Melanesia Times

Blog

  • Seruan Untuk Orang Papua Agar Jangan Golput Pada Pemilu 14 Februari 2024

    Melanesiatimes.com – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA), PBD menyerukan kepada seluruh warga masyarakat asli Papua agar jangan golput pada pemilu legislatif yang berlangsung pada hari Rabu 14 February 2024. Senin, (13/02/2024)

    H min 1 jelang pemilu legislatif dan eksekutif, Fopera PBD menghimbau kepada seluruh orang asli Papua untuk tidak golput dan datang ke TPS agar dapat menyalurkan hak pilihnya sebagai warga negara pada saat pencoblosan berlangsung.

    Ketua Fopera PBD Yanto Ijie saat ditemui oleh awak media di hotel Sahid Mariat mengatakan, seruan untuk orang asli Papua agar tidak golput ini bukan hanya dilakukan oleh Fopera PBD tetapi seluruh tokoh lintas suku asli setanah Papua.

    “Seruan ini dilakukan secara serentak oleh seluruh tokoh lintas suku asli setanah Papua, jadi bukan hanya di PBD saja tetapi secara menyeluruh di tanah Papua agar jangan sampai golput,”. Ungkap Yanto Ijie

    Fopera PBD juga menyampaikan apresiasinya terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) PBD yang telah melakukan deklarasi tentang pemenuhan hak politik orang asli Papua dalam pelaksanaan pemilu legislatif pada 14 February tahun 2024.

    Seruan dari MRP dan tokoh-tokoh asli Papua maupun tokoh lintas suku asli Papua untuk memilih orang asli Papua pada pemilu legislatif bukanlah politik identitas melainkan amanat konstitusi dalam negara kesatuan republik Indonesia.

    Khususnya dalam pelaksanaan UU Otsus yaitu UU nomor 2 tahun 2001 tentang pemenuhan hak-hak politik orang asli Papua, seruan untuk memilih orang asli Papua pada pemilu legislatif tahun 2024 merupakan amanat UU Otsus yang harus dijalankan.

    Yanto Ijie selaku ketua Fopera menghimbau kepada seluruh masyarakat asli Papua maupun non Papua untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas, menciptakan pemilu yang aman dan damai di Provinsi Papua Barat Daya. Pungkasnya (ZK)

  • Sejarah Perkembangan Pemilu di Inggris

    Melanesiatimes.com – Pemilihan Umum merupakan proses di mana warga negara sebuah negara memberikan suara mereka untuk memilih para wakil yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif atau pemerintahan. Pemilu adalah salah satu aspek fundamental dalam sistem demokrasi, di mana keputusan politik dibuat oleh mayoritas suara warga negara yang memenuhi syarat.

    Proses pemilu biasanya melibatkan beberapa langkah, termasuk pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Hasil pemilu menentukan siapa yang akan menjadi anggota parlemen, dewan kota, atau pejabat pemerintahan lainnya, dan akhirnya mempengaruhi kebijakan dan arah negara tersebut.

    Pemilu dapat diadakan secara reguler sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam konstitusi negara tersebut, atau dalam situasi tertentu, pemilu dapat diadakan lebih awal karena alasan-alasan seperti pengunduran diri, pemecatan, atau perubahan signifikan dalam kebijakan atau politik nasional.

    Partisipasi dalam pemilu adalah salah satu cara yang paling penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan berkontribusi pada pembentukan masa depan negara mereka.

    Pemilihan umum di Inggris telah melalui perkembangan yang panjang dan beragam sepanjang berabad-abad. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah pemilihan umum di Inggris:

    Pemilihan Raja: Pada masa awal, proses pemilihan pemerintahan di Inggris tidaklah demokratis seperti yang kita kenal sekarang. Pemilihan lebih bersifat terpusat di kalangan aristokrasi dan para bangsawan yang memilih raja atau ratu.

    Parlemen Awal: Parlemen Inggris telah ada sejak Abad Pertengahan, namun representasi rakyat awalnya terbatas pada kalangan elit, seperti bangsawan dan tuan tanah. Namun, proses ini berkembang seiring waktu.

    Pemilihan Umum Pertama: Reformasi Parlementer pada abad ke-19 membawa perubahan besar dalam representasi politik. Undang-Undang Reformasi 1832 memberikan hak suara kepada sejumlah besar pria yang sebelumnya tidak memiliki hak suara, meskipun masih terbatas pada mereka yang memiliki properti. Ini merupakan langkah awal menuju pemilihan umum yang lebih inklusif.

