Blog

  • Wagub PBD Dampingi Orpa Kambuaya Kambu Resmikan Sekretariat BKMT Provinsi Papua Barat Daya dan Buka Puasa Bersama

    Melanesiatimes.com – Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya – Momen bersejarah terjadi pada hari ini dengan peresmian Sekretariat Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) yang baru, terletak strategis di kilometer 12 Kota Sorong.

    Acara ini sekaligus diwarnai dengan buka puasa bersama sebagai pengingat akan pentingnya kebersamaan dalam bulan suci Ramadhan.

    Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Ia menyatakan, “Perempuan adalah tiang negara. Laki-laki tanpa perempuan tidak ada apa-apanya.” Pernyataan tersebut mencerminkan dukungannya terhadap penguatan posisi perempuan dalam masyarakat.

    Giat ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya, yang memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan positif di tengah masyarakat. Kehadiran perwakilan Polda Papua Barat menambah semarak acara ini, menunjukkan kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua DMI Papua Barat Daya serta sejumlah organisasi masyarakat Islam juga turut hadir, memperkuat komitmen bersama untuk menjalankan program-program yang membawa manfaat bagi umat.

    Peresmian Sekretariat BKMT PBD ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ibu Gubernur PBD Orpa Kambuaya Kambu, yang menjadi simbol resmi beroperasinya sekretariat ini. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat gerakan BKMT dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

    Ketua Pengurus Wilayah BKMT Papua Barat Daya, Hj. Quraisia H.A. Fader, S.Pdi, mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan semua pihak yang hadir. Ia menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan sekretariat ini dalam menjalankan berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

    Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, juga memberikan bantuan simbolis kepada BKMT Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp. 10.000.000. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Ibu Gubernur Orpa Kambuaya Kambu kepada Ketua BKMT, Hj. Quraisia H.A. Fader, untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang.

    Buka puasa bersama ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga mempererat hubungan antar peserta. Semua yang hadir merasakan hangatnya kebersamaan dan saling berbagi dalam suasana penuh berkah.

    Melalui peresmian Sekretariat BKMT ini, diharapkan organisasi tersebut dapat lebih aktif berkontribusi dalam pengembangan program sosial dan keagamaan, khususnya untuk perempuan dan keluarga.

    Kegiatan ini merupakan salah satu langkah penting menuju peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

    Dengan semangat yang terbangun pada acara ini, seluruh pihak berharap agar keberadaan Sekretariat BKMT dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya. Mari kita wujudkan perubahan positif demi masa depan yang lebih baik.

  • Disentil Pelayanan, Manajemen RSUD Raja Ampat dan 8 Dokter Spesialis Datangi Kantor Bupati

    Melanesiatimes.com, Waisai – 8 (delapan) Dokter Spesialis dan Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) datangi kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat. Pertemuan itu berlangsung di aula wayag pada, kamis 13 maret 2025.

     

    Yohanes Mambrasar, Dokter Spesialis Kandungan memberi keterangan, tujuan dari agenda tersebut untuk meluruskan, menginformasikan dengan tuntas tanpa menciderai atau menjatuhkan pihak manapun dan juga memberi klarifikasi terkait pelayanan yang sempat disinggung Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

     

    Dokter Spesialis itu menyampaikan bahwa,  maksud dan tujuan dari kedatangannya bersama manajemen RSUD telah diterima dan disambut baik oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Kepala Inspektorat Kabupaten Raja Ampat.

     

    “Dengan arif, bijakasana, kewibawaan Bapak Bupati mau mendengar apa yang kami sampaikan hingga tuntas, kami pun percaya beliau mampu bijaki itu, soal keputusan dikembalikan kepada Pemerintah daerah,” ujarnya.

     

    Lanjut pihaknya menyarankan jika terjadi miskomunikasi segara diperbincangkan untuk mencari solusi dari masalah tersebut.

     

    Besar harapan kepada Pemerintah daerah dalam mengambil keputusan tidak merugikan banyak pihak, terutama RSUD Kabupaten Raja Ampat yang masih berupaya melakukan perubahan bersama.

     

    Secara pribadi dalam hal kebutuhan dukungan sebagai profesi Dokter Spesialis Kandungan, diakuinya, Direktur RSUD cukup banyak mengakomodir. Baik dari segi finansial dan insentif atau jasa lainya.

