Blog

  • Sebanyak 80 Calon Panwas Distrik Bawaslu Kab. Sorsel Mengikuti Tes Tertulis 

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sorong Selatan kembali merekrut 45 tenaga panwas Distrik Kabupaten Sorong Selatan. Selasa (14/05/2024)

    Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan seleksi panwas distrik mulai tanggal 7-11 mei 2024, dari pemberkasan hingga wawancara, dari seluruh tahapan ini, bawaslu kabupaten sorong selatan telah menjaring 80 peserta dari dari 91 peserta yang mendaftar untuk mengikuti tes tertulis.

    Sebanyak 80 peserta calon panwas distrik Kabupaten Sorong mengikuti tes tertulis di SMP Negeri 2 Sorong Selatan, menggunakan 3 ruangan bejalar.

    Plh Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, Anita Desyana Kamesrar, mengungkapkan “Hari ini kami melakukan tes tertulis dalam rangka perekrutan panwas distrik se-Kabupaten Sorong Selatan, yang mendaftarkan keseluruhan berjumlah 91 orang, tapi yang lulus administrasi tersisa 80 orang dan hari ini kami melaksanakan tes tertulis,” kata Anita

    Lebih lanjut Anita menyampaikan dari 80 peserta ini kami akan mengambil 13 orang untuk mengisi kekosongan di 7 distrik,” ujar Plh Ketua Bawaslu kabupaten sorsel.

    Ia menjelaskan bahwa perekrutan badan adhoc ini menggunakan dua metode sesuai keputusan KPU RI pasal 475 dan 476, dimana dilakukan evaluasi eksisting dan penerimaan reguler.

    Dari evaluasi eksisting panwas distrik pemilu lalu, terdapat 13 kekosongan di 7 distrik, sehingga bawaslu kabupaten sorong selatan, melaksanakan perekrutan reguler guna memenuhi kekurangan tersebut.

    “Kami telah melakukan evaluasi eksisting, dari evaluasi tersebut terdapat 13 kekosongan di 7 distrik, sehingga kami melakukan perekrutan baru untuk mengisi kekosongan di 7 distrik tersebut, seusai tes tertulis ini kami akan lanjut dengan tes wawancara, setelah itu baru kita akan umumkan 13 peserta terbaik untuk mengikuti pelantikan di tanggal 24 dan 25 mei 2024” ungkap Anita.

    Giat ini juga diawasi langsung oleh Kordiv Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi, Sofyan Saman “Kami melakukan monitoring terkait tahapan perekrutan badan adhoc di kabupaten/kota Se-Provinsi Papua Barat, setelah dari sorsel kami akan bergeser ke kabupaten Maybrat,” terang Sofyan Saman

    Harapannya, 45 tenaga panwas yang mengikuti tahapan hingga dinyatakan lulus adalah mereka yang harus memiliki, integritas, loyalitas, jujur adil dan bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang di emban.

  • Menepis Issue di Masyarakat, Pertamina Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Himbauan Pemerintah

    Melanesiatimes.com – PT Pertamina Patra Niaga melalui Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku selaku anak usaha Pertamina menegaskan masih terus menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat, sesuai kuota tahun 2024 yang telah ditetapkan Pemerintah.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menegaskan sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Sehingga perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.

    “Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” tegas Irto.

    Lebih lanjut Irto menambahkan, bahwa Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi, berkomitmen untuk tetap mengikuti dan menjalankan semua kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

    “Prinsipnya kami akan ikuti dan jalankan semua kebijakan Pemerintah,” tutur Irto.

    Tercatat hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional adalah sebanyak 9,9 juta Kiloliter (KL), dari total Kuota Pertalite tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 31,7 juta KL.

    Irto mengungkapkan, Pertamina Patra Niaga juga telah mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM Subsidi melalui program Subsidi Tepat.

    “Program Subsidi Tepat menjadi upaya kami untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan,” tutupnya.

    Secara terpisah, Edi Mangun selaku Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku mengungkapkan seluruh SPBU di wilayah Papua Maluku masih tetap menyalurkan BBM jenis Pertalite sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah.

    “Ini (Pertalite) kan BBM bersubsidi, kami mengikuti bagaimana kebijakan dari Pemerintah, tapi yang pasti hingga saat ini kami masih tetap menyalurkan BBM Pertalite di seluruh wilayah Papua Maluku,” tegas Edi.