    Ekstensi Hak Pilih: Serangkaian undang-undang reformasi berikutnya, seperti Undang-Undang Reformasi 1867 dan 1884, terus memperluas hak pilih di Inggris. Wanita pertama kali diberikan hak pilih pada tahun 1918, terutama kepada wanita di atas usia 30 tahun yang memiliki properti atau menikah dengan pemilih pria.

    Pemilihan Umum Universal: Hak pilih sepenuhnya universal di Inggris baru tercapai dengan Undang-Undang Representasi Rakyat 1928, yang memberikan hak suara kepada semua orang dewasa di atas usia 21 tahun, tanpa memandang jenis kelamin atau kepemilikan properti.

    Perubahan Struktur Parlemen: Selain perubahan dalam hak pilih, struktur Parlemen Inggris juga mengalami evolusi. Dua kamar, Dewan Rakyat (House of Commons) yang dipilih oleh rakyat, dan Dewan Bangsawan (House of Lords) yang sebagian besar diisi oleh keturunan bangsawan, membentuk sistem Parlemen saat ini.

    Perubahan Modern: Sejak itu, terdapat beberapa perubahan dalam hukum pemilihan, termasuk pembatasan pengeluaran kampanye, pembentukan Komisi Batas Pemilu (Electoral Commission), dan upaya-upaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan representasi, seperti dengan revisi batas pemilih.

    Demikianlah sejarah singkat pemilihan umum di Inggris, yang telah berkembang dari sebuah sistem yang sangat terbatas menjadi sistem yang lebih inklusif dan demokratis.

  • KPU Kota Sorong: Persiapan Pendistribusian Logisitik Pemilu Ke 41 Kelurahan Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, hari ini kembali memastikan dan melakukan pengecekan logisitik dalam rangka persiapan pendistribusian jelang H-1 waktu pemungutan suara. Senin (12/02/2024).

    Dalam keterangannya Ketua KPU Kota Sorong Balthasar B Kambuaya menyampaikan “Persiapan Pendistribusian Kertas suara dan kelengkapan sudah rampung, tinggal hari ini kami melakukan sortir ulang untuk memastikan bahwa pada saat Pendistribusian itu tidak kelebihan atau kekurangan”. Ungkapnya

    Ketua KPU Kota Sorong mengungkapkan, pihaknya akan melakukan penyortiran sampai malam, kalau semua sudah dikatakan lengkap sesuai dengan tepat guna, tepat jenis dan tepat mutuhnya maka sudah bisa dikunci dan tinggal pengepakan dengan kantong plastik, sehingga bisa memberikan perlindungan air atau hujan.

    “Kami akan kunci dan lakukan pengepakan dengan plastik agar dapat mencegah dari hal-hal yang diluar dugaan seperti air atau hujan”. Kata Balthasar

    Pendistribusian Logistik TPS ini akan dilakukan besok tanggal (13/02/2024), mulai pukul 09-10 pagi, Pendistribusian ini akan menggunakan 32 unit mobil truk yang nantinya akan di kawal oleh pihak keamanan ke 41 kelurahan.

    “Untuk masalah waktu kami belum bisa pastikan, namun kami akan melakukan star nya tidak terlalu pagi, tidak juga terlalu siang, jadi kira-kira sekitar pukul 09 – 10 pagi. Besok semua personil keamanan akan melakukan apel pagi disini setelah itu lagsung mengawal Pendistribusian logisitik TPS ke 41 kelurahan yang ada dikota sorong “. Beber Balthasar.

    Lebih lanjut Balthasar mengatakan, Pendistribusian akan dilakukan kepada 41 kelurahan dan sesampainya disana nanti PPS dan PPD akan membantu untuk menyalurkan logisitik ini ke TPS-TPS diwilayahnya masing-masing.

    ” Semua punya mekanisme karena sesampainya di Distrik atau kelurahan ada berita acara yang nanti di tanda tangani, jadi kalau logisitiknya sudah di kelurahan, silahkan teman-teman KPPS juga bisa koordinasi langsung dengan PPS, kalau misalkan mau langsung ambil di kelurahan, boleh boleh saja, asalkan koordinasi dengan teman-teman di PPS, agar seluruh mekanisme Pendistribusian dan penyerahan juga berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yang ada”. Tutup Ketua KPU Kota Sorong.

