Blog

  • Pangkoarmada III Hadiri Rapat Terbatas Pilkada Dengan MRP Dan Forkominda Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si, menghadiri Rapat Pimpinan MRP Papua Barat Daya Bersama dengan Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya, bertempat di Rudy Room Rylich Panorama Hotel JI. Sam Ratulangi No.55, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong. Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selasa malam (17/09/24).

    Rapat terbatas DESK(Dukungan Elemen Satuan Kerja) Pilkada yang berlangsung kurang lebih tiga Jam tersebut difokuskan pada pengamanan dan kelancaran tahapan Pilkada yang telah dimulai dan memasuki fase yang penting yaitu Verifikasi peserta.

    Pj. Gubernur papua Barat Daya Bapak Dr. Muhammad Musa’ad, Drs.M.Si. sebagai pimpinan rapat Menghimbau agar masing-masing stakeholder menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga pilkada dapat berjalan dengan tertib, aman dan demokratis.

    Pada kesempatan tersebut Pangkoarmada III menyampaikan bahwasannya Koarmada III siap memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Papua Barat Daya, terutama jika ada permintaan perbantuan dari pihak berwenang untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah ini. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses Pilkada berjalan dengan lancar, aman, dan damai demi terciptanya stabilitas politik dan sosial di Papua Barat Daya.

    Lebih lanjut Panglima menyampaikan, seandainya jika terjadi permasalahan atau potensi gangguan selama Pilkada kami berharap penyelesaiannya harus dilakukan melalui jalur hukum.

    “Penegakan hukum yang adil dan profesional adalah kunci untuk menjaga ketertiban, dan Koarmada III siap berkolaborasi dengan aparat terkait demi keamanan Papua Barat Daya” Ujar Panglima.

    Diakhir arahannya Pangkoarmada III berharap dengan sinergi semua pihak, Pilkada 2024 akan berlangsung dengan sukses dan situasi di Papua Barat Daya tetap kondusif.

    Turut hadir dalam acara tersebut Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.IK., M.T.C.P., Danlantamal XIV Laksamana Pertama TNI Deny Prasetyo, Kapoksahli Dam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan, S.Sos., M.Si., Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat bapak Muhammad Syarifuddin , S.H., M.H., Kasrem 181/PVT Kolonel Inf Dr. Raden Dwi Tjahjo Harsono, S.E., M.Si., Dirpolairud Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Budi Utomo, S.I.K, Asops Danpasmar 3 Letkol Mar Dwi Hartono M., M.Tr.Opsla., dan Ketua MRP PBD bapak Pdt Alfons . Kambu, S.Th.

  • Tim Gabungan Komisioner Dan Polda PB Sembangi Kediaman Keluarga Besar Petrus Kasihiw

    Melanesiatimes.com – Tim gabungan yang terdiri KPU Papua Barat Daya, Bawaslu Papua Barat Daya dan Polda Papua Barat, melakukan pendampingan verifikasi faktual ke Kabupaten Teluk Bintuni, pada Selasa (17/09/2024).

    Kedatangan tim gabungan ke Bintuni, sebagai tindak lanjut atas surat yang dikeluarkan KPU Papua Barat Daya No. 317/PL.01-SD/96/2.1/2024 tanggal 15 September 2024 tentang pendampingan verifikasi faktual.

    Proses verifikasi ini dilaksanakan di kediaman Aloysius Kasihiw yang merupakan adik kandung bakal calon Gubernur Papua Barat Daya, Petrus Kasihiw di Kilometer 2 distrik Bintuni.

    Hadir pada kesempatan itu, Ketua LMA Tujuh Suku, Marthen Wersin, Ketua LMA Suku Kuri, Derek Tatuta, Ketua DAP Wilayah III Doberay Kabupaten Teluk Bintuni, Yan Viktor Kamisopa, Ketua LMA Kampung Sarbe Kuri, Yance Trorba yang juga Ketua Marga Trorba serta Ibu. Tecla Trorba selaku mama dari Petrus Kasihiw.