    Terhitung hingga Mei 2024, Pertamina telah memiliki 340 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah Papua Maluku yang menyalurkan BBM dengan jenis Pertalite dengan angka realisasi sebesar 172.678 KL.

    “Dari data yang kami miliki, total ada 340 Lembaga Penyalur/SPBU di wilayah Papua Maluku yang juga menyalurkan Pertalite dengan realisasi 172.678 KL hingga bulan Mei 2024 ini,” tuturnya.

    Edi pun memastikan bahwa penyaluran dan stok BBM jenis Pertalite tetap aman. Tren penggunaan Pertalite turun dengan kenaikan pengguna BBM Non Subsidi sebesar 1,3%.

    “Stok Pertalite di Papua Maluku dalam kondisi aman dengan kondisi stok saat ini sebesar 56.678 KL dengan rata-rata penyaluran 2080 KL per hari. Namun ada juga tren naik untuk penggunaan BBM Non Subsidi sebesar 1,3%. Hal ini dipengaruhi pola pikir masyarakat yang telah paham tentang spesifikasi dan ketentuan bahan bakar untuk kendaraan,” tukas Edi.

    Untuk informasi seputar produk, layanan dan program Subsidi Tepat, masyarakat dapat mengecek akun media sosial @pertamina @ptpertaminapatraniaga serta dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.

  • Andi Asmuruf Sang Deklarator: Menggugat Negara Yang Tak Berkepastian Hukum

    Melanesiatimes.com – Ketua Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Andi Asmuruf bersama timnya akan menggugat negara, dengan dasar ketidaksesuaian hukum atas pembuatan undang-undang Otsus. Minggu (12/05/2024).

    Menurut Andi hukum yang berlaku dinegara ini hanya diterapkan di sebagian daerah saja yakni dari Sabang sampai maluku, sedangkan di Papua hanya menerapkan aturan kebiasaan buka hukum negara.

    Hakim asal Papua ini mengatakan Negara telah melakukan pelecehan atas bangsa Papua, pasalnya sudah 21 tahun otsus lahir namun esensi dalam undang-undang itu tidak dijalankan oleh negara, contohnya seperti 3 lembaga yang dijelaskan di dalam undang-undang otsus belum terealisasi dari terbentuknya undang-undang Otsus sampai sekarang ini, diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Lembaga Adat dan Dinas keagamaan, itu yang tertuang dalam undang-undang otsus.

    “Pemerintah pikir kami orang papua tidak paham hukum sehingga, kita dibohongi oleh negara, selama 21 tahun pemerintah belum mampu menghadirkan amanat dari undang-undang Otsus itu, kata Andi, saya hakim dan saya paham aturan, semua produk undang-undang di daerah kekhususan saya sudah baca, mulai dari Aceh, DIY Jokjakarta sampai DKI Jakarta, semua penerapan undang-undang telah dilaksanakan hanya Papua yang tidak dijalankan, ini merupakan pelecehan negara kepada kami orang papua,” tegas Andi.

    Lebih lanjut ia mengatakan kehadiran DOB diatas tanah Papua hanya satu yang berdasarkan Otsus yang lain diberikan atas dasar politik.

    Saya akan menggugat negara ini mulai dari Presiden, Kementerian Dalam Negeri hingga Penjabat Gubernur PBD yang tidak berasaskan hukum, kami tim Deklarator berjuang untuk pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini melalui kajian hukum dan berdasarkan konstitusi negara, tapi Presiden dan Mendagri tidak paham aturan dengan memberikan kebijakan semaunya saja,” terang Ketua Tim Deklarator.

    Andi dan timnya juga akan melayangkan gugatan ke PTUN, untuk menggugat Penjabat Gubernur Papua Barat Daya terkait logo Papua Barat Daya yang digunakan, kata Andi “kenapa Penjabat Gubernur tidak melakukan koordinasi dengan kami terkait logo Papua Barat Daya, kami yang berjuang untuk menghadirkan Provinsi ini dan jelas bahwa nama Papua Barat Daya merupakan nama yang kami usulkan kepada negara, tetapi kenapa nama saja yang di pakai sedangkan logo tidak? Ini jelas telah melanggar hukum.

