Tag: #Fopera

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Forum Peduli Rakyat (Fopera) menegaskan bahwa demi meredakan situasi keamanan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, serta mengantisipasi dampak gejolak di seluruh Tanah Papua, diperlukan langkah kebijakan kemanusiaan yang nyata. Menurutnya, penyelesaian yang konkret adalah dengan memberikan abolisi kepada empat tahanan politik (Tapol) NRFPB.

Fopera meminta seluruh aktivis kemanusiaan di Papua bersama Komnas HAM menelaah konstruksi hukum terhadap empat Tapol tersebut, sekaligus mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan abolisi. Langkah ini dinilai penting guna memulihkan trauma berkepanjangan akibat konflik kemanusiaan di Tanah Papua.

Selain itu, Fopera juga mengajak MPR for Papua untuk memainkan peran strategis sebagai corong aspirasi daerah di tingkat pusat, khususnya di Senayan, agar memperjuangkan hak-hak empat Tapol NRFPB mendapatkan abolisi dari Presiden.

“Ini juga menjadi bentuk komitmen NKRI dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati prinsip demokrasi, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat,” tegas Ketua Fopera. Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah menunjukkan konsistensi dalam hal HAM, salah satunya dengan membentuk kementerian khusus yang menangani hak-hak warga negara sesuai amanat Undang-Undang.

Fopera menilai bahwa empat Tapol NRFPB tersebut bukanlah bagian dari kelompok kombatan bersenjata, melainkan lebih sebagai pejuang HAM yang mengedepankan dialog dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Karena itu, menurutnya, pemberian abolisi adalah langkah yang tepat.

Sebagai catatan, abolisi merupakan tindakan hukum yang dilakukan Presiden untuk menghentikan proses penuntutan pidana terhadap seseorang atau kelompok sebelum adanya putusan pengadilan. Dengan abolisi, proses hukum dihentikan sehingga yang bersangkutan bebas dari tuntutan pidana lebih lanjut.

Menanggapi situasi kericuhan yang belakangan terjadi, Fopera menilai hal itu merupakan kelalaian aparat karena tidak memitigasi risiko pemindahan empat Tapol sesuai prosedur pengamanan. Padahal, pemindahan tempat sidang tahanan politik bukan pertama kali dilakukan di Papua dan sebelumnya berjalan aman tanpa konflik.

“Papua Barat Daya adalah rumah besar kita bersama. Mari kita semua menjaga keamanan, mengendalikan emosi, serta mengutamakan keselamatan. Waspadai adanya pihak lain yang bisa memanfaatkan situasi untuk memperkeruh keadaan. Mari berjuang dengan cara yang elegan, santun, dan selalu mengedepankan kemanusiaan,” tutup Ketua Fopera.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Forum Peduli Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Ijie, menyampaikan keprihatinannya terkait kehadiran jaringan minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart di wilayah tersebut. Menurutnya, keberadaan dua ritel besar itu dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal.

Ia menilai, UMKM memiliki peranan vital dalam membuka lapangan kerja dan mendukung perekonomian Papua Barat Daya. Namun, masuknya minimarket berskala nasional berpotensi mengurangi pendapatan para pelaku usaha lokal, terutama pedagang kecil dan kios tradisional yang berada di sekitar lokasi minimarket.

“UMKM kita ini harus dilindungi. Kalau ritel-ritel besar terus dibiarkan masuk tanpa aturan yang jelas, maka pedagang kecil akan semakin terpinggirkan. Ini bukan hanya soal persaingan usaha, tapi juga soal keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal,” tegas Yanto Ijie.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah untuk bersikap tegas dalam mengatur keberadaan ritel modern. Regulasi yang jelas diperlukan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perdagangan. Ia juga mendorong adanya kebijakan khusus yang berpihak pada UMKM, baik berupa pembatasan izin maupun pemberdayaan pelaku usaha kecil.

Selain itu, Fopera Papua Barat Daya juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada investasi besar yang masuk, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. “Jangan sampai kehadiran mereka justru menutup ruang bagi masyarakat kita untuk berkembang,” tambahnya.

Yanto menilai, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah memperkuat peran koperasi dan toko lokal sebagai alternatif masyarakat. Dengan demikian, konsumen memiliki pilihan sekaligus menjaga perputaran ekonomi agar tetap dinikmati oleh warga daerah sendiri.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih mengutamakan produk lokal dan berbelanja di UMKM sekitar. Dukungan nyata dari konsumen akan menjadi benteng bagi pelaku usaha kecil agar tetap bertahan di tengah gempuran ritel modern.