    Turut menyaksikan, Plt Kepala Badan Kesbangpol Teluk Bintuni, Rheinhard C. Maniagasi beserta keluarga besar Suku Kuri dan Irarutu, serta Tokoh Adat Wamesa, Bahmuddin Fimbay.

    Kepala Bagian Teknis KPU Papua Barat Daya, Paris Uria Pedai menjelaskan, sesuai ketentuan perundang-undangan, jika terdapat keraguan terhadap dokumen administrasi keabsahan pasangan calon, maka KPU bisa melakukan klarifikasi ulang.

    “Dasar itulah, kami ada dengan basudara dong semua. Untuk itu, yang utama kami mengecek ada tiga rekomendasi, dan kami fokus ke Bintuni,” jelasnya yang didampingi Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya, Sofyan.

    Ia mengatakan, tujuan tim ke Teluk Bintuni, untuk memastikan kebenaran dokumen yang dikeluarkan LMA Tujuh Suku kabupaten Teluk Bintuni, LMA Suku Kuri dan DAP Wilayah III Doberay kabupaten Teluk Bintuni.

    “Terkait dengan keabsahan dokumennya, akan menjadi dasar buat kami, sehingga berita acara yang kami siapkan akan kita teken sama-sama. Nantinya akan menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan hasil ini ke pimpinan, kemudian ditetapkan dalam rapat pleno,” ungkap Pedai.

    Ia menegaskan, kaitan dengan verifikasi faktual yang dilakukan pihaknya, bukan untuk membuktikan keabsahan secara adat. Karena hal itu, bukan domain lembaga penyelenggara.

    Namun berkaitan dengan dokumen administrasi sebagai syarat calon, ia menerangkan, pihaknya diharuskan sesuai regulasi untuk melakukan klarifikasi di lapangan.

    “Kami ingin jelaskan bahwa berkaitan dengan hak adat, kami secara kewenangan tidak bisa membuktikan. Karena itu hak kepemilikan adat. Namun, untuk mengesahkan semua dokumen, maka kami harus memastikan keabsahannya,” tambahnya.

    Sementara, Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya, Sofyan menyatakan, KPU dan Bawaslu selaku lembaga penyelenggara pemilu berkomitmen melaksanakan tahapan pemilu kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Bahkan, dirinya menegaskan, pihaknya memberikan garansi sebagai jaminan kepercayaan publik bahwa lembaga KPU maupun Bawaslu merupakan lembaga independen yang tentunya berjalan pada koridor hukum.

    “Kami dari Bawaslu dan KPU, memberi garansi bahwa KPU dan Bawaslu berjalan berdasarkan aturan. Tidak berdasarkan apapun, tetapi aturan perundang-undangan menjadi panglima bagi dua lembaga ini,” singkatnya menutup.

    Sesuai pantauan, pertemuan dalam rangka verifikasi faktual oleh KPU dan Bawaslu PBD itu diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua LMA Tujuh Suku, Marthen Wersin dan pengurus, Ketua LMA Suku Kuri, Derek Tatuta.

  • Gadaikan Adat Karena Politik, Syahril Pertanyakan Kapasitas Yulianus Tebu

    Melanesiatimes.com – Ketua pemuda suku Maya Raja Ampat, Syahril Wainsaf mempertanyakan kapasitas Yulianus Tebu yang menyatakan dirinya diberikan mandat dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) suku Maya saat memberikan pernyataan kepada media di halaman kantor KPU Papua Barat Daya, Selasa (17/9/2024).

    “Seperti kehadirannya dalam verifikasi faktual MRP Papua Barat Daya. Apa kapasitas beliau? Sekarang beliau hadir di KPU Provinsi Papua Barat Daya, melakukan sumpah adat, kapasitasnya apa? Mengatasnamakan LMA?” ujar Syahril Wainsaf.

    Syahril menyebutkan bahwa Yulianus Tebu sama sekali tidak memiliki pendirian dan jati diri yang tetap. Dimana kata Syahril, lewat video milik Yulianus Tebu yang viral di media sosial menyatakan bahwa dirinya mendukung AFU sebagai anak adat matrinial dari marga Sanoy di Kabare.

