Blog

  • Kapolda Papua Barat Tegaskan Netralitas Polri dalam Pengamanan Pilkada 2024

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 2024, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P, menggelar konferensi pers di Mapolresta Sorong Kota pada Selasa, (26/11/2024).

    Kegiatan ini menjadi sarana untuk menegaskan komitmen Polri dalam menjaga netralitas dan keamanan selama proses pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.

    Kapolda Johnny mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara bijak, dengan menekankan bahwa pemilihan harus dilakukan dengan aman, langsung, dan rahasia. “Jangan sampai terpengaruh oleh berita atau informasi menyesatkan, terutama yang beredar di media sosial,” pesannya kepada masyarakat.

    Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol Johnny menegaskan bahwa semua personel Polri di Polda Papua Barat dan Polres di bawahnya akan bertugas secara profesional dan tidak berpihak.

    Reaksi ini muncul setelah adanya kabar mengenai dugaan keberpihakan aparat keamanan dalam mendukung salah satu pasangan calon di Kabupaten Maybrat. “Kami pastikan semua aparat di Kab. Maybrat netral. Tugas kami adalah memastikan pemungutan suara berlangsung aman dan damai,” tegasnya.

    Kapolda juga memerintahkan Satgas Gakum untuk menyelidiki dan menindaklanjuti informasi palsu mengenai dugaan keterlibatan aparat dalam dukungan terhadap calon tertentu.

    “Jika ada yang tahu tentang informasi ini, kami minta untuk melapor. Kami akan telusuri siapa yang menyebarkan berita bohong,” ujar Kapolda, menekankan pentingnya menjaga reputasi aparat keamanan.

    Tak hanya itu, Ia juga membahas isu politik uang dan “serangan fajar” yang sering terjadi di momen pemilihan. Kapolda meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan bukti pelanggaran, seperti foto uang atau informasi lainnya. “Setiap pelanggaran akan kami proses dengan tegas melalui mekanisme yang ada,” jelasnya.

    Kapolda mengajak semua pasangan calon untuk mendukung pemilihan yang beretika, jujur, dan adil. “Kami ingin seluruh peserta kontestasi menjaga nilai-nilai luhur dalam menjalankan proses Pilkada ini,” imbuhnya.

    Menyinggung soal akses pemilih, Irjen Pol Johnny menyarankan masyarakat yang belum menerima undangan C-6 untuk memeriksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara online menggunakan NIK mereka. Jika terdaftar, masyarakat diimbau untuk membawa screenshot bukti dan KTP ke tempat pemungutan suara (TPS) agar tetap bisa menyalurkan hak suaranya.

    “Jangan sampai ada yang merasa terhalang untuk memilih. Pastikan cek DPT online dan jika ada kendala, bawa bukti ke TPS,” ujarnya.

    Di akhir konferensi pers, Kapolda menegaskan bahwa netralitas Polri dalam pelaksanaan pemilu merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. “Kami berharap Pilkada Serentak 2024 di Papua Barat Daya berjalan dengan aman, damai, dan demokratis,” tutup Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

    Dengan langkah dan sikap tegas ini, Kapolda menegaskan bahwa Polri siap mendukung proses demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab di Papua Barat Daya. Semoga ajakan ini dapat diterima dan diimplementasikan oleh semua pihak untuk keberhasilan pelaksanaan Pilkada yang akan datang.

  • Ketua Tim Relawan ARUS Ajak Masyarakat Papua Barat Daya Hindari Money Politik

    Melanesiatimes.com – Dalam menghadapi pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Tim Relawan ARUS, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw, bersama Abdul Manaf Rahayaan, menggelar seruan penting kepada masyarakat. Mereka mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga pemilukada yang damai dan berintegritas. Selasa (26/11/2024)

    Dalam kunjungan di Posko Tim Relawan ARUS, Abdul Manaf Rahayaan menekankan pentingnya nilai kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus mewaspadai money politik yang dapat merusak tujuan baik dari pemilu itu sendiri. “Kita harus ciptakan pemilu yang bersih di tanah Papua Barat Daya ini!” serunya.

