Melanesiatimes.com, Waisai – Lambatnya Pembayaran honor badan adhoc KPU se-Kabupaten Raja Ampat masih terus berlanjut hingga maret 2025, belum ada keterangan yang logis oleh pihak penyelenggara.
Dikonfirmasi lewat telepon seluler, badan adhok meminta DPRK Raja Ampat Komisi I yang membidangi persoalan ini untuk segera mengevaluasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) KPU Kabupaten karena diduga terjadi mark up.
“Hingga maret ini, honor januari 2025 belum juga terbayarkan. Untuk itu sebagai PPS, meminta dengan hormat agar DPRK yang membidangi persoalan ini segera mengevaluasi laporan pertanggungjawaban KPU Raja Ampat,” tegas salah satu PPS kepada media ini, minggu, (16/3/2025).
Lanjut, kondisi ini tentu bukan hanya dirasakan pihak PPD dan PPS namun Kesektariatan di tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Raja Ampat juga terkena imbas dari keterlambatan honor tersebut.
“Keterlambatan ini memiliki imbas yang menurut saya cukup mengejutkan, bukan hanya PPD dan PPS yang merasakan tetapi Kesektariatan badan adhoc seluruh Raja Ampat juga terdampak langsung dari kerlambatan honorium itu,” tutupnya
Tinggalkan Balasan