    “Yulianus Tebu lewat videonya yang viral di media sosial, disitu dia memberikan pengakuan sekaligus mendukung AFU sebagai anak adat matrinial dari marga Sanoy, trus sekarang dia membuat pernyataan yang berbeda saat aksi di kantor KPU, Yulianus Tebu perlu dipertanyakan,” ujar Syahril Wainsaf.

    Ia pun menambahkan bahwa dirinya merasa bingung dan menilai situasi ini sebagai hal yang aneh. Syahril meminta secara tegas kepada Dewan Adat Kabupaten Raja Ampat dan LMA Kabupaten Raja Ampat untuk bertindak, mengingat Yulianus Tebu tidak mewakili Suku Besar Maya.

    “Orang ini harus bertanggung jawab atas nama lembaga yang dia bawa karena dia tidak mewakili kami,” tegasnya.

    Dikatakannya, pada Selasa siang puluhan orang yang mengatasnamakan masyarakat suku Ambel Raja Ampat mendatangi kantor KPU PBD untuk menggelar prosesi adat. Menurut Wainsaf, hal tersebut seperti pesan sponsor yang dilakukan Yulianus Tebu dan rombongannya.

    “Sekarang beliau ke KPU PBD, melakukan sumpah adat, kapasitas beliau apa?, mengatasnamakan LMA? saya minta dengan tegas kepada dewan adat dan LMA Kabupaten Raja Ampat, agar orang ini harus bertanggung jawab atas nama lembaga yang dia bawah, karena dia tidak mewakili kami, selaku suku besar Maya,” tegas Syahril Wainsaf.

    Ia pun menyampaikan bahwa, apa yang dilakukan oleh Yulianus Tebu bersama dengan orang-orang yang mengatasnamakan suku Ambel Raja Ampat adalah kepentingan politik.

    “Saya ingatkan lagi pada Yulianus Tebu bahwa cuma karena kepentingan politik pak Yulianus Tebu mengadaikan adat kami suku Maya dan mengadaikan adat dan suku kami,” imbuhnya

    Syahril mengingatkan bahwa Yulianus Tebu tidak memiliki hak dan kewenangan untuk berbicara mengenai LMA karena ia bukan bagian dari lembaga tersebut. “Saya tidak tahu kapasitas beliau apa,” ujar Syahril.

    Ia juga menekankan bahwa kepentingan politik tidak boleh menggadaikan adat dan suku Maya, sesuatu yang menurutnya telah dilakukan oleh Yulianus Tebu.

  • Antisipasi KKN, Founder NIC, Dorong Kenaikan Gaji KPPS di Pilkada 2024

    Melanesiatimes.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menyampaikan seruan penting terkait antisipasi potensi terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses demokrasi tersebut. Menurutnya, salah satu langkah konkret untuk meminimalisir risiko KKN adalah dengan meningkatkan kesejahteraan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui kenaikan gaji yang layak.

    Kelrey menekankan bahwa gaji rendah bagi para anggota KPPS berpotensi membuka celah terjadinya penyelewengan, baik secara sistematis maupun individu. “Tugas KPPS sangat krusial dalam menjaga integritas demokrasi kita. Jika kesejahteraan mereka diabaikan, risiko untuk terpengaruh oleh praktik KKN semakin besar,” ujar Kelrey saat ditemui di Kedai Sekoci, bilangan Jakarta Pusat, Selasa, (17/09/2024).

    Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa Pilkada 2024 akan menjadi ajang yang sangat penting, di mana kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi sedang diuji. “Dengan memberikan insentif yang lebih baik kepada KPPS, kita bisa memperkuat pilar-pilar demokrasi yang bebas dari campur tangan kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan,” tambahnya.

    Nusa Ina Connection (NIC), sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan pemuda dan peningkatan partisipasi publik, melihat pentingnya peran KPPS dalam memastikan proses pemilu berjalan adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merusak. Usulan kenaikan gaji ini diharapkan bisa menjadi bagian dari reformasi sistem pemilu yang lebih baik di masa depan.