    Pentingnya sikap bijak dalam memilih menjadi sorotan utama dalam pernyataan tersebut. Manaf mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan suara mereka terbuang sia-sia hanya untuk kepentingan sesaat. “Setiap suara itu berarti, jadi gunakanlah dengan bijak,” tambahnya.

    Manaf memaparkan bahwa Tim Relawan ARUS bukan hanya hadir untuk memberikan janji, tapi untuk bekerja demi kepentingan orang banyak. “Kami tidak bisa memberikan apa-apa, tapi kami hadir untuk membangun dan bertindak,” ungkapnya. Pesan ini menjadi spirit bagi seluruh relawan dan simpatisan dalam misi mereka.

    Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pemilu kali ini merupakan pemilu pertama bagi banyak orang di Provinsi Papua Barat Daya. “Mari kita tanamkan sejarah yang baik. Setiap langkah yang kita ambil akan menjadi catatan bagi masa depan,” ujarnya.

    Dalam konteks politik yang semakin beragam, Manaf juga memberikan peringatan serius kepada seluruh Tim Relawan ARUS untuk menghindari praktik money politik. “Jangan mencederai kertas suara kita dengan tinta hitam, jika ada yang melanggar, mereka harus bertanggung jawab,” tegasnya.

    Ajakan untuk menjaga integritas pemilu ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah sebuah gerakan untuk menyamakan visi dan misi antara masyarakat dan tim relawan dalam membangun demokrasi yang sehat.

    “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga proses pemilu ini,” pungkasnya

    Kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemilu menjadi landasan bagi ARUS, yang berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran dan fairness. “Kami bertekad untuk memastikan setiap suara dihargai dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan,” ujar Manaf.

    Pernyataan ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat tentang dampak negatif money politik. Dengan harapan, kesadaran ini akan menyebar luas dan menjadi bagian dari kultur baru di Provinsi Papua Barat Daya.

    “Kami percaya, jika kita berpegang pada kejujuran, suara rakyat akan mendukung perubahan yang positif,” tutup Manaf.

    Dalam situasi politik yang kerap kali dirundung isu money politik, pernyataan ini diharapkan bisa menjadi titik tolak bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam pemilu mendatang. Keterlibatan aktif dari masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas.

  • Kemenangan Zulkarnain Awat Amir Di Pilbup Malteng Terbuka Lebar

    Melanesiatimes.com – Calon bupati Zulkarnain Awat Amir selangkah lagi menuju kemenangan di pilkada Maluku Tengah setelah beberapa lembaga survei menjagokan dirinya dan Mario Lawalata bakal finish sebagai juara.

    Salah satunya datang dari hasil survei lembaga survei Indonesia Political Survey & Consulting (Indopol Survey) yang dirilis beberapa waktu lalu dimana keduanya unggul jauh meninggalkan lawan-lawan politik mereka.

    Bang Ozan (sapaan akrab Zulkarnain) terdata ungguli tiga paslon lain di bursa pemilihan bupati dengan nilai pengenalan tingkat kesukaan masyarakat sebanyak 32,25%.

    Sementara di posisi kedua ada nama Andi Munaswir-Tina W Tetelepta dengan 24,25%, posisi ketiga diikuti Mirati Dewaningsih-Daniel Nirahua yang memperoleh 18,75% dan pasangan Ibrahim Ruhunussa-Liliane Aitonam di juru kunci dengan perolehan 14,0%. Sementara terdapat 3,75% masyarakat yang belum menentukan pilihannya.

    Ihwal kepastian ini disampaikan langsung oleh ketua tim pemenangan Halimun Sahulatu, selasa, (26/11/2024).

    Menurutnya selain kandidat nomor 4 unggul di hasil survei ada indikator lain yang juga menjadi pertimbangan mengapa Zulkarnain Awat Amir layak jadi bupati Maluku Tengah.