“Kalau bukan kita yang mendukung UMKM, siapa lagi? Kita harus bersama-sama menjaga agar ekonomi daerah tidak dikuasai sepenuhnya oleh pemain besar,” tutup Ketua Fopera Papua Barat Daya.

Ketua Fopera juga menambahkan, harus ada batasan operasional indomaret dan alfamart yang memonopoli seluruh tempat di kota sorong, seharusnya beroperasi di jalur jalan utama/ Protokol

Walikota sorong dan Bupati sorong diminta segera evaluasi keberadaan Alfamart dan Indomaret. Jika Alfamart dan Indomaret tidak bisa dibatasi pergerakannya di PBD bisa saja terindikasi pemerintah masuk angin, “saya ingatkan belajar dari walikota ambon terjaring OTT KPK karena menerima gratifikasi pengurusan Operasi Alfamart.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Fopera (Forum Peduli Rakyat Papua Barat Daya), Yanto Ijie, baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya tindakan kriminal di Kota Sorong.

Dalam pernyataannya kepada media ini, Yanto menegaskan bahwa kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, tanpa memiliki kepentingan pribadi atau menyinggung pihak mana pun. Rabu (09/07/2025).

Sebagai warga Kota Sorong, Yanto merasa penting untuk menyampaikan pendapatnya. “Kota Sorong, yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, tengah menghadapi tantangan besar terkait keamanan. Kami melihat adanya peningkatan tindak kriminalitas yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Namun, Yanto mencatat bahwa Kota Sorong sangat gelap di malam hari. Meskipun memiliki sumber listrik tenaga gas, situasi penerangan kota belum optimal. “Ini harus menjadi perhatian pemerintah agar keamanan masyarakat dapat terjaga,” tambahnya.

Pentingnya penerangan kota di malam hari juga mendorong Yanto untuk meminta pemerintah daerah agar mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan (poskamling). Ia berharap lurah, RT, dan kepala distrik dapat bekerja sama untuk meningkatkan keamanan di tiap lingkungan masyarakat. “Poskamling harus diaktifkan untuk menjaga keamanan lingkungan dan memberikan rasa aman bagi warga,” jelas Yanto.

Lebih lanjut, Yanto mengusulkan kolaborasi antara Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta TNI dan Polri untuk meningkatkan patroli pengamanan di seluruh area Kota Sorong. “Patroli pengamanan yang rutin perlu dilakukan untuk memastikan ketertiban, terutama mengingat kota ini merupakan ibu kota provinsi,” ujarnya.

Yanto juga menekankan bahwa Kota Sorong adalah pintu masuk bagi penduduk, barang, dan orang di Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, dia menilai sudah saatnya dilakukan operasi yustisi untuk menertibkan penduduk. “Tidak semua orang dapat dengan mudah masuk dan tinggal di kota ini; kita perlu menjaga ketertiban dan keamanan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Yanto meminta agar Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meningkatkan penerangan kota, terutama pada malam hari. “Dengan adanya fasilitas listrik tenaga gas, seharusnya bisa memaksimalkan penerangan di area publik,” paparnya.

Ia menekankan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. “Kesadaran dan peran aktif masyarakat juga sangat penting untuk menjaga keamanan lingkungan mereka,” tandasnya.

Keberadaan poskamling dan anggota masyarakat yang aktif terlibat dalam pengawasan sangat diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif di Kota Sorong. “Kita harus saling bahu-membahu untuk menjaga keamanan kota ini,” tegas Yanto.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, ia mengajak seluruh masyarakat untuk saling mendukung dan bekerja sama. “Kami mengajak semua pihak untuk peduli dan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Yanto juga berharap ada dukungan penuh dari pemerintah dan pihak berwenang dalam menjalankan program-program keamanan tersebut. “Kami ingin melihat Kota Sorong yang aman dan nyaman bagi semua warganya,” harapnya.

Penegakan hukum yang tegas dan preventif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Yanto menekankan pentingnya upaya sinergis dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini.

Ke depan, diharapkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan dapat membuahkan hasil yang positif dalam menurunkan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman di Kota Sorong. “Mari kita jaga Kota Sorong bersama-sama agar tetap aman, nyaman, dan sejahtera,” tutup Yanto Ijie.

Dengan upaya bersama, diharapkan Kota Sorong dapat menjadi kota yang lebih baik, sekaligus menjadi model bagi daerah lain di Papua Barat Daya.