Blog

  • Pertamina Patra Niaga Wujudkan Subsidi Tepat Munggunakan QR Code Bagi Pengguna Pertalite 

    Melanesiatimes.com – Pertamina Patra Niaga terus berupaya untuk mewujudkan program subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Jumat (24/05/2024).

    Setelah pendataan kendaraan pengguna BBM Solar subsidi melalui QR Code yang dilaksanakan sejak tahun 2022, kini pendataan serupa dilakukan untuk kendaraan roda empat yang merupakan pengguna Pertalite.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa sejak akhir tahun 2023 lalu, pilot project pendataan QR code Pertalite sudah mulai dilaksanakan sejak akhir tahun 2023. Hingga kini, uji coba penggunaan QR Code untuk transaksi telah dilaksanakan di 41 Kota/Kabupaten.

    “Sama halnya seperti penggunaan QR Code untuk Solar Subsidi yang sudah berjalan, untuk uji coba penggunaan QR Code untuk pembelian Pertalite khusus kendaraan roda empat juga telah diimplementasikan di 41 Kota/Kabupaten. Saat ini pendataan masih berjalan, dan ke depan implementasinya akan diperluas ke wilayah lainnya. Pararel, kami juga menunggu arahan Pemerintah terkait revisi Perpres 191 Tahun 2014,” ungkapnya.

    Irto menegaskan, pendataan ini adalah untuk mengetahui siapa saja konsumen pengguna Pertalite, dan bukan membatasi pembelian. Pertamina Patra Niaga menghimbau agar masyarakat yang belum mendaftarkan kendaraannya, dapat segera melalukan pendaftaran di website Subsidi Tepat.

    “Ini hanya pendataan kendaraan, bukan pembatasan pembelian. *Bagi konsumen yang sudah mendaftar dan mendapatkan QR Code tidak akan dibatasi volume pembelian pertalitenya*. Kami menghimbau masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya pada website https://subsiditepat.mypertamina.id/. Bagi yang sudah mendaftar akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian Pertalite di SPBU Pertamina,” jelas Irto.

    Pendaftaran Subsidi Tepat melalui website ini juga mudah. Masyarakat hanya membutuhkan dokumen berupa foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagian depan dan belakang, serta foto kendaraan tampak depan dan samping.

    Lebih lanjut Irto menjelaskan, selain sebagai upaya mendata pengguna BBM bersubsidi melalui sistem digitalisasi, program Subsidi Tepat ini juga ditujukan agar Pertamina dapat mendeteksi potensi penipuan maupun penyelewengan BBM Bersubsidi.

    “Melalui pengelolaan BBM Subsidi dengan sistem digitalisasi, Pertamina dapat memonitor langsung penyaluran BBM bersubsidi melalui pusat data dan komando di kantor pusat. Sehingga akan lebih mudah untuk mendeteksi jika terdapat potensi penyelewengan BBM Bersubsidi, maupun transaksi yang anomali di masing-masing SPBU,” tambah Irto.

    Edi Mangun selaku Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku mendukung penuh pendataan BBM jenis Pertalite yang dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Papua Maluku.

    “Jelas ini sebuah langkah positif yang harus terus dilakukan, sebab dengan adanya pendataan ini, penyaluran BBM Pertalite jadi lebih terarah, seperti yang sudah dipraktekkan pada BBM Solar Subsidi,” ujar Edi.

    Melalui pendataan QR Code, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih termonitor dan mencegah kecurangan atau penyalahgunaan di lapangan sehingga BBM subsidi dapat tersalurkan bagi masyarakat yang memang berhak.

    “Kami terus upayakan agar penyaluran BBM subsidi ini agar tepat sasaran, karena manfaat dari Program Subsidi Tepat ini, kita dapat melakukan pemantauan pergerakan transaksi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Dengan pemberlakuan program ini, kita dapat memantau kondisi stok dan jumlah transaksi BBM subsidi di SPBU,” katanya.

    Untuk informasi dan bantuan seputar pendaftaran kendaraan ke program Subsidi Tepat, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 atau mengakses panduan pendaftaran pada halaman https://subsiditepat.mypertamina.id/.

  • Kunjungan Kerja Pj Bupati Maluku Tengah Di Kecamatan Pulau Haruku

    Melanesiatimes.com – Penjabat bupati (Pj) maluku tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke kecamatan pulau haruku pada rabu, (22/05/2024).

    Bersama Sahubawa hadir pula penjabat ketua tim penggerak PKK kabupaten maluku tengah, para asisten dan pimpinan OPD, camat pulau haruku dan forkopimcam pimpinan serta anggota DPRD kabupaten maluku tengah.

    Di pulau haruku sendiri selain camat dan forkopimcam ada pula pihak-pihak lain yang ikut serta diantaranya kepala pemrintah negeri, saniri negeri, pengurus dan kader PKK, para guru dan tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat yang berkesempatan hadir.