    Yakni sepak terjangnya di kalangan elit politik nasional yang menjadikan dirinya sangat dibutuhkan saat ini oleh Malteng.

    “kita bituh pemimpin yang punya kemampuan jaringan di pusat untuk memperbaiki masalah di kabupaten ini terutama defisit anggarannya. Zulkarnain bisa melakukan itu untuk kita,” tegas Halimun menyampaikan.

    Hal yang sama juga dikemukakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arman Mualo dengan menyebut jika bang Ozan punya peluang besar untuk menang setelah didukung oleh lima partai besar.

    Sehingga langkah bang Ozan menuju kemenangan tak bisa diragukan lagi. Peluangnya terbuka lebar apalagi lima partai ini merupakan partai-partai pemenang pileg 14 februari 2024 lalu dengan menempatkan 22 anggota legislatif terpilih di DPRD kabupaten Maluku Tengah.

    “bang Ozan didukung lima partai besar yang memiliki jaringan infrastruktur partai yang solid dan punya basis dukungan yang jelas. Sehingga konsolidasi maksimal dan penerimaan masyarakat untuk kandidat disetiap kunjungan juga sangat luar biasa. Ini karena masyarakat menginginkan kepemimpinan baru dan Malteng akan bangkit bersama Zulkarnain Awat Amir dan Mario Lawalata,” terang Mualo yang baru dilantik sebagai wakil ketua DPRD kabupaten Maluku Tengah 2024-2029. (HUAT)

  • Bawaslu Malteng Lakukan Pengawasan Distribusi Logistik Pilkada Di Kecamatan Seram Utara Timur Seti

    Melanesiatimes.com – Bawaslu Maluku Tengah lakukan pengawasan logistik pilkada yang dikirim menuju kecamatan Seram Utara Timur Seti.

    Bentuk pengawasan terus dilakukan oleh pihak Bawaslu seiring waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang tinggal sehari lagi.

    Logistik polkada yang semula diamankan di Gedung Olah Raga (GOR) Kota Masohi mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan dan pengawasan langsung oleh Bawaslu Maluku Tengah.

    Selanjutnya logistik tersebut didistribusikan ke seluruh kecamatan termasuk Seram Utara Timur Seti pada senin, (25/11/2024).

    Rusman Tauran (Ketua PPK Kecamatan Seram Utara Timur Seti) kepada media melanesia times di lokasi mengkonfirmasi bahwa “pengiriman logistik sudah kami terima tadi pukul 14.30 WIT,” jelas Tauran menyampaikan.

    Hal yang sama juga dibenarkan Fisya Zaerlina (Kordiv HP2H Panwascam Seram Utara Timur Seti). Menurutnya “sebelum menuju Seti, pihak Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sudah menghubungi kami (berkoordinasi) mengenai pengiriman logistik pilkada dari Kota Masohi dan Alhamdulillah mereka semua dan logistik tiba di sini pukul 14.32 WIT siang tadi,” ujar Fisya menambahkan.

    Terkait logistik yang diantar ke kecamatan Seram Utara Timur Seti, menurut Tauran seluruhnya dalam keadaan baik dan sudah di cek secara keseluruhan dari masing-masing logistik sesuai kebutuhan.

    “semuanya dalam keadaan baik dan kami sudah melakukan pemeriksaan,” ucapnya.

    “ada kotak suara dan bilik untuk 29 TPS, daftar hadir, DPT, C7 DPT, DPTB, DPK, alat kelengkapan coblos, tinta, dan lain-lain semuanya dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan,” tambahnya.

    Untuk kecamatan Seram Utara Timur Seti sendiri diketahui jumlah TPS ada 30. Namun 1 TPS sudah lebih dulu mendapatkan distribusi logistik pilkada sehingga hari ini logistik sisa untuk 29 TPS menyusul.

    “untuk Seti sendiri ada 30 TPS, kami sudah distribusikan untuk 1 TPS di tanggal 21 November kemarin yakni pada TPS pegunungan,” jelas Tauran.