  • Maklumat Hang Lekir Mendapat Intimidasi dari Wakil Menteri Jokowi

    Melanesiatimes.com – Pasca, pernyataan sikap yang dilakukan oleh sejumlah Alumni Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berupa “MAKLUMAT HANG LEKIR” pada hari Jum’at (9/2) bertempat didepan Kampus UPDM (B) Jl. Hang Lekir dengan tuntutan pemakzulan Jokowi atas pelanggaran yang di lakukannya yaitu:

    1) Konstitusi ditabraknya, dengan memaksakan putranya yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon wakil Presiden,

    2)Melanggar Konstitusi  dengan ikut berkampanye yang seharus tidak diperbolehkan bagi mereka yang memiliki ikatan darah,

    3) Bantuan sosial yang menggunakan dana APBN malah dijadikan bantuan kampanye dengan membagi-bagikannya di depan Istana Negara.

    Sehingga para alumni tersebut memberikan raport merah atas tindakan Presiden Jokowi di Pemilu 2024. Tiba tiba saja, pada Sabtu 10 Februari 2024, Prof. Paiman Rahardjo, yang merupakan Wakil Menteri  Desa dan Guru Besar Universitas  Prof.Dr Moestopo, mempertanyakan dan menganggap bahwa tindakan mengkritik Presiden Jokowi adalah tersebut tidak benar.

    Sikap Prof.Paiman Rahardjo yang menjabat Wamendes, Mantan Rektor dan Juga Guru besar, ini membuktikan bahwa  Jokowi tidak malu-malu menggunakan berbagai macam cara untuk membenarkan tindakannya memenangkan pasangan Capres-Cawapres yaitu Prabowo dan Gibran. Bahkan sekelas Guru Besar yang secara keilmuan memiliki kapasitias intelektual yang tinggi, justru mempertanyakan tindakan alumni tersebut.

  • MSR: Kampanye dan Tatap Muka Di Hari Terakhir Kampanye

    Melanesiatimes.com -Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas. S.Sos. M.MSip, melakukan kampanye dan tatap muka di Jalan Melati Raya km 9 Sorong Papua Barat Daya. Sabtu (10/02/2024).

    Dalam giat tersebut M.Sanusi Rahaningmas, menjelaskan “Saya sengaja menetapkan masa kampanye terakhir di Melati Raya, setelah saya putuskan dengan tim serta staf di hari terakhir setelah itu minggu tenang. Artinya agar segala unek-unek itu tersampaikan”. Ucap MSR

    Pada kampanye dan tatap muka senator yang biasa disapa MSR ini, menyampaikan “Pada hari ini kita buktikan bahwa yang hadir sangat luar biasa, kursi yang kami siapkan sekitar 700 kursi dan semuanya terisi. Ada juga beberapa yang tidak sempat datang karena mempunyai aktivitas lain”. Ujar MSR

    Beberapa pesan juga disampaikan oleh MSR, yakni, pertama dipastikan bahwa kita adalah pemilu, kedua, terlepas dari partai apapun sebagai senator atau calon DPD independen punya kewajiban untuk mengayomi dan melindungi setiap caleg yang ada di lingkungan tersebut. “Disini saya mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan pada masyrakat untuk memilih mereka, soal kalah atau menang itu soal kedua. Maka dipastikan para calon dari kompleks ini harus memilih termaksud saya.” Tutur MSR.

    Pemilu disini boleh berbeda pendapat tetapi ingat, semua hanya sesaat, kekeluargaan dan persaudaraan itu yang sangat penting, sehingga jangan sampai politik masuk dan merusak kita yang berada dilingkungan ini. “Perbedaan itu adalah hal yang wajar serta salah satu anugerah tetapi jangan di jadikan sebagai tolak ukur dalam kehidupan untuk memutuskan hubungan silaturahmi kita keluarga besar.”. Kata MSR

    Batik merah berharap, ditanggal 14 Februari nanti, yang juga sebagai hari kasih sayang adalah momentum yang terpenting dimana, rakyat Indonesia akan memberikan kontribusi suara dalam menentukan masa depan bangsa dan negara dengan penuh hikmat dan kasih sayang.

