Melanesia Times

Tag: PPD dan PPS

  • Komisi I DPRK : Hari Senin Kami Surati KPU Raja Ampat Terkait Keterlambatan Honorium Badan Adhock

    Melanesiatimes.com, Waisai – Senin 17 maret 2025 DPRK Komisi I berencana memanggil KPU Kabupaten Raja Ampat untuk membahas keterlambatan honorium PPD dan PPS.

    Muamar Khadafi, kepada media ini menyampaikan, pihaknya dan Kawan-kawan Komisi I akan menyurati KPU Raja Ampat terkait permasalahan honorium Badan Adhock.

    “Komisi I dalam waktu dekat ini akan memanggil KPU Kabupaten Raja Ampat untuk keperluan evaluasi atas keterlambatan honorium Badan Adhock,” kata Khadafi saat dihubungi, Minggu (16/3/25).

    Dikatakan, Komisi I tentu akan menyikapi hal ini secara profesional guna menciptkan demokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

    Lanjut, Khadafi bilang, langkah yang diambil dia bersama teman-teman merupakan upaya menyikapi keluhann PPD dan PPS se-Kabupaten Raja Ampat.

    “Langkah ini sebagai tindakan menyikapi keluhan PPD dan PPS yang sempat diberitakan oleh teman-teman awak media, rencananya, senin ini kami akan menyurati KPU Raja Ampat,” tutup Khadafi.

  • Diduga Terjadi Mark Up, DPRK Komisi I Diminta Evaluasi LPJ KPU Kabupaten Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, Waisai – Lambatnya Pembayaran honor badan adhoc KPU se-Kabupaten Raja Ampat masih terus berlanjut hingga maret 2025, belum ada keterangan yang logis oleh pihak penyelenggara.

     

    Dikonfirmasi lewat telepon seluler, badan adhok meminta DPRK Raja Ampat Komisi I yang membidangi persoalan ini untuk segera mengevaluasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) KPU Kabupaten karena diduga terjadi mark up.

     

    “Hingga maret ini, honor januari 2025 belum juga terbayarkan. Untuk itu sebagai PPS, meminta dengan hormat agar DPRK yang membidangi persoalan ini segera mengevaluasi laporan pertanggungjawaban KPU Raja Ampat,” tegas salah satu PPS kepada media ini, minggu, (16/3/2025).

     

    Lanjut, kondisi ini tentu bukan hanya dirasakan pihak PPD dan PPS namun Kesektariatan di tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Raja Ampat juga terkena imbas dari keterlambatan honor tersebut.

     

    “Keterlambatan ini memiliki imbas yang menurut saya cukup mengejutkan, bukan hanya PPD dan PPS yang merasakan tetapi Kesektariatan badan adhoc seluruh Raja Ampat juga terdampak langsung dari kerlambatan honorium itu,” tutupnya