Blog

  • Mahasiswa Papua Surabaya Desak Pemerintah Usut Pelanggaran HAM di Puncak Papua

    Melanesiatimes.com – Mahasiswa Puncak se-Indonesia berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Talenta Keadilan Papua (TKP) Papua menggelar aksi protes di Sekretariat IPMAP (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua) Surabaya pada Rabu, (12/2/2025).

    Dalam aksi ini peserta aksi mendesak pemerintah untuk menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Puncak Papua.

    Gumangkup Kulua, Koordinator Lapangan, menyampaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi, seperti pembunuhan Makilon Tabuni dan enam orang lainnya di Sinak pada tahun 2022, serta insiden yang menimpa Ibu Tarina Murib pada tahun 2023, di mana ia dan enam orang lainnya, termasuk bayi, terluka.

    “Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran HAM dilindungi oleh aparat penegak hukum, sehingga kejahatan kemanusiaan terus terjadi di tanah Papua,” ungkapnya kepada wartawan.

    Kulua menekankan perlunya penegakan hukum sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM. Ia meminta tokoh-tokoh mahasiswa Puncak untuk mengawasi dan mendorong institusi terkait menindaklanjuti masalah ini.

    Dalam rekomendasi aksi tersebut, mahasiswa menuntut agar DPRD Kabupaten Puncak segera membentuk pansus untuk mengawal kasus Ibu Tarina Murib dan kasus lainnya. Beberapa tuntutan serius diungkapkan, antara lain:

    1. Penarikan kembali pendropan TNI di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya.
    2. Tangkapan dan pengadilan bagi pelaku pembunuhan Ibu Tarina Murib sesuai rekomendasi Komnas HAM.
    3. Pencabutan izin pertambangan galian C di Kabupaten Puncak.
    4. Penolakan pemekaran daerah Otonomi Baru (DOB) Puncak Damal dan Sinak Timur.
    5. Pembentukan pansus oleh DPRD untuk mengawal kasus Ibu Tarina Murib.
    6. Evaluasi kinerja Dandim Kabupaten Puncak terkait penempatan TNI yang dianggap berlebihan.
    7. Penarikan pendropan Militer Non-Organik di seluruh Tanah Papua.

    Melalui aksi ini, mahasiswa berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk melindungi hak asasi manusia di Papua. (Red/Eskop_Wisabla).

  • Sidak Pasar Binaiya, Mario Lawalata Beri Signal Akan Ada Evaluasi

    Melanesiatimes.com – Jelang pelantikan kepala daerah yang rencananya dihelat 20 februari 2025 mendatang, sejumlah langkah strategis mulai dilakukan.

    Sontak aroma evaluasi mulai menyeruak ke berbagai sektor di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah.

    Satu yang terbaru yakni inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Wakil Bupati terpilih Mario Lawalata ST ke pasar Binaiya Kota Masohi pada rabu, (12/02/2025).

    Didampingi sejumlah OPD dan dinas terkait, Lawalata tampak serius meninjau langsung aktivitas perekonomian di pasar sambil sesekali mencoba berkomunikasi dengan pedagang dan pembeli yang terlibat interaksi.

    Kepada awak media beliau menyampaikan “hari ini kami meninjau langsung aktivitas di pasar Binaiya. Beberapa program dinas yang dijalankan di sini juga sempat saya lihat dan saya mengapresiasi kinerja seperti ini sehingga perlu untuk dilanjutkan. Apalagi mengenai ketahanan pangan,” jelas Lawalata kepada wartawan di lokasi kegiatan.

    Hal lain yang ditinjau Lawalata juga terkait keberadaan pusat perbelanjaan Masohi Plaza (MAPLAZ) yang dinilainya masih jauh dari harapan.

    Pribadi yang memenangkan Pilkada Malteng bersama Bupati terpilih Zulkarnain Awat Amir ini tak menampik jika publik sering mengeluhkan keberadaan MAPLAZ yang tidak begitu menjadi daya tarik selama ini.