    Pada kesempatan ini Sahubawa berharap kunjungan kerja yang dilakukan di kecamatan pulau haruku berdampak baik dalam mempererat hubungan antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.

    “semoga melalui kunjungan kerja seperti ini, ikatan bathin pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten serta masyarakat akan semakin kuat,” harap Sahubawa.

    “itu semua harus terjalin sehingga kita bisa saling mendukung untuk sama-sama memulai langkah besar dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, tata kelola dan pelayanan publik di daerah tercinta ini,” tambahnya.

    Giat kunjungan kerja di kecamatan pulau haruku ini meliputi beberapa kegiatan yakni :

    1.  Pelayanan kesehatan
    2. Pelayanan KB
    3. Pelayanan KTP dan KK
    4. Bantuan untuk kaum dhuafa (1.340 pkt)
    5. Bantuan untuk balita stunting
    6. Santunan kematian untuk 60 ahli waris
    7. Gerakan menanam cabai
    8. Penguatan kader pembangunan manusia penanggulangan stunting
    9. Penataan jaringan air bersih, dan
    10. Pelayanan NIB dan IMB.

    Sehingga dalam sambutannya Sahubawa menekankan pada 10 program ini agar ditindaklanjuti dengan baik dan maksimal setelah kembalinya beliau dari kunjungan kerja.

    “tantangan kita saat ini di kabupaten maluku tengah adalah upaya menurunkan tingkat kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ekonomi rakyat serta stabilisasi politik dan keamanan,” jelas Sahubawa.

    Sahubawa meyakini bahwa lewat inovasi yang dilakukan maka secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas yang menjadi prioritas bersama.

    “jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses, tetapi harus berorientasi pada hasil. Hasil yang nyata,” tegasnya.

    “hal ini sangat penting. Karena tugas kita selaku penyelenggara negara bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas utama kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan dan hidup sejahtera,” tutup Sahubawa. (HUAT)

  • PJ Walikota Sorong Gagal Dalam Mengatasi Banjir Dan Sampah Selama Menjabat

    Melanesiatimes.com – Pj. Walikota Sorong, Septinus Lobat, dalam perjalanan sebagai kepala daerah gagal dalam mengatasi persoalan banjir dan sampah di kota sorong. Rabu (22/05/2024).

    Dalam pernyataannya saat pelantikan sebagai Pj. Walikota Sorong, Septinus Lobat menyampaikan ada beberapa yang nantinya akan diselesaikan, diantaranya adalah banjir dan sampah, kendati sampai saat ini banyak masyarakat kota sorong yang mengeluh terkait persoalan banjir dan sampah.

    Terkait masalah sampah, Ketua RT.001/RW. 003 Remu Selatan, melakukan aksi penumpukan sampah di jalan umum yang berlokasi di lampu merah terminal.

    Dalam keterangannya Ketua RT. 001/RW.003, Robert Paidiban menyampaikan “kami melakukan aksi nuang sampah di Jalan Karena selama sebulan ini sampah di kompleks kami tidak ada aktifitas pengambilan sampah oleh Dinas Kebersiahan Kota Sorong,” ungkap Robert.

    Lebih lanjut ia mengatakan “kita tahu bahwa Bapak Pj. Wali kota Sorong yang mana memasang sebuah spanduk di Papan Bilboard yang bertuliskan “Kebersihan Lingkungan Adalah Kewajiban Kita Bersama Untuk Kota Sorong Unggul, Maju, Aman Dan Berbudaya Bersama”

    Namun kenyataannya sampah dan banjir belum juga bisa diatasi selama periodesasi beliau menjabat,”tambahnya.

    Hal sama juga terkait banjir dikota sorong, tidak ada solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan banjir yang terus menghambat aktifitas masyarakat kota sorong.

    “Kita Sangat kecewa dengan Apa yang di lakukan oleh unsur bawahan yang mana tidak menjalankan apa yang di harapkan oleh Bapak Pj Wali Kota Soeong, sehingga kami Warga RT 001/ RW 003 Kel.Remu Selatan melakukan Aksi ini supaya Pemerintah daerah dalam hal Ini Pj. Wali Kota Sorong Bisa Melihat apa yang kami lakukan,” tegas Robert

    Robert Berharap ada tindakan nyata dari Bapak Pj. Wali Kota Sorong dalam Hal ini Dinas Kebersihan Kota Sorong, dapat kembali melakukan Aktifitas pengambilan sampah di Kompleks RT 001/RW 003.

    Robert memberikan ultimatum kepada Pemerintah sorong dalam hal Pj.Walikota Sorong, jiika kedepan nya pemerintah Kota Sorong tidak menindak lanjuti penanganan sampah, maka kami akan melakukan pemalangan dengan menggunakan sampah yang lebih banyak lagi di jalan-jalan raya di sekitar Kel.Remu selatan,”tegas Robert Paidiban Ketua RT.001/RW. 003.

