Blog

  • KPU Kota Sorong Terima Logistik Surat Suara Pilkada Sebanyak 212 Koli Dan 1 Koli Surat Suara PSU

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong menerima logistik suara untuk Pemilihan Walikota, Wakil Walikota dan Gubernur Wakil Gubernur Tahun 2024.

    Sebanyak 212 koli untuk Pemilihan Walikota Sorong dan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur serta 1 koli untuk surat suara cadangan untuk persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

    “Dalam pendistribusian tersebut belum di temukan surat suara yang rusak pada saat pembongkaran di bandara DEO Kota Sorong,” kata Indra selaku Plh.

    Pendistribusian surat suara tersebut menggunakan pesawat Pelita Air dan Batik Air, tiba di Bandara Domine Edwar Osok pada pukul 07.15. Wip. Usai di bongkar langsung dibawa ke Gudang penyimpanan KPU Kota Sorong jalan Arteri Kota Sorong pada pukul 09.50. Wip.

    Pembongkaran tersebut di hadiri oleh pihak Bawaslu Kota Sorong, Abdul Kadir Kelosan bersama pihak Kepolisian.

    “Dari 213 koli Surat suara, KPU Kota Sorong sebanyak 106 untuk pemilih Walikota, Wakil Walikota Sorong dan 106 surat suara untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur serta 1 koli surat suara PSU,” terang Indra Permana Saragi

    Dalam 1 koli berjumlah 2.000 exemplar, sehingga total dari 213 koli, sebanyak 426. 000 (Empat Ratu Dua Puluh Enam Ribu) exemplar surat suara Pemilihan Kepala Daerah Kota Sorong,  Gubernur Wakil Gubernur dan Walikota Wakil Walikota.

    212 koli telah di distribusikan ke Gudang KPU Kota Sorong di jalan Arteri, sedangkan 1 koli untuk suara PSU telah di serahkan ke KPU Provinsi Papua Barat Daya.

    Proses pembongkaran dilakukan secara aman dan lancar tanpa di temukan kerusakan atau kendala.

  • Prabowo Subianto Dilantik, Pemberantasan Kemiskinan Jadi Prioritas

    Melanesiatimes.com – Pada Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pelantikan yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara serta tamu undangan penting lainnya.

    Upacara pelantikan yang berlangsung dengan penuh khidmat ini menandai dimulainya era baru pemerintahan yang akan memimpin hingga 2029.

    Pemberantasan Kemiskinan Jadi Prioritas

    Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan kemiskinan menjadi agenda prioritas pemerintahannya. Salah satu target ambisius yang dicanangkan adalah menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam dua tahun pertama. Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk menekan tingkat kemiskinan relatif hingga di bawah 6 persen pada akhir masa jabatan mereka pada 2029.

    Langkah konkret dan kebijakan strategis dalam mencapai tujuan ini akan segera diterapkan demi mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

  • Prabowo Subianto, Janjikan Pemberantasan Korupsi

    Melanesiatimes.com – Pada Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pelantikan bersejarah ini berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dengan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara serta tamu kehormatan dari berbagai kalangan.

    Upacara yang digelar dengan penuh khidmat ini menandai dimulainya era baru pemerintahan yang akan memimpin Indonesia hingga tahun 2029, membawa harapan bagi perubahan yang lebih baik di berbagai sektor.

    Pemberantasan Korupsi

    Salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran adalah memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pasangan ini meyakini bahwa korupsi adalah akar masalah kebocoran anggaran serta inefisiensi di berbagai sektor pembangunan. Lebih dari itu, korupsi dinilai dapat merusak perekonomian nasional dan memengaruhi stabilitas sosial masyarakat.

    Untuk mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, Prabowo dan Gibran berkomitmen menghapus keuntungan yang diperoleh pelaku korupsi dan memaksimalkan pemulihan keuangan negara. Dengan langkah ini, mereka optimistis bahwa pemerataan ekonomi dan efisiensi pembiayaan pembangunan akan tercapai. Dampaknya diharapkan memberikan dorongan signifikan bagi kemajuan Indonesia ke depan.

