Melanesia Times

Blog

  • Dana 100% Cair, Proyek Puskesmas Kampung Ayata Tengah Diselidiki Kejari Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sorong tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Puskesmas Aifat Timur Tengah yang berlokasi di Kampung Ayata, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Proyek yang bersumber dari APBD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 itu disinyalir belum selesai dikerjakan, meskipun anggarannya disebut telah dicairkan seluruhnya.

    Penanganan perkara ini mengerucut pada dugaan pencairan dana 100 persen, sementara progres fisik di lapangan diperkirakan baru mencapai sekitar 30 persen. Selain itu, penyelidik juga menelusuri indikasi manipulasi dokumen administrasi pencairan yang menggambarkan pekerjaan telah tuntas.

    Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankie Son, melalui Kepala Seksi Intelijen, Alfisius Adrian Sombo, menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung.

    “Terkait dugaan mangkraknya pembangunan Puskesmas Aifat Timur Tengah yang berlokasi di Kampung Ayata, Kabupaten Maybrat, masih dalam tahap penyelidikan. Kita dari rangkaian penyelidikan ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa, kurang lebih lima saksi,” ujar Alfisius kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (4/3/2026).

    Ia menjelaskan, tim juga telah turun langsung ke lokasi proyek untuk melakukan pengecekan fisik. Guna memastikan kesesuaian antara progres pekerjaan dan laporan administrasi, penyidik turut melibatkan tenaga ahli konstruksi.

    “Kemudian dalam penyelidikan ini juga, kami akan menggandeng ahli untuk melakukan penyelidikan,” katanya.

    Sejumlah pihak telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak kontraktor pelaksana.

    Informasi awal menyebutkan proyek pembangunan gedung layanan kesehatan dua lantai tersebut dikerjakan oleh PT PAK dengan Kepala Cabang berinisial JNS. Masa pelaksanaan pekerjaan tercatat selama 154 hari kalender.

    Meski demikian, sumber di lapangan mengungkapkan bahwa kondisi fisik bangunan belum menunjukkan penyelesaian yang signifikan. Di sisi lain, anggaran proyek dilaporkan telah dicairkan sepenuhnya.

    Apabila temuan ini terbukti, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pihak kejaksaan menegaskan bahwa penyelidikan difokuskan pada kepastian penggunaan anggaran negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    “Kami dari Kejaksaan Negeri Sorong optimis untuk mengungkap kasus ini, karena dana yang digunakan adalah uang rakyat. Dengan kepemimpinan bapak Kejari Sorong saat ini, kejaksaan dengan tegas dan optimis akan melakukan penindakan tegas secara hukum atas kasus-kasus korupsi yang terjadi di wilayah Papua Barat Daya, dalam hal ini di wilayah Sorong Raya,” tegas Alfisius.

    Sementara itu, Kepala Cabang PT PAK, JNS, membantah tudingan bahwa proyek tersebut terbengkalai. Ia menyatakan penghentian pekerjaan terjadi sementara waktu akibat faktor keamanan di wilayah tersebut.

    “Jadi tidak benar pekerjaan tersebut mangkrak, itu kan daerah konflik, tapi dalam waktu dekat sudah diselesaikan,” ujar JNS melalui sambungan telepon, Rabu (4/3/2026).

    Ia juga meminta agar perkembangan proyek dikonfirmasi langsung kepada pejabat terkait di Kabupaten Maybrat.

    “Kami sebenarnya tidak mau di publish-publish soal ini. Bisa dicek langsung kepada para pejabat di Maybrat terkait progres pembangunannya,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pembangunan Puskesmas Aifat Timur Tengah diawali dengan peletakan batu pertama oleh Penjabat Bupati Maybrat pada 25 September 2023. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedalaman.

    Kini, proyek yang semula diproyeksikan menjadi simbol pemerataan pelayanan kesehatan tersebut justru berada dalam sorotan aparat penegak hukum. Pihak kejaksaan memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan terbuka.