    Oleh sebab itu Senator DPD RI ini berpesan agar kita bisa menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing sampai hari H nanti, ciptakan tanah papua menjadi tanah yang damai, tanah kasih sayang. “Kita juga sentiasa bisa selektif untuk memberikan hak suara kita, jangan jadikan politik sebagai sebuah perbedaan kendati, jadikan politik sebagai pendidikan dalam mengintropeksi dan mengevaluasi diri kita dari waktu ke waktu agar bisa berbuat lebih baik lagi”. Tutup MSR (April)

  • Jelang Masa Tenang, Bawaslu Maluku Ingatkan Peserta Pemilu Tidak Berkampanye

    Melanesiatimes.com, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku – Menjelang masa tenang pemilu, Bawaslu Maluku mengingatkan para peserta pemilu untuk tidak melakukan aktivitas kampanye serta mematuhi aturan main.

    Masa tenang yang semestinya tidak lagi digunakan untuk melakukan pendekatan kepada pemilih, justru marak ditemukan pelanggaran, hal tersebut terlihat dari masih banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di bahu jalan, maupun praktik politik uang dengan membagi-bagikan sembako, dan wujud materi lainnya masih sering dijumpai.

    Penertiban APK dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak Satpol-PP, Bawaslu Maluku juga mewanti-wanti kepada partai politik peserta pemilu, agar tidak menggunakan masa tenang untuk kegiatan kampanye dengan melakukan sosialisasi, silaturahmi, mengadakan pentas seni, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lainnya yang memuat unsur ajakan memilih selama tiga hari, terhitung tanggal 11 hingga 13 Februari ke depan.

    Pengawasan masa tenang akan dilaksanakan melalui berbagai cara, untuk menutup celah peserta pemilu berkampanye di luar jadwal, pada kesempatan Apel Siaga Persiapan Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara yang digelar di Ambon, Kamis, 8 Februari 2024, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair mengungkapkan, jajarannya akan secara maksimal mengawasi pada masa tenang selama dua hari ke depan.

    “Ada tiga hari untuk kita bersama stakeholder menertibkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, dan memastikan tidak ada aktivitas kampanye apa pun,” ujarnya sembari menyerukan pengawas pemilu senantiasa mempedomani regulasi dalam bertugas.

    Pasca pengawasan masa tenang, Ketua Bawaslu Maluku berujar, akan melakukan pengawasan pemungutan suara yang berlangsung 14 Februari 2024 sebagai puncak penyelenggaraan pemilu serentak 2024, setelah serangkaian tahapan dilalui sejak Juni 2022 silam.

    Ia juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih di Pemilu. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, selain mengajak masyarakat mendatangi TPS, serta memilih sesuai pilihannya, Bawaslu Maluku meminta masyarakat dapat terlibat secara langsung bersama-sama mengawasi proses pemilu, diantaranya, mengamati setiap kejadian yang mengarah pada dugaan pelanggaran dan bersedia melaporkannya, kendati telah ada pengawas pemilu yang melakukan pengawasan.

    Anggota Bawaslu Provinsi Maluku

    Astuti Usman, S.Ag.,M.H.

  • MRP PBD Melakukan Deklarasi Menjelang Pemilu 2024

    Melanesiatimes.com – Majelis Rakyat Papua (MRP), Provinsi PBD melakukan deklarasi dan jumpa pers dalam menindaklanjuti UU Otsus yang dinilai telah mengabaikan hak politik orang Papua asli. Jumat, (09/02/2024)

    Pernyataan sikap MRP PBD dihadiri oleh seluruh fungsionaris yang dibacakan secara langsung oleh ketua sementara MRP PBD Mesak Mambraku usai memimpin jalanannya deklarasi pemenuhan hak politik orang asli Papua menjelang pemilihan legislatif 2024.

    Salah satu point yang menjadi dasar MRP PBD adalah sesuai amanat UU Otsus, pasal 28 ayat 3 yang menyebutkan bahwa rekrutmen politik oleh partai politik harus memprioritaskan orang asli Papua, ini yang dianggap tidak dijalankan oleh partai politik.

    Pernyataan sikap MRP PBD dengan mengeluarkan keputusan nomor: 004/MRP-PBD/II/2024 tentang pemenuhan hak politik orang Papua asli dalam pemilu legislatif 2024 di provinsi PBD. Deklarasi yang digelar berlangsung di kantor MRP PBD.

    Setelah melakukan deklarasi, Pjs ketua MRP PBD Mesak Mambraku kepada awak media mengatakan ” Pesan utama yang termuat dalam deklarasi ini adalah menyerukan kepada para stakeholder untuk bisa mengakomodir hak politik orang asli Papua,”.

    Deklarasi tersebut berlangsung di kantor MRP PBD yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, jalan baru Kota Sorong.