  • Aksi Solidaritas Jurnalis Papua Barat Daya, Menolak Revisi RUU Penyiaran

    Melanesiatimes.com – Solidaritas Jurnalis Papua Barat Daya menggelar demonstrasi terkait penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran yang diinisiasi oleh Komisi I DPR RI Periode 2019-2024 di Kota Sorong.

    Demonstrasi tersebut diikuti oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) hingga perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

    Koordinator Aksi Solidaritas Jurnalis Papua Barat Daya Safwan Ashari mengatakan, draf RUU Penyiaran tersebut dinilai berpotensi membawa malapetaka dan mengancam kebebasan pers di Papua Barat Daya.

    RUU Penyiaran tersebut justru akan menambah deretan masalah deretan masalah tata kelola media penyiaran serta mengekang kebebasan pers.

    Massa aksi yang terdiri seluruh media massa di Papua Barat Daya ini dari Taman Sorong City dan terpusat di Kantor DPRD Kota Sorong sekaligus melakukan penandatanganan petisi penolakan terhadap RUU Penyiaran.

    “RUU Penyiaran yang ada saat ini berpotensi merugikan masyarakat luas termasuk jurnalis, sehingga harus ditolak pengesahannya,” ujar Safwan.

    Apalagi, RUU yang dibahas dalam masa transisi pemerintahan, yakni kurang dari enam bulan di ujung masa anggota DPR RI periode 2019-2024 dan tidak melibatkan banyak pihak termasuk pilar keempat demokrasi di Indonesia.

    “Terus terang kami tolak RUU Penyiaran sebab di dalamnya seperti pasal 50 huruf b secara jelas melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi,” jelasnya.

    “Kita harus tahu bahwa investigasi adalah liputan yang paling mahal dan dapat membantu penegak hukum.”

    Apabila DPR RI tetap memaksakan diri melanjutkan pembahasan RUU dan mengesahkan menjadi UU, hal itu jelas tidak sesuai dengan etika hukum sebab tidak melibatkan publik termasuk pers.

    “Kalau memang DPR dan pemerintah tetap bersikeras mengesahkan RUU menjadi UU Penyiaran tanpa prosedur yang jelas maka sudah barang tentu keputusan itu tidak sah,” tegasnya.

    Koordinator Advokasi AJI di Papua Barat dan Papua Barat Daya itu mengatakan, dalam sebuah negara yang demokratis, ketika legislatif dan kepala negara maupun kepala pemerintahan baru telah terpilih, maka pemerintahan yang eksisting tidak akan membuat keputusan baru dan strategis.

    Selain itu, Maichel Perwakilan IJTI Papua Barat dan Papua Barat Daya ikut perihatin atas rencana DPR merevisi UU Penyiaran yang akan mengekang pers saat liputan investigasi.

    “Liputan investigasi adalah liputan yang sangat mahal dilakukan oleh kami sebagai pilar keempat demokrasi,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Papua Barat Daya, Fauzia dalam menyampaikan aspirasi menegaskan bahwa RUU Penyiaran harus ditolak karena hanya akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung. Apalagi untuk dialihkan ke KPI maka pers tidak miliki Nilai independen lagi.

    “Mereka maunya apa, itu hanya untuk melindungi kepentingan oknum-oknum tidak bertanggung jawab kedepannya. Kami jelas menolak dengan tegas RUU Penyiaran karena akan membatasi dan mengkerdilkan sistem demokrasi, terlebih kebebasan pers di negeri ini,” tegasnya.

    Selain itu, Ketua DPRD Kota Sorong Erwin Ayal saat bertemu massa aksi berjanji, perihal aspirasi yang disampaikan oleh Jurnalis Papua Barat Daya akan ditindaklanjuti secara berjenjang hingga ke pusat.

    “Kita hadir untuk rakyat sesuai dengan amanat Undang-undang maka tentu akan kami bawa aspirasi ini ke DPR RI hingga ke pemerintah pusat,” tutupnya.

    Para jurnalis juga melakukan aksi tanda tangan petisi pada spanduk berukuran 1×3, sambil mengumpulkan ID Card dari masing-masing media, sebagai wujud penolakan Revisi Undang-undang yang mendeskreditkan Jurnalis dalam hal investigasi.

    RUU ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan para koruptor, pasalnya selama ini media tidak mampu di bumkam dalam melakukan investigasi dan ketika RUU ini di tetapkan maka akan terjadi banyak koruptor yang merajalela di negeri ini.