     

    “Seobjektif mungkin tanpa tendensi apapun sebagai Dokter Spesialis, Ibu Direktur sudah berupaya dan berusaha membenahi kondisi rumah sakit dengan segala tantangan, hambatan bahkan mungkin hinaan. Tapi beliau masih terus mencoba untuk memperbaiki,” pungkasnya di ruangan RSUD.

     

    Katanya, soal teknis seperti kekurangan pimpinan siapapun menurut perspektifnya tidak dapat dihindari dan itu dinamika kadang lebih dan kurang.

     

    Untuk diketahui, dengan adanya polemik belakangan ini sangat mengganggu, usai pertemuan itu pihaknya berharap pelayanan di RSUD Kabupaten Raja kembali normal seperti semula.

  • Dokter Spesialis dan Puluhan Nakes Datangi Kantor Bupati Raja Ampat Berikan Klarifikasi Terkait Pernyataan Gubernur

    Melanesiatimes.com, Waisai – Dokter Spesialis dan Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) datangi kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat. Pertemuan itu berlangsung di aula wayag pada, kamis 13 maret 2025.

     

    Yohanes Mambrasar, Dokter Spesialis Kandungan memberi keterangan, tujuan dari pertemuan tersebut untuk meluruskan, memberi informasi berimbang dan tuntas tanpa menciderai atau menjatuhkan pihak manapun dan juga terkait pelayanan yang sempat disinggung Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

     

    Dokter Kandungan itu, menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangannya bersama manajemen RSUD disambut baik oleh Bupati Kabupaten Raja Ampat.

     

    “Dengan arif, bijakasana, kewibawaan Bapak Bupati mau mendengar apa yang kami sampaikan, kami pun percaya beliau mampu bijaki itu, soal keputusan dikembalikan kepada Pemerintah daerah,” ujarnya

     

    Besar harapan keputusan yang diambil Pemerintah daerah tidak merugikan banyak pihak, terutama pihak RSUD Kabupaten Raja Ampat.

     

    “Seobjektif mungkin sebagai Dokter Spesialis, Ibu Direktur sudah berupaya dan berusaha membenahi kondisi rumah sakit dengan segala tantangan, hambatan bahkan mungkin hinaan tapi beliau mau mencoba untuk memperbaiki,” tutur Dokter Spesialis Kandungan itu.

     

    Dia bilang, soal teknis seperti kekurangan pimpinan siapapun menurut dia tidak dapat dihindari dan itu dinamika ada lebih dan kurang.

     

    Secara pribadi dalam hal kebutuhan dukungan sebagai profesi Dokter Spesialis Kandungan, diakuinya, Direktur RSUD cukup banyak mengakomodir. Baik dari segi finansial dan insentif atau jasa lainya.

     

  • DPR RI Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan PGN dan Pertamina Hulu Energi

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi VI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Energi (PHE).

    Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja korporasi tahun 2024 dan menyampaikan rencana kerja untuk tahun 2025, sekaligus menangani berbagai masalah yang dihadapi masyarakat saat ini.

    Kegiatan ini dihadiri oleh 13 dari 47 anggota Komisi VI, yang terdiri dari 8 fraksi. Dengan kehadiran tersebut, forum telah memenuhi jumlah yang ditentukan sesuai dengan pasal 281 ayat 1 dan pasal 276 ayat 1 peraturan DPR tentang tata tertib.

    Rapat dibuka oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini dari Fraksi PKB. Dalam sambutannya, Anggia mengungkapkan pentingnya peran negara dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui penyediaan dan distribusi gas bumi sebagai bagian dari holding gas Pertamina.

    “PGN memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan energi bersih yang efisien dan ramah lingkungan bagi industri serta masyarakat.” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan adalah hal yang wajib kita capai.

    Anggia menyampaikan, dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, peran PGN menjadi sangat vital. Gas bumi diharapkan dapat berfungsi sebagai energi transisi yang penting dalam mendukung industrialisasi, efisiensi energi, serta dekabonisasi.

    “Keberhasilan PGN dalam memperluas infrastruktur gas, meningkatkan volume distribusi, dan menjaga stabilitas pasokan sangat berpengaruh pada daya saing industri nasional, serta menciptakan lapangan kerja baru,” tambahnya.

    Selanjutnya, PHE juga diundang untuk memberikan paparan mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan produksi migas nasional di tengah penurunan cadangan alamiah dan dinamika geopolitik global yang berpengaruh pada harga energi.

    Anggota DPR RI, Faujia Helga Tampubolon dari Fraksi Demokrat, memberikan apresiasi terhadap PGN namun juga menyampaikan keluhan terkait pelayanan di daerahnya. “Saya ingin berbicara mengenai kondisi di Sorong,” ujarnya.