    Tauran juga menyebut jika “target kami selanjutnya harus diselesaikan besok (selasa, 26/11/2024),” ujarnya.

    Kecamatan Seram Utara Timur Seti memang merupakan salah satu yang terjauh dari pusat ibu kota Kabupaten Maluku Tengah (Masohi).

    Sehingga proses pendistribusian logistik pilkada dipercepat mengingat jaraknya yang jauh. (HUAT)

  • Buntut Penempatan TPS, Anggota KPPS Minta Undur Diri

    Melanesiatimes.com – Drama penempatan tempat pemungutan suara (TPS) ini bikin heboh, Banyak warga setempat ngeluh karena lokasi TPS 17 Kelurahan Malawei Sorong Manoi yang dipindah ke tempat sempit dan kurang strategis.

    Awalnya, warga RT.004/RW.005 sepakat buat TPS 17 di tempat luas yang sudah sering dipakai. Tapi, ada oknum PPS dan PPD yang tiba-tiba pindahin ke lorong sempit, yang juga ada banyak anjing berkeliaran. Warga pun ngamuk dan menolak untuk ke situ.

    Koordinasi sudah dilakukan bersama PPS, PPD, dan KPU Kota Sorong, tapi semuanya beralasan bahwa itu udah sesuai titik GPS, jadi gak bisa digeser lagi. Setelah sempat sepakat, pas mau dirikan TPS, ada warga yang nuduh KPPS dengan sesuatu yang tidak berdasar, sehingga membuat anggota KPPS merasa kesal.

    “Awalnya kita sudah sepakat untuk bangun TPS diplomasi sesuai titik GPS, namun ada warga yang menyinggung akhirnya kita pindahkan ke tempat yang lebih layak, namun tiba-tiba RT sebelah dan ngamuk,” kata anggota KPPS yang tidak mau namanya disebutkan.

    Setelah koordinasi, PPS dan PPD bilang semua diserahkan ke KPPS. Tapi ketika mau di dirikan TPS, Ketua RT tiba-tiba larang, dan terjadilah adu mulut.

    Akibat situasi ini, anggota KPPS jadi tersinggung dan memutuskan untuk mundur diri bahkan, anggota lainnya juga ikut undur diri.

    Diketahui bahwa ada dua RT di dalam satu kompleks, dan pada saat penempatan TPS di tempat yang tidak strategis itu, tidak dilibatkan Ketua RT.004/RW.005.

  • Ketua KPU PBD Hadiri Launching Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong resmi meluncurkan distribusi logistik untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024.

    Acara ini berlangsung di gudang logistik KPU Kota Sorong, yang berlokasi di Jalan Tanjung Rimoni pada Senin (25/11/2024).

    Launching distribusi logistik dibuka oleh Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Yakob Kareth. Kehadiran berbagai pihak dalam acara ini menunjukkan pentingnya kolaborasi demi kelancaran pemilihan.

    Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota Sorong, serta perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, TNI/Polri, Kejaksaan Negeri Sorong, dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pengawas (Panwas) Kota Sorong.

    Dalam laporan yang disampaikan oleh Kasubag Logistik, Fadila, terdapat 10 distrik, 41 kelurahan, dan 380 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dilayani dalam pemilihan ini. Hal ini menuntut kesiapan dan kerjasama dari semua pihak agar semua logistik dapat terdistribusi tepat waktu.

    Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, dalam sambutannya, mengingatkan semua pihak akan tanggung jawab untuk mengawal proses distribusi logistik agar berjalan lancar. “Mari sama-sama kita bersinergi untuk menjaga kesatuan dalam menjalankan tahapan pemilihan ini,” ujarnya.

    Andarias juga menekankan pentingnya anggota KPU melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang. “Jangan sampai ada persoalan yang berujung pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau Mahkamah Konstitusi (MK),” tekan Andarias.