    Menurutnya “pengelolaan MAPLAZ perlu dimaksimalkan lagi. Bila perlu kita tambahkan yang belum ada di sini supaya menjadi daya tarik (sambil mencontohkan keberadaan bioskop, solaria, dan lain sebagainya),” ujarnya.

    Padahal jika pengelolaan MAPLAZ maksimal dan bisa menjadi daya tarik yang bagus, lanjut Lawalata “tempat ini bisa semakin ramai dan antusias masyarakat datang berbelanja juga pasti tinggi,” tambahnya.

    Selain pengelolaan MAPLAZ yang belum maksimal, hal tak kalah menariknya juga datang dari keluhan masyarakat terkait maraknya praktik mafia pasar selama ini.

    Menanggapi hal tersebut, Lawalata yang ditanya wartawan mengaku kaget dan baru mengetahui hal semacam itu ada di pasar Binaiya Masohi selama ini.

    Sehingga beliau berjanji jika “kedepannya tidak akan ada lagi masalah seperti itu di pasar,” tegas Lawalata menyampaikan.

    “sebab tujuan kami hari ini adalah bagaimana kemudian bisa mengoptimalkan fungsi pasar secara maksimal,” tambah Lawalata.

    Sehingga dari beberapa hasil tinjauan yang dilakukan ke pasar Binaiya Masohi (selain apresiasi atas program ketahanan pangan), semua itu akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pemerintahan baru nanti.

    “kami akan duduk bersama dan lakukan evaluasi, apa saja yang perlu diperbaiki akan diperbaiki, dan mana yang belum ada akan ditambahkan selama itu dibutuhkan oleh masyarakat,” tutup Lawalata. (HUAT)

  • Aksi Demo Damai: Dukungan kepada Yosafat Kambu Jadi Ketua DPR Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Puluhan masa menggelar aksi demo damai untuk mendukung Yosafat Kambu, menjadi Ketua DPR Papua Barat Daya. Aksi ini berlangsung di depan Kantor (Sementara) DPRD Papua Barat Daya jalan Pendidikan, Km 8, Kota Sorong pada Selasa (11/02/2025)

    Gad Sauyai, selaku penanggung jawab atas aksi tersebut, menjelaskan bahwa demonstrasi ini terkait dengan keputusan Dewan Pimpinan Partai (DPP) Golkar. Sebelumnya, Hendrik Wairara menjabat sebagai Ketua Sementara DPR, namun masa pendukung Yosafat Kambu menilai penunjukan Otis Sagrim sebagai Ketua Definitif tidak sesuai dengan mekanisme partai.

    “Dengan suara terbanyak di Dapil I untuk partai Golkar, Yosafat Kambu seharusnya lebih layak,” ungkap Gad.

    Dalam perbandingan suara Yosafat Kambu memperoleh kurang lebih 5.224 suara, sedangkan Sagrim hanya 4.000-an suara, sehingga yang lebih pantas adalah penyumbang suara terbanyak.

    Aksi ini menggambarkan ketidakpuasan terhadap keputusan DPP Golkar, terutama setelah pergerakan yang melelahkan antara Sorong dan Jakarta. Masa pendukung Kambu merasa bahwa keputusan tersebut melanggar aturan internal partai.

    “Tujuan kami hari ini adalah agar SK yang menjatuhkan Otis Sagrim dicabut,” tambahnya.

    Ia menekankan bahwa jika aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti, mereka siap untuk melakukan aksi yang lebih besar.

    Anneke Lieke Makatuuk, Wakil Ketua Sementara, menerima aspirasi tersebut dengan terbuka. “Saya siap menindaklanjuti ke pihak yang terkait di Partai Golkar,” ujarnya. Selain itu, Makatuuk menunjukkan komitmennya untuk bertanggung jawab atas aspiras yang diterima hari ini.

    “Harapan kita agar permasalahan ini bisa segera didiskusikan dan diselesaikan,” tambahnya.

    Dengan demikian, Makatuuk berjanji akan membawa suara pendukung Yosafat Kambu ke meja diskusi yang lebih formal.

    Aksi damai ini sebagai pengingat bagi para pemimpin partai agar tetap memperhatikan suara dan aspirasi anggotanya.

