Blog

Melanesiatimes.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI menjalin dan memantapkan kerja sama terutama bidang informasi dan bidang-bidang lainnya yang memungkinkan dilaksanakan antara kedua lembaga.

Perencanaan kerja sama tersebut disampaikan oleh Ketua KIP RI Donny Yoesgiantoro didampingi Ketua KIP Riau Zufra Irwan dan Linda Desafitri. Rombongan KIP diterima oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun didampingi oleh Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah dan Direktur LUKW PWI Pusat Firdaus Komar, di kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers Lantai IV Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Menurut Donny, KIP berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi non-litigasi.

Menurutnya, salah satu tujuan KIP adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik.

Berkaitan dengan kerja sama PWI Pusat, menurut Donny sangat berhubungan dengan tugas-tugas jurnalistik bagi wartawan yang melaksanakan tugas dalam mendapat informasi. Oleh karena itu sangat penting menjalin kerja sama dengan PWI, sebagai organisasi profesi wartawan terbesar di Tanah Air.

Sementara itu Ketum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyampaikan KIP sebagai pengawal keterbukaan informasi dan menjalankan regulasi terkait dengan keterbukaan informasi diharapkan dapat memahami konsep informasi publik melalui kolaborasi ini dengan PWI.

Selain itu, Hendry mengharapkan dengan kerja sama ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya transparansi bagi lembaga lembaga publik untuk memberikan akses informasi kepada wartawan.

Menurut Hendry, kedudukan pers sangat vital untuk menyokong kehidupan berbangsa yang demokratis. Keberadaan pers berguna sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Tanpa pers, maka kontrol terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan negara tidak akan maksimal. Akibatnya akan timbul kesewenang-wenangan terhadap kedaulatan rakyat oleh kekuasan otoriter dan tidak akuntabel.

Kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui pers bisa kolaborasi dengan KIP dan sangat mungkin terjadi karena kedudukannya sebagai perantara yang independen untuk menyampaikan informasi terkait hubungan kepentingan rakyat dengan pemerintah.

Terwujudnya fungsi pers sangat mensyaratkan keprofesionalan wartawan yang hasilnya tentu berupa informasi sesuai fakta yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, mulai dari tahap pencarian, pengolahan, hingga penyebarluasan berita. Oleh karena itu, wartawan harus didukung dalam melaksanakan fungsinya. (ZK)

Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya akan melaksanakan Pengawas dalam masa minggu tenang, yang dimulai pada tanggal, 11,12 dan 13 Februari 2024. Rabu (07/02/2024).

Pengawasan masa tenang itu tidak hanya sekedar money politik, namun kampanye dalam bentuk apapun haram hukumnya.

“Pasalnya akan ada banyak potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, oleh karena itu jajaran kita harus esktra dan fokus dalam melakukan pengawasan, misalnya pada pemilu sebelumnya pada masa tenang ada peserta pemilu yang melakukan pelatihan saksi, jika hal seperti ini ditemukan, kita harus ketat meminta dokumen administrasinya,” Tegas Ketua Bawaslu

Farly Sampetoding menjelaskan kerawanan yang muncul pada masa tenang seperti distribusi C Pemberitahuan, penyediaan dan distribusi logistik, APK yang masih bertebaran dan dilarang dalam masa tenang adalah Apk, Logistik sembako, Money Politik, atribut kampanye, stiker atau poster yang ditempel di angkutan umum.

Yang hanya dibolehkan adalah Bendara, logo partai yang hanya di sekertariat partai Politik. Artinya kami meminta jajaran kami Kabupaten/Kota hingga PKD untuk mengawasi ketat dengan upaya pencegahan lebih dulu.

Pada masa tenang, peserta Pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apa pun, ntah secara langsung, media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.

Masa tenang dimulai tanggal 11,12 dan 13 Februari 2024. Pengaturan larangan kampanye di masa tenang diatur di Pasal 1 angka 36 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selanjutnya, di Pasal 523 ayat 1 ada sejumlah larangan Pemilu yakni dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Disebutkan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta.

Selain itu, aturan lainnya di pasal 509 bahwa setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya melakukan giat sosialisasi kepada pemilih Disabilitas di Mariat Hotel (07/2/2024).