    Saat ini kami telah mengumpulkan bukti-bukti untuk selanjutnya akan melakukan gugatan terhadap negara atas produk undang-undang Otsus, kami tunggu hingga kepala daerah definitif,” tandasnya

    “Negara sudah mebodohi kami orang papua, tetapi ingat sekarang kami orang papua sudah paham hukum, disertasi saya adalah kajian tentang undang-undang otsus dan saya sangat paham sekali dengan undang-undang otsus,” beber Andi

    Selama ini apa yang kami perjuangkan tidak keluar dari perangkat hukum negara, nanti kami akan buktikan setelah memasukan gugatan di PTUN, kita bicara aturan dan aturan harus disetarakan, apalagi kami adalah salah satu daerah kekhususan yang diberikan oleh negara.

    Dari 4 daerah otonom baru hanya papua barat daya saja yang sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2001, sedangkan yang lain itu diluar daripada undang-undang Otsus.

    Negara ini lahir berdasarkan hukum, sehingga segalah sesuatu harus berdasarkan hukum, jangan membuat sesuatu mengikuti kemauan dan kebiasaan sendiri,” kata Andi.

    Ia menjelaskan aturan negara ini tidak berlaku dan tidak sama sekali diterapkan di papua raya, aturan hanya sampai di maluku, sedang dipapua hanya mengikuti kebiasaan dan kemauan elit politik.

    Andi juga mempertanyakan, apakah perdasi dan perdasus sudah dijalankan? Selama 21 tahun negara tidak memberikan esensi daripada undang-undang Otsus itu sendiri, “mana bukti otsus selama 21 tahun, apakah ada lembaga adat, lembaga agama dan perempuan dalam pemerintahan yang dibentuk di papua? Non sen,” tutup Ketua Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Andi Asmuruf Sang Deklarator.

  • Visi Misi Dance Sangkek: Mengahdirkan Pelayanan Berbasis Elektronik Dan Jadikan Kota Sorong Menjadi Smart City

    Melanesiatimes.com – Kedatangan Bakal Calon Walikota Sorong ini bersama Timnya sambangi Sekretariat DPC Hati Nurani Rakyat (Hanura), DPD PSI dan PDP Partai Buruh Kota sorong, untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Walikota Sorong tahun 2024. Minggu (12/05/2024).

    Sebelum menyerahkan berkas Dance memaparkan visi misi terkait arah pembangunan kota sorong ke depan dan memberikan kritik yang membangun dalam bidang birokrasi.

    Seusai memberikan visi misi, Ketua Partai Hanura Kota Sorong, mengapresiasi kedatangan Dance Sangkek, ke sekretariat Hanura Kota Sorong dan mengatakan “Kami menilai bapak merupakan kandidat yang layak dan sudah memenuhi kriteria, semoga ke depan ketika bapak terpilih sebagai walikotasorong, terus jalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Partai Hanura, ” ujar Yansen Kapisa Ketua DPD Hanura Kota Sorong.

    Disampaikan juga bahwa selasa mendatang Partai Hanura akan melakukan fit and propertes, sehingga bapak harus siap untuk hadir dalam giat tersebut, ini merupakan tahapan dari penjaringan bakal calon Walikota Sorong.

    “Dari sekian bakal calon, Dance Sangkek merupakan bakal calon ke empat yang mendaftar di DPC Partai Hanura tapi merupakan kandidat pertama yang mengembalikan formulir pendaftaran,” imbuh Ketu DPC Hanura.

    Dalam menyampaikan visi misi, menurut Dance kota sorong merupakan kota yang strategis sehingga kita harus jadikan kota sorong sebagai kota metropolitan, oleh sebab itu harus membutuhkan pemimpin yang visioner dan mampu melihat persoalan daerah, seperti banjir dan tempat sampah.

    “Kita harus memiliki tata kelola kota yang baik, bila mana, kota ini kita jadikan kota metropolitan, oleh sebab itu harus bebas dari banjir dan sampah, kata Dance, Kesemuanya ini membutuhkan pemikiran yang maju untuk menata kota ini secara baik, misalnya infrastruktur dan pembuatan drainase, ” tandasnya.

    Lebih lanjut ia mengatakan “kita hadir untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, jangan biarkan masalah ini menghambat aktifitas masyarakat, seperti banjir dan sampah, sehinggah kita harus tuntaskan semuanya itu.

    Dance berharap agar DPC Partai Hanura jangan salah mengusung kandidat, harus memilih dan memilah sesuai latar belakang dan prestasinya.