    Masa pendukung Yosafat pun berharap agar ke depannya pengambilan keputusan lebih melibatkan semua pihak secara adil.

    Semangat para pendukung Kambu sangat jelas bahwa mereka menuntut keadilan dan mekanisme demokrasi yang seharusnya diterapkan dalam organisasi partai. Mereka bertekad untuk terus memperjuangkan aspirasi mereka demi kepentingan masyarakat Papua Barat Daya.

    Dengan jelas, para pendukung menegaskan bahwa mereka ingin kolaborasi yang harmonis dan transparan dalam mengambil keputusan yang berdampak pada masa depan daerah.

    Aksi ini menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap figur seperti Yosafat Kambu tetap kuat dan terbuka untuk pengembangan ke depan. Sebagai hasilnya, kepemimpinan yang sesuai dengan keinginan massa akan menjadi fokus utama dalam proses selanjutnya.

    Situasi ini menunjukkan dinamika politik yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga menggambarkan harapan kolektif masyarakat untuk masa depan yang lebih baik.

    Dukungan untuk Yosafat Kambu melambangkan harapan untuk kepemimpinan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi rakyat. (Red/Eskop_Wisabla).

  • Kunjungan Kerja Anggota DPR RI Komisi VI Faujia Helga Tampubolon ke Telkomsel

    Melanesiatimes.com – Anggota Komisi VI DPR RI asal Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Faujia Helga Tampubolon, melakukan kunjungan kerja di PT. Telkomsel Cabang Sorong. Kunjungan ini bertujuan untuk tatap muka dan identifikasi masalah jaringan selular di wilayah Papua Barat Daya. Rabu (08/02/2025)

    Faujia mengungkapkan, ini adalah kunjungan kerjanya yang kesekian kalinya ke BUMN di Papua Barat Daya. “Saya datang untuk silahturahmi dan melihat langsung kondisi jaringan selular di sini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Faujia menyatakan banyak menerima masukan dan keluhan dari masyarakat terkait performa jaringan di sekitar site Base Transceiver Station (BTS) 3T. “Kekurangan jaringan di kawasan ini sangat dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

    Srikandi yang berasal dari Partai Demokrat ini mengungkapkan ada beberapa kawasan wisata berpotensi yang juga masih bergantung pada jaringan 3T. “Sayang banget kalau potensi ini tidak dimanfaatkan dengan baik,” tambahnya.

    Dari obrolan yang berlangsung, terdapat tiga masalah utama yang menjadi fokus diskusi antara Faujia, pihak Telkom, dan Telkomsel. Diantaranya, minimnya bandwidth transmisi site 3T, keterbatasan kapasitas BTS, dan pengelolaan aset oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

    “Dari hasil pembicaraan itu, kami mendapatkan beberapa usulan untuk improvement jaringan di site 3T,” lanjut Faujia. Pihak Telkomsel mengusulkan solusi seperti penambahan bandwidth transmisi dan kapasitas perangkat BTS untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

    Hasil kunjungan dan diskusi tersebut, Faujia berkomitmen untuk melanjutkan pembicaraan dengan direktur Telkom pusat dan pihak Kementerian Kominfo. “Saya ingin memastikan semua solusi yang diajukan dapat diimplementasikan dengan baik,” jelasnya.

    Legislator ini juga berharap jaringan Telkomsel dapat menjangkau semua kampung, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. “Keberadaan jaringan penting untuk akses informasi dan perkembangan,” tuturnya.

    Setelah melakukan pembicaraan lebih lanjut, Faujia berencana untuk kembali memantau progres pemasangan jaringan yang sudah dijanjikan. “Saya ingin memastikan hasilnya sampai ke masyarakat,” tegasnya.

    Kunjungan Kerja Anggota DPR RI Faujia Helga Tampubolon ke PT. Telkomsel Sorong

    Kunjungan itu dihadiri juga oleh Manager Network Operations and Productivity Telkomsel Sorong, Heri Aji Setiawan, dan Manager Mobile Consumer Telkomsel Branch Sorong, Himawan Avianto. Mereka memaparkan capaian dan progres layanan Telkomsel di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

    Diketahui, Telkomsel merupakan penyedia layanan telekomunikasi yang berfokus pada digitalisasi di Indonesia. Dengan lebih dari 269.000 BTS, Telkomsel melayani lebih dari 158,4 juta pelanggan mobile dan 9,4 juta pelanggan fixed broadband.

