmad juga sejalan dengan pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan. Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa tidak ada agenda atau rencana dalam waktu dekat untuk mengganti Kapolri.

    Dengan berbagai bantahan dan klarifikasi dari pihak pemerintah serta pengamat, isu ini dinilai lebih bernuansa spekulatif daripada berbasis kebutuhan institusional.

  • Milad Muhammadiyah ke-116: Rangkaian Sambutan dan Harapan untuk UNIMUDA di Tanah Papua

    Melanesiatimes.com – Peringatan milad Muhammadiyah ke-116 yang digelar di Gedung Zamroni Kampus UNIMUDA Sorong menjadi ajang untuk memperkuat semangat dan visi organisasi dalam menjayakan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau, mengungkapkan harapannya agar Muhammadiyah dapat menjadi pelopor dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera di Tanah Papua.

    Nasrau menekankan pentingnya menunjukkan bahwa Islam memiliki peran besar dalam menciptakan kebangkitan dan kemajuan, terutama melalui berbagai inisiatif organisasi Muhammadiyah. Ia juga mengapresiasi kemajuan pembangunan infrastruktur Unimuda seperti rumah sakit dan aula yang direncanakan selesai pada akhir tahun ini.

    “Semoga segera dapat dioperasikan dan memberi manfaat besar bagi masyarakat, khususnya di Papua Barat Daya,” ungkap Nasrau. Dia juga menyampaikan harapan bahwa Unimuda dapat membawa perubahan positif serta kemajuan bagi Indonesia dan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sorong.

    Mengikuti sambutan Nasrau, Rektor UNIMUDA, Dr. Rustam Madji, M.Si, menyampaikan rasa syukurnya kepada pemerintah provinsi. Ia menyatakan bahwa kegiatan milad ini memiliki tujuan untuk mengedepankan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis di Papua Barat Daya, tanpa memandang suku, agama, dan ras.

    Dr. Rustam menegaskan pentingnya kerjasama antara semua elemen masyarakat untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai dan aman. “Semua pihak harus saling mendukung untuk memastikan masyarakat hidup dalam harmoni,” tegasnya.

    Dalam peringatan milad ini, ada penekanan khusus terkait peran Muhammadiyah yang telah melakukan berbagai amal usaha di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. “Kami bangga menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang sangat antusias di kalangan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata pada pembangunan daerah,” lanjut Dr. Rustam.

    UNIMUDA, menurutnya, telah berupaya mengangkat sumber daya manusia di Tanah Papua dan menjadi salah satu perguruan tinggi yang diminati di Kabupaten Sorong. “Di era digitalisasi, kami tidak kalah dengan perguruan tinggi lainnya yang berada di bawah naungan pemerintah,” tambahnya.

    Dengan berdirinya dua perguruan tinggi, yakni Unamin dan UNIMUDA, selama lebih dari 20 tahun, UNIMUDA terus berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas. Dosen-dosen yang mengajar di UNIMUDA merupakan generasi muda dengan gelar doktor dan berasal dari fakultas unggulan.

    Dr. Rustam mengajak masyarakat untuk menempuh pendidikan di UNIMUDA, yang memiliki program studi yang relevan dengan kebutuhan zaman. “Kami siap membantu generasi muda Papua untuk meraih cita-cita mereka,” tuturnya.

    Melalui peringatan milad ini, diharapkan UNIMUDA dapat terus maju dan berkontribusi bagi perkembangan pendidikan dan masyarakat di Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini diakhiri dengan harapan bersama, bahwa Muhammadiyah dan UNIMUDA akan terus berinovasi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.