    Ia menegaskan, jika semua proses berjalan tidak sesuai harapan pada hari pencoblosan, maka pilkada kali ini bisa dianggap gagal. Oleh karena itu, pelaksanaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum yang baik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Sinergi antara semua pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan amanat pemilihan ini.

    Dengan peluncuran distribusi logistik ini, KPU Kota Sorong bertujuan memastikan seluruh kebutuhan pemilihan dapat terpenuhi dengan baik, dari awal hingga akhir proses. Masyarakat pun diharapkan turut ambil bagian dalam memantau dan menyukseskan pemilihan yang akan datang ini.

    Kegiatan ini bukan hanya sekadar launching, tetapi sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas pemilu. Semua pihak diharapkan dapat tetap solid untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berkualitas.

    Dengan semangat gotong royong, diharapkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024 ini dapat berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin yang amanah bagi masyarakat. (Sintia_Rahayaan)

  • MPR RI Gandeng Mahasiswa UNIMUDA Sorong Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

    Melanesiatimes.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, melalui anggota Komisi VI DPR RI, Faujia Helga Tampubolon Umlati, mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai empat pilar kebangsaan di kalangan generasi muda.

    Acara tersebut berlangsung di kampus UNIMUDA Sorong dan dihadiri oleh Rektor Universitas setempat, Dr. Rustamaji, M.Si, serta 218 mahasiswa dari berbagai program studi. Senin (25/11/2024)

    Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sambutannya, Faujia Helga yang akrab disapa Mom Egha mengungkapkan harapannya agar generasi muda terus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kami ingin semakin banyak generasi bangsa kita yang tetap memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya saat membuka acara.

    Faujia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga persatuan di tanah Papua Barat Daya. Ia menandaskan bahwa mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan sehingga tidak terpecah belah.

    “Utamanya mahasiswa di Provinsi Papua Barat Daya harus memahami dan menerapkan empat Pilar kebangsaan sebagai nilai-nilai kebangsaan,” tandasnya.

    Di sela-sela acara, diadakan sesi tanya jawab yang mengundang antusiasme mahasiswa. Diskusi ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggali lebih dalam tentang materi empat pilar kebangsaan serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

    Mom Egha mahasiswa UNIMUDA Sorong dapat menjadi agen perubahan, baik dalam membantu pemerintah daerah melakukan pembangunan fisik maupun peningkatan sumber daya manusia. “Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan yang mampu membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik,” ajaknya.

    Acara ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga ditutup dengan pemberian beasiswa bagi 16 mahasiswa semester akhir yang membutuhkan dukungan penyelesaian kuliah. Ini menjadi salah satu langkah nyata dari MPR RI untuk mendukung pendidikan di kalangan generasi muda.

    “Hal ini diharapkan bisa memberikan dorongan bagi mahasiswa untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu dan berkontribusi positif bagi bangsa,” tambahnya.

    Kegiatan sosialisasi ini mempererat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara mahasiswa. Dengan semangat baru, dilakukan harapan bahwa mahasiswa UNIMUDA Sorong akan menjadi generasi yang berintegritas, aktif dalam penta-helix pembangunan di daerahnya, serta mampu berkontribusi positif bagi negara.

    Melalui kegiatan ini, MPR RI tidak hanya ingin melengkapi pengetahuan mahasiswa, tetapi juga membangun kesadaran bahwa peran generasi muda sangat penting untuk kemajuan bangsa. Semoga dengan serangkaian aktivitas ini, nilai-nilai kebangsaan semakin tertanam dan diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan mahasiswa.

  • Jaksa: Bukti Digital Ungkap Ike Farida Tahu Sumpah Novum

    Melanesiatimes.com – Kasus sumpah palsu yang menjerat terdakwa Ike Farida kembali bersidang dengan agenda duplik, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin 25/11/2024.

    Dalam duplik yang dibacakan Tim Penasehat Hukum Ike Farida menyampaikan bahwa yang salah seharusnya yang melakukan sumpah yaitu kuasa hukumnya Nurindah MM Simbolon, dirinya tidak pernah mengucap sumpah di dalam persidangan. Kendati demikian, ia mengakui memberikan kuasa khusus kepada Nurindah untuk mengajukan memori peninjauan kembali.

