Melanesia Times

Blog

  • Wali Kota Sorong Koordinasi di Kemendagri, Bahas Penyelesaian Kewajiban Pihak Ketiga

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, bersama jajaran pemerintah daerah menghadiri pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Sabtu (11/4/2026).

    Pertemuan tersebut membahas upaya penyelesaian kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang selama ini menjadi perhatian dalam tata kelola keuangan daerah.

    Kegiatan berlangsung di lantai 10 Gedung H Kemendagri, Jakarta, dengan melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan solusi yang komprehensif dan terukur.

    Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

    Selain itu, perwakilan Komisi Pemilihan Umum pusat juga hadir untuk memberikan pandangan terkait aspek administratif dan pembiayaan.

    Turut hadir pula Badan Pemeriksa Keuangan yang berperan dalam pengawasan dan audit pengelolaan keuangan negara.

    Sementara itu, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ikut memberikan masukan teknis terkait pengawasan internal pemerintah.

    Di sisi lain, KPU Provinsi Papua Barat Daya dan KPU Kota Sorong mengikuti jalannya rapat secara daring melalui Zoom.

    Pembahasan dalam rapat difokuskan pada langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga secara bertahap dan sesuai ketentuan.

    Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

  • Gelar Diskusi Publik, MPC Dorong Perbaikan Malteng Lewat Parlemen Jalanan

    Melanesiatimes.com, Masohi Kabupaten Maluku Tengah – Kegiatan diskusi yang digagas Marinyo Pamahanunusa Club (MPC) di Masohi baru-baru ini sukses menyita perhatian publik setelah banyak tokoh masyarakat dan pemuda yang hadir langsung di lokasi memberikan ide dan gagasan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan Kabupaten Maluku Tengah ke depannya.

    Tak heran berbagai usulan lahir dalam forum diskusi termasuk desakan agar dibentuknya parlemen jalanan dalam megawal pembangunan di daerah yang bertajuk Pamahanunusa.

    Menanggapi situasi tersebut, akademisi Yuslan Idris yang juga merupakan penggagas lahirnya forum diskusi MPC malam itu mengatakan wajar saja jika publik bereaksi demikian.

    Sebab, kata dia “banyak hal di negeri ini yang belum berjalan sesuai dengan cita-cita Malteng Bangkit yang digaungkan,” ujar Yuslan saat dihubungi sabtu, (11/04/2026).

    Yuslan juga menilai belum adanya kebijakan perombakan birokrasi ditengarai merupakan salah satu penyebab lambatnya pembangunan di Maluku Tengah.

    “banyak sektor yang harus diperbaiki secepatnya. Salah satunya tentu dengan melakukan perombakan birokrasi secara besar-besaran,” ujar Yuslan.

    Apalagi, lanjut Yuslan menyampaikan “LKPJ yang disampaikan oleh Bupati dihadapan paripurna DPRD Malteng jelas menunjukkan kemajuan yang siknifikan. Namun ini soal data angka persentase, harusnya korelasi dengan fakta kehidupan masyarakat, baik soal penataan birokrasi, pelayanan pendidika, kesehatan hingga reformasi hukum, perlu ditinjau kembali.

    Hal ini semata-mata agar angka kemajuan dan rialitas harus berjalan sesuai, bukan angka persentasinya bagus tapi rakyat Malteng ada berteriak susah,” tegasnya

    Sebelumnya, Focus Group Discussion (FGD) Marinyo Pamahanunusa Club yang dilaksanakan pada kamis malam tanggal 9 April 2026 di Masohi itu semula dijadwalkan akan dihadiri sejumlah tokoh penting di Maluku Tengah termasuk dari unsur Pemerintah Daerah yakni Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan beberapa pimpinan OPD.

    Namun sampai dengan kegiatan berjalan, Narasumber yang bersedia hadir hanyalah Ketua Komisi IV DPRD Malteng Dr. Musriadin Labahawa, Pemerhati Demokrasi Bob Rahmat, Ketua LSM Pukat Seram Fahri, dan Akademisi Universitas Djar Wattiheluw Dr. L. Nahuway S.Sos.

    Walau demikian kegiatan tetap berjalan dinamis, bernuansa intelektual, dan punya kesan demokrasi yang kuat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

    Dari sisi peserta, beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, akademisi, para pimpinan dan kader OKP di Malteng, jurnalis, organisasi paguyuban, dan organisasi keagamaan.