    Pilkada serentak 2024 diperkirakan akan melibatkan jutaan penyelenggara pemilu di berbagai daerah. Oleh karena itu, menurut Kelrey, dukungan kepada KPPS tidak hanya dalam bentuk fasilitas kerja yang memadai, tapi juga apresiasi finansial yang sesuai dengan tanggung jawab besar yang mereka emban.

    Pernyataan tersebut mendapatkan tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pemerhati demokrasi di Indonesia. Mereka berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat mempertimbangkan serius usulan ini, demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia ke depan.

    Dengan langkah ini, Nusa Ina Connection berharap Pilkada 2024 dapat menjadi tonggak penting dalam menegakkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil, serta menjauhkan praktik-praktik KKN yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. (rmt)

     

  • KPU PBD Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Regulasi Dan Dana Kampanye

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi pelaksanaan regulasi kampanye dan dana kampanye Se-Provinsi Papua Barat Daya dalam pemilihan kepala Daerah serentak tahun 2024 di Vega Prime Hotel Kota Sorong pada Selasa (17/09/2024).

    Dalam keterangannya Fatmawati Annas mengatakan, “dalam rangka kordinasi ini ada dua konsentrasi pembahasan, pertama adalah terkait mekanisme persiapan kampanye pada pemilukada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, kedua, pelaporan materi dana kampanye untuk semua pasangan calon di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing,” terang Fatmawati.

    KPU Provinsi Papua Barat Daya melakukan giat rapat kordinasi ini dalam rangka persiapan dana kampanye dan pelaporan dana kampanye, yang dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Daya.

    “Kami menunggu dalam beberapa waktu kedepan pengesahan peraturan KPU terkait kampanye dan dana kampanye, sekaligus akan kami sampaikan kepada semua tim pasangan calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” kata Fatmawati.

    Lanjut ia menjelaskan terkait pelaporan dana kampanye tentu akan dilaporkan pada masa kampanye, sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh KPU. Selanjutnya akan kami sosialisasi kepada tim pasangan calon sekaligus dilakukan pemeriksaan terkait laporan-laporan yang nantinya akan di kembalikan kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota,” tambahnya.

    Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Provinsi Papua Barat Daya itu pun menyebut, Sesuai regulasi, tentu ada batasan dalam sumbangan dana kampanye, dan sumber dana kampanye sendiri bisa dari perorangan, bisa juga dari pasangan calon, partai pendukung, partai non pengusung, dan juga dari badan usaha yang tidak mengikat.

    “Untuk perorangan, akumulasi sumbangan maksimalnya berkisar tujuh puluh lima juta, sedangkan akumulasi sumbangan untuk partai politik, partai pendukung, atau partai non pengusung itu berkisar tuju ratus lima puluh juta. Hal demikian berlaku sama terhadap lembaga atau pihak lain yang berbadan hukum, akumulasinya tetap senilai tuju ratus lima puluh juta,” pungkas Fatmawati

    Selain itu kata Fatmawati, sumbangan dari pasangan calon, partai pengusung, atau juga pasangan calon perseorangan maksimalnya tidak terbatas, akan tetapi kami akan membatasi pada jumlah pengeluaran secara keseluruhan,” bebernya.

    Ia pun berharap, kedepannya kita akan duduk bersama dengan tim pasangan calon untuk kemudian memutuskan secara bersama-sama, sehingga nantinya akan di tuangkan dalam keputusan KPU Se-Provinsi Papua Barat Daya terkait besaran anggaran maksimal dana kampanye pada pilkada tahun 2024,” tutup kepala Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Provinsi Papua Barat Daya, Fatmawati Annas. (Sintia_Rahayaan).

  • Anak Presiden Tidak Berani Hidup: Menyelami Kehidupan di Bawah Sorotan

    Abdullah Kelrey – Founder Nusa Ina Connection

    Melanesiatimes.com – Dalam dunia yang penuh sorotan publik dan tekanan sosial, anak-anak presiden seringkali menghadapi tantangan yang unik dan berat. Sebagai keturunan dari pemimpin negara, mereka hidup dalam bayang-bayang yang panjang dan kompleks, di mana setiap langkah mereka bisa menjadi berita utama. Fenomena ini seringkali membuat kita bertanya-tanya: Apakah benar bahwa anak-anak presiden tidak berani hidup dengan sepenuhnya? Mari kita telusuri lebih dalam.