    Perkembangan kasus ini dinilai menjadi ujian penting bagi tata kelola proyek infrastruktur kesehatan di Papua Barat Daya, sekaligus cerminan keseriusan aparat dalam mengawal penggunaan anggaran publik.

  • Komisi IV DPR Kota Sorong Gelar RDP, Soroti Dugaan Mafia BBM Subsidi dan Usulkan Pembentukan Satgas

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Komisi IV DPR Kota Sorong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina, sejumlah pengelola SPBU di antaranya SPBU Hansen, Sorpus, Jalan Baru dan Kilometer 9, dua SPBUN sektor perikanan, perwakilan Jembatan Puri, aktivis, serta komunitas sopir truk. Rapat berlangsung di Lantai II Kantor DPR Kota Sorong, Rabu (4/3/2026).

    RDP tersebut membahas berbagai persoalan distribusi BBM subsidi, mulai dari pemblokiran sekitar 30 barcode, dugaan penggunaan lebih dari satu barcode untuk mengisi BBM di beberapa SPBU dalam satu hari, hingga indikasi penimbunan BBM oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

    Perwakilan aktivis, Manaf Rumodar, menyoroti kondisi antrean truk yang sempat membludak sebelum inspeksi mendadak (sidak), namun berubah drastis setelah sidak dilakukan.

    “Ketika belum ada sidak, antrean mobil truk sangat padat dan panjang di sepanjang jalan. Tetapi setelah sidak selesai, kondisi SPBU tidak lagi ada antrean seperti sebelumnya. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” ujarnya dalam forum.

    Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis, menegaskan pihaknya merumuskan enam rekomendasi penting yang akan disampaikan kepada peme

    Komisi IV DPR Kota Sorong Gelar RDP, Soroti Dugaan Mafia BBM Subsidi dan Usulkan Pembentukan Satgas
    Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong Mohammad Saman Bugis Memimpin Langsung Sidang RDP antara, Pertamina, SPBU, SPBUN, Komunitas Sopir dan Aktivis

    Adapun enam rekomendasi tersebut adalah:

    1. Meminta Pertamina melakukan evaluasi dan perbaikan sistem aplikasi serta pengelolaan barcode agar tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan.
    2. Mendorong pelibatan Satlantas dan Dinas Perhubungan untuk menindak kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor Papua Barat Daya (PY) namun mengisi BBM subsidi di Kota Sorong.
    3. Memberikan sanksi tegas kepada sopir, nelayan, maupun pihak SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran distribusi BBM subsidi.
    4. Melakukan pengaktifan kembali barcode secara bertahap dan tertib guna menjaga stabilitas distribusi.
    5. Merekomendasikan pembentukan Satgas Pengawas BBM Bersubsidi yang melibatkan Pemerintah Kota Sorong, DPR, aparat penegak hukum (APH), serta dinas terkait, dengan agenda sidak rutin ke lapangan.
    6. Menindak tegas dan memberantas seluruh praktik mafia serta penimbunan BBM subsidi di Kota Sorong.

    Terkait hasil RDP tersebut, Saman menegaskan bahwa rekomendasi itu merupakan bentuk keseriusan DPR dalam mengawal distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.

    “Dari hasil RDP tadi ada enam rekomendasi yang kami tegaskan kepada Pertamina dan pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi dapat dijerat dengan ketentuan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

    “Siapapun yang melanggar atau salah menggunakan minyak subsidi ini akan dikenakan pidana sesuai undang-undang. Tidak boleh ada yang bermain-main dengan hak masyarakat,” ujarnya.

    Terkait dugaan penimbunan, Saman mengakui sudah ada indikasi awal, namun DPR belum turun langsung ke lokasi untuk memastikan temuan tersebut. Ia menyebut pengawasan Pertamina hanya sampai di SPBU, sementara dugaan pelanggaran di luar itu menjadi ranah aparat penegak hukum.

    Ia menambahkan, sidak yang dilakukan Komisi IV beberapa waktu lalu sempat berdampak positif terhadap kelancaran distribusi BBM subsidi.