    Diskusi banyak terfokus pada evaluasi kinerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Ozan-Mario selama 1 tahun berjalan diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, reformasi hukum, APBD, dan lainnya.

    Satu yang menarik yakni usulan dibentuknya parlemen jalanan untuk mengawal agenda pembangunan daerah jika para legislator dan birokrat tak lagi mampu menjalankan amanah rakyat.

    Kegiatan pun ditutup pada pukul 01.00 WIT sembari moderator menginformasikan bahwa akan dilanjutkan dengan topik menarik lainnya pada edisi selanjutnya. (HUAT)

  • Fopera Papua Barat Daya Yanto Ijie: Stop Adu Ego, Saatnya Selamatkan Rakyat Papua

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketegangan antara sejumlah elit politik Papua kembali menuai sorotan. Perseteruan terbuka yang melibatkan anggota DPD RI dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dinilai mencerminkan krisis kepemimpinan di tengah situasi kemanusiaan yang masih memprihatinkan di Tanah Papua.

    Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya secara tegas mengkritik dinamika tersebut. Ketua Fopera Papua Barat Daya, Yanto Ijie, menilai konflik antar elit tidak hanya menguras energi, tetapi juga menunjukkan rendahnya kepekaan terhadap penderitaan masyarakat.

    Menurut Yanto, para elit politik, baik dari DPD RI perwakilan Papua maupun MRP, dinilai gagal membaca kondisi riil di lapangan. Di tengah berbagai persoalan serius seperti konflik bersenjata, korban jiwa dari kalangan sipil maupun aparat, serta ribuan warga yang masih hidup dalam pengungsian, perdebatan yang terjadi justru dianggap tidak relevan.

    “Di saat rakyat menjerit dan membutuhkan pertolongan nyata, para elit justru sibuk berdebat tanpa arah. Ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap nasib masyarakat,” tegas Yanto Ijie dalam keterangannya, Jumat (10/04/2026).

    Ia juga menyoroti berbagai persoalan lain yang belum terselesaikan, mulai dari dugaan pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, hingga investasi yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat adat. Menurutnya, konflik antar elit hanya akan memperburuk keadaan dan memperpanjang penderitaan rakyat.

    “Sudahlah, stop berkonflik. Tidak ada pemenang dalam situasi ini, yang ada hanya rakyat yang terus menjadi korban,” lanjutnya.

    Yanto juga mendorong para tokoh, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk segera membangun komunikasi dan bekerja sama dalam mencari solusi atas berbagai persoalan mendesak. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain:

    1. Menuntaskan masalah pengungsian.
    2. Menghentikan segala bentuk kekerasan dan pembunuhan.
    3. Menangani investasi yang merusak lingkungan dan tidak berpihak pada masyarakat adat.

    Ia mengingatkan agar para elit politik dapat berperan aktif mendukung pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.

    “Rakyat Papua membutuhkan solusi konkret dan pelayanan nyata, bukan konflik berkepanjangan yang justru menambah beban,” tandas Yanto Ijie.

  • Leberina Waromi: JKN Meringankan Beban Berobat dari Maybrat ke Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk peserta dari wilayah terpencil. Salah satunya adalah seorang ibu rumah tangga asal Kabupaten Maybrat, Leberina Waromi (61), peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang saat ini sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Sorong, setelah mengalami pembengkakan pada kakinya.

    Leberina ditemui pada Kamis (09/04/2026) di ruang perawatan rumah sakit, setelah dirawat sejak dua hari sebelumnya. Ia menceritakan bahwa awalnya dirinya merasakan pembengkakan pada bagian kaki yang lama-kelamaan semakin membesar dan menimbulkan rasa tidak nyaman saat beraktivitas.

    “Awalnya kaki saya hanya bengkak sedikit, tetapi semakin hari makin besar dan terasa sakit. Karena sudah tidak nyaman, saya akhirnya memutuskan pergi ke rumah sakit untuk berobat ”, ujarnya.

    Sebagai warga yang berdomisili di daerah terpencil di Kabupaten Maybrat, ia mengaku bersyukur tetap bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui Program JKN. Setibanya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, dirinya langsung mendapatkan pemeriksaan dan penanganan dari petugas kesehatan.