    1. Beban Ekspektasi yang Berat

    Menjadi anak presiden berarti harus hidup di bawah mikroskop publik. Setiap tindakan, setiap ucapan, dan bahkan setiap hubungan pribadi mereka sering menjadi sorotan media. Tekanan ini menciptakan ekspektasi yang sangat tinggi. Anak-anak presiden diharapkan untuk tampil sempurna, mematuhi norma sosial yang ketat, dan sering kali harus menahan diri dari melakukan hal-hal yang dianggap “tidak pantas.”

    Ekspektasi yang sangat tinggi ini dapat menciptakan rasa cemas dan ketidakpastian, membuat mereka merasa tertekan untuk selalu memenuhi standar yang ditetapkan oleh masyarakat dan keluarga mereka sendiri.

    2. Kehilangan Privasi

    Privasi adalah salah satu hal yang paling berharga bagi setiap individu. Namun, bagi anak-anak presiden, privasi sering kali menjadi sesuatu yang langka. Kehidupan pribadi mereka sering disorot, dikomentari, dan bahkan dieksploitasi. Setiap langkah mereka bisa menjadi berita utama, dan kebebasan untuk menjalani kehidupan sehari-hari menjadi terbatas.

    Ketidakmampuan untuk menikmati privasi yang layak dapat menyebabkan perasaan terasing dan kesepian. Rasa tertekan ini sering kali mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional mereka, menghalangi mereka untuk hidup dengan cara yang mereka inginkan.

    3. Keterbatasan dalam Menentukan Pilihan Pribadi

    Anak-anak presiden sering kali harus menyesuaikan pilihan mereka dengan harapan dan kebutuhan keluarga serta kepentingan politik. Keputusan pribadi, mulai dari pendidikan hingga karier dan hubungan, sering kali harus mempertimbangkan dampak publik dan politik. Pilihan mereka sering dibatasi oleh peran dan tanggung jawab yang diharapkan dari mereka sebagai keturunan presiden.

    Keterbatasan ini membuat mereka merasa terjepit antara keinginan pribadi dan tuntutan publik, sehingga sering kali menghambat kebebasan mereka untuk mengejar impian dan aspirasi mereka sendiri.

    4. Tekanan Psikologis dan Kesehatan Mental

    Tekanan yang terus-menerus dan ekspektasi yang tinggi dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental. Anak-anak presiden mungkin mengalami stres, kecemasan, dan depresi sebagai hasil dari tekanan yang mereka hadapi. Kesehatan mental yang buruk dapat mengganggu kemampuan mereka untuk menikmati hidup dan meraih kebahagiaan.

    Program dukungan kesehatan mental dan konseling sering kali menjadi hal yang penting bagi mereka untuk membantu mengatasi tantangan ini. Namun, mengakses dukungan tersebut mungkin juga menjadi tantangan tersendiri dalam konteks sorotan publik yang tidak pernah berhenti.

    5. Kisah Nyata dan Refleksi

    Meskipun tantangan yang dihadapi anak-anak presiden sangat nyata, penting untuk diingat bahwa pengalaman mereka sangat beragam. Ada banyak kisah sukses di mana anak-anak presiden mampu mengatasi tantangan ini dengan keberanian dan ketahanan. Mereka berjuang untuk menemukan keseimbangan antara tanggung jawab publik dan kehidupan pribadi mereka, dan banyak dari mereka akhirnya mampu menemukan jalan mereka sendiri.

    Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun tekanan dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak presiden sangat besar, mereka juga memiliki kekuatan dan kapasitas untuk menghadapinya. Mereka adalah individu yang memiliki impian, keinginan, dan tujuan mereka sendiri, dan meskipun mereka mungkin merasa tertekan, mereka juga memiliki potensi untuk berani hidup sesuai dengan keinginan mereka.