    “Hasil sidak kami sebelumnya memang ada dampak positif. Antrean tidak terlalu panjang dan masyarakat yang mengisi minyak subsidi lancar. Tapi beberapa hari terakhir ini mulai muncul lagi,” ungkapnya.

    Seluruh hasil RDP tersebut akan dituangkan dalam notulen resmi dan segera diserahkan kepada Pemerintah Kota Sorong untuk ditindaklanjuti.

    “Mudah-mudahan secepatnya, kalau bisa besok sudah kita serahkan. Enam rekomendasi ini adalah penegasan dari kami di DPR,” tutup Saman.

  • Satukan Persepsi, Papua Barat dan PBD Susun Grand Design Pendidikan Bermutu 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 untuk wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya resmi digelar dengan mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Kegiatan ini berlangsung di Vega Prime Hotel Kota Sorong pada Rabu (04/03/2026).

    Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Tanah Papua.

    Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat, Santi Mukti Mardika, menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan menyamakan persepsi antara pihaknya dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga para pemimpin daerah.

    “Kami dari BPMP Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan konsolidasi daerah ini untuk menyamakan persepsi antara UPT kami di daerah Papua Barat bersama para stakeholder, di antaranya para pimpinan daerah, gubernur, senator, serta dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa program prioritas pendidikan, termasuk yang bersumber dari kebijakan pusat, tidak dapat berjalan optimal tanpa kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah.

    “Harapannya program-program prioritas ini tidak hanya kami yang bekerja sendiri, tetapi tetap berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh stakeholder. Kami berharap melalui kegiatan ini tercipta kolaborasi yang lebih baik sehingga Papua Barat dan Papua Barat Daya semakin maju pendidikannya di masa mendatang,” katanya.

    Salah satu poin penting yang disoroti adalah penguatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Santi menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala oleh operator satuan pendidikan hingga dinas pendidikan kabupaten/kota.

    “Datanya harus diperbarui secara berkala mulai dari satuan pendidikan sampai operator di dinas pendidikan masing-masing, untuk memastikan setiap anak Papua memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa data yang akurat menjadi kunci untuk menekan angka anak tidak sekolah dan mendorong mereka kembali mengenyam pendidikan. “Dapodik ini bukan data asal-asalan, tapi benar-benar menggambarkan keadaan anak-anak kita. Dengan data yang baik, kita dan pemerintah daerah punya tanggung jawab yang sama memastikan setiap anak di Papua Barat dan Papua Barat Daya mendapatkan hak dan akses pendidikan yang layak,” jelasnya.

    Dukungan terhadap konsolidasi ini juga disampaikan Ketua Komisi II DPR Papua Barat, Ahmad Kudus. Ia menyambut baik langkah yang dibangun BPMP sebagai upaya menyatukan visi penyelesaian persoalan pendidikan di Tanah Papua.

    “Kami menyambut baik konsolidasi yang dibangun oleh BPMP Papua Barat. Pendidikan adalah hal yang sangat mendasar dan perlu ada kesetaraan serta kesepahaman antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sangat penting dibangun konsolidasi semacam ini,” ujarnya.

    Menurutnya, berbagai persoalan pendidikan harus diselesaikan secara bersama-sama melalui sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Ke depan kami berharap regulasi maupun penyelesaian masalah dapat dilakukan secara bersama-sama,” tambahnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua II DPR Papua Barat Daya, Samsudin Seknun, menilai kegiatan ini sebagai langkah awal yang baik dalam menyusun grand design pendidikan di dua provinsi tersebut.

    “Kegiatan hari ini merupakan langkah awal yang baik dalam menyusun grand design pendidikan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Persoalan pendidikan ini sangat banyak dan harus kita selesaikan bersama-sama,” katanya.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat melalui balai pendidikan dengan pemerintah daerah, terutama dalam konteks kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang terbagi antara kabupaten/kota dan provinsi.

    “Penyelenggaraan pendidikan PAUD, SD hingga SMA menjadi kewenangan kabupaten/kota, sementara provinsi pada pendidikan vokasi. Ini berpotensi menimbulkan stagnasi kebijakan jika tidak dikelola dengan baik,” jelasnya.