    Namun Ia juga mengaku tidak paham soal litigasi dalam menangani kasus perkara pidana, termasuk tidak paham kalau pengajuan peninjauan kembali harus ada sumpah novum.

    “Saya tidak pernah melakukan sumpah palsu, tapi yang melakukan sumpah palsu ialah Nurindah MM Simbolon. Saya tidak paham soal litigasi,” ucapnya.

    Kendati demikian, dalam dupliknya Ike Farida mengakui telah membubuhkan tandatangan pada memori Peninjauan Kembali yang akan diajukan Nurindah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana di dalam memori peninjauan kembali memuat daftar novum atau bukti baru yang akan diajukan, antara lain akta perkawinan pisah harta antara Ike dan suaminya WNA Jepang yang dibuat tahun 2017, dan Surat Kanwil BPN DKI Jakarta yang dibuat tahun 2015.

    Pada sidang pembacaan replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) minggu lalu, Jumat 22/11/2024, JPU menyatakan bahwa ketidakhadiran terdakwa Ike Farida dalam sumpah novum yang dilakukan Nurindah MM Simbolon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 Mei 2020 berdasarkan surat kuasa dari Ike Farida tertanggal 22 Februari 2020.

    “Terdakwa sengaja tidak hadiri sumpah novum dengan memberikan kuasa kepada Nurindah untuk menghindari kanggungjawab hukum, karena sebenarnya Ike sudah tahu bahwa novum yang digunakan pernah digunakan pada perkara sebelumnya,” kata JPU dalam tuntutannya, Rabu 13/11/2024 lalu.

    Menurut kesaksaian Nurindah sebagaimana fakta dalam persidangangan menyatakan bahwa Nurindah MM Simbolon telah memberitahukan kepada terdakwa terkait rencana sumpah novum. Penyampaian tersebut dapat dibuktikan dengan bukti chat dalan whatsapp group (WAG) antara Nurindah dengan terdakwa Ike Farida sebagaimana disampaikan dalam keterangan ahli digital forensik, Rabu 30/10/2024.

    “Setelah mendapatkan pemberitahuan dari Nurindah, tidak ada upaya dari terdakwa untuk melarang atau mencegah Nurindah untuk melakukan sumpah novum,” kata JPU dalam pembacaan replik atau tanggapan pada Jumat (22/11/2024) lalu.

    Sebelumnya, dalam sidang pembacaan tuntutan Jaksa pada Rabu (13/11/2024), telah dinyatakan Jaksa bahwa terdakwa Ike Farida terbukti bersalah melakukan tindak pidana sumpah palsu sebagaimana diatur pada Pasal Pasal 242 ayat (1) KUHP dan dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan.

    “Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.,” Kata Jaksa pada Rabu 13/11/2024.

    Namun, Rabu 20/11/2024, dalam pledoi yang disampaikan langsung oleh Ike Farida, manyatakan dirinya awam terhadap hukum litigasi di Pengadilan, dan tidak memahami dalam pengajuan Peninjauan Kembali ada sumpah novum atau bukti baru.

    “Yang Mulia terus terang saya banyak belajar dari kasus ini, selama ini saya tidak begitu paham beracara litigasi, dan tidak paham kalau pengajuan novum harus ada sumpah,” kata Ike Farida, pada Rabu 20/11/2024.

    Padahal dirinya telah membuka kantor praktik hukum dengan mendirikaan kantor hukum Farida Law Office sejak tahun 2002, dan ia sendiri Doktor dibidang hukum yang mengajar di peguruan tinggi, jadi pledoi atau pembelaannya yang menyatakan tidak paham litigasi dan sumpah novum tidak masuk diakal.

    Bahkan dalam jejak digital, dirinya sudah menangani perkara litigasi sejak tahun 2004/2005 dengan menggugat perusahaan Coca-Cola sebesar 60 Milyar di Pengadilan Jakarta Selatan dan dinyatakan kalah.