    Anak-anak presiden sering menghadapi tekanan yang berat dan tantangan yang kompleks. Sorotan publik, ekspektasi tinggi, kehilangan privasi, dan keterbatasan dalam menentukan pilihan pribadi semuanya berkontribusi pada kesulitan yang mereka hadapi. Namun, dengan dukungan yang tepat dan ketahanan pribadi, mereka dapat mengatasi tantangan ini dan menemukan cara untuk hidup dengan sepenuhnya.

    Menyadari tantangan yang dihadapi oleh anak-anak presiden dapat membantu kita memahami mereka lebih baik dan memberikan dukungan yang lebih besar untuk kesejahteraan mereka. Sebagai masyarakat, penting untuk memberikan mereka ruang untuk tumbuh dan berkembang, sambil menghargai peran dan tanggung jawab mereka dalam konteks kehidupan publik dan pribadi mereka.

  • AFU Resmikan Gedung Terminal Penumpang Kapal Laut Waisai

    Melanesiatimes.com – Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati (AFU) meresmikan gedung terminal penumpang pelabuhan Waisai Kabupaten Raja Ampat di Waisai (17/9/2024).

    Peresmian terminal penumpang pelabuhan Waisai bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) sekaligus bertujuan meningkatkan pelayanan publik.

    “Terminal penumpang yang baru ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai simbol kemajuan dan perkembangan infrastruktur di Kabupaten Bahari ini,” ujar Bupati Abdul Faris Umlati.

    Dikatakannya pelabuhan laut Waisai adalah gerbang utama masuknya wisatawan dan barang-barang kebutuhan dari luar ke Raja Ampat.

    Menurutnya, dengan adanya terminal penumpang yang modern dan memadai serta representatif, pihaknya berharap dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para penumpang serta memperlancar arus transportasi laut.

    ” Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi daerah kita, terutama dalam sektor pariwisata yang menjadi andalan Raja Ampat,” terang AFU.

    Kata AFU, pembangunan infrastruktur seperti terminal penumpang ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memajukan Kabupaten Raja Ampat.

    “Kami menyadari bahwa transportasi yang baik adalah kunci dari kemajuan sebuah daerah. Dengan fasilitas yang lebih baik, kita bisa menarik lebih banyak wisatawan, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan memperlancar distribusi barang. Semua ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat,” terangnya.

    Bupati AFU minta seluruh masyarakat Raja Ampat untuk jaga dan manfaatkan fasilitas di pelabuhan dengan sebaik-baiknya.

    “Mari tingkatkan kualitas pelayanan transportasi di Raja Ampat demi kemajuan bersama. Semoga dengan peresmian terminal penumpang ini, kita tentu lebih optimis dan semangat dalam membangun Raja Ampat yang lebih maju dan sejahtera,” tandasnya. (Ino)

  • Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – Peletakan batu pertama pembangunan kantor Dinas Pendidikan kota Sorong, beralamat di kampung salak distrik sorong bara kota Sorong, pada Selasa (17/09/2024).

    Turut hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan kantor Dinas Pendidikan Kota Sorong tersebut, OPD Kota Sorong bersama Pj. Wali Kota Sorong Benhard E Rondonuwu.

    Plt kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Arby William Mamangsa menyebut, “Sekolah merupakan sumber peradaban manusia, sebagaimana pengetahuan pertama kali di ucapan dengan jalan pendidikan, maka segalah ketimpangan yang terjadi di atas bumi ini, mustahil bisa di selesaikan kalau kita tidak menjadikan pendidikan sebagai prioritas,” jelas Arby.

    Lanjut Arby mengatakan, hari ini merupakan hari bersejarah bagi keluarga besar Dinas  Pendidikan Kota Sorong , pasalnya ini merupakan pelaksanaan peletakan batu pertama oleh Pj. Wali Kota untuk pembangunan kantor Dinas Pendidikan Kota Sorong, yang berlokasi di samping Diklat kampung Salak Kota Sorong.