    Melalui agenda anti-korupsi yang lebih tegas ini, pasangan Prabowo-Gibran ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan negara tidak lagi terbuang sia-sia, melainkan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

  • Prabowo Resmi Dilantik: Reformasi Besar di Bidang Politik, Hukum, dan Birokrasi Menuju Indonesia Maju

    Melanesiatimes.com – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Minggu, 20 Oktober 2024. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta ini dihadiri oleh pejabat tinggi negara serta tamu-tamu kehormatan. Upacara berlangsung khidmat, menandai dimulainya pemerintahan baru yang akan memimpin Indonesia hingga 2029.

    Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

    Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki visi besar untuk membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, terutama politik, hukum, dan birokrasi. Mereka berkomitmen untuk memerangi praktik politik uang serta mendorong akses politik yang lebih inklusif dan setara bagi seluruh masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem politik yang lebih bersih dan adil.

    Di sektor hukum, fokus utama pasangan ini adalah menegakkan prinsip kesetaraan di mata hukum serta memberikan kepastian hukum yang kuat. Menurut Prabowo dan Gibran, penegakan hukum yang adil adalah fondasi bagi stabilitas ekonomi dan demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia.

    Sementara itu, dalam bidang birokrasi, pemerintah berencana melanjutkan upaya digitalisasi dan memperkuat sistem satu data terpadu. Langkah ini diyakini akan meningkatkan efisiensi kerja birokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memberikan peluang karier yang lebih baik bagi para birokrat.

    Dengan visi reformasi yang ambisius ini, pemerintahan Prabowo-Gibran berharap mampu membawa perubahan nyata dan membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan.

  • Prabowo-Gibran Resmi Dilantik: Fokus Utama Perkuat Penerimaan Negara untuk Pembangunan Berkelanjutan

    Melanesiatimes.com – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 pada Minggu, 20 Oktober 2024. Upacara yang khidmat ini berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara dan tamu kehormatan.

    Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintahan baru untuk memperkuat penerimaan negara. Program prioritas mereka adalah menyempurnakan mekanisme perpajakan dan pungutan negara, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa pajak dan pungutan bersifat memaksa hanya boleh diberlakukan melalui undang-undang.

    Langkah ini dipandang sebagai strategi vital untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, dengan rencana meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara guna memaksimalkan sumber pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional.

    Dengan fokus pada optimalisasi pendapatan negara, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan membawa Indonesia menuju era pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri.

  • Langkah Besar Prabowo Menuju Swasembada Pangan, Energi, dan Air untuk Indonesia Mandiri

    Melanesiatimes.com – Pada Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Upacara pelantikan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dengan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan tamu undangan.

    Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan komitmennya untuk segera memulai pekerjaan guna menunaikan janji-janji kampanye. Fokus utama mereka adalah menjalankan 17 program prioritas dan delapan program cepat hasil terbaik. Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah upaya swasembada di tiga sektor strategis: pangan, energi, dan air.

    Prabowo dan Gibran optimis bahwa visi-misi mereka dapat terealisasi dengan baik melalui penerapan program-program tersebut, demi mewujudkan kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat

    Swasembada pangan menjadi salah satu visi utama yang diusung Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, terutama selama masa kampanye. Dengan tekad memperkuat ketahanan pangan nasional, Prabowo merancang berbagai strategi guna menjadikan Indonesia mandiri dalam produksi pangan, khususnya untuk komoditas penting seperti padi, jagung, dan singkong. Salah satu langkah konkret adalah mencanangkan pengembangan lumbung pangan (food estate) di berbagai wilayah strategis.

    Pemerintahan Prabowo menargetkan perluasan lahan panen hingga mencapai 4 juta hektare pada tahun 2029. Tidak hanya fokus pada pangan, Prabowo juga menekankan pentingnya tata kelola air yang efisien. Dalam visi misinya, tata kelola air yang baik menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan air saat musim kemarau serta mencegah potensi bencana banjir di musim hujan.