    Telkomsel juga berkomitmen untuk mendukung digitalisasi negeri dengan menyebarkan jaringan 4G dan mengembangkan teknologi 5G.

    “Ini semua demi meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan,” ujar Himawan

    Selain itu, Telkomsel juga menerapkan prinsip ESG dalam operasionalnya untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. “Kami ingin memastikan keberlanjutan di setiap langkah kami,” katanya

    Tak hanya itu, GM Witel Telkom Papua Barat, Erick Maurits Tobing, juga turut memaparkan pentingnya akses jaringan di wilayah Papua Barat Daya. “Akses jaringan menjadi kunci untuk kemajuan daerah dan masyarakat,” ujar Erick

    Kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen Faujia Helga Tampubolon untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memastikan akses informasi yang lebih baik dalam era digital. “Saya percaya, dengan kerja sama yang baik, semua ini bisa diwujudkan,” tutupnya Haujia Helga Tampubolon, Anggota Komisi VI DPR RI.

  • Dies Natalis ke-75 GMKI Cabang Sorong: Soliditas dan Komitmen Mahasiswa Kristen Terus Dikuatkan

    Melanesiatimes.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Sorong merayakan ulang tahun ke-75 pada tanggal 9 Februari 2025. Acara ini menjadi momentum penting bagi para kader untuk memperkuat tali silaturahmi dan komitmen dalam melayani masyarakat. Minggu (09/02/2025).

    Pelaksanaan ibadah perayaan Dies Natalis dilakukan di Sekretariat GMKI Sorong yang terletak di Jalan Pendidikan Kilometer 8 F. Faisepo. Tema yang diusung adalah “Bangkitlah, Baharui Hidupmu, dan Beritakanlah Injil,” dengan subtema “Menjadi Gerakan yang Berjumpa dengan Allah Melalui Pembaharuan Hidup.”

    Ketua GMKI Cabang Sorong, Nova Suweny, menyampaikan bahwa GMKI lahir pada 9 Februari 1950. Dia menegaskan bahwa usia 75 tahun merupakan sebuah refleksi bagi gerakan tercinta ini, yang telah memberikan banyak kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

    “Ayo kita rayakan momentum ini dengan refleksi, karena GMKI telah dewasa dan banyak memberikan dampak positif,” ujarnya saat diwawancarai awak media.

    Acara ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan, termasuk Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Suweny mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, baik finansial maupun materil, dari para senior GMKI yang telah berkontribusi untuk menyukseskan perayaan ini.

    “Walaupun ibadah ini sederhana, nuansa perjuangan dan rasa cinta sangat terasa, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan,” tambahnya

    Suweny mengharapkan agar seluruh komisariat dan anggota GMKI Cabang Sorong satu hati dalam melayani dengan kasih. Dia menekankan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan yang ada.

    Dalam acara tersebut, Aser Rumanaaen, perwakilan senior, juga menyoroti peran GMKI dalam menghadapi era globalisasi. Dikatakannya, tantangan yang dihadapi saat ini semakin besar menjelang Indonesia Emas 2045.

    “Kita harus mempersiapkan kader-kader GMKI agar siap menghadapi tantangan di masa depan,” ujarnya.

    Ia memberikan contoh program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai upaya untuk menyiapkan generasi emas.

    Rumanasen berharap kader GMKI mengikuti proses dan mempersiapkan diri secara rohani dan jasmani. “Kualitas kader harus ditingkatkan agar organisasi dapat menghadapi dinamika yang ada,” katanya.

    Lebih lanjut, dia mengajak kader GMKI untuk tidak hanya berfokus pada konteks internal tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan di luar organisasi. “Kita harus bisa bersaing, baik secara lokal maupun global,” tambahnya.