    Samsudin juga menyoroti pentingnya afirmasi kebijakan di Papua Barat, termasuk program intervensi seperti Papua Barat Cerdas untuk membantu mengatasi persoalan pendidikan di kabupaten/kota. Ia turut menyinggung rencana konsep pendidikan terintegrasi seperti Sekolah Garuda yang digagas pemerintah pusat.

    “Papua Barat siap, tetapi konsep ini harus kita diskusikan bersama. Karakteristik budaya masyarakat Papua, khususnya di pedalaman, berbeda dengan daerah lain. Jarak antar kampung yang jauh dan pandangan budaya tertentu seringkali memengaruhi angka putus sekolah,” ungkapnya.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus berkomunikasi dengan dinas pendidikan dan kementerian terkait untuk merumuskan konsep yang ideal dan kontekstual bagi Papua. “Kami akan berkolaborasi dan menawarkan konsep yang bisa menjawab persoalan pendidikan di Papua Barat,” tegasnya.

    Melalui konsolidasi ini, diharapkan terbangun kesepahaman lintas sektor guna memastikan setiap anak di Papua Barat dan Papua Barat Daya memperoleh hak yang sama atas pendidikan bermutu, tanpa terkecuali.

  • Pemkot Sorong Matangkan RPB 2026–2029, BPBD Gelar FGD Himpun Masukan Strategis

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2026–2029, yang berlangsung di Cafe Layar Gading dan dihadiri sejumlah pejabat serta pemangku kepentingan terkait. Rabu,(04/03/2026).

    Hadir mewakili Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.AP., Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Sahli PHP) Setda Kota Sorong, Abdul Rahim Oeli S.E, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kaban BPBD), Herlin D. Sasabone S.T.,M.M., dalam rangka mensosialisasikan, sekaligus menghimpun masukan terhadap dokumen RPB yang tengah disusun.

    Dalam sambutan Wali Kota Sorong yang dibacakan oleh Staf Ahli PHP, disampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta dalam forum tersebut.

    Pemerintah berharap kegiatan FGD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memahami arah dan strategi penanggulangan bencana di Kota Sorong selama periode 2026–2029.

    “RPB ini merupakan salah satu tahapan terpenting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana. Kami berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan dan kontribusi yang konstruktif agar rencana yang disusun mampu mengantisipasi serta meminimalisasi dampak bencana,” ucap Sahli PHP.

    Disampaikan juga bahwa Kota Sorong sebagai daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana membutuhkan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terintegrasi.

    Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta respons terhadap bencana.

    Juga ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun RPB serta Kepala BPBD Kota Sorong beserta jajaran yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan FGD tersebut.

    FGD ini bertujuan untuk menyempurnakan dokumen RPB 2026–2029 melalui diskusi dan pertukaran gagasan, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan aplikatif.

    Mengakhiri sambutan, Shali PHP secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan FGD Penyusunan Dokumen RPB Kota Sorong Tahun 2026–2029 dengan mengetok mikrofon sebanyak lima kali, sebagai tanda dimulainya forum diskusi tersebut.

  • Kampung Nelayan Merah Putih Segera Dibangun, Sorong Fokus Pulau Raam hingga Doom Barat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pembahasan rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP),di Aula Kantor Gubernur Papua Barat Daya, pada Rabu (04/03/2026).

    Program ini merupakan inisiatif strategis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.

    Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, Direktur Kepelabuhanan Perikanan Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si., serta perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Turut hadir pula jajaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberikan dukungan teknis terhadap rencana pembangunan tersebut.

    Dari Pemerintah Kota Sorong, pembahasan ini diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Thamrin Tajuddin, S.T., M.M., bersama Plt. Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong, Ludya Wattimena, S.K.M. Kehadiran perwakilan daerah menegaskan komitmen pemerintah kota dalam menyukseskan program strategis nasional di wilayah pesisir.