    Kehadiran Dance Sangkek di PDP PSI, disambut oleh Ketua Tim Pemenangan Arda bersama pengurus partai. Hal yang sama dilakukan ketika mendaftarkan diri di DPC Hanura yaitu menyampaikan visi misinya.

    Dalam penyampaian visi misi Dance mengatakan “arah kebijakan kota sorong harus jelas dan proses demokrasi itu menjadi saran untuk menghadirkan pemimpin yang tepat, jangan salah, ketika kita salah pemerintah tidak begitu mengakomodasi berbagai dinamika yang terjadi maka kemasan kebijakan itu tidak berbanding dengan itu, sehingga terjadi hal-hal yang kita inginkan,” beber Sangkek.

    Dance juga akan melakukan perubahan dengan penataan kota yang baik, seperti mengelola tata ruang, dengan menata kawasan pemukiman, perdagangan, industri, pelabuhan dan sebagainya, namun semua ini harus di dukung oleh lingkungan, karena kalau daya dukung lingkungan sudah tidak berimbang maka berdampak pada perubahan iklim karena pemanfaatan ruang yang tidak sesuai.

     

    Dance juga berjanji untuk memberantas korupsi, korupsi ini bukan sekedar mengambil uang saja tetapi, sistem juga dan apabila sistem ini tidak dikelola dengan baik, akan menyasar ke kebijakan birokrasi juga merupakan korupsi, sehingga hal-hal seperti ini harus kita berantas.

    Di tempat yang sama, Ketua Despilkada kota sorong Ardan menyampaikan “Kami mencari pemimpin yang berani memberantas korupsi, karena ini hal yang kami perjuangkan, ketika pemimpinnya baik maka pemerintahan akan bersih,” terang Ardan.

    Ia menjelaskan, setiap kandidat yang datang mendaftar langsung dilakukan interviuw, pasalnya, waktu semakin mepet sehinggah harus dilakukan itu.

    “Tentunya dalam hal ini kita harus selektif dalam menentukan kandidat kita, karena tujuan kita ingin menang, kami tidak mau kalah, kata Ardan.

    Semua persyaratan akan kami sampaikan ke pusat dan kami juga punya kebijakan 80% untuk menentukan, berdasarkan verifikasi dan pertimbangan kami di daerah sehinggah kami memiliki kewenangan lebih dalam memutuskan calon Walikota Sorong,” jelas Ardan.

    Setelah melakukan interviuw, Dance bersama timnya langsung menuju sekretariat DPD Partai Buruh, guna melakukan hal serupa yaitu mendaftarkan diri sebagai balon walikota sorong.

    Dance menuturkan kota sorong ini merupakan pintu masuk, sehingga harus lebih maju dari kota-kota lainnya, beberapa programpun dicanangkan sebagai kota termaju, salah satunya adalah menjadikan kota sorong sebagai smart city (Kota Pintar).

    “Hari ini kita mengurus KTP masih mengantri, tetapi dengan smart city kita akan rubah, dengan menghadirkan sistem yang berbasis elektronik, sehinggah kedepan tidak lagi mengantri tapi menggunakan handphone dari rumah saja bisa mendapatkan pelayanan KTP dan kita akan menaruh mesinnya di mall-mall, jadi pada saat orang datang belanja bis langsung mencetak KTPnya di Mall, tidak lagi harus ke kantor dukcapil,” kata Dance Sangkek

  • DPD PKS Kabupaten Sorong Selatan, Serahkan 9 Berkas Balon Bupati Sorong Selatan

    Melanesiatimes.com – Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten (DPD-PKS) Sorong Selatan, Amhmad Syamsudin serahkan 9 berkas bakal calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan kepada DPW PKS Provinsi Papua Barat Daya, di Sekretariat PKS jalan pendidikan kilometer 8 Sorong, pada Sabtu (11/05/2024)

    Penyerahan 9 berkas balon Bupati sorsel ini di serahkan langsung oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Sorong Selatan Ahmad Syamsudin dan di terima oleh Ketua DPW PKS Provinsi Papua Barat Daya, Saiful Mailiki Arif.

    Dalam keterangannya Ketua DPD PKS Kabupaten Sorong menyampaikan “Kami DPD PKS Kabupaten Sorong Selatan membuka pendaftaran secara umum dan terbuka kepada siapa saja yang ingin untuk mendaftarkan diri menjadi balon Bupati Kabupaten Sorong Selatan.