    Kader GMKI diharapkan tidak hanya menjadi panutan tetapi juga membawa terang di tengah tantangan. “Perayaan ini adalah kesempatan untuk merefleksikan kemajuan dan perkembangan GMKI selama 75 tahun,” ungkap Rumanasen.

    Ketua GMKI Cabang Sorong menegaskan bahwa perpaduan antara pengalaman nilai-nilai rohani dan keterampilan praktis sangat penting bagi kader untuk dapat bertahan dan berkembang.

    Sebagai penutup, perayaan Dies Natalis ke-75 GMKI Cabang Sorong diharapkan dapat menggugah semangat semua kader untuk terus melangkah maju, meski tantangan menghadang. “Kita tidak berjalan sendiri, tetapi bersama Tuhan,” tutup Suweny.

    Dengan perayaan ini, GMKI Cabang Sorong semakin solid dan siap berkontribusi lebih untuk masyarakat serta mengembangkan kualitas diri dalam setiap langkah perjalanan organisasi ke depan. (Red/Eskop Wisabla)

  • DPD PAN : Selamat Atas Dilantiknya Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Raja Ampat

    Melanesiatimes.com – Usai dilantiknya Pimpinan DPRD Kabupaten Raja Ampat, Fahmi Macap Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Raja Ampat mengucapkan selamat atas dinantiknya Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II.

     

    Dalam pesan WhatsApp pria yang kerap di sapa Pace FM itu menyampaikan Rapat Paripurna ini merupakan agenda penting yang menandai proses pergantian pimpinan DPRD, dengan tujuan memastikan kelancaran tugas dan fungsi legislatif di Kabupaten Raja Ampat.

     

    ” semoga dengan dilantiknya Pimpinan DPRD Kabupaten Raja Ampat yang baru ini dapat mengawal aspirasi masyarakat, serta bersinergitas dengan Pemda agar Raja Ampat mampu bersaing dari segala sektor baik sumberdayanya, ekonominya, pariwisata dll,” ungkap FM, Senin (10/01/2025)

     

    Ia juga menyampaikan, Sumpah ini diharapkan menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

     

    Dikatakan peran DPRD sangat vital dalam memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik dan kebijakan pembangunan berjalan sesuai harapan. (Red/Ino)

  • Pimpinan DPRD Kabupaten Raja Ampat Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

    Melanesiatimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Raja Ampat Masa Jabatan 2024 – 2029, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (10/02/2025).

    Ketiga pimpinan definitif DPRD Kabupaten Raja Ampat yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong ini adalah Moh Taufik Sarasa sebagai Ketua DPRD (Demokrat), Yehuda Manggarai sebagai Wakil Ketua I (Hanura), serta Bermon Sauyai sebagai Wakil Ketua II (Gerindra).

    Usai pelantikan, Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat mengatakan DPRD yang baru dilantik siap bekerja secara maksimal.

    “Bersama anggota, kami siap bekerja maksimal dan tentunya dapat bersinergi dengan Pemkab Raja Ampat, kami yakin dengan kerja sama yang baik, maka masalah apapun semoga bisa diselesaikan,” ujar Sarasa.

    Ia mengungkapkan, amanah sebagai Pimpinan DPRD bukan hanya jadi tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun juga jadi tanggung jawab moral kepada pemerintah dan masyarakat Raja Ampat.

    “Jabatan ini adalah amanah dan kepercayaan, maka dari itu komitmen dan integritas sangat diperlukan sebagai wujud aspirasi yang dititipkan kepada DPRD Kabupaten Raja Ampat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin bekerja dengan sungguh-sungguh guna memenuhi harapan masyarakat,” pungkas Ketua DPRD Negeri Seribu pulau ini.

    Di tempat yang sama, Abdul Faris Umlati selaku Bupati Kabupaten Raja Ampat, menyampaikan sambutannya serta menyampaikan ucapan selamat kepada Pimpinan DPRD yang baru saja dilantik.

    “Pelantikan pimpinan DPRD ini merupakan awal dibentuknya alat kelengkapan DPRD yang merupakan amanat konstitusi sehingga dapat memulai menjalankan fungsi yang melekat secara maksimal,” ujar AFU.