    Faujia menjelaskan bahwa pada tahun 2016, terdapat hampir 4.000 penyambungan gas di Kota Sorong, namun penggunaannya tidak optimal. “Bayarnya setiap bulan Rp40.000, tapi tidak dapat digunakan. Kami sudah melakukan pendataan ulang untuk pemasangan baru, namun hingga kini belum ada realisasi,” keluhnya.

    Lebih lanjut, Faujia menegaskan bahwa perusahaan gas di Sorong mungkin tidak akan selesai hingga waktu yang tidak ditentukan. “Kami berharap Komisi VI bisa melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi di sana,” tandasnya.

    Ia juga mengungkapkan masalah di daerah Malawei yang hanya berfungsi dalam jangka pendek, dan menyerukan agar PGN dapat menyerahkan pengelolaan kepada daerah demi kepentingan masyarakat Papua Barat Daya.

    “Dana yang seharusnya masuk ke daerah sering kali langsung ditransfer ke rekening pusat, sementara kami hanya mendapatkan hasilnya,” keluhnya.

    Faujia juga khawatir jika keadaan ini berlanjut, daerahnya akan tetap tertinggal tanpa pembangunan.

    “Baru-baru ini, uang mencapai 16 triliun hanya singgah di daerah kami dan langsung masuk ke rekening pusat,” tuturnya.

    Ia berharap agar dana tersebut bisa dikelola oleh daerah demi kesejahteraan masyarakat.

    Faujia juga meminta agar dalam tender proyek, pihak-pihak yang terlibat lebih memperhatikan perusahaan lokal, dan tidak memberi peluang kepada perusahaan dari luar yang tiba-tiba datang dan memenangkan tender.

    Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan yang positif bagi masyarakat di Papua Barat Daya dan memastikan mereka mendapatkan haknya dalam pengelolaan sumber daya alam.

    Dengan demikian, RDP ini menjadi sangat relevante dan diharapkan dapat menghasilkan solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait energi dan pembangunan di daerah.

  • Ramadhan Berkah, Kapolres Raja Ampat Gandeng Media Bagi Takzil Hingga Gelar Buka Puasa Bersama

    Melanesiatimes.com, Waisai – Suasana sore hari di bundaran tugu jam depan Pos Lantas Kota Waisai tampak berbeda pada, Kamis, (13/3/25).

     

    Jajaran kepolisian menggandeng Insan Pers berbagi ratusan paket takjil kepada para pengendara yang melintas depan tugu jam Pos Lantas.

     

    AKBP. I Gusti Gde Raka Metayasa,S.IK Kapolres Raja Ampat menerangkan bahwa kegiatan ini selain bentuk keharmonisan dan sinergitas antar Polri dan Media juga sebagai bentuk nyata bahwa Polri untuk masyarakat Indonesia.

    Kapolres Raja Ampat Saat Diwawancarai

    “Kegiatan ini selain mempererat silaturahmi antar Polri dan Media juga sebagai wujud Polri untuk masyarakat,” terang Kapolres Raja Ampat.

     

    Ditambahkan agenda berbagi dan buka puasa bersama Polri dan Media ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan ribuan takzil yang dibagikan kepada masyarakat.

     

    Usai berbagi takzil para Awak Media dan Kapolres menuju Polres Raja Ampat untuk melanjutkan buka puasa bersama.

     

     

  • Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Masjid Al-Hidayah

    Melanesiatimes.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Safari Ramadhan di Masjid Al-Hidayah, Km 12 Kota Sorong, pada Kamis (13/3/2025).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat selama bulan suci Ramadhan.

    Wakil Gubernur PBD, Ahmad Nausrau, turut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sumbangan sebesar 10 juta rupiah kepada pengurus Masjid Al-Hidayah. Sumbangan ini diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid.

    Usai berbuka puasa bersama, Ahmad Nausrau melanjutkan rangkaian acara dengan melaksanakan sholat magrib berjamaah di Masjid Al-Hidayah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terlibat langsung dalam kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat.

    Safari Ramadhan ini dimulai pada tanggal 6 Ramadhan di kediaman Ketua DPW PAN Provinsi Papua Barat Daya dan akan berlanjut hingga tanggal 29 Maret mendatang.

    Kegiatan ini direncanakan untuk menjangkau berbagai masjid dan komunitas di wilayah Papua Barat Daya.