  • Pesan Tegas Bupati Keerom Dalam Acara Pentakosta Nuansa Kei Kabupaten Keerom 

    Melanesiatimes.com –  Pentakosta Nuansa Kei Ke-9 Tahun 2024 di Kabupaten Keerom, sejatinya menegaskan kembali semangat perjuangan para Leluhur Kei dalam membangun peradaban manusia asli Keerom. Bupati menitipkan pesan tegas ini kepala Masyarakat Kei di Kabupaten Keerom, Senin (20/05/2024).

    Pentakosta yang dikemas secara meriah namun penuh keakraban dan persaudaraan itu diawali dengan ritual Adat Kei di Tugu Peringatan 50 Tahun masuknya Injil di Kabupaten Keerom, di kompleks SMP dan SMA YPPK Teruna Tegasa, Arso Kota. Sesudah ritual Adat, rombongan para Imam, Ketua-ketua kerukunan, para sesepuh dan masyarakat adat Keerom berarak dalam Perahu Belan menuju Gereja Katolik St. Wilibrodus Arso diiringi Tarian Busur Panah oleh pemuda Kerukunan Keluarga Kei Kabupaten Keerom.

    Kemudian acara dilanjutkan dengan Misa Pentakosta, yang dipimpin oleh Pastor Martin Silitubun, didampingi 10 imam lainnya. Misa Pentakosta dengan tema: “Roh Kebenaran akan Memimpin Kamu ke Dalam Kebenaran” menjadi semangat yang menyatukan semua orang Kei di Provinsi Papua, yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Kei Kabupaten Jayapura, Ikatan Keluarga Kei Kota Jayapura, ikatan Keluarga Kei Kabupaten Keerom, paguyuban-paguyuban kampung serta masyarakat adat Keerom dan tamu undangan lainnya.

    Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., M.U.P, secara tegas berbicara tentang peran orang Kei dalam karya peradaban manusia asli Keerom.

    Dikatakannya bahwa masyarakat Kei merupakan sebuah keluarga besar yang tidak boleh dipisahkan dari masyarakat asli Keerom. Baginya keluarga adalah asal dan tujuan kita. Maka, keluarga harus segera dirukunkan.

    “Maskei harus segera dibentuk segera, begitupun dengan IKEMAL juga, timbul tenggelam, olehnya itu saya ingatkan, segera dibentuk dan saya akan mendukung penuh kepada semua suku yang ada, termasuk Keluarga Kei yang telah berkontribusi bagi Kabupaten Keerom, suku Batak, suku Jawa, suku Flobamora, Maluku secara umumnya, Sulawesi, Toraja, suku-suku Papua yang ada di Keerom: Biak, Serui, Saireri, Sorong sampai Merauke, dan semuanya, terima kasih banyak untuk dedikasi bagi suku-suku asli Keerom. Keerom ini adalah Rumah Besar untuk semua suku bangsa yang ada,” tegas Gusbager.

    Lebih lanjut dikatakannya bahwa sejak pertama kali orang Kei masuk di Keerom, diikuti juga banyak suku lainnya yang telah berjasa, memberikan pengabdian dan kontribusi bagi kabupaten Keerom.

    “Orang Keerom itu seperti ini sudah. Yah. Masyarakat Keerom itu seperti ini, karena itu orang sering bilang, orang Keerom itu, orang bodoh, terbelakang dan semua sebutan seolah-olah tidak ada orang, tanah ini tidak bertuan. Saya tegaskan dari tempat ini, orang Keerom itu dari dulu sampai sekarang masih ada dan mereka orang-orang hebat.

    Tidak boleh siapapun yang datang untuk merampas hak kesulungan mereka. Saya berpesan kepada orang Kei, harus anda berdiri paling depan untuk melawan siapapun yang datang untuk mengancam. Tidak boleh orang lain datang merampas hak kesulungan orang asli Keerom sampai kapanpun,” tegas putra asli Keerom itu.

    Kepada awak Media ini, Gusbager menjelaskan bahwa sejarah peradaban Keerom dimulai dari masuknya Injil dan pemerintahan awal tidak terlepas dari peranan anak-anak Kei, baik guru maupun petugas pemerintahan yang lain. Kami hadir di sini sebagai Pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat Papua asal Kei, yang pernah memberikan pengabdian, memberikan perhatian, doa dan cinta kepada masyarakat Keerom, utamanya orang asli Keerom di masa-masa awal itu.

    “selamat Hari Raya Pentakosta untuk semua umat Kristiani di Kabupaten Keerom, secara khusus masyarakat Kei Provinsi Papua yang telah merayakan Pentakosta bersama umat di Kabupaten Keerom. Terima kasih untuk semua kerja keras, semua upaya, dan pengabdiannya. Juga, kepada semua suku, paguyuban yang ada di kabupaten Keerom. Mari bersatu, bersama dengan suku-suku lain yang ada di sini, terutama suku asli Keerom. Kita membangun Keerom, Rumah Besar kita semua,” tegas Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., M.U.P.