    Dalam arahannya, Gubernur Elisa Kambu menekankan pentingnya kesiapan perencanaan sebelum memasuki tahap pelaksanaan. “Apabila seluruh perencanaan telah siap dan disepakati bersama, maka pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Papua Barat Daya diharapkan dapat segera dieksekusi,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci utama agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.

    Khusus di Kota Sorong, pengembangan KNMP direncanakan menggunakan model klaster yang mencakup sejumlah wilayah pesisir, seperti Pulau Raam, Suprau, Boswesen, dan Doom Barat. Konsep ini diharapkan mampu mengintegrasikan aktivitas perikanan mulai dari penangkapan, pengolahan, hingga distribusi hasil laut.

    Melalui pembangunan fasilitas pendukung seperti tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, tempat pelelangan ikan, balai pelatihan nelayan, serta SPBUN, program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan di Kota Sorong.

    Dengan perencanaan yang matang dan dukungan lintas sektor, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya optimistis Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi pesisir dan menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan nelayan.

  • Plt Sekda Sorong Hadiri Zoom Kemendagri, Tegaskan Komitmen Laporan Kinerja ProSN

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.Si., didampingi Sekretaris Bappeda Kota Sorong, Efone Thenu, S.H., M.H., mengikuti Zoom Meeting Sosialisasi Kementerian Dalam Negeri tentang Format dan Indikator Laporan Kinerja Program Strategis Nasional (ProSN). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Sorong, Rabu (04/03/2026).

    Sosialisasi ini menghadirkan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, yang memaparkan sejumlah poin penting terkait kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung dan melaporkan pelaksanaan Program Strategis Nasional.

    Dalam paparannya, dijelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib memastikan Program Strategis Nasional telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

    Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana guna mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

    Pemerintah daerah juga diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja ProSN melalui aplikasi e-Monev, serta melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran, indikator, dan waktu yang ditentukan.

    Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga diminta melakukan pendampingan dan pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan program.

    Lebih lanjut disampaikan bahwa indikator laporan kinerja ProSN sedikitnya mencakup lima kelompok program, yakni penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, dengan total 10 program dan 68 indikator.

    Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program Strategis Nasional akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan lanjutan, perbaikan program dan anggaran, hingga pemberian apresiasi maupun sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Sorong diharapkan dapat memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pembangunan daerah agar selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. (Diskominfo Kota Sorong)

  • Wali Kota Septinus Lobat Serahkan Hibah Aset, Perkuat Mobilitas Pelayanan GKI Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong secara resmi menyerahkan hibah aset berupa satu unit kendaraan operasional kepada Klasis GKI Sorong, yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.PA., sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pelayanan di wilayah kerja GKI Klasis Sorong.Rabu (04/03/2026).

    Dalam arahannya , Wali Kota menyampaikan bahwa hibah yang diserahkn merupakan tindak lanjut dari koordinasi dengan bagian aset BPKAD Kota Sorong serta surat dari BPK.

    Ia berharap kendaraan ini dapat menunjang mobilitas pelayanan bagi pengurus Klasis, terutama dalam melayani 47 jemaat yang tersebar di Kota Sorong.

    “Kami berharap bantuan ini bermanfaat untuk menunjang pelayanan Ibu Ketua, Bapak Wakil, dan Sekretaris Klasis. Semoga kendaraan ini dirawat dengan baik agar usia pakainya panjang,” ujar Wali Kota dalam arahannya.

    Ketua Klasis GKI Sorong, Pdt. Jeane F. Haurissa, S. Th., M. Si., menyambut baik pemberian hibah ini, Ia mengungkapkan bahwa bantuan kendaraan operasional tersebut menjawab pergumulan panjang pihak Klasis terkait sarana transportasi.

    “Kami bersyukur kepada Tuhan. Tahun 2026 ini merupakan Tahun Kepedulian bagi GKI, dan hibah dari Pemerintah Kota ini adalah bukti nyata kepedulian tersebut terhadap pelayanan kami,” ungkap Ketua Klasis.

