Melanesia Times

Tag: KPU Raja Ampat

  • Komisi I DPRK : Hari Senin Kami Surati KPU Raja Ampat Terkait Keterlambatan Honorium Badan Adhock

    Melanesiatimes.com, Waisai – Senin 17 maret 2025 DPRK Komisi I berencana memanggil KPU Kabupaten Raja Ampat untuk membahas keterlambatan honorium PPD dan PPS.

    Muamar Khadafi, kepada media ini menyampaikan, pihaknya dan Kawan-kawan Komisi I akan menyurati KPU Raja Ampat terkait permasalahan honorium Badan Adhock.

    “Komisi I dalam waktu dekat ini akan memanggil KPU Kabupaten Raja Ampat untuk keperluan evaluasi atas keterlambatan honorium Badan Adhock,” kata Khadafi saat dihubungi, Minggu (16/3/25).

    Dikatakan, Komisi I tentu akan menyikapi hal ini secara profesional guna menciptkan demokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

    Lanjut, Khadafi bilang, langkah yang diambil dia bersama teman-teman merupakan upaya menyikapi keluhann PPD dan PPS se-Kabupaten Raja Ampat.

    “Langkah ini sebagai tindakan menyikapi keluhan PPD dan PPS yang sempat diberitakan oleh teman-teman awak media, rencananya, senin ini kami akan menyurati KPU Raja Ampat,” tutup Khadafi.

  • Diduga Terjadi Mark Up, DPRK Komisi I Diminta Evaluasi LPJ KPU Kabupaten Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, Waisai – Lambatnya Pembayaran honor badan adhoc KPU se-Kabupaten Raja Ampat masih terus berlanjut hingga maret 2025, belum ada keterangan yang logis oleh pihak penyelenggara.

     

    Dikonfirmasi lewat telepon seluler, badan adhok meminta DPRK Raja Ampat Komisi I yang membidangi persoalan ini untuk segera mengevaluasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) KPU Kabupaten karena diduga terjadi mark up.

     

    “Hingga maret ini, honor januari 2025 belum juga terbayarkan. Untuk itu sebagai PPS, meminta dengan hormat agar DPRK yang membidangi persoalan ini segera mengevaluasi laporan pertanggungjawaban KPU Raja Ampat,” tegas salah satu PPS kepada media ini, minggu, (16/3/2025).

     

    Lanjut, kondisi ini tentu bukan hanya dirasakan pihak PPD dan PPS namun Kesektariatan di tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Raja Ampat juga terkena imbas dari keterlambatan honor tersebut.

     

    “Keterlambatan ini memiliki imbas yang menurut saya cukup mengejutkan, bukan hanya PPD dan PPS yang merasakan tetapi Kesektariatan badan adhoc seluruh Raja Ampat juga terdampak langsung dari kerlambatan honorium itu,” tutupnya

  • Keterlambatan Honor PPK-PPS, KPU Raja Ampat Diminta Bekerja Secara Profesional

    Melanesiatimes.com, Waisai – Honorium Badan Ad Hoc Pemilu 2024 di kecamatan dan desa se-Kabupaten Raja Ampat sampai saat ini tidak kunjung cair. Seluruh rangkaian tahapan proses pilkada 2024 telah usai dan berjalan dengan baik.

    Sayangnya kerja keras ini tak berbanding lurus dengan hak-hak penyelenggara Pemilu pada tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Raja Ampat.

    Terkait honor lembaga adhoc di atur dalam SK KPU Kabupaten Raja Ampat. Januari 2025, KPU harus melunasi honorarium Badan Ad Hoc pasca Pemilu berakhir.

    “Artinya sampai Januari 2025. Jelas, regulasi mengamanatkan masa kerja badan Ad Hoc 2 bulan setelah pungut hitung. Namun yang terjadi honorium belum dibayar sesudah tahapan hingga Februari 2025 belum ada kejelasan,’” jelas salah satu Ketua PPK yang enggan namanya dipublish. Senin (03/02/2025).

    Kondisi ini menimbulkan keanehan dalam penyelenggaraan pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, karena di 2024 Honorarium badan Ad Hoc sering mengalami keterlambatan hingga tiga bulan lamanya.

    Upaya koordinasi dengan masing-masing Koordinator Wilayah pun sudah dilakukan oleh PPK dan PPS. Namun hal ini terkesan diabaikan oleh Sekertaris dan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

    “Harapan kami KPU dalam hal ini Sekertaris dan Bendahara jangan bungkam, segera selesaikan honor PPK dan PPS se-Kabupaten Raja Ampat,” tegasnya.

    Hingga tulisan ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari Sekertaris dan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat. (Red-Ino)

     

     

     

  • Gelar FGD, KPU Raja Ampat : Saran dan Kritik Melambangkan Demokrasi Berkualitas

    Melanesiatimes.com, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat gelar Fokus Group Discusion (FGD) dengan tema Evaluasi Pemilihan Tahun 2024.

     

    Kegiatan berlangsung di Aula Korpak Villa & Resto, jumat (28/2/2025) acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta dibuka resmi oleh Ketua KPU Raja Ampat ditandai dengan pemukulun tifa.

     

    Turut hadir Kesbangpol, Polres Raja Ampat, Dandim 1805, Danposal Waisai, Insan Press, Bawaslu Raja Ampat PPD Waisai Kota dan Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Raja Ampat.

     

    Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat Arsyad menjelaskan, pihaknya bersyukur pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Raja Ampat dinilai cukup baik dan berhasil, baik pada Pileg, DPD, Pemilihan Presiden hingga Pilkada 2024.

     

    Arsyad Sehwaky, menyampaikan meski pemilihan telah usai namun KPU tetap melakukan update pemilih, kemudian akan terus bersosialisasi kepada masyarakat sebagai persiapan di 2029.

     

    Dia menambahkan, hasil pemikiran pada kegiatan FGD ini merupakan rekomendasi untuk perbaikan demokrasi kedepan. Kritik dan saran jadi bahan evaluasi KPU Kabupaten Raja Ampat agar lebih maksimal.

     

    “Fokus Group Discusion yang kami selenggarakan ini merupakan evaluasi seluruh tahapan Pemilu 2024 supaya kedepan lebih baik. Keterlibatan semua pihak, kritik/saran dalam forum ini sangat penting bagi KPU Raja Ampat untuk lebih komprehensif,” ungkap Arsyad.

     

    Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan sebelum tahapan dan sesudah tahapan pemilu.

     

    “Setiap kendala yang Bapak/Ibu temui pada pemilu kemarin akan menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan sistem ke depan. Menurut saya masukan dari peserta FGD sangat berarti dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Raja Ampat,” tutupnya.

     

    Menghakhiri pertemuan FGD, Arsyad menyampaiakan komitmen KPU Raja Ampat dalam menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada mendatang. (Red-Ino).