    Terkait Pilkada serentak pada 28 November 2024 mendatang, Gusbager mengatakan bahwa semua persiapan sudah dilakukan baik itu persiapan penyelenggaraan, maupun persiapan lainnya. Pemerintah dan Penyelenggara, juga berkordinasi dengan TNI-POLRI untuk terus menjaga keamanan dan kerawanan di wilayah ini.

    “Kepada seluruh masyarakat, mari kita menjaga Pilkada Keerom yang aman, damai, dan bermartabat, Pilkada yang manusiawi, yang humanis, dan tentu saja sebagai anak-anak bangsa, kita menginginkan, apapun pilihan, apapun partainya, kita semua adalah saudara. Mari kita saling menjaga kebersamaan, dan persatuan di wilayah ini dan kita pastikan bahwa Pilkada Keerom aman dan damai,” tutup Bupati.

    Acara ini dimeriahkan dengan tarian kipas dari Ibu-ibu Kei, tarian busur panah, dan acara goyang bersama yang semuanya menyemarakkan suasana yang penuh keakraban dan persaudaraan itu.

    Segala upaya, dan kerja keras panitia dibalas dengan pemberian santunan dari Pemerintah Provinsi Papua dan Bupati Kabupaten Keerom sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap masyarakat Kei Kabupaten Keerom.

    Rencana Pentakosta Nuansa Kei ke-10 Tahun 2025 dilaksanakan di Gereja Katolik Paroki Gembala Baik Abepura, Kota Jayapura, dan disponsori oleh Kerukunan Sathean, Rumaat dan Faan Wearlilir. (Demmy Ns)

  • Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2024, Kadiv Rendatin KPU PBD 

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota tahun 2024, bertempat di Aston Hotel Sorong, pada senin (20/05/2024).

    Giat ini di hadiri oleh Ketua KPU, Ketua Devisi Perencanaan Data dan Informasi, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi, serta operator yang menangani aplikasi Sidalih kabupaten / kota Se-Provinsi Papua Barat Daya.

    Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Deniel Kambu dengan 5 kali ketukan.

    Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan “pada saat melakukan Penyusunan Daftar Pemilih, harus memperhatikan pedoman Pemutakhiran Data Pemilih yang berpatokan pada prinsip-prinsip, Komprehensif, Inklusif, Akurat, Mutakhir, Terbuka, Responsif, Partisipatif, Akuntabel , Perlindungan Data Diri, dan Aksesibel,” tandasnya.

    Lebih lanjut ia menyatatakan “kepada seluruh satker KPU Kabupaten / Kota agar terus berkoordinasi secara kontinue bersama Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah masing-masing, dalam melakukan pendataan Data Pemilih.

    KPU sebagai pengguna data kependudukan harus melakukan jaminan perlindungan data pribadi dan tidak menyebarkan data kependudukan dengan tidak bertanggung jawab.

    Ia menekankan juga kepada Admin dan Operator untuk perlu melakukan perlindungan data pada aplikasi Sidalih, dengan tidak memberikan password kepada siapapun Sebagai salah satu prinsip pemutakhiran Data Pemilih yaitu aksesibel, maka KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemetaan TPS perlu memperhatikan prinsip tersebut, dimana antara pemilih yang satu dengan pemilih yang lain dalam satu Kartu Keluarga tidak lagi terpisah,” tambah Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Deniel Kambu.

    Di tempat yang sama Ketua Devisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Barat Daya, Jefry Kambu menyampaikan “tujuan rapat koordinasi ini adalah KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten / kota, memantapkan langkah dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih, yang dimulai dari pencoklitan Data Pemilih oleh jajaran kami dibawah yakni pantarli di seluruh Papua Barat Daya,” ucapnya

    Kata dia, ini bagian dari tindak lanjut KPU, dimana KPU RI telah menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari pemerintah dalam hal ini diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian akan menjadi bahan untuk penyusunan Data Pemilih bersama-sama dengan daftar pemilih tetap pada pemilu kemarin,” pungkas Jefry.

    Terkait dengan pelangsingan TPS atau penambahan daftar pemilih, sesuai dengan arahan pimpinan yang telah disusun dalam draft PKPU, akan di pakai untuk menyusun daftar pemilih.

    Perlu kami sampaikan bahwa, draft PKPU tersebut sedang dalam tahap harmonisasi yang selanjutnya akan diberi penomoran.

    Dalam PKPU tersebut jumlah pemilih dalam TPS yang awalnya 300 DPT akan bertambah menjadi 600 DPT/TPS maksimal.

    “Ketika dilakukan regrouping dari 300 pemilih menjadi 600 pemilih, maka kemungkinan bisa terjadi regrouping antar satu sampai dua TPS nantinya.