    “Dari pembukaan pendaftaran bakal calon hingga penutupan, terdapat 9 nama yang sudah kami kantongi, kata Ahmad.

    Lanjut ia mengatakan “PKS hanya membuka pendaftaran untuk bakal calon bupati, sedangkan untuk wakil bupati kami akan siapkan dari internal Partai sendiri,” ungkap Ketua DPD PKS Kabupaten Sorong Selatan.

    Sembilan nama bakal calon bupati yang terdaftar di DPD PKS Kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut :

    1.  Heri Samlembolo
    2.  Martinus Salamuk
    3. Yance Salambauw
    4. Paulinus Kora
    5. Jefri Kewetari
    6. Jevries N Kewetare
    7. Yohan Bodori
    8. Dance nauw
    9. Petronela Kenak

    Dari ke sembilan nama ini ada dua kandidat yang menawarkan balon wakil Bupatinya sendiri, sedangkan 7 nama diantara balon Bupati sorsel, menyerahkan kepada DPD PKS Kabupaten Sorong Selatan untuk menentukan balon wakil bupatinya.

    Dua nama yang menawarkan Paslon balon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Paulinus Kora – Jonatan Salambauw dan Dance Nauw – Babrbalina Aifufu.

    “Selain dua nama balon itu, tuju nama lainnya menyerahkan balon wakil bupati kepada kami, bahkan ada yang secara terang terangan menawarkan kepada kami untuk maju bersama,” ujar Ahmad

    Dari 9 nama ini, telah melalui tahapan penjaringan dan seleksi, sebelum diserahkan kepada DPW PKS Provinsi Papua Barat Daya dan selanjutnya akan di proses oleh DPW PKS PBD.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPW PKS Papua Barat Daya, Saiful Mailiki Arif “dari 9 nama balon ini, kami akan pelajari dan lakukan analisa swot untuk memilih siapa yang mempunyai peluang besar mendampingi kader kita di kabupaten sorong selatan untuk maju dalam  kontestasi pemilukada besok,” terang Ketua DPW PKS PBD.

    Ketua DPW PKS Provinsi Papua Barat juga menjelaskan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat internal tingkat DPW untuk menentukan siapa yang nantinya akan di usung ke DPP PKS.

    “Tentunya kami akan lakukan penjaringan dan seleksi secara selektif diantara ke 9 balon ini, siapa yang memiliki Kapabilitas, elektabilitas dan bisa membantu untuk membiayai semua kerja-kerja Tim dalam menghadapi kontestasi politik mendatang, kami juga akan mempertimbangkan siapa yang siap dari segi anggaran untuk menunjang semua proses tahapan ini” tegas Saiful.

    Partai yang memiliki 3 kursi ini berharap, bukan saja sekedar meramaikan pemilukada tahun 2024, tetapi juga berkomitmen untuk membuat perubahan di Kabupaten Sorong Selatan jauh lebih baik.

    “Kemanapun poros PKS berlabu tentunya bisa menjadi peserta dalam kontestasi politik mendatang, mengingat PKS memliki 3 kursi DPR, sedangkan syarat untuk lolos sebagai calon Bupati adalah 4 kursi, sehingga kemanapun PKS, bisa mendapat peluang itu,” tutup Ketua DPD PKS Kabupaten Sorong Selatan, Ahmad Syamsudin.

  • Bupati Sorong Selatan, Diduga Menghambat Proses Tahapan Pemilukada Tahun 2024

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya angkat bicara terkait belum adanya pencairan dana hibah daerah kepada KPU kabupaten Sorong Selatan. Jumat (10/05/2024).

    Terkait dengan belum adanya pencairan dana hibah tahap kedua, KPU Kabupaten Sorong Selatan, sambangi kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk melaporkan persoalan tersebut dan melaksanakan rapat tertutup dengan KPU Provinsi Papua Barat Daya.

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan di dampingi tiga anggota Komisioner dan Sekretaris beserta jajaran kesektariatan menghadiri rapat bersama guna memberikan penjelasan terkait belum adanya pencairan dana hibah daerah tahap kedua, kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya.