    Menurutnya, pelayanan yang diterima selama menjalani perawatan sangat baik. Ia merasa dilayani dengan ramah dan tidak dibedakan dengan pasien lainnya, meskipun dirinya merupakan peserta bantuan iuran dari pemerintah daerah.

    “Petugas rumah sakit melayani saya dengan baik. Saya tidak merasa dibedakan walaupun saya peserta bantuan pemerintah. Saya sangat bersyukur karena bisa dirawat dengan baik seperti ini”, katanya.

    Ia menjelaskan bahwa bukan hanya saat dirawat inap kali ini, manfaat Program JKN juga telah lama ia rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat mengalami sakit ringan, ia rutin memanfaatkan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan di puskesmas tempat dirinya terdaftar.

    Menurutnya, kehadiran Program JKN sangat membantu masyarakat seperti dirinya, khususnya yang tinggal di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan adanya jaminan kesehatan, masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap biaya saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

    “Kalau saya sakit, biasanya saya periksa di puskesmas. Jadi saya memang sudah sering menggunakan BPJS Kesehatan. Program ini sangat membantu kami masyarakat kecil”, ungkapnya.

    Ia pun berharap Program JKN dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang tinggal di daerah pelosok.

    “Harapan saya, program ini bisa terus membantu lebih banyak orang seperti saya di luar sana, supaya semua masyarakat bisa tetap berobat saat sakit”, tuturnya.

  • Tim 11 DPC PERADI Sorong Resmi LP Kelompok Atasnamakan Keluarga SL ke Polda Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tim 11 DPC PERADI Sorong resmi melaporkan dugaan persekusi terhadap advokat Siti Zakaria Umpain ke Polda Papua Barat Daya. Laporan tersebut mencakup sejumlah dugaan tindak pidana, di antaranya penyanderaan, pemerasan, serta perampasan kemerdekaan seseorang.

    Kuasa hukum korban, Mardin, menyampaikan apresiasi kepada media yang telah mengawal kasus tersebut sejak awal.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media atas perhatian terhadap laporan kami di Polda Papua Barat Daya terkait dugaan tindak pidana persekusian yang dialami klien kami,” ujar Mardin kepada awak Media saat jumpa pers, Kamis (9/4/2026).

    Ia menjelaskan, laporan tersebut mengacu pada beberapa ketentuan pidana, antara lain Pasal 451 KUHP tentang perampasan kemerdekaan atau penyanderaan, Pasal 482 KUHP tentang pemerasan, serta Pasal 446 dan Pasal 485 KUHP yang berkaitan dengan tindakan melawan hukum terhadap kebebasan seseorang.

    “Pasal-pasal ini kami gunakan karena peristiwa yang dialami klien kami sangat jelas memenuhi unsur penyanderaan dan pemerasan,” tegasnya.

    Menurut Mardin, peristiwa tersebut terjadi pada Senin sekitar pukul 16.00 WIT. Saat itu, kliennya diduga tidak diperbolehkan keluar dari rumah, sementara anggota keluarga, termasuk cucunya yang masih berseragam sekolah, tidak diizinkan masuk.

    “Klien kami tidak bisa keluar, dan cucunya juga tidak bisa masuk ke dalam rumah hingga berjam-jam. Itu terjadi dari sekitar pukul 4 sore sampai 8 malam,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, dalam kondisi tersebut, terduga pelaku kemudian meminta sejumlah uang agar akses keluar-masuk rumah dibuka.

    “Awalnya mereka meminta Rp15 juta. Karena tertekan melihat cucunya berada di luar rumah berjam-jam, klien kami akhirnya menyanggupi Rp5 juta. Setelah itu barulah diizinkan keluar,” jelas Mardin.

    Menurutnya, pola tersebut memperkuat dugaan adanya unsur pemerasan yang didahului dengan tindakan penyanderaan.

    “Mereka melakukan penyanderaan terlebih dahulu, kemudian meminta uang. Ini yang kami nilai memenuhi unsur Pasal 482 tentang pemerasan,” ujarnya.

    Saat ini, laporan tersebut ditujukan kepada terduga pelaku salah satunya berinisial NLK. Mardin juga menyebut bahwa cucu kliennya masih mengalami trauma sampai saat ini akibat kejadian tersebut.

    “Cucu klien kami masih trauma karena harus berada di luar rumah selama berjam-jam dalam kondisi tertekan,” katanya.