    Selain itu, ambisi besar Prabowo-Gibran untuk swasembada energi diarahkan pada pengembangan energi hijau. Mereka optimistis bahwa Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam pasar energi terbarukan global. Program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 dari kelapa sawit, tebu, serta singkong dijadikan landasan utama. Tak hanya itu, potensi energi dari angin, matahari, dan panas bumi juga menjadi fokus utama pengembangan energi hijau nasional.

    Dengan strategi ini, pasangan Prabowo-Gibran percaya bahwa Indonesia akan mampu mencapai swasembada pangan, energi, dan air secara menyeluruh pada tahun 2029.

  • Kabinet Prabowo-Gibran 2024: Sri Mulyani Didampingi 3 Wakil Menteri di Kemenkeu

    Melanesiatimes.com – Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 dalam sebuah acara di Istana Negara, Minggu (20/10/2024). Kabinet ini terdiri dari 109 posisi penting, termasuk menteri, wakil menteri (wamen), serta kepala badan dan lembaga setingkat menteri.

    Dalam kabinet baru ini, sebanyak 56 wakil menteri dan wakil kepala staf ditugaskan untuk mendampingi para menteri. Beberapa kementerian bahkan akan diperkuat oleh lebih dari satu wakil menteri untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

    Kementerian Keuangan akan diperkuat oleh tiga wakil menteri, yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu. Mereka akan membantu Menteri Sri Mulyani dalam mengelola keuangan negara di tengah tantangan global.

    Selain Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri dan BUMN juga di temanin  Tiga Wakil Menteri:

    1. Kementerian Luar Negeri, di bawah kepemimpinan Sugiono, juga akan memiliki tiga wakil menteri: M. Anis Matta, Arrmanatha Nasir, dan Arif Havas Oegroseno, untuk memperkuat diplomasi Indonesia di berbagai bidang internasional.
    2. Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh Erick Thohir, akan didampingi oleh tiga wakil menteri, yaitu Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria, untuk memperkuat peran perusahaan-perusahaan milik negara dalam perekonomian nasional.

    Dengan formasi ini, Kabinet Prabowo-Gibran diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, menghadapi tantangan domestik dan internasional, serta melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju.

  • Bawaslu PBD Temukan Satu Armada Berstiker Paslon Pada Pendistribusian Logistik Kertas Suara

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya melakukan pengawawasn terhadap kedatangan & pendistribusian logistik (surat suara) di Cargo Bandara DEO. Logistik tiba menggunakan  pesawat Batik Air dan Pelita Air pukul 06.10 WIT pada Minggu (20/10/2024).

    Dalam keterangannya Kordiv Sumber Dama Manusia, Organisasi dan Diklat, Sofyan Saman mengatakan, Jumlah Surat suara yg tiba hari ini sebanyak 132 koli untuk kabupaten Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan dan Raja Ampat.

    Rincian surat suara sebagai berikut:

    Kabupaten Tambrauw

    • Surat suara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  sebanyak 12 koli.
    • Surat Pemilihan jenis pemilihan Bupati dan  Wakil Bupati sebanyak 13 koli

    Kabupaten Maybrat

    • Surat suara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  sebanyak 21 koli.
    • Surat Pemilihan jenis pemilihan Bupati dan  Wakil Bupati sebanyak 11 koli

    Kabupaten Sorong Selatan 

    • Surat suara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  sebanyak 19 koli.
    • Surat Pemilihan jenis pemilihan Bupati dan  Wakil Bupati sebanyak 20 koli

    Kabupaten Raja Ampat 

    • Surat suara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  sebanyak 23 koli.
    • Surat Pemilihan jenis pemilihan Bupati dan  Wakil Bupati sebanyak 12 koli

    Surat suara PSU Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 1 koli berisi sebanyak 2.000 (dua ribu) exmplar.

    Setelah tiba di pelabuhan Bandara DEO Kota Sorong, Logistik tersebut langsung di distribusikan ke kabupaten masing-masing.

    Dalam pendistribusian kepada masing-masing kabupaten dampingi oleh Bawaslu, KPU serta aparat kepolisian.

    Sendangkan untuk surat suara Kota Sorong dan  Kabupaten Sorong di jadwalkan akan tiba besok pagi dengan waktu yang sama.