    Merujuk pada penyampaian aspirasi yang disampaikan kepada kami oleh berbagai forum lintas suku asli Papua maka kami telah menyimpulkan itu dan menyatakannya dalam satu keputusan melalui sidang MRP PBD yang telah dilakukan hari ini.

    Surat keputusan MRP PBD ini bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak konstitusional politik orang Papua asli dalam pemilu legislatif 2024 dan akan diteruskan ke lembaga-lembaga terkait dengan harapan agar bisa diakomodir. (ZK)

  • Lautan Biru Di Alun-alun Aimas, Saat Konser Mita Talahattu, Trio Macan Dan Edgar 

    Melanesiatimes.com – Jelang penutupan kampanye, Partai Nasdem gelar Kampanye akbar dengan konsep pesta rakyat di Alun-alun Aimas. Jumat (09/02/2024).

    Kampanye akbar tersebut menghadirkan artis nasional dan lokal, diantaranya, Trio Macan, Mitta Talahattu dan Edgar Aronggear. Masyarakat pun antusias menyambut ketiga artis tersebut dengan sorak sorai, terlebih ketika Mitta menaiki panggung dengan lagu-lagunya yang sebagian besar di hafal oleh masyarakat Papua Barat Daya, suasana samakin hiruk pikuk dibuatnya.

    Alun-alun Aimas terlihat sangat padat oleh masyarakat yang datang dari berbagai kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, hampir tidak ada cela didalam Alun-alun Aimas. Melihat banyak warga yang begitu antusias memadati Alun-alun Aimas, Ketua DPW Partai Nasdem mengatakan “Hari ini Partai Nasdem PBD Gelar Pesta Rakyat dalam kampanye akbar, dimana hari ini merupakan penutupan seluruh rangkaian kampanye partai Nasdem. Meskipun panas namun sangat luar biasa, antusias masyarakat sangat menggebuh-gebuh, sehingga arena Kampnye pun terlihat membiru akibat bludaknya masyarakat yang datang dari kota sorong, kabupaten sorong dan sekitarnya. Ungkap Petrus Kasihiw.

    Lebih lanjut Petrus menyampaikan, “Dalam kampanye ini, Partai Nasdem mengambil konsep Pesta Rakyat, jadi bukan saja kita datang untuk berorasi tetapi juga bergembira menyambut pemilu 2024 nanti, kendati tidak sampai disitu, kami juga berdayakan kuliner makanan dan minuman yang ada dalam arena Kampnye, semua kuliner makan dan minuman  sudah bekerja sama dengan panitia, sehingga masyarakat yang datang kesini tidak lagi sulit untuk mencari makan minum dan lain sebagainya, disamping itu tujuan kami adalah menumbuh kembangkan ekonomi rakyat” Ujar Ketua DPW Partai Nasdem PBD.

    Pit juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Papua Barat Daya yang hadir dalam giat ini, “sungguh luar biasa apa yang tidak kita bayangkan, hari ini terjadi luapan manusia di dalam arena Kampnye. Semua ini merupakan massa pendukung dari caleg partai Nasdem dapil DPR RI, Provinsi dan kabupaten/kota”. Tambah sosok pemimpin masa depan ini.

    Harapan Ketua DPW Partai Nasdem PBD adalah, masyarakat yang sudah menghadiri pesta rakyat ini, ditanggal 14 februari nanti, ramai-ramai juga ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya kepada partai Nasdem, jangan ada yang golput, pasalnya 1 suara itu emas dalam berkontribusi untuk membangun bangsa dan negara, khususnya Provinsi Papua Barat Daya.

    Mari percayakan caleg-caleg di partai Nasdem untuk membangun dan memberikan perubahan daerah yang sama-sama kita cintai ini.

     

     

  • Jelang Pemilu 2024, Bawaslu PBD Gelar Apel Siaga

    Melanesiatimes.com – Menjelang pemilihan umum pada 14 february 2024, Bawaslu PBD menggelar apel siaga di halaman Aimas Conferen Center. Jumat, (09/02/2023)

    Pada apel siaga menjelang hari pencoblosan, Bawaslu PBD memperingatkan kepada seluruh peserta pemilu baik calon anggota legislatif maupun partai politik agar tertib dalam melaksanakan aturan kampanye.

    Dalam sambutannya saat apel siaga, ketua Bawaslu PBD menyerukan, mulai besok tidak ada lagi kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon anggota legislatif maupun partai politik hingga seluruh iklan serta alat peraga kampanye sudah harus dibersihkan.