    Terkait adanya dugaan pencatutan nama pejabat Wali Kota, Mardin mengungkapkan bahwa terduga pelaku sempat mengaku sebagai bagian dari keluarga Wali Kota Sorong. Namun pihaknya belum melaporkan hal tersebut secara langsung.

    “Kami tidak melaporkan Wali Kota Sorong. Namun apabila dalam proses penyidikan ditemukan ada keterkaitan, maka kami berharap penyidik dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

    Kasus ini juga mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI. Ketua Umum DPN PERADI, Otto Hasibuan, disebut telah memberikan atensi khusus terhadap kasus tersebut.

    “Arahan dari Ketua Umum jelas, bahwa tindakan persekusi terhadap advokat yang sedang menjalankan profesinya tidak dapat dibenarkan,” kata Mardin.

    Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Albert, menegaskan bahwa penyanderaan dalam kasus ini merupakan bentuk pembatasan kebebasan seseorang.

    “Penyanderaan di sini adalah perampasan kemerdekaan seseorang untuk keluar dan masuk dari tempat tinggalnya sendiri,” jelas Albert.

    Tim 11 PERADI Sorong berharap Polda Papua Barat Daya segera menindaklanjuti laporan tersebut secara serius, mengingat kasus ini menyangkut perlindungan terhadap profesi advokat serta penegakan hukum yang adil.

  • Polda Papua Barat Daya Tetapkan DPO Kasus Kekerasan Serta Pembunuhan di Tambrauw

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepolisian Daerah Papua Barat Daya resmi mengumumkan daftar pencarian orang (DPO) terkait tiga laporan polisi yang berhubungan dengan kasus kekerasan di Kabupaten Tambrauw. Informasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Papua Barat Daya pada Kamis (9/4/2026).

    Penjelasan disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Pol. Junov Siregar, yang didampingi oleh Plt. Kabid Humas serta Kasubdit Jatanras.

    Dalam keterangannya, pihak kepolisian menjelaskan bahwa pengembangan perkara berawal dari dua insiden yang diduga merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, pengeroyokan, maupun penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

    “Kedua peristiwa tersebut terjadi di Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, masing-masing pada 8 Maret 2026 dan 16 Maret 2026,” ujar Kombes Junov Siregar.

    Ia menambahkan, hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tambrauw bersama Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya menemukan adanya keterkaitan dengan kasus serupa yang terjadi pada tahun 2024.

    Dari pengembangan tersebut, jumlah DPO pun bertambah dalam tiga laporan polisi yang berbeda.

    Pada laporan polisi nomor LP/B/11/XII/2024/SPKT/Polres Tambrauw terkait dugaan perusakan dan pembakaran Kantor Distrik Bamusbama pada Desember 2024, aparat menetapkan sembilan orang sebagai DPO, yakni TY, AY, MF, SY, TA, AAH, MS, MY, dan NY.

    Selanjutnya, dalam laporan polisi nomor LP/B/12/III/2026/SPKT/Polres Tambrauw tertanggal 8 Maret 2026 terkait kasus dugaan pembunuhan berencana atau pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terdapat lima orang yang masuk dalam daftar DPO, yaitu TY, YY, SY, AY, dan DY.

    Sementara itu, pada laporan polisi nomor LP/B/14/III/2026/SPKT/Polres Tambrauw tertanggal 16 Maret 2026, kembali ditetapkan delapan orang sebagai DPO dalam kasus serupa, yakni TY, SY, SY, AY, MY, DY, YY, dan AK.

    Polda Papua Barat Daya menegaskan bahwa upaya pengejaran terhadap para DPO terus dilakukan secara intensif. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dengan memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan para pelaku.

    “Kami memastikan akan bertindak tegas terhadap setiap pelaku kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Barat Daya,” tegasnya.

  • Otto Hasibuan Tegaskan Perlindungan Advokat, PERADI Sorong Siap Tempuh Jalur Hukum

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Otto Hasibuan, menyampaikan pesan tegas kepada Ketua DPC Peradi Sorong terkait insiden persekusi yang dialami salah satu anggota advokat di wilayah tersebut. Kamis (9/4/2026).

    Dalam arahannya disela-sela halal bi halal PERADI seluruh Indonesia di Jakarta, Otto menekankan pentingnya menjaga kehormatan profesi advokat serta memberikan perlindungan penuh kepada anggota yang menjadi korban tindakan melawan hukum.