    “Kita tahu bersama bahwa KPU Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam penandatanganan NPHD sebesar Rp. 38. 863.520.0000, guna membiayai seluruh tahapan pemilukada,” ungkap Jefry Kambu ketua devisi Perencanaan Data dan Informasi.

    Lebih lanjut ia mengatakan bahwa “telah disepakati bersama dana hibah ini akan dicairkan secara bertahap sebanyak 3 kali, tahap pertama sudah dilakukan dengan nilai sebesar Rp. 2 Miliyar, sedangkan tahap kedua direncanakan pada maret 2024 sebesar Rp. 18.431.760.000 dan tahap ketiga dibulan juni berjumlah Rp. 18.31.760.000 namun sampai saat ini, belum juga terealisasi pencairan tahap kedua, padahal tinggal menghitung hari saja sudah masuk dalam tahap pencairan ketiga,” tambahnya.

    Berdasarkan PKPU Nomor 2 tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilukada tahun 2024, maka dari itu KPU telah melaksanakan beberapa tahapan yaitu, perekrutan badan adhoc PPD dan PPS.

    Disaat yang bersamaan juga KPU Se-Provinsi Papua Barat Daya, sedang melakukan tahapan pendaftaran penyerahan syarat dukungan minimal bakal calon perseoarangan dalam pemilihan calon gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota.

    “Maka dari itu kami harapkan kepada pemerintah kabupaten sorong selatan dalam hal ini Pak Bupati, untuk segerah merealisasikan dana hibah tahap kedua untuk membiayai tahapan yang sementara berlangsung.

    Sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan Permendagri nomor 41 tahun 2020 sebagai perubahan dari permendagri nomor 54 tahun 2019.

    Oleh sebab itu kami berharap kepada pemerintah sorong selatan agar konsisten melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama dalam penandatanganan NPHD.

    “Bagi kami tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak mencairkan dana hibah dengan alasan tidak tersedianya anggaran, pasalnya Mendagri telah menyurat kepada pemerintah daerah, jauh sebelum itu guna mempersiapkan dana untuk pembiayaan pemilukada serentak tahun 2024,  yang merupakan agenda penting negara,” ujar Jefry

    Putra asal maybrat ini menegaskan “apabila dalam kurun waktu sepekan kedepan hingga tanggal 17 mei 2024, pemerintah kabupaten sorong selatan tidak mengindahkan atau tidak merealisasi pencairan dana hibah ini, maka kami akan mengambil langkah untuk melaporkan secara berjenjang kepada KPU RI yang nantinya diteruskan kepada Mendagri bahwa, kami menduga pemerintah kabupaten sorong selatan sengaja menghambat pelaksanaan tahapan pemilukada di kabupaten sorong selatan.

    Dalam waktu kedepan KPU juga akan melaksanakan tahapan pembentukan Pantarli, pemutakhiran data pemilih dan tahapan lainnya, sehingga kesemuanya itu membutuhkan anggaran untuk menunjang semua tahapan ini.

    Dan kami juga akan bersurat kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Pj.Gubernur agar memberikan atensi kepada kepala daerah kabupaten sorong selatan agar segerah merealisasikan dana hibah tahap kedua dan ketiga sebesar Rp.36.863.520.000 Tutup Ketua Devisi Perencanaan Data dan Informasi KPU PBD Jefry Kambu.

  • Tim Marasabessy Sambangi Sekretariat DPD PKS Maluku Tengah, Untuk Mengembalikan Formulir Pendaftaran

    Melanesiatimes.com  – Satu lagi bakal calon bupati maluku tengah di wakili timnya tiba di Sekretariat DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sore ini. jum’at (10/05/2024).

    Muhamad Marasabessy yang tidak bisa hadir secara langsung ke PKS, mengutus beberapa tim dan simpatisannya dengan tujuan lakukan pengembalian formulir pendaftaran bakal calon bupati malteng ke kantor DPD PKS Jl. Jeruk no 5 apui kelurahan ampera kecamatan kota masohi.

    Kedatangan simpatisan MM mendapat sambutan langsung ketua tim penjaringan PKS maluku tengah Dr. (Chand) Musriadin Labahawa, M.PdI dan pengurus partai lainnya.

    Dalam sambutannya, Labahawa menyampaikan “atas nama tim penjaringan dan keluarga besar DPD PKS maluku tengah, saya sampaikan selamat datang dan terimakasih sudah mempercayakan proses ini ke PKS,” ucapnya.

    DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagaimana disampaikan oleh ketua tim penjaringannya menjelaskan bahwa setiap bakal calon yang mengambil formulir, harus diupayakan agar melakukan pengembalian juga.

    Hal ini bertujuan agar bisa diproses dalam tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku di PKS.

    “sebab dari 4 bakal calon bupati maluku tengah yang sudah mengambil formulir di PKS, baru 3 orang yang melakukan pengembalian yakni Zulkarnain Awat Amir, Andi Munaswir dan sekarang Muhamad Marasabessy. Sementara Ibrahim Ruhunussa belum,” jelas Labahawa menyampaikan.

    “karena sesuai jadwal hari ini kami sudah tutup. Tapi kami masih menunggu konfirmasi dari pusat apakah akan diperpanjang waktunya atau memang benar-benar berakhir hari ini,” tambahnya.

    Sementara itu salah satu utusan MM yang ikut dalam pengembalian formulir di DPD PKS Marten Soparue menegaskan bahwa MM serius untuk memperoleh rekomendasi dari PKS.

    “pak MM minta maaf tidak sempat hadir. Namun beliau berpesan bahwa beliau sangat serius untuk memperoleh rekomendasi dari PKS,” tegas Soparue menyampaikan.

    Beliau juga menambahkan “sehingga pak MM sangat berharap PKS bisa bersama beliau dalam memenangkan pilkada malteng nanti,” tambahnya.

    Muhamad Marasabessy (MM) yang merupakan mantan pejabat bupati maluku tengah adalah salah satu kandidat kuat yang diperhitungkan pada kontestasi pilkada nanti di bumi pamahanunusa.

    Hal ini sejalan dengan kiprah beliau saat menjabat PJ bupati di malteng beberapa waktu lalu.

    Sejauh ini beliau dikenal baik di mata publik sebagai salah satu pemimpin yang punya rekam jejak bagus saat memimpin. (HUAT)

  • Tahapan Perekrutan Tenaga Adhoc Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi PBD Untuk Pilkada Tahun 2024

    Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota Se-Provinsi PBD Lakukan Perekrutan Tenaga Adhoc untuk Pilkada Tahun 2024. Jumat (10/05/2024)

    Berdasarkan Petunjuk teknis tes tulis dan Wawancara pembentukan Panwascam dengan keputusan Bawaslu RI nomor; 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024.

    Perekrutan ini tertuang dalam Keputusan KPU pasal 475 dan 476, tentang evaluasi eksisting dan penerimaan reguler, oleh sebab itu, bawaslu kabupaten/kota telah dan sedang melakukan proses itu hingga tanggal 23 mei 2024.

    Jumlah eksisting untuk Sorong Selatan sebanyak 45ol orang, Raja Ampat 42 orang, Maybrat 37 orang, Kota Sorong 25 orang, Tambrauw 82 orang, sehingga total eksisting untuk Papua Barat Daya 294.

    “Eksisting ini dinilai berdasarkan kemampuan kerja di pemilu 2024 kemarin denangan proses seleksi di Kab/Kota dan berkordinasi ke Provinsi,” kata Farly

    Seleksi Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), telah dibuka oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Daya.

    Untuk pembukaan telah di mulai sejak tanggal 23-27 april 2024, Penetapan untuk eksisting tanggal 1-2 Mei 2024, sedangkan perekrutan baru atau reguler di mulai tanggal 3-4 Mei 2024, Penerimaan tanggal 5-7 Mei, pengumuman tanggal 23 Mei dan Pelantikan tanggal 24-25 Mei 2024.

    Seleksi tenaga adhock Bawaslu PBD merujuk pada petunjuk teknis tes tulis, dan wawancara Keputusan Bawaslu RI No; 2023/KP.1.1/K1/05/2024, tentang seleksi tes tertulis.

    “Seleksi ini dapat dilakukan secara online maupun offline, tinggal teman-teman Kabupaten/Kota lebih tau kondisinya di kabupaten Kota,” terang Farly

    Lebih lanjut Farly menegaskan “Tugas Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya adalah melakukan monitoring dan pengawasan, supervisi kebawah, terhadap tahapan rekrutmen jajaran kami di tingkat Distrik yang sedang berlangsung,” tutup Ketua Bawaslu PBD Farly Sampetoding Rego.