    Selain Wakil Gubernur, turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika PBD, serta Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ketua Lasqi Provinsi PBD.

    Kehadiran para pejabat daerah ini menandakan dukungan yang kuat dari pemerintah terhadap kegiatan keagamaan, sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat yang merayakan puasa di bulan suci Ramadhan.

    Safari Ramadhan ini tidak hanya bertujuan untuk berbagi namun juga untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait program-program pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan warga.

    Ahmad Nausrau menegaskan pentingnya solidaritas antar sesama di bulan penuh berkah ini. “Mari kita jalin silaturahmi dan saling berbagi, sehingga Ramadhan ini membawa berkah bagi kita semua,” ungkapnya

    Kegiatan ini juga memberi warna khusus menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, di mana biasanya masyarakat membutuhkan dukungan lebih dalam hal sosial dan ekonomi.

    Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) AL-Hidayah menyambut baik kehadiran pemerintah dalam acara ini. Banyak yang berharap agar kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terus berlanjut, tidak hanya di bulan Ramadhan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya.

    “Kami merasa terharu akan kehadiran bapak Wakil Gubernur disini, karena ini merupakan buka puasa bersama kami jamaah Masjid Al-Hidayah dengan bapak Ahmad Nausrau selaku wakil Gubernur Papua Barat Daya,” ungkapnya.

    Safari Ramadhan ini diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kedamaian di tengah masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan semua elemen masyarakat.

    Kegiatan ini menjadi simbol kebangkitan semangat religius dan sosial di Papua Barat Daya, guna memupuk harapan yang lebih baik di masa depan.

  • Layanan Kesehatan JKN Dapat Diakses Kapan Saja, Dengan Kepesertaan Aktif

    Melanesiatimes.com,  Sorong – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus memperoleh kemudahan akses layanan di fasilitas kesehatan maupun kemudahan pembayaran iuran. Bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, membayar iuran tepat waktu adalah kunci agar kepesertaan tetap aktif dan layanan kesehatan dapat dimanfaatkan tanpa hambatan.

    Peserta tidak perlu khawatir karena BPJS Kesehatan telah menyediakan berbagai metode pembayaran yang fleksibel dan mudah dijangkau oleh seluruh peserta. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Sorong, Pupung Purnama, Kamis (13/03/2025).

    Pupung menyampaikan, untuk mempermudah peserta dalam membayar iuran, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyediakan kanal pembayaran yang luas. Peserta dapat melakukan pembayaran melalui bank pemerintah, bank swasta, dan bank daerah.

    Selain itu, BPJS Kesehatan juga membuka opsi pembayaran melalui e-commerce dan traditional merchant seperti melalui kios bank, serta minimarket seperti alfamart dan indomaret yang memiliki jangkauan jaringan sampai ke daerah-daerah. Dengan semakin banyaknya pilihan kanal ini, peserta jadi lebih fleksibil dalam memilih cara pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka.

    “Kami memahami bahwa peserta membutuhkan kemudahan dalam membayar iuran, sehingga kami terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah, baik secara langsung maupun digital,” ujar Pupung.

    Lebih lanjut Pupung menjelaskan, selain kanal pembayaran tatap muka, BPJS Kesehatan juga menyediakan metode pembayaran non-tatap muka yang lebih praktis dan efisien. Salah satunya adalah Fitur Auto Debit yang tersedia di Aplikasi Mobile JKN. Dengan fitur ini, iuran peserta akan dipotong secara otomatis dari rekening bank setiap bulannya, sehingga peserta tidak perlu khawatir lupa membayar.

    Fitur Auto Debit ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi peserta yang sering lupa membayar iuran atau kesulitan mengakses kanal pembayaran lainnya.

    “Kami sangat menganjurkan peserta untuk memanfaatkan fitur ini. Selain lebih praktis, fitur ini juga memastikan peserta tidak mengalami kendala akibat keterlambatan pembayaran iuran yang bisa berdampak pada status kepesertaan,” jelasnya.

    Pupung pun menyatakan, sangat penting bagi peserta agar dapat terus menjaga kepesertaan JKN nya tetap aktif. Dengan status kepesertaan yang aktif, peserta dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kapan pun dibutuhkan.

    Sebaliknya, jika iuran tidak dibayar tepat waktu, kepesertaan bisa dinonaktifkan sementara hingga tunggakan dilunasi. Hal ini tentu bisa menjadi kendala jika peserta membutuhkan layanan kesehatan secara mendadak. Oleh karena itu, disiplin dalam membayar iuran menjadi kunci utama agar manfaat JKN tetap bisa digunakan tanpa hambatan.