    Sebelumnya dilakukan penandatanganan naskah hibah, dan acara diakhiri dengan penyerahan secara simbolis dari Wali Kota Sorong Kepada Ketua Klasis GKI Sorong. (Dinas Kominfo Kota Sorong)

  • Pengusaha Muda PBD Marcho Kadakolo Desak Pemerintah Daerah Prioritas Proyek untuk OAP

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pengusaha muda sekaligus kontraktor muda Papua Barat Daya, Marcho Kadakolo, menyampaikan harapannya kepada pemerintah daerah di Tanah Papua agar memberikan perhatian lebih besar kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan. Rabu (04/03/2026).

    Ia secara khusus meminta kepada Gubernur Papua Barat Daya, serta para bupati dan wali kota se-Tanah Papua, terutama di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat, untuk memprioritaskan pengusaha asli Papua dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.

    Menurut Marcho, kebijakan afirmasi terhadap OAP merupakan langkah penting sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat asli Papua. Dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas kepada kontraktor dan pelaku usaha lokal, pemerintah dinilai turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia Papua sekaligus meningkatkan daya saing usaha di daerah.

    Ia menilai, keterlibatan aktif pengusaha lokal juga akan berdampak pada perputaran ekonomi yang lebih sehat karena manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat setempat. “Dengan memberdayakan pengusaha asli Papua, maka perputaran ekonomi akan tetap berada di daerah dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Marcho menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua harus menempatkan putra-putri asli daerah sebagai pelaku utama, bukan sekadar menjadi penonton di negeri sendiri. Ia berharap adanya komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk membuka akses yang adil dan transparan bagi pengusaha OAP.

    “Sudah saatnya pemerintah daerah memberikan kepercayaan penuh kepada pengusaha Orang Asli Papua untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri,” tegasnya.

    Selain itu, ia juga mendorong adanya pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas bagi pengusaha muda Papua agar mampu bersaing secara profesional dan akuntabel dalam setiap proses pembangunan.

    Harapan tersebut diungkapkan sebagai bagian dari dorongan bersama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat asli daerah.

  • Pemerintah Provinsi PBD Resmi Membuka Festival Kampung Ramadhan Pemuda Muslim Melati Raya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Festival Kampung Ramadhan yang digagas Pemuda Muslim Melati Raya resmi dibuka dengan penuh semangat dan kebersamaan di Kompleks Melati Raya Kilometer 9, Kelurahan Klasabi, Kota Sorong, pada Selasa (03/03/2026).

    Pembukaan kegiatan ditandai dengan penabuhan rebana secara bersama-sama, oleh Perwakilan Pemerintah bersama tokoh pemuda dan Sesepu Pemuda Muslim Melati Raya, menambah semarak suasana bulan suci Ramadhan yang penuh berkah.

    Kegiatan tersebut dibuka oleh perwakilan Gubernur Papua Barat Daya melalui Biro Pemerintahan, Anhar Akib dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Suardi Thamal, M.M.,

    Dalam sambutannya, Anhar Akib menyampaikan apresiasi atas inisiatif para pemuda yang menghadirkan ruang positif bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di wilayah Melati Raya dan sekitarnya.

    “Dalam rangka pembukaan kegiatan ini, kami sangat mengapresiasi karena bertujuan untuk menyemarakkan suasana bulan suci Ramadhan sekaligus memberikan ruang dan kesempatan bagi para pelaku UMKM di wilayah Melati Raya dan sekitarnya untuk berkembang dan maju,” ujarnya.

    Ia menegaskan, Ramadhan bukan hanya momentum peningkatan ibadah secara spiritual, tetapi juga kesempatan memperkuat solidaritas sosial dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. “Bulan suci Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan. Ramadhan bukan hanya menjadi momentum peningkatan ibadah, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial serta menggerakkan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah,” tambahnya.

    Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Suardi Thamal, M.M., yang juga mendapat tugas tambahan dari Gubernur Elisa Kambu sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan DPRP Papua Barat Daya. Turut hadir Ketua MUI Kota Sorong Ustad Hi. Abdul Manan Fakaubun, Anggota DPRK Sorong Mohammad Saman Bugis, Kepala Kelurahan Klasabi Abdul Rasyid Hanubun serta Imam Masjid Al-Fatah Melati Raya bersama sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda setempat.

    Pemerintah Provinsi PBD Resmi Membuka Festival Kampung Ramadhan Pemuda Muslim Melati Raya
    Penyerahan Sembako Kepada keluarga yang membutuhkan, Para Janda dan anak Yatim Piatu

    Sementara itu, M. Sanusi Rahaningmas selaku orang tua dan penasihat kegiatan mengungkapkan bahwa festival ini murni lahir dari gagasan para pemuda setempat. Ia menjelaskan, sekitar tiga minggu lalu para pemuda berinisiatif menghadirkan kegiatan bernuansa baru di luar rutinitas seperti dendang sahur, samrah, dan hadrat.

    “Terkait kegiatan ini, ide dan gagasan murni dari anak-anak sendiri. Mereka ingin melaksanakan satu kegiatan yang bernuansa baru di luar rutinitas seperti gendang sahur, samrah dan hadrat. Mereka kemudian mencetuskan Festival Kampung Ramadhan dan membentuk panitia kurang lebih tiga minggu lalu,” jelasnya.

    Menurutnya, setelah membentuk panitia, para pemuda meminta dukungan dari para orang tua dan tokoh setempat. Dukungan moral pun diberikan, sementara penggalangan dana dilakukan melalui proposal yang diajukan ke berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi Gubernur, Wakil Gubernur, anggota DPD RI, DPRD, hingga Wakil Wali Kota Sorong.

    “Mereka minta dukungan dari kami selaku orang tua. Saya sampaikan bahwa saya bisa memberikan dukungan moral, dan untuk dana kita cari sama-sama. Alhamdulillah mereka buat proposal dan mendapat bantuan sedikit demi sedikit dari berbagai pihak, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik,” tuturnya.

    Sanusi juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap perubahan positif yang terus dibangun pemuda Melati Raya. Ia mengakui bahwa selama ini wilayah tersebut kerap mendapat stigma negatif.

    “Selaku orang tua, saya hanya berkeinginan agar ke depan mereka selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif. Selama ini Melati Raya sering diidentikkan dengan hal-hal yang kurang baik. Tapi Alhamdulillah, dari waktu ke waktu mereka berangsur-angsur berubah dan kini lebih fokus pada kegiatan positif,” katanya.

    Festival Kampung Ramadhan tahun ini juga melibatkan sekitar 20 hingga 30 pelaku UMKM yang turut meramaikan kegiatan dengan berbagai persediaan takjil mulai dari minuman, kue hingga makanan.

    Sanusi juga mengajak kepada Masyarakat Kota Sorong terutama bagi umat Muslim yang ingin berburu takjil, silahkan mampir ke Kampung Ramadhan Pemuda Muslim Melati Raya, semua menu lengkap di sediakan di 30 stan.

    Berbagai lomba bernuansa Islami akan digelar mulai Rabu 04 Maret 2026, di antaranya lomba vokal gambus dan pop Islami, lomba busana muslim, lomba azan, serta lomba mewarnai kaligrafi.

    “Peserta yang ikut lomba kurang lebih sekitar 40 orang. Ini bagian dari semangat mereka untuk mengisi Ramadhan dengan kegiatan yang bermanfaat,” ungkap Sanusi.

    Ia juga menyebutkan susunan panitia yang bekerja dalam waktu singkat namun penuh semangat. Ketua panitia dijabat Ahmad Dahlan Bugis, sekretaris Fauziah Sanusi, bersama jajaran pengurus lainnya yang dinilai mampu bekerja maksimal meski persiapan terbilang singkat.

    Usai membuka kegiatan Festival Kampung Ramadhan Pemuda Muslim Melati Raya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada para janda dan anak yatim piatu yang berada di wilayah Kelurahan Klasabi, yang telah di sediakan panitia pelaksana.