    Menurutnya kantor Dinas Pendidikan Kota Sorong yang lama sudah tidak representatif, sehingga mestinya ada satu gedung atau kantor yang lebih representatif, guna menjadi rumah atau tempat strategis dalam pengelolaan administrasi dan hal – hal yang berkaitan dengan Pendidikan Kota orong.

    Meskipun sebelumnya sudah ada wacana serta perencanaan dalam pembangunan kantor ini, akan tetapi ada sedikit kendala tempat yang belum terselesaikan, sehingga kali ini wacana tersebut bisa terealisasi sesuai yang kami inginkan bersama.

    Lugas dirinya mengatakan, peletakan ini adalah perjalanan panjang upaya saya selama ini dalam berkordinasi aktif dengan Pj.Wali Kota, sekda, asisten I, II,III serta jajaran pertanahan dan aset, terkait dengan sudah beberapa kali kami berpindah-pindah lokasi.

    Plt Kepala Dinas pendidikan itu kemudian berkata bahwa, Mengingat semua perencanaan, lelang tender sudah kami lewati, selanjutnya semua tim yang akan melakukan proses pengawasan, pendampingan, hingga target akhir yang di wacanakan pada desember ini selesai, sesuai kalender atau kontrak, maka gedung ini dengan resmi bisa di gunakan.

    Ungkapan senadapun di sampaikan oleh Pj. Wali Kota Sorong,” pendidikan merupakan rumah peradaban serta peradaban bisa lahir dan tumbuh di dalam rumah pendidikan itu sendiri,”ujar Benhard.

    Harapannya, dengan kantor ini bisa menjadi dapur pengelolaan manajemen administrasi pendidikan dan sebagai pusat pengendali pendidikan di kota sorong, sekaligus semoga dari kntor ini pula bisa lahir konsep- konsep pembangunan, kemajuan pendidikan dalam semua strata pendidikan yang ada di kota Sorong,” harap Plt Kepala Dinas Pendidikan Arby William Mamangsa. (Sintia_Rahayaan)

  • Coffee Morning Penjabat Gubernur PBD Bersama Insan Pers Se-Provinsi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com – Coffe Morning Pj.Gubernur bersama Insan Pers provinsi Papua Barat daya, dalam rangka obrolan santai menyikapi isu pemilukada tahun 2024, giat ini berlangsung di Vega Prime Hotel, pada Senin (16/09/2024).

    Penjabat gubernur Papua Barat daya, Muhammad MMusa’ad menghimbau kepada semua insan pers yang ada di Provinsi Papua Barat Daya agar terus menyebar informasi sesuai tupoksi masing-masing dengan menjunjung tinggi kode etik pers.

    “Pers atau kegiatan jurnalisme tentunya sangat relevan setiap zaman, dan di era sekarang menjadi sangat strategis dalam menyebarluaskan informasi, sebab hampir semua aktivitas manusia di era ini lebih condong berinteraksi dengan digitalisasi, sehingga kehadiran pers di tengah-tengah masyarakat di harapkan dapat menjadi sumber informasi yang akurat,” pungkas Musa’ad.

    Lebih lanjut Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya mengatakan “Profesionalisme dalam menyebar informasi yang benar sangat menjamin kondusifitas dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya dalam rangka menjemput momentum pilkada ini, kami mengharapkan pers juga ikut terlibat dalam membantu pemerintah agar menciptakan kondusifitas di Papua Barat Daya,” tambahnya.

    Sebagai Pj.Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dirinya meminta kepada semua insan pers agar tetap komitmen serta konsisten dalam mengedepankan profesionalitas guna dapat menciptakan situasi yang sejuk, nyaman untuk kita semua.

    Pemilukada ini merupakan sesuatu yang niscaya, yang  diselenggarakan lima tahun sekali, sehingga kami mengimbau kepada semuanya untuk tetap komitmen menjaga kebersamaan ini. olehnya itu, jangan sampai nuansa pemilukada ini menuai perpecahan, merusak kebersamaan dan tolerasi, dalam Provinsi Papua Barat Daya.