    “Kami mengingatkan seluruh peserta untuk tidak lupa membayar iuran BPJS Kesehatan sebelum tanggal 10 setiap bulan. Dengan kepesertaan yang aktif, masyarakat bisa terus menikmati manfaat layanan kesehatan yang telah disediakan oleh program JKN,” pungkasnya.

    Pada kesempatan yang terpisah, Maria (55), salah satu peserta dengan segmen PBPU atau sering dikenal dengan peserta mandiri, berbagi pengalamannya saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong tempat suaminya menjalani rawat inap.

    Ia mengungkapkan kepuasannya terhadap layanan yang diberikan oleh rumah sakit selama menggunakan BPJS Kesehatan. Maria merasa tidak mengalami kesulitan sejak awal proses pendaftaran hingga suaminya mendapatkan perawatan yang diperlukan.

    “Pelayanannya sangat baik dan cepat. Saya tidak merasakan ada perbedaan antara pasien BPJS dan pasien umum. Petugas di rumah sakit sigap menangani suami saya dari pemeriksaan awal hingga pemberian obat semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Saya sangat merasa terbantu,” ungkap Maya.

    Sebagai peserta mandiri, Maria mengaku rutin membayar iuran BPJS Kesehatannya setiap bulan untuk memastikan kepesertaan dirinya dan keluarga tetap aktif dan bisa digunakan kapan saja saat dibutuhkan. Selain itu, Maria juga bercerita telah beberapa kali menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat di luar kota.

    Ia mengungkapkan bahwa prosesnya tetap berjalan dengan lancar, cepat dan tanpa kendala. Bahkan saat ia menemani suaminya yang membutuhkan perawatan di kota lain BPJS Kesehatan tetap bisa digunakan tanpa hambatan.

    “Suami saya juga sudah beberapa kali menggunakan BPJS untuk berobat di luar kota dan prosesnya tetap sama, cepat dan tanpa kendala sama sekali. Cukup memastikan kepesertaan aktif, semua layanan bisa diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun kita butuh,” cerita Maria.

  • Bupati Zulkarnain Sebut Penandatanganan Nota Kesepahaman Sejalan Dengan Semangat Maluku Tengah Bangkit

    Melanesiatimes.com, Masohi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku lakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Kota Masohi pada kamis, (13/03/2025).

    Bertempat di ruang lantai III, kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, SP., M.AP, Sekretaris daerah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Dr. Saiful Sahri, A.Md.IP., S.Sos., MH, Bagian Hukum, Bagian Pemerintah, serta para Kepala Desa/Lurah/Kepala Negeri yang berkesempatan hadir.

    Mengawali sambutannya, Zulkarnain mempertegas bahwa untuk mencapai visi Maluku Tengah Bangkit juga perlu adanya pelayanan di bidang hukum yang baik dan merata dirasakan oleh seluruh masyarakat.

    Dikatakannya “dengan kerjasama ini, kita akan lebih siap dalam memberikan pelayanan administrasi hukum, seperti layanan fidusia, kewarganegaraan, kenotariatan, penyidik pegawai negeri sipil, partai politik, apostille atau legalisasi dokumen negara, dan berbagai layanan hukum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat,” jelas Zulkarnain.

    Sebab untuk mencapai visi Maluku Tengah Bangkit, lanjut Zulkarnain “maka kita juga harus bangkit dalam memperkuat supremasi hukum, bangkit dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, serta bangkit dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat,” tambah Zulkarnain ditengah penyampaian sambutannya.

    Selain itu, Bupati Maluku Tengah ini juga memberikan apresiasi atas kegiatan penyuluhan hukum bagi kepala desa/lurah/kepala negeri yang dikemas bersamaan setelah agenda penandatanganan nota kesepahaman selesai.

    Menurutnya “kegiatan penyuluhan hukum yang diberikan kepada para kepala pemerintahan negeri tentu merupakan peran strategis dalam mengedukasi masyarakat dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

    Oleh karena itu, sambung Zulkarnain “harapan saya kegiatan ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam membangun budaya hukum yang kuat di Maluku Tengah,” harapnya. (HUAT)

  • Mencegah Kecurangan, Polda PBD Inspeksi Minyak Goreng di Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Sorong – Dalam upaya mencegah penyalahgunaan distribusi minyak goreng, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya, bersama tim dari Polresta Sorong Kota dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), turun tangan langsung melakukan inspeksi ke sejumlah distributor dan toko di Sorong.