    Jadi sudah barang tentu akan terjadi pengurangan TPS di Provinsi Papua Barat Daya yang semula 2.156. Pengurangan itu akan terjadi di sebagian besar kota sorong dan kabupaten sorong,” jelas Jefry.

    Harapannya dalam kegiatan ini adalah, pada saat pencoklitan dan penyusunan daftar pemilih sementara, kami mohon partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat serta stakeholder untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap pencoklitan dan Pemutakhiran data pemilih kepada jajaran kami dibawah.

    Misalnya yang belum terdaftar agar dimasukkan namanya, sehingga pada Pemutakhiran Data Pemilih ini bisa memperbaiki Data Pemilih yang alamatnya tidak sesuai dengan tempat ia memilih atau satu keluarga yang terpencar maka akan dilakukan perbaikan ke TPS tempat ia berdomisili.

    Mengingat hal ini juga berpengaruh pada partisipasi pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya dalam kontestasi pemilukada tahun 2024 nanti.

  • Peduli Bencana, Pertamina Papua Maluku Bagikan 3000 Masker, Kepada Masyarakat Terdampak Abu Vulkanik

    Melanesiatimes.com – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Babullah Ternate dan Fuel Terminal (FT) Ternate membagikan 3000 masker kepada masyarakat pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ibu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Senin (20/05/2024)

    Community Development Officer AFT Babullah Ternate, Sinki mengatakan, setelah mendengar informasi terjadinya erupsi Gunung Ibu yang sebelumnya dari status level III (Siaga) ke level IV (Awas), sehingga pihaknya berkordinasi dengan BPBD Provinsi Malut dan BPBD Halbar untuk memberikan bantuan logistik berupa masker.

    “Diharapkan dengan pemberian 3000 masker ini, dapat membantu masyarakat yang telah dievakuasi,” harapnya.

    Community Development Officer FT Ternate, Ibnu juga berterima kasih kepada Kepala BPBD Halbar, Wawan Gunawan MT. Ali yang mana telah menyambut baik kedatangan mereka.

    “Kami berterima kasih kepada pak Wawan Gunawan MT. Ali yang mana telah menerima kedatangan kami dalam rangka memberikan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak abu vulkanik,” tandasnya.

    Sementara Kepala Pelaksana BPBD Halbar Gunawan MT. Ali menyampaikan terima kasih atas bantuan masker yang diberikan.

    “Atas nama Pemerintah Daerah Halmahera Barat, kami berterima kasih kepada PT. Pertamina Patra Niaga Papua-Maluku, dengan kerelaan membawa langsung bantuan tersebut untuk korban bencana erupsi Gunung Ibu,” ujarnya.

    Bantuan dari Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku tersebut, diharapkan dapat mengatasi dan meringankan beban masyarakat di kawasan rawan bencana.

    “Bantuan ini diharapkan bisa mengatasi warga yang terdampak dan bisa meringankan beban mereka,” tambahnya.

    Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun menyampaikan hal ini merupakan wujud kepedulian dan upaya Pertamina dalam membantu sesama.

    “Kami berharap masyarakat yang terdampak dapat bersabar menghadapi cobaan ini dan semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat kepada korban terdampak bencana ini,” ujarnya.

    Selain peduli dan tanggap bencana, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku juga memastikan bahwa penyaluran BBM dan LPG dalam situasi aman.

    “Pertamina akan terus berupaya agar penyaluran BBM dan LPG tetap berjalan aman dan normal sembari mendoakan agar bencana ini dapat segera usai,” tutupnya.

  • Rumahnya Dirusak Ketua Bawaslu Kota Sorong Buat Laporan Polisi

    Melanesiatimes.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong akan laporkan polisi karena rumahnya dirusak orang tak dikenal (OTK) pada sabtu malam sekitar pukul 19.00. Wip. Minggu (19/05/2024).

    Dalam keterangannya Ketua Bawaslu Kota Sorong, Julce Ivone Sahureka, menjelaskan bahwa, selama ini saya tidak tau apa motiv dibalik ini sehinggah, keluarga atau simpatisan dari salah satu caleg DPRD Kota Sorong, Yosep Kocu , datang membuat kerusakan di rumah saya dan memaki serta mengancam saya.

    “Sampai saat ini saya bingung dengan masa atau keluarga Yosep Kocu, yang datang membuat kerusakan dan pengancaman buat saya, padahal dalam perhitungan suara kami bawaslu tidak tau menau tentang suara atau pergeseran suara, tugas kami hanya mengawasi tidak lebih dari itu,”

    Menurut Julce, kenapa tiba-tiba saya di ancam dan rumah saya dirusaki, padahal setahu saya, ketika masa dari yosep kocu melakukan aksi demo, kami bawaslu kota sorong tidak di datangi, tempat tujuan mereka demo adalah KPU Kota So4ong dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, tapi setelah itu mereka tiba-tiba mencaci maki dan mengancam.