    Tidak hanya itu, ia juga mengaku tidak paham soal peninjauan kembali (PK) harus ada sumpah novum. Jelas dalam jejak digitalnya bahwa terdakwa Ike Farida merupakan orang yang sudah senior dan paham berurusan soal litigasi. Harusnya Ike Farida sebagai seorang doktor dibidang hukum memberikan contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia.

    Bahkan kesaksian mantan kuasa hukum dan partner Farida di kantor Farida Law Office (2014 – 2017), Yahya Tulus Nami Hutabarat, SH., menyampaikan bahwa Ike Farida merupakan lawyer senior dan yang dulu sering beracara litigasi.

    Pledoi yang dibacakan Ike Farida soal dirinya tidak paham hukum saat sidang diragukan kebenarnnya. Pasalnya, dirinya seorang doktor dibidang hukum, lulusan luar negeri dan rekam jejaknya didunia lawyer tidak diragukan lagi, jadi mustahil ia tidak paham hukum.

    Sementara itu, keterangan ahli pidana Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., M.BA. yang dihadirkan JPU, Jumat 1/11/2024, menyatakan bahwa ada opzet (kesengajaan), actus reus (perbuatan salah) dan mens rea (niat jahat) dalam perkara sumpah palsu Ike Farida. Perbuatan Ike Farida menolak tawaran pengembang mengembalikan uang ketika PPJB dan AJB tidak bisa dilaksanakan, kemudian melaporkan pengembang dengan tuduhan penggelapan, namun menolak uang penetapan konsinyasi yang dititip pengembang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta menggugat pengembang secara perdata dengan tuntutan kompensasi yang tinggi, merupakan mens rea dari terdakwa Ike Farida.

    Dari keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut, Jaksa berkeyakinan Ike Farida telah melakukan tindak pidana sumpah palsu, dan oleh karena terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa Ike Farida

  • Bawaslu Kota Sorong Awasi Pendistribusian Logistik Pemilukada 2024

    Melanesiatimes.com – Peluncuran dan pendistribusian logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 kini menjadi sorotan utama di Kota Sorong.

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong mengambil peran penting dalam mengawasi proses ini, memastikan kelancaran dan integritas setiap tahap pendistribusiannya.

    Launching logistik KPU Kota Sorong dilaksanakan di gudang logistik yang terletak di Jalan Tanjung Rimoni kilometer 8 pada Senin (25/11/2025).

    Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Pemerintah Kota Sorong, yang diwakili oleh Sekda Kota Sorong, Yakob Kareth, juga Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, serta Forkopimda setempat.

    Abdul Kadir Kelosan, Ketua Bawaslu Kota Sorong, menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pemilu. “Bawaslu Kota Sorong bersama jajaran badan Adhoc akan mengawasi pendistribusian logistik ini sampai ke TPS. Kami akan memastikan semua itu harus sesuai dengan jumlah masing-masing TPS,” ungkapnya.

    Kegiatan launching ini bukan hanya simbolis, namun juga memegang peranan krusial untuk memastikan logistik sampai ke tangan pemilih dengan akurat dan tepat waktu. Kadir juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan KPU dalam misi ini. “Kami harap KPU Kota Sorong dapat memastikan semua logistik yang disalurkan harus tepat jumlah, tepat waktu, dan dipastikan sampai di TPS sebelum pemungutan suara dimulai,” tegas Kadir.

    Keseriusan Bawaslu dalam mengawasi pendistribusian logistik bukan tanpa alasan. Pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan, keterlambatan dan ketidakakuratan dalam pengiriman logistik dapat mempengaruhi proses pemungutan suara. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan lebih proaktif dalam menjamin kelancaran proses ini.

    Peluncuran logistik kali ini mencakup berbagai peralatan penting untuk kelancaran proses pemungutan suara, seperti kotak suara, surat suara, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan di setiap TPS.