    Ketua DPC PERADI Sorong, Yasin Djamaludin mengatakan sdapun poin-poin penting yang disampaikan Ketua DPN PERADI antara lain:

    Menjaga marwah advokat PERADI sebagai penegak hukum yang independen.

    Memberikan perlindungan maksimal kepada anggota PERADI Sorong yang menjadi korban persekusi.

    Mendorong proses hukum terhadap para pelaku persekusi sesuai ketentuan yang berlaku.

    Membuat laporan penanganan perkara secara resmi serta melaporkan perkembangan laporan polisi (LP) kepada DPN Peradi.

    Menindaklanjuti arahan tersebut, DPC PERADI Sorong menyatakan akan segera mengambil langkah hukum. Pada hari ini, PERADI Sorong dijadwalkan membuat laporan polisi ke Polda Papua Barat Daya terkait dugaan tindak persekusi dan pemerasan.

    Peristiwa tersebut diduga melibatkan pemaksaan terhadap korban untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp5 juta guna membuka palang rumah yang sebelumnya ditutup oleh sekelompok pihak. Jumlah tersebut disebut merupakan hasil negosiasi dari permintaan awal sebesar Rp15 juta.

    Langkah hukum ini diharapkan menjadi bentuk perlindungan terhadap profesi advokat sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku tindakan persekusi yang dinilai mencederai prinsip penegakan hukum di Indonesia. (***)

  • LKPJ 2025 Dipaparkan, Bupati Zulkarnain Tegaskan Capaian Malteng Bangkit di Tahun 2025

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Pencapaian Malteng Bangkit di Tahun 2025 tersaji dengan jelas dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang disampaikan Bupati Zulkarnain dihadapan forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Rabu,(08/04/2026).

    Di kesempatan tersebut, Zulkarnain memulai pembicaraan dengan mengutip pernyataan Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno yang mengatakan bahwa “bangsa yang besar ialah bangsa yang mampu mempertanggung jawabkan setiap langkah perjuangannya,” ucapnya.

    Olehnya itu, lanjut ia menegaskan “spirit inilah yang menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Zulkarnain menambahkan.

    Hasil paparan Zulkarnain dalam LKPJ tahun anggaran 2025 menunjukkan perbaikan dan peningkatan berjalan seimbang dan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah saat ini yang dikerjakan secara serius, terukur, dan akuntabel demi mewujudkan cita-cita Malteng Bangkit yang berorientasi pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

    Dikatakan Zulkarnain “secara umum, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan baik dari aspek fiskal daerah, dinamika ekonomi, maupun kondisi eksternal lainnya,” ujarnya.

    Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2025 itu juga diketahui bahwa pada beberapa sektor mengalami peningkatan secara berkala, ada juga yang mengalami penurunan dan sedang dibenahi dengan serius, serta yang lainnya terus mempertahankan prestasi dan pencapaian yang optimal.

    Seperti halnya dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 IPM berada pada angka 75,10% dan meningkat menjadi 75,87% pada tahun 2025.

    “hal ini menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat,” ungkap Zulkarnain.

    Selain itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 17,67% pada tahun 2024 menjadi 16,71% di tahun 2025. Zulkarnain mengklaim bahwa “penurunan ini merupakan hasil dari berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan sektor-sektor produktif di daerah,” jelasnya.

    Namun demikian, Zulkarnain dalam penyampaiannya juga tak pungkiri jika pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan. Kalau di tahun 2025 tercatat sebesar 4,76% mengalami pelambatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 5,28%.

    Beliau mengakui “hal ini disebabkan oleh melambatnya kinerja beberapa sektor unggulan daerah, fluktuasi harga komoditas, keterbatasan investasi, serta dinamika perekonomian regional maupun nasional yang turut mempengaruhi aktivitas ekonomi daerah,” jelasnya.

    Tak kalah menarik, tingkat inflasi juga naik. Jika di tahun 2024 tercatat sebesar 0,45% meningkat menjadi 2,56% pada tahun 2024. Namun demikian, lanjut Zulkarnain menyampaikan bahwa “kenaikan inflasi ini masih dalam rentan kendali dan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah melalui penguatan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah serta upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat,” kata Zulkarnain.