    Pada saat bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan pertemuan di kantor dengan partai Demokrat pada jumat (17/05), terkait dengan hasil KPU yang memenangkan Caleg dari PSI, Partai Demokrat melakukan aduan kepada Bawaslu terkait hasil keputusan tersebut, pihaknya juga di undang untuk memberikan keterangan.

    Namun karena ada tamu dari Bawaslu RI sehinggah pihaknya, harus menemani Bawaslu RI untuk makan siang bersama.

    Pada saat penjamuan makan siang kami di suruh agar tidak lagi ke kantor Bawaslu PBD, cukup saja memberikan keterangan pada forum santai saja kepada perwakilan Bawaslu RI, pada salah satu warung makan dikota sorong.

    Setelah jamuan makan siang selesai pihaknya diminta salah satu pimpinan Bawaslu Provinsi PBD, agar segerah ke kantor, setelah sampai disana sudah ada masa kocu disana dan mereka sempat ribut dan membuat aksi di depan kantor Bawaslu PBD.

    “Setelah memberikan keterangan saya keluar untuk ke toilet, tiba-tiba terdengar cacian dan makian dari masa yosep kocu terhadap saya, karena posisi saya membelakangi sehinggah saya tidak tau dengan pasti jumlah mereka, kata Julce, karena sudah terlalu ribut akhirnya saya di amankan di lantai 2 sampai selesai pertemuan baru saya disuruh petugas untuk turun, jadi perkembangan pertemuan dengan partai Demokrat, saya tidak tau,” pungkasnya.

    Seusai pertemuan dikantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, masa mulai menuju ke rumah mertua Ketua Bawaslu di Malanu, namun banyak keluarga suaminya disana akhirnya masa mulai menuju ke rumahnya di jalan ingray, Kelurahan Klamana Sorong Timur.

    Setelah sampai disana masa merusaki pot bunga dan memalang pintu dan memporak porandakan halaman depan rumah Ketua Bawaslu Kota Sorong.

    “Sebelum masa Yosep Kocu ke rumah, saya dihubungi suami saya untuk keluar dari rumah karena masa yosep kacu menuju ke rumah, saya dan anak saya bergegas keluar dari rumah,” ungkap Julce.

    Pada saat masa porak porandakan, ada seorang polisi yang datang menghentikan mereka agar jangan lagi membuat keributan atau kerusakan “Jangan ada yang menyentuh kaca atau merusak pintu, saya anggota polisi dan akan melaporkan kalian ke polisi,” kata polisi tersebut.

    Dengan apa yang disampaikan masa dari yosep kocu akhirnya membubarkan diri.

    “Setelah mendapatkan video pengrusakan keesokan harinya saya langsung buat laporan polisi atas tuduhan pengrusakan, pencemaran nama baik dan pengacaman,” ujar Ketua Bawaslu Kota Sorong, Julce Ivone Sahureka

    Dalam video yang berdurasi 18 detik itu masa kocu mengatakan “de bikin seakan-akan yosep pu suara, suara beli jadi, mata uang e mata uang,” kata seorang ibu dalam vedo tersebut.

    Menanggapi video itu, Ketua Bawaslu Kota Sorong merasa bingung atas tuduhan dalam video itu, dan menduga seakan-akan masa ini disuruh oleh orang yang mau menyerang privasinya, sebab jelas-jelas kami bawaslu tidak punya wewenang untuk menambah, mengurangi apalagi menggeserkan suara, “kenapa mereka tidak menyerang pihak-pihak yang merubah atau menggeser suara mereka, tapi balik menyerang kami yang tidak tau apa-apa, ini kan lucu,” Imbuhnya.

    Lebih lanjut Julce menuturkan “Intinya apa yang mereka buat adalah salah sasaran dan semua ini akan terus saya proses secara hukum, karena ini sudah menyangkut dengan kenyamanan dan ketenangan saya dalam bekerja,” tutup Julce.

  • Ketua Fraksi PKS: Bantuan RI untuk Gaza Dicegat dan Diinjak-Injak Israel, Ini Tindakan Biadab!

    Melanesiatimes.com – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengutuk keras ulah warga Israel yang mencegat dan merusak.

    Bahkan, bangsa Yahudi itu menginjak-injak bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza dan Rafah.

    “Yang mereka lakukan sungguh biadab, tidak berperikemanusiaan, dan semakin menunjukkan kepada dunia bahwa Israel sedang melakukan pembunuhan massal atau genosida terhadap rakyat Palestina,” kata Jazuli geram, Sabtu (18/5).

    Tidak cukup sampai di situ saja, Israel rupanya dengan mesin perangnya membunuh warga sipil mulai dari bayi, anak-anak, perempuan hingga orang tua untuk ditunjukkan kepada dunia.