    Kegiatan ini dilakukan setelah ada temuan dari pusat mengenai perlunya pengawasan ketat terhadap minyak goreng merek “Minyak Kita”.

    Operasi ini mengarak tim ke tiga lokasi utama, yaitu Distributor PT. Mariat, Distributor PT. Irian Jaya Sehat, dan Toko Aneka Jaya. Hasil dari pengecekan menunjukkan kabar baik: ukuran dan takaran minyak goreng telah sesuai standar dan tidak ada pengurangan isi kemasan yang ditemukan.

    Namun, Kombes Pol Iwan Manurung, Dirreskrimsus Polda Papua Barat Daya, menegaskan perlunya melanjutkan pemeriksaan hingga ke kios-kios dan pasar yang dinilai rentan terhadap praktik kecurangan. “Meskipun di tingkat distributor tidak ada pelanggaran, kami masih akan memeriksa tempat lain untuk memastikan keadilan bagi konsumen,” jelasnya.

    Kombes Iwan juga menyoroti perhatian pemerintah agar tidak terjadi penimbunan atau penyalahgunaan bahan pokok, terutama menjelang Ramadan hingga Lebaran. “Masyarakat perlu lebih waspada. Satu pengurangan 20 mililiter mungkin terlihat sedikit, tapi dampaknya sangat besar jika dikalikan dengan banyaknya konsumen,” tambahnya.

    Untuk pelanggaran yang terdeteksi, pihak berwenang tidak segan-segan menindak tegas. Mereka akan menerapkan Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf b dan c dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi berat akan menanti pelaku usaha yang kedapatan bermain curang dengan takaran atau kualitas barang.

    Langkah ini diambil untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi, untuk semua konsumen, tetap awasi pembelian.

  • Apresiasi Respons Cepat Gubernur dan Ketua DPRD Maluku, Warga Menunggu Tanggapan Terkait Krisis Jembatan di Malra

    Melanesiatimes.com – Masyarakat Ohoi Dian Darat dan Ohoi Rumadian, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), mengapresiasi langkah cepat Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku dalam merespons ambruknya jembatan yang menjadi akses utama bagi kedua ohoi. Namun, hingga saat ini, warga masih menunggu tanggapan resmi dari dinas terkait mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk menangani permasalahan ini. Selasa (12/3/2025).

    Jembatan yang mengalami kerusakan parah tersebut sangat vital bagi mobilitas masyarakat, serta transportasi hasil pertanian dan akses pendidikan bagi anak-anak sekolah. Kejadian ini mendapat perhatian luas, mengingat pentingnya infrastruktur dalam menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat setempat.

    Abdul Azis Kerubun, tokoh pemuda dari Ohoi Dian Pulau, turut menyuarakan keprihatinan terhadap situasi ini. Ia berharap ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk segera menanggulangi perbaikan jembatan.

    “Kami sangat mengapresiasi respons cepat dari Gubernur Maluku dan Ketua DPRD Maluku yang telah memberi perhatian pada permasalahan ini. Namun, tindakan nyata dari dinas terkait sangat kami harapkan untuk segera memperbaiki infrastruktur vital ini,” ujarnya saat dihubungi wartawan.

    Abdul Azis juga menekankan agar pemerintah tidak hanya memberikan respons verbal, tetapi segera mengalokasikan anggaran dan menurunkan tim teknis untuk memastikan pembangunan kembali jembatan dalam waktu yang singkat.

    “Jembatan ini berada dalam kewenangan provinsi, dan kami masih menunggu tanggapan resmi dari dinas terkait dan DPRD Malra,” tegasnya.

    Saat ini, masyarakat Ohoi Dian Darat dan Ohoi Rumadian menghadapi berbagai kendala akibat ambruknya jembatan, seperti meningkatnya risiko kecelakaan dan keterbatasan akses bagi layanan darurat. Mereka sangat berharap agar pemerintah daerah dan provinsi segera merealisasikan solusi konkret untuk permasalahan ini.

    Sementara itu, warga setempat tetap berupaya dengan bergotong-royong membuat jalur alternatif sementara, meskipun upaya tersebut tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi jembatan yang telah ambruk.

    Dengan penuh harapan, mereka menantikan keputusan dan langkah nyata dari dinas terkait di Provinsi Maluku untuk menangani masalah ini demi kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.