    Dalam hal ini, Bawaslu tidak hanya memantau, tetapi juga akan melakukan evaluasi setelah pendistribusian, guna meninjau kembali efektifitas pelaksanaan.

    “Kami akan melakukan pengecekan secara rutin. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau masalah dalam pendistribusian logistik, kami akan menyampaikan rekomendasi kepada KPU,” jelas Kadir.

    Bawaslu juga meminta masyarakat untuk turut aktif mengawasi jalannya pemilu, dengan cara melaporkan jika ada kejanggalan yang ditemukan. “Partisipasi masyarakat sangat penting. Kami mengajak warga untuk tidak ragu melaporkan jika ada sesuatu yang mencurigakan di lapangan,” tambahnya.

    Di sisi lain, perlunya meningkatkan edukasi kepada pemilih tentang proses pemilu juga menjadi perhatian penting. Kadir menegaskan bahwa pemilih yang teredukasi adalah kunci untuk pemilu yang sukses. “Kami akan terus berupaya memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait pemilu kepada masyarakat,” tutupnya.

    Dengan pengawasan yang ketat dari Bawaslu, diharapkan pendistribusian logistik pemilukada 2024 di Kota Sorong dapat berjalan lancar, serta memastikan bahwa semua pihak dapat melaksanakan haknya untuk memilih dengan aman dan nyaman. Mari bersama-sama wujudkan pemilu yang demokratis.

  • KPU Kota Sorong Luncurkan Distribusi Logistik untuk Pilkada 2024

    Melanesiatimes.com – Launching Logistik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, bersama Forkopimda dan Pemerintah Kota Sorong resmi meluncurkan distribusi logistik untuk Pilkada 2024.

    Launching Logistik ini berlangsung di gudang KPU dan dihadiri, KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Bawaslu Kota Sorong, Forkopimda dan Pemrintah Kota Sorong yang diwakili Sekda Kota Sorong, pada Senin (25/11/2024).

    Plt Ketua KPU Kota Sorong, Hilman Djafar, menyampaikan sambutannya yang penuh makna menyampaikan, “Logistik ini adalah alat negara yang harus dijaga kerahasiaannya. Jangan cuma lihat kotak logistiknya, tapi fokuslah pada kertas suara yang akan memilih pemimpin kita di Papua Barat Daya.” ujarnya

    Distribusi logistik yang dilakukan mencakup kotak suara, surat suara, dan perlengkapan untuk tempat pemungutan suara (TPS). Logistik ini akan disebar ke 10 distrik dan 41 kelurahan yang mencakup 380 TPS.

    Yang menarik, perubahan signifikan terlihat dalam jumlah kotak suara. “Kalau sebelumnya setiap TPS menggunakan lima kotak suara, kali ini hanya dua kotak untuk Gubernur dan Walikota,” tandasnya

    Hari ini, KPU Kota Sorong mengeluarkan total 760 kotak suara dari gudang logistik. Untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ada sebanyak 211.916 lembar yang disiapkan.

    Kebutuhan surat suara untuk Pilkada kali ini sekitar 110.705 lembar. Dari jumlah tersebut, ada kelebihan untuk pemilihan Gubernur sebanyak 1.514 lembar dan untuk Walikota sebanyak 212.339 lembar.

    Hilman menjelaskan bahwa semua surat suara yang lebih akan disortir. “Kami akan menghitung sesuai data agar bisa dimusnahkan bersama Bawaslu Kota Sorong untuk mencegah penyalagunaan,” tegasnya.

    Tak hanya itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk memeriksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara online. “Pastikan tahu TPS kalian, ya! Ini penting untuk menyalurkan hak suara,” tutup Plt Ketua KPU Kota Sorong Hilman Djafar.

    Dengan semua persiapan ini, KPU Kota Sorong berharap Pilkada tahun 2024 berjalan lancar dan sukses. Mari kita sambut pemilu dengan antusias dan penuh rasa tanggung jawab agar pemilu ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. (Sintia_Rahayaan)