    “Dengan mencegat dan merusak bantuan kemanusiaan mereka ingin rakyat Palestina semakin kelaparan dan kesakitan tanpa perawatan medis hingga perlahan semua rakyat Palestina musnah dari muka bumi,” ungkapnya.

    Menurut Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia ini, semua aturan hukum kemanusiaan, hukum internasional, hingga resolusi PBB tidak ada yang diindahkan oleh zionis Israel.

    Mereka menginjak-injak hak asasi manusia, melecehkan negara-negara dan organisasi internasional, bahkan merobek Piagam PBB di muka Sidang Majelis Umum PBB.

    Anggota DPR Dapil Banten ini berharap negara-negara di dunia tidak lagi tinggal diam. Mengingat pada faktanya memang masyarakat dunia hari ini sudah muak.

    Bahkan, negara-negara di dunia hilang batas toleransi dengan kelakuan Israel yang begitu biadab dan di luar batas kemanusiaan.

    “Dunia muak, dunia mengutuk. Dan tidak berhenti di situ kita melihat gelombang demonstrasi di berbagai negara di dunia. Di kampus-kampus elite, di kota-kota besar dunia,” terangnya.

    “Bahkan di PBB, dukungan kemerdekaan Palestina semakin kuat dan kecaman kepada Israel berada pada titik nadir,” tambah dia.

    Kita juga berharap semoga Mahkamah Pidana Internasional (ICC) segera menangkap Benjamin Netanyahu.

    Selain PM Israel itu, seluruh pejabat Israel di minta pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan dan genosida yang mereka lakukan.

    “Kita optimis Palestina akan segera merdeka dan penjajahan Israel berakhir,” pungkas Jazuli.

  • Polres Maluku Tengah Ajak Masyarakat Jaga Keamanan Dan Ketertiban Bersama

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka menciptakan rasa aman di masyarakat, Kesbangpol maluku tengah menyelenggarakan kegiatan pembinaan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (Kantramtibmas) pada jum’at, (17/05/2024).

    Giat yang dilakukan oleh kesbangpol malteng ini bertempat di hotel lelemuku kota masohi dengan melibatkan dua unsur penting sebagai pemateri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat yakni kesbangpol malteng dan polres malteng.

    Para undangan yang hadir diantaranya polres malteng yang diwakili oleh Iptu Cung Hariyanto selaku Kasat Binmas Polres Malteng, ketua majelis ulama indonesia (MUI) malteng H. Rajab Sese, M. Syukur Assel, SE., M. Si., selaku kabid kewaspadaan nasional dan penanganan konflik badan kesatuan bangsa dan politik propinsi maluku, sekretaris kesbangpol malteng Rusman Angkotasan, S,Sos., M.I.pol., serta beberapa unsur masyarakat lainnya.

    Iptu Cung Hariyanto yang hadir mewakili kapolres maluku tengah berkesempatan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyampaian materi peran kepolisian dalam peningkatan keamanan di lingkungan masyarakat.

    Dalam sesi penyampaian materi, Hariyanto mengajak masyarakat memandang penting menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal.

    Menurutnya, “TNI dan POLRI memang merupakan kekuatan utama di dalam negara, namun ada kekuatan pendukung lainnya untuk dapat bersama-sama melaksanakan kantramtibmas yakni masyarakat,” jelas Hariyanto.

    “itulah sebabnya sehingga kiranya seluruh unsur ini dapat bersatu padu, bersinergi secara kolektif untuk tercapainya keamanan dan ketertiban,” tambahnya.

    Di sisi lain, saat disinggung mengenai penanganan masalah kriminal yang cenderung sering terjadi di kota masohi dan sekitarnya, Hariyanto menjelaskan polres maluku tengah selalu sigap dalam menyikapi persoalan hukum yang terjadi dengan berupaya menciptakan rasa aman di masyarakat.

    “penegakkan hukum selalu menjadi upaya terakhir yang kami lakukan. Sebab melakukan upaya pencegahan itu jauh lebih baik. Itu yang kami tegaskan kepada setiap anggota kami,” tegas Hariyanto menjawab.

    “sebab keberhasilan POLRI bukan dinilai dari berapa banyak kasus yang diungkap dan diselesaikan. Namun pada berapa banyak kasus yang ditekan sampai tidak timbul ke permukaan. Itu prinsip melakukan pencegahan,” ucapnya.

    Kota masohi memang rawan tindak kriminal. Itulah sebabnya polres maluku tengah selalu melakukan upaya pencegahan untuk menekan angka kriminal di lingkungan masyarakat.

    Patroli dan siskamling dijalankan untuk menekan angka pencurian dan balap liar. Begitupun dengan mencegah penyebaran miras dan narkoba serta kriminal lainnya. (HUAT)