    Ia melanjutkan, sebagaimana amanat Pasal 96 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dinyatakan 3 tiga fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan.

    Turut hadir jajaran Forkopimda Raja Ampat, Kepala OPD, anggota DPR, Bawaslu, KPU, serta tamu undangan lainnya. (Red/Ino)

  • Ketua DPRD : Selamat Atas Terpilihnya ORMAS Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat

    Melanesiatimes.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Moh Taufik Sarasa selamat atas terpilihnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Orideko Iriano Burdam dan Mansur Syahdan.

    Hal itu disampaikan Ketua DPRD Moh Taufik Sarasa melalui pesan WhatsAppnya kepada media ini Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Putusan Dismissal oleh Mahkamah Konstitusi merupakan putusan sah secara hukum sebagai warga negara wajib dihargai dan berikan apresiasi atas capaian luar biasa yang diraih Pasangan Orideko Burdam-Mansur Syahdan.

    “Perjalanan panjang pilkada Kabupaten Raja Ampat telah usai. Kepada paslon ORMAS yang memenangkan pilkada 2024, Semoga dengan kepemimpinan Bapak Orideko Iriano Burdam dan Mansur Syahdan Raja ampat bisa terus berkembang dan menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur,” ujar Sarasa

    Pemilihan umum telah usai, dan suara rakyat telah menentukan pemimpin baru untuk Kabupaten Raja Ampat. Ucapan Selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, patut dilakukan sebagai representasi dari harapan dan aspirasi masyarakat. tutup Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat

  • Kebobolan Ekonomi Kelautan Capai Rp 522 Triliun, Pemerintah Didesak Bertanggung Jawab

    Melanesiatimes.com – Potensi ekonomi sektor kelautan Indonesia mengalami kebocoran yang sangat besar. Pasca moratorium di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) perairan 714, 715, dan 718, negara mengalami kerugian hingga Rp 522 triliun dari total potensi sumber daya ikan (SDI) sebesar Rp 954 triliun. Situasi ini menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah pusat.

    Maluku: Surga Kelautan yang Terus Dieksploitasi

    Maluku, dengan 92,2 persen wilayahnya berupa perairan, menyimpan kekayaan laut luar biasa. Namun, alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat, eksploitasi oleh korporasi besar justru menyebabkan kerugian bagi masyarakat lokal. Ketua Umum Konsorsium Pemuda Seram (KONSPERAM), Yasir Rumbouw, mengungkapkan bahwa Maluku terus menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Maluku diberikan Otonomi Khusus (Otsus) di sektor Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara mandiri.

    Kajian KONSPERAM: Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah

    Hasil investigasi dan advokasi KONSPERAM terhadap regulasi perikanan, seperti KEPMEN KP No. 50 Tahun 2017 dan KEPMEN KP No. 19 Tahun 2022, menunjukkan bahwa potensi SDI di tiga wilayah WPPNRI (714, 715, dan 718) mencapai 4.669.030 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 80 persen atau sekitar 3.735.224 ton diperbolehkan untuk ditangkap, dengan tingkat pemanfaatan mencapai 68 persen atau setara dengan 2.548.854 ton per tahun.

    Namun, data menunjukkan kebocoran ekonomi yang masif. Antara tahun 2018 hingga 2021, total kebocoran mencapai Rp 305 triliun, termasuk potensi retribusi Rp 15 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 30 triliun. Tidak hanya itu, sektor ekonomi kemaritiman seperti cargo peti kemas, tambat labuh, bahan bakar, alat tangkap nelayan, dan perbekalan kapal juga mengalami potensi kebocoran yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah.

    Situasi serupa berlanjut pada periode 2022-2024, dengan kebocoran ekonomi mencapai Rp 217 triliun, termasuk potensi PNBP pasca produksi Rp 21 triliun, retribusi Rp 10,5 triliun, dan PPN Rp 21 triliun. Jika ditotal, sejak 2018 hingga 2024, kebocoran ekonomi sektor kelautan mencapai Rp 522 triliun.