    Pj.Gubernur juga berharap dalam dinamika politik jelang Pilkada ini, pers bisa menjadi mitra baik kepolisian dalam menjaga keamanan dengan mengcover informasi-informasi atau esai-esai yang edukatif.

    Sehingga dalam proses mengakselerasi pemilukada mendatang, kiranya pers bersama pemerintah beserta kepolisian bisa menjadi satu mata rantai yang terus bekerja berdasarkan tupoksi, serta menjunjung tinggi koridor lnya masing-masing, dalam rangka menciptakan kondusifitas sepanjang momentum politik berjalan.

    meskipun kita tau, di pihak keamanan sendiri sudah mempunyai satgas Cyber, akan tetapi dukungan dan bantuan dari teman- teman wartawan sangat di butuhkan, sehingga harapannya pemilu ini bisa berjalan dengan aman, tertib, guna dapat menghasilkan figur – figur pemimpin yang mempunyai kompetensi dan yang paling utama memiliki hati dalam membangun Papua Barat daya ini kedepan jauh lebih baik lagi, ” tutup Pj. Gubernur, Muhammad Musa’ad. (Sintia_Rahayaan)

  • Pemberian Anugerah Desa Wisata Indonesia Terbaik Kampung Malasigi

    Melanesiatimes.com – Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Republik Indonesia, Hariyanto meninjau langsung salah satu lokasi Desa Wisata terbaik di Indonesia, pada Sabtu (14/05/2024).

    Kedatangan Deputi itu di sambut oleh Dispora Parekraf Provinsi Papua Barat Daya, di dampingi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di bandara Deo Sorong.

    Usai tiba di bandara Hariyanto bersama rombongan langsung menuju Kampung Malasigi, Kabupaten Sorong yang merupakan salah satu Desa Wisata terbaik tahun 2024 dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

    Setelah melewati perjalanan panjang melewati gunung dan lembah, rombongan pun tiba di kampung Malasigi dengan durasi waktu kurang 2 jam perjalanan.

    Dalam keterangannya Hariyanto menyampaikan, “kami beserta rombongan mewakili bapak Sandiaga Salahudin Uno, senang sekali mendapatkan kesempatan menginjak tanah Papua kembali dan kali ini adalah visitasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2024 yang ke 42 yakni Desa Malasigi Kabupaten Sorong, ” jelas Hariyanto.

    Memasuki Desa Wisata Malasigi, Hariyanto dan rombongan disambut oleh Masyarakat Kampung Malasigi dengan pengkalungan Kain Timur dam pemasangan mahkota adat moi serta diringi tarian adat Papua.

    Hariyanto juga di dampingi mitra, Kepala Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sorong, Pertamina Kabupaten, Kementrian KLHK serta NJO.

    Rombongan Deputi ini juga merasakan sensasi alam desa Malasigi, mencicipi makan khas Papua serta melakukan penanaman pohon Matoa di seputaran Desa wisata Malasigi.

    Pelaksanaan kunjungan desa wisata hingga malam hari, sekaligus penyerahan plakat kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sorong oleh Hariyanto dan pemberian prasasti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2024.

    Diketahui bahwa Desa Wisata yang berkontestasi seraya mendaftarkan diri dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia sebanyak 6.016 Desa Wisata dan Malasigi merupakan Desa Wisata terbaik ke 42 terbaik dari 50 Desa Wisata yang masuk dalam kontestasi tersebut.

    Pariwisata harus berbasis komunitas Masyarakat, karena masyarakat yang memiliki dan merasakan kebermanfaatannya, serta masyarakat harus merasakan kesejahteraannya,” ucap Hariyanto.

    Lebih lanjutkan ia mengungkapkan, “Pariwisata ini semata-mata bukan ekonomi, semata-mata bukan uang, kendati adanya di hati, adanya dirasa bahagia, mama-mama, Bapak bapak, kakak, dan Ade-ade yang merasa bahagia, merasa senang, itulah esensi dari membangun keparisiwisataan, membangun kebersamaan dan membangun persatuan antara anak bangsa, tutup Hariyanto.