    “Semua baliho serta akun akun sosial media maupun iklan kampanye di media cetak maupun elektronik sudah tidak melakukan pernyataan citra diri,”. Ungkap Farly

    Bawaslu PBD berharap dengan adanya seruan tersebut peserta pemilu tidak lagi melakukan kampanye jelang hari pengugutan suara pada pemilu yang tinggal beberapa hari lagi, tegas Bawaslu PBD dalam pernyataannya kepada awak media.

    Bawaslu PBD menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan tegas jika ada peserta pemilu yang melanggar aturan, selama tahapan dimasa tenang dan saat pengugutan suara ataupun jika terdapat putaran kedua di pilpres nanti.

    Secara kelembagaan Bawaslu PBD tetap melakukan pengawasan terhadap jalanannya pemilu di Provinsi Papua Barat Daya. Ketua Bawaslu PBD berharap selesainya pemilu di tahun 2024 ini, jangan ada lagi pidana pemilu atau sengketa hasil.

    “Sebab jika terjadi pidana pemilu atau sengketa hasil yang menyebabkan pengugutan suara ulang (PSU), akan memakan biaya yang besar dan cukup menyita waktu,”. Tegas Farly

    Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka Bawaslu PBD mengambil sikap proses mitigasi sejak awal supaya jangan ada lagi pelanggaran pemilu maka alarm pengawasan saat ini dilakukan yang bertujuan untuk mencegah hal tersebut. (ZK)

  • Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki Dorong Kaum UMKM Perempuan Kembangkan Sektor Produktif

    Melanesiatimes.com – Menteri Koperasi dan UKM  Drs Teten Masduki, menghadiri acara “Dialog nasional UMKM, Peran Pemerintah, swasta, dan tokoh perempuan dalam pemberdayaan UMKM untuk Kebangkitan Ekonomi Nasional” di Kantor PWI Pusat, JL Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (07/02/2024).

    Hadir dalam acara itu, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Sekjen PWI Sayid Iskandarsyah, Ketua Darma wanita Kementerian Investasi/BKPM Ny Sri Suparni  Bahlil Lahadalia.

    Dalam paparannya, Teten mengatakan,  sebanyak 60 persen pelaku usaha mikronkecil menengah (UMKM) masih didominasi oleh kaum ibu.

    The Power of Emak-emak ini lanjut Teten perlu didorong sehingga mampu memberi kontribusi di tingkat nasional.

    Pengembangan UMKM khususnya bagi para emak emak ini diperlukan karena mereka masih terkendala oleh keuntungan yang masih rendah jika dibandingkan dengan  laki-laki.

    Ada tiga faktor penyebab pelaku UMKM belum bisa meraih keuntungan yang signifikan yakni karena  bergerak  di wilayah tak produktif, lalu penggunaan teknologi yang masih rendah serta berskala rumahan.

    “Perempuan itu lebih tinggi dan kreatif dari laki-laki, akan tetapi untuk mengambil keuntungan masih unggul laki-laki,” ujar Teten Masduki.

    Menteri Teten mengusulkan guna meningkatkan keuntungan usahanya, pelaku UMKM perempuan ini harus didorong agar bisa masuk ke sektor produktif. Sektor ini, lanjut Teten memang masih identik dengan laki-laki.

    Salah satunya adalah sektor pertanian dan perkebunan. “Dua sektor ini yang perlu dilirik, yang kini masih  dikuasai laki-laki,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengapresiasi dukungan dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang bersedia hadir pada  acara Dialog Nasional UMKM yang diselenggarakan PWI ini.

    Hendry mengatakan, keberadaan koperasi dan UMKM telah teruji dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    “Bagaimanapun keberadaan Koperasi dan UMKM ini telah teruji saat era krisis lalu, merekalah yg bertahan,” ujar Hendry Ch Bangun.

    Hendry berharap acara Diskusi Nasional UMKM ini bermanfaat dan bisa menginspirasi para pelaku UMKM dan koperasi agar busa melakukan kegiatan  yang lebih efektif dan efisien.

    Acara yang berlangsung sekitar 2 jam ini cukup menarik. Banyak pertanyaan dari peserta undangan seputar pengembangan usaha kecil dan menengah. Tanya jawab ini berlangsung cair.

    Beberapa undangan juga mengapresiasi PWI yang menyelenggarakan acara ini. Mereka berharap acara serupa bisa diselenggarakan lagi di kemudian hari. (ZK)