    Kebijakan Eksploitasi Kuota Perikanan Dinilai Tidak Adil

    Salah satu kebijakan yang dinilai merugikan Maluku adalah penerapan eksploitasi berbasis kuota yang berlaku selama 30 tahun untuk investasi asing dan nasional. Sementara itu, beberapa wilayah lain seperti WPPNRI 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman) serta WPPNRI 712 dan 713 hanya diperuntukkan bagi investasi dalam negeri dengan sistem non-kuota.

    Menurut Yasir Rumbouw, kebijakan ini sangat bertentangan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan keadilan. Oleh karena itu, KONSPERAM mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera mengevaluasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka menuding bahwa kebijakan yang ada saat ini lebih menguntungkan korporasi yang diduga melakukan praktik ilegal fishing di perairan Maluku.

    Panggilan untuk Tanggung Jawab Pemerintah

    KONSPERAM menegaskan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, harus bertanggung jawab atas kebocoran triliunan rupiah yang merugikan rakyat Maluku. Pemerintah daerah juga didesak untuk mengambil langkah konkret dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini tidak menikmati hasil kekayaan laut mereka sendiri.

    Jika tidak ada langkah serius untuk menghentikan kebocoran ekonomi ini, maka kesejahteraan masyarakat pesisir akan semakin terpuruk, sementara korporasi terus meraup keuntungan dari sumber daya alam yang seharusnya menjadi hak rakyat.

  • Ketua DPRD Yalimo Apresiasi Kemenangan Nahor Nekwek dan Yan Kiraklak: Harapan Baru untuk Yalimo

    Melanesiatimes.com – Obaja Deal, Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yalimo untuk periode 2024-2029. Secara resmi menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Nahor Nekwek dan Yan Kiraklak, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo.

    Ucapan selamat ini disampaikan melalui rekaman WhatsApp yang ditujukan kepada awak media pada Kamis (06/02/2025).

    Obaja menegaskan pentingnya dukungan masyarakat dalam memenangkan pasangan pemimpin baru ini.

    “Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah memberikan keputusan yang adil dan transparan, sehingga Nahor Nekwek dan Yan Kiraklak resmi terpilih untuk memimpin Yalimo,” ucap Obaja dengan penuh harapan akan periodisasi yang lebih baik ke depan.

    Obaja juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat di lima distrik, yaitu Distrik Abenaho, Distrik Apalapsili, Distrik Benawa, Distrik Elelim, dan Distrik Welarek. Ia mengakui pengorbanan dan dukungan masyarakat yang telah berkontribusi untuk kemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

    Lebih lanjut, Obaja berharap agar masyarakat terus mendukung kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemimpin baru tersebut. “Kami percaya, kebijakan yang akan diambil Nahor dan Yan akan membawa perubahan yang besar untuk kepentingan umum dan masa depan kita yang lebih cerah,” jelasnya.

    Dari perspektifnya, Obaja menilai bahwa Nahor Nekwek dan Yan Kiraklak merupakan putra terbaik Yalimo yang siap membangun daerah dengan kualitas kepemimpinan yang lebih baik daripada periode sebelumnya. Ia menyoroti komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yalimo.

    “Dengan misi pembangunan yang telah dirumuskan, kami yakin Yalimo akan melanjutkan kemajuan dan mencapai taraf hidup yang lebih sejahtera,” ujarnya sembari mengingatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

    Sebagai ketua DPRD sementara, Obaja juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan mendukung kepemimpinan baru di Yalimo. “Mari bersama-sama kita wujudkan Yalimo sejahtera, maju, dan berkelanjutan,” tandasnya.

    Dalam konteks ini, Obaja menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Ia berharap dengan slogan “Yalimo Honai, Kita Orang Yali Lima Distrik,” bisa menjadi semangat untuk memperkuat kesatuan dan gotong royong dalam pembangunan.

    “Selamat dan sukses untuk Nahor Nekwek dan Yan Kiraklak. Teruskan perjuangan dalam menciptakan Yalimo yang lebih baik di jilid II ini,” tutup Obaja dengan harapan optimis untuk masa depan Yalimo yang gemilang. (Eskop Wisabla)