    Dalam aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, berbagai indikator kinerja menunjukkan capaian yang positif. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 berada pada angka 2,56%. Serta tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik mencapai 90,47% dengan kategori zona hijau.

    Pada bidang reformasi hukum, Indeks Reformasi Hukum mengalami peningkatan yang signifikan dari 76,82% pada tahun 2024 menjadi 97,06% di tahun 2025 dengan predikat istimewa.

    Indeks Daya Saing Daerah juga meningkat dari 3,31% di tahun 2024 menjadi 3,42% pada tahun 2025. Selain itu Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Maluku Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 43,42% di tahun 2024 menjadi 59,44% pada tahun 2025.

    Zulkarnain menegaskan bahwa peningkatan berbagai indikator tersebut menunjukkan transformasi tata kelola pemerintahan terus berjalan. Bagi kami, “ini bukan tentang janji, tetapi bagaimana menghadirkan kinerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

    Selain itu, sejumlah penghargaan yang diraih Pemda Malteng selama kurun waktu 2025 juga turut disampaikan Bupati Zulkarnain dalam forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

    Diantaranya Juara III Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Nusa Tenggara-Maluku-Papua, TPAKD Award 2025 sebagai tim percepatan akses keuangan daerah terbaik tingkat Kabupaten/Kota untuk wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua, serta Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tertinggi di Kawasan Indonesia Timur.

    Ia menyebut bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta dukungan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah.

    “tentu capaian ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah,” kata Zulkarnain.

    Di sisi pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2025 pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1,72 Triliun rupiah dan terealisasi sebesar 1,64 Triliun rupiah atau sebesar 95,52%. Sedangkan belanja daerah yang semula ditargetkan 1,73 Triliun rupiah terealisasi sebesar 1,53 Triliun rupiah yang mencapai 88,22%.

    Paling tidak, pencapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam optimalisasi penyerapan anggaran.

    Lebih jauh ia bahwa “penggunaan anggaran tersebut diarahkan pada prioritas pembangunan daerah, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia” jelas Zulkarnain.

    Ia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah masih terdapat berbagai kekurangan dan tantang yang harus terus diperbaiki.

    Oleh karena itu, sambung Zulkarnain “kami mengharapkan masukan, saran, dan rekomendasi dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan,” ucapnya.

    Sebelum mengakhiri penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025, tak lupa beliau menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Forkopimda, perangkat daerah, serta seluruh masyarakat di bumi pamahanunusa atas dukungan, kerjasama, dan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

    “semoga sinergi yang telah terbangun selama ini terus kita perkuat demi mewujudkan Maluku Tengah bangkit, maju, sejahtera, rukun, dan berkeadilan,” tutup Zulkarnain. (HUAT)

  • JMSI PBD Sesalkan Dugaan Intimidasi terhadap Profesi Wartawan di Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dugaan tindakan intimidasi terhadap profesi wartawan kembali mencuat di Kota Sorong. Peristiwa ini terjadi pada Senin (6/4/2026), saat sekitar 30 hingga 40 orang mendatangi rumah Ketua RT 003/RW 005 di Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur.

    Sekelompok warga yang mengatasnamakan keluarga SL atau pihak yang dikaitkan dengan Wali Kota Sorong itu disebut mencari seorang warga bernama Andrew Warmasen dicurigai sebagai pekerja pers yang kerap mengkritisi pemerintah daerah.

    Menanggapi kejadian tersebut, organisasi konstituen Dewan Pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua Barat Daya pun angkat bicara.

    Sekretaris Pengda JMSI Papua Barat Daya Dirsan L. Matdoan menegaskan bahwa aksi keluarga SL itu telah mengekang kebebasan kemerdekaan pers untuk menyampaikan informasi.

    Kemudian disesalkan juga, Andrew Warmasen merupakan aktivis anti korupsi, namun profesi wartawan yang dipersoalkan.

    “Andrew Warmasen bukan wartawan. Ia murni seorang aktivis anti korupsi yang juga menjabat sebagai Ketua RT 003/RW 005 di kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong,” tegas Dirsan dalam keteranganya, Rabu (8/4/2026)

    Hal ini sangat disayangkan, tindakan massa yang dinilai mengarah pada intimidasi, terlebih dengan alasan dugaan aktifitas wartawan

    “Yang saya sesalkan adalah kenapa massa datang untuk mengintimidasi seseorang yang dicurigai sebagai wartawan. Jangan membatasi kerja-kerja wartawan yang profesional, independen, jujur, dan adil. Ini sangat tidak baik,” kata Matdoan.