  • Bidik Rekomendasi Partai, Ibrahim Ruhunussa Ambil Formulir Di DPD Partai Kedailan Sejahtera

    Melanesiatimes.com – Suhu panas menjelang pilkada maluku tengah terus berlanjut. Kedatangan para bakal calon bupati juga masih terlihat di sejumlah partai politik yang berada di kota masohi kabupaten maluku tengah, ju’mat (10/05/2024).

    Seperti yang terlihat di kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jl. Jeruk no 5 apui kelurahan ampera kecamatan kota masohi hari ini.

    Sejumlah tim dan simpatisan dari salah satu kandidat bakal calon bupati maluku tengah Ibrahim Ruhunussa datang mengambil formulir.

    Di partai keadilan sejahtera simpatisan IR disambut oleh ketua tim penjaringan Dr.(Chand) Musriadin Labahawa, M.PdI, Iwan Hatuina, S.Pd dan beberapa kader PKS.

    Dalam sambutannya Labahawa menyampaikan bahwa Ibrahim Ruhunussa merupakan bakal calon bupati maluku tengah keempat yang melakukan pengambilan formulir pendaftaran di DPD PKS.

    “selamat datang tim IR di DPD PKS. Hari ini pak Ibrahim Ruhunussa merupakan bakal calon bupati maluku tengah keempat yang melakukan pengambilan formulir pendaftaran di partai kami,” ucapnya.

    “setelah ini selanjutnya teman-teman dari tim IR bisa berkoordinasi dengan bang IR untuk menentukan kapan waktu pengembalian berkas formulir,” tambahnya.

    Sementara itu tim IR yang diwakili Amir Roez Versal menyampaikan kedatangan mereka ke DPD PKS pagi ini merupakan langkah awal pengambilan formulir pendaftaran bakal calon bupati untuk saudara Ibrahim Ruhunussa.

    “Alhamdulillah pagi ini kami dari tim Ibrahim Ruhunussa datang ke PKS untuk pengambilan formulir,” jelas Amir.

    Amir juga menambahkan bahwa harapannya partai keadilan sejahtera dari kabupaten, propinsi hingga pusat dapat bersinergi dengan IR untuk sama-sama bertarung di pilkada maluku tengah.

    “harapan kami agar PKS dari DPD, DPW sampai DPP bisa bersinergi dengan kami (IR dan tim) untuk pilkada maluku tengah besok,” tambah Amir

    “semoga rekomendasi partai keadilan sejahtera untuk Ibrahim Ruhunussa,” tutup Amir penuh harap. (HUAT)

  • KPU Kota Sorong Launching Tahapan Pemilukada Tahun 2024

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, lakukan peluncuran tahapan pemilukada tahun 2024, di halaman kantor walikota sorong pada Kamis (09/05/2024)

    Dalam pelaksanaan peluncuran tahapan pemilukada tahun 2024 dan pengumuman Maskot Pemilukada Kota Sorong, dihadiri oleh, pimpinan KPU Se-Provinsi Papua Barat Daya, pejabat teras Pemkot Sorong, petinggi TNI dan Polri serta para tamu undangan.

    Dalam sambutannya, ketua KPU Kota Sorong menyampaikan “telah siap dan berkomitmen untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Sorong pada tanggal 27 november 2024,” ujar Balthasar

    Diwaktu yang sama Pj. Walikota Sorong, yang diwakilkan oleh kepala badan Kesbangpol menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KPU yang telah menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan launching Tahapan Pemilihan Wali Kota – Wakil Walikota 2024.

    Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November mendatang.

    “Semoga peluncuran tahapan Pilkada ini menjadi momentum bagi semua pihak baik penyelenggara maupun peserta untuk membangun konsolidasi dan koordinasi yang harmonis demi mewujudkan Pilkada yang demokratis berlandaskan azas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil,” ujar Hendrikus Momot.

    Hal senadapun disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Deniel Kambu, Andarias berharap semua tahapan ini berlangsung dengan aman dan damai, seperti di pemilu kemarin, meskipun ada sedikit problem namun itu merupakan tantangan yang harus di lalui.

    “Semoga dengan dimulainya tahapan ini berjalan dengan baik sampai pada hari H nanti dan akan melahirkan pemimpin yang mampu menjadikan ibukota Papua Barat Daya jauh lebih baik lagi,” harapannya