    “Dalam pengawasan yang kami lakukan berjalan baik dan sesuai, sudah tepat baik dari sisi jenis logistik, jumlah dan juga dalam keadaan tanpa ada kerusakan,” terangnya.

    Namun dalam penyediaan alat transportasi pendistribusian, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menemukan ada salah satu armada (mobil Hilux), terdapat stiker salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga Bawaslu mengambil tindakan tegas untuk merekomendasikan kepada pihak Expedisi agar menggantikan Armada tersebut.

    “Kami telah mengambil langkah dengan berkoordinasi kepada pihak Expedisi agar jangan ada Armada yang terdapat stiker Pasangan calon,” tegas Sofyan.

  • NIC Kembali Dorong DPR Buat Nomenklatur Badan Intelijen Maritim

    Melanesiatimes.com- Maraknya kasus illegal fishing yang merugikan negara hingga miliaran rupiah mendorong Abdullah Kelrey (Founder Nusa Ina Connection) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membentuk nomenklatur Badan Intelijen Maritim (BIM).

    Keberadaan BIM sangat krusial untuk mengatasi lemahnya pengawasan laut yang sering dimanfaatkan oleh pelaku penangkapan ikan ilegal. Ujarnya Kelrey, Jum’at, (18/10/2024).

    Founder Nusa Ina Connection menilai, kehadiran BIM akan memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, sekaligus meningkatkan penindakan tegas terhadap kapal asing maupun dalam negeri yang melanggar hukum perikanan. Inisiatif ini diharapkan mampu mengatasi kerugian negara akibat eksploitasi sumber daya laut yang tak terkontrol.

    Pemerintah sejauh ini telah melakukan berbagai upaya, seperti operasi gabungan, namun kasus-kasus illegal fishing masih marak terjadi. Dengan adanya badan khusus intelijen maritim, langkah pengawasan diharapkan bisa lebih sistematis dan tepat sasaran. Tutupnya

  • Isma Yatun Kembali Jabat Ketua BPK RI

    Melanesiatimes.com – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melantik Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (18/11/2024).

    Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan Isma Yatun untuk tetap melanjutkan jabatannya sebagai Ketua BPK RI, sementara Budi Prijono ditunjuk sebagai Wakil Ketua BPK RI.

    “Melalui Sidang BPK dan Sidang Anggota BPK yang digelar di Gedung BPK, Jakarta, diputuskan bahwa posisi Ketua BPK masih dipegang oleh Isma Yatun, dan Budi Prijono menjadi Wakil Ketua BPK,” ujar Teguh Widodo, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK.

    Sidang tersebut juga menetapkan beberapa penempatan lainnya, yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota I, Daniel Lumban Tobing sebagai Anggota II, Akhsanul Khaq sebagai Anggota III, Haerul Saleh sebagai Anggota IV, Bobby Adhityo Rizaldi sebagai Anggota V, Fathan Subchi sebagai Anggota VI, dan Slamet Edy Purnomo sebagai Anggota VII.

    Proses Sidang BPK dan Sidang Anggota BPK ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta mengikuti Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua BPK.

    Selain itu, sidang ini juga berpedoman pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK, serta Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016 terkait Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan.

    Lima Anggota BPK terpilih untuk periode 2024-2029 telah mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis (17/10) di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta. Kelima anggota tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi.

    Para anggota baru ini menggantikan anggota BPK yang masa jabatannya telah berakhir, yaitu Wakil Ketua merangkap Anggota BPK Hendra Susanto, Anggota BPK Daniel Lumban Tobing (yang kembali terpilih), Achsanul Qosasi, Ahmadi Noor Supit, dan Pius Lustrilanang.

    Sebelum terpilih, Akhsanul Khaq menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara (KN) I BPK, sementara Bobby Adhityo Rizaldi adalah Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Budi Prijono sebelumnya berperan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Daniel Lumban Tobing menjabat sebagai Anggota II BPK periode 2019-2024, dan Fathan Subchi merupakan mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang telah menjadi Anggota DPR RI sejak tahun 2014. (*)