    Dengan semangat kolaborasi dan dukungan berbagai pihak, Festival Kampung Ramadhan Pemuda Muslim Melati Raya diharapkan menjadi agenda rutin tahunan yang tidak hanya memperkuat syiar Islam, tetapi juga mempererat kebersamaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.Pemerintah Provinsi PBD Resmi Membuka Festival Kampung Ramadhan Pemuda Muslim Melati Raya

  • Festival Kampung Ramadhan Melati Raya Dorong UMKM dan Semarakkan Syiar Ramadhan di Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Festival Kampung Ramadhan yang digelar Pemuda Muslim Melati Raya resmi berlangsung dan menjadi pusat perhatian masyarakat di Kota Sorong. Kegiatan ini menghadirkan bazar UMKM, lomba Islami, hingga hiburan religi yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Selasa (03/03/2026).

    Ketua Panitia Festival Kampung Ramadhan Pemuda Muslim Melati Raya, Ahmad Dahlan Bugis (Ais Bugis), menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi pelaku usaha kecil.

    “Kami dari panitia berkomitmen menjadikan Festival Kampung Ramadan ini sebagai ruang pemberdayaan ekonomi umat. Kami ingin para pedagang, khususnya ibu-ibu, bisa merasakan dampak langsung dari kegiatan ini,” ujar Ahmad Dahlan Bugis.

    Ia menambahkan, panitia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berjualan selama kegiatan berlangsung.

    “Siapapun yang ingin berjualan silakan bergabung, cukup melapor ke panitia. Kami terbuka dan ingin kegiatan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua Pemuda Melati Raya sekaligus Ketua Karang Taruna Melati Raya, Usman Notatubun, menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya melakukan sedikit perubahan konsep dengan menghadirkan Festival Kampung Ramadhan sebagai upaya meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.

    “Baik, kami pemuda Muslim Melati Raya tahun ini membuat sedikit perubahan. Ada Festival Kampung Ramadhan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan UMKM, terlebih fokus kami kepada ibu-ibu yang selama ini mungkin selama bulan Ramadhan mencari sedikit rezeki untuk keperluan mereka pada hari raya nanti,” ujar Usman.

    Menurutnya, festival ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga Melati Raya, tetapi terbuka bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi.

    “Bukan cuma di Melati Raya saja, siapapun boleh berjualan di sini, tinggal melaporkan hal itu pada panitia. Artinya menambah sedikit keuangan, maka kita coba buat sesuatu yang bisa membantu para ibu-ibu,” jelasnya.

    Usman juga mengajak masyarakat Kota Sorong untuk datang dan meramaikan kegiatan tersebut dengan berbelanja takjil serta produk UMKM yang tersedia.

    “Saya minta kepada seluruh masyarakat Kota Sorong yang punya kesempatan silakan datang berbelanja di sini, berburu takjil di sini, supaya bisa lebih membantu. Fokus kami itu membantu dan menghidupkan UMKM, khususnya di Kota Sorong,” tegasnya.

    Festival Kampung Ramadhan ini berlangsung selama lima hari, mulai tanggal hingga 7 maret 2026. Selain bazar UMKM, panitia juga menghadirkan berbagai perlombaan bernuansa Islami, seperti lomba azan tingkat anak-anak, lomba menggambar, serta lomba menyanyi lagu-lagu religi untuk kategori dewasa.

    “Ada berbagai lomba, mulai dari lomba azan tingkat anak-anak, menggambar, dan lomba nyanyi klasik lagu-lagu religi untuk tingkat dewasa. Banyak kegiatan yang kami buat supaya suasana Kampung Ramadhan di sini terasa hidup,” pungkas Usman.Panitia juga menyiapkan hiburan samrah untuk menghibur pengunjung, meski tidak termasuk dalam kategori perlombaan. Melalui kegiatan ini, Pemuda Muslim Melati Raya berharap Festival Kampung Ramadan dapat menjadi ajang silaturahmi, penguatan ekonomi masyarakat, serta ruang kreativitas generasi muda di Kota Sorong.