    Dirsan menekankan bahwa wartawan memiliki peran penting sebagai fungsi kontrol sosial dalam mengawasi berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di tanah adat Malamoi.

    “Wartawan merupakan bagian dari fungsi kontrol dan pengawasan terhadap ketidakadilan di negeri ini,” katanya.

    Ia juga mengingatkan masyarakat agar menghargai peran jurnalis dan aktivis yang selama ini berkontribusi dalam mengungkap berbagai persoalan di daerah.

    “Masyarakat seharusnya berterima kasih kepada para wartawan dan aktivis yang telah mengungkapkan berbagai kejahatan, bukan justru mengancam dan mengintimidasi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Dirsan menyatakan bahwa pihaknya masih memandang kejadian ini sebagai dampak dari emosi sesaat. Sehingga bisa dibicarakan secara baik-baik.

    “Kami masih menganggap ini hal biasa, mungkin karena emosi. Namun ini sebagai pelajaran agar kita jangan semena-mena menghakimi, masih ada cara-cara baik yang bisa di tempuh,” tegasnya.

    Dirsan berharap peristiwa serupa tidak terulang kembali, terutama dengan membawa nama profesi wartawan.

    Ia juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi.

    “Pemimpin adalah pelayan rakyat. Kritik dan masukan merupakan bagian dari demokrasi agar negara ini bersih dari praktik-praktik yang merugikan,” katanya.

    Dirsan menegaskan bahwa jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) adalah landasan hukum utama pers di Indonesia yang disahkan pada 23 September 1999 dan bekerja berdasarkan prinsip jurnalistik.

    “Kami jurnalis dilindungi oleh undang-undang. Semua yang kami tulis harus akurat, faktual, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada pihak yang keberatan, silakan tempuh jalur hukum atau lapor ke Dewan Pers, jangan main hakim sendiri,” tutupnya.

  • Gagal ke Final Indonesia Takluk dibawah Permainan Australia Pada Semifinal AVC Beach Volleyball Tour Raja Ampat Open 2026

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Tim putra Indonesia takluk dari Australia dalam laga semifinal AVC Beach Volleyball Tour Raja Ampat Open 2026 yang berlangsung sengit di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC), Rabu (8/4/2026).

    Semifinal AVC Beach Volleyball Tour Raja Ampat Open 2026 ini mempertemukan Bintang/Sofyan (Indonesia) dan Howat/Ryan (Australia) dalam duel sengit sejak set pertama. Kedua tim tampil penuh agresif, menyuguhkan rally panjang dan jual-beli smash yang memukau ribuan penonton yang memadati arena.

    Pada set pembuka, Indonesia tampil impresif dengan permainan yang sangat efektif. Dukungan tuan rumah menjadi spirit bagi Bintang/Sofyan untuk terus menekan rival lawan. Hasilnya, Indonesia berhasil mengamankan set pertama dengan skor tipis 21-19.

    Pada set kedua, Australia bangkit dan menampilkan permainan yang solid dan kompak. Serangan konsisten serta pertahanan yang rapi menunjukan Howat/Ryan mampu mengendalikan jalannya pertandingan sorakan penonton yang menggema di sepanjang pantai WTC, Australia berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 21-15.

    Set ketiga adalah penentu sekaligus puncak dari pertandingan. Kedua tim tampil habis-habisan untuk melaju ke final. Saling berebut poin menjadi dinamika di tengah panasnya semifinal AVC Beach Volleyball Tour Raja Ampat Open 2026.

    Ketenangan dan efektivitas dari pemain Australia menjadi kunci kemenangan. Indonesia akhirnya tunduk dibawah kendali permainan Negeri Kanguru itu dengan mengakui keunggulan lawan setelah kalah tipis 15-12 di set ketiga.

    Kemenangan tersebut memastikan Australia melaju ke partai final, sementara Indonesia harus terhenti di semifinal dan kembali bertarung untuk memperebutkan posisi ketiga.

    Meski gagal ke final, perjuangan wakil Merah Putih tetap mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat Raja Ampat. Atmosfer luar biasa di WTC menjadi saksi duel panas penuh semangat, sportivitas, dan kebanggaan di panggung internasional.