Giat ini merupakan, salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh KPU PBD dengan menghadirkan Pemilih Disabilitas yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya untuk bagaimana bisa mendapat pendidikan politik yang disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya.

Fatmawati selaku Kadiv Sosdikli, Parmas dan SDM menyampaikan “Giat ini sebenarnya sudah dicanangkan lama, kendati kami kesulitan mendapatkan data, namun Alhamdulillah hari ini kami dapat melaksanakan berdasarkan hasil komunikasi kami dengan beberapa pihak yang telah memberikan datanya kepada kami. Target peserta yang kami undang dalam sosialisasi ini berjumlah 50 orang, namun yang bisa dihadirkan hari ini berjumlah kurang lebih 35 orang penyandang Disabilitas”. Ungkap Fatmawati.

Fatmawati menjelaskan dalam kegiatan ini KPU PBD memberikan sosialisasi pendidikan pemilih, memberikan informasi, bagaimana sesungguhnya hal dan kewajiban mereka (penyandang Disabilitas) memiliki hak yang sama sebagai dengan warga yang lain.

“Berdasarkan data yang masuk ada beberapa jenis Disabilitas yang hadir yakni, tuna netra,tuna wicara rungu, namun kebanyakan di dominasi oleh tuna rungu, dari semuanya ini, apabila mereka sudah terdaftar sebagai DPT, maka mereka mempunyai hak yang sama.

“Tadi kami sudah menyampaikan bagaimana tata cara pencoblosan di TPS dan ketika mereka datang memilih maka harus ada pendampingan dan pelayanan khusus kepada mereka, kalaupun tidak ada pendampingan maka, bisa meminta tolong kepada anggota KPPS untuk menuntun dalam pencoblosan. Ujar Kadiv Sosdikli, Parmas dan SDM.

Hal senadapun disampaikan oleh Ketua KPU PBD, Andarias Deniel Kambu “Jumlah penyandang Disabilitas diwilayah Provinsi Papua Barat Daya kurang lebih 672 orang yang berdomisili di 5 kabupaten 1 kota, mereka ini memiliki hak yang sama dalam menyalurkan suaranya di tanggal 14 Februari nanti. Dan kami selaku KPU Provinsi PBD, merasa penting guna melakukan sosialisasi ini, agar memberikan penguatan kepada mereka, tentunya merujuk pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 25 tahun 2023, tentang Pengumutan dan perhitungan suara di TPS”. Kata Andarias.

Lebih lanjut Andarias menuturkan, ada alat bantu khusus yang disiapkan oleh KPPS untuk pemilih Disabilitas dalam menentukan hak pilihanya di TPS, ouput dari kegiatan ini adalah, pemilih Disabilitas bisa memahami apa yang mereka lakukan nanti.

Harapan kami, pemilih Disabilitas ini diperlakukan khusus di TPS, seperti di dahulukan untuk mencoblos, jadi ketika mereka sampai di TPS, maka harus diberikan ruang kepada mereka untuk di dahulukan mencoblos. (April)

Melanesiatimes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong, berkoordinasi dengan panitia pengawas distrik (PPD) dan kelurahan guna memaksimalkan pengawasan dan pengawalan terhadap pendistribusian logistik oleh KPU Kota Sorong pada 10 distrik di wilayah kota sorong. Selasa (06/02/2024).

Abdul Kadir Kelosan selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sorong, menjelaskan secara kelembagaan Bawaslu Kota Sorong sudah menyatakan diri siap untuk mengawal proses pendistribusian logisitik TPS ke wilayah di 10 distrik yang ada di Kota Sorong.

“Kami telah berkoodinasi secara berjenjang dengan teman-teman di Panwas Distrik dan sudah mengarahkan untuk berkoordinasi dengan pengawas kelurahan yang berada di masing-masing wilayah distrik,” Ungkap Kelosan

Lebih lanjut Kelosan mengatakan kami akan terus berkoordinasi dengan pihak KPU Kota Sorong, dalam rangka pendistribusian logistik ke TPS-TPS yang ada di wilayah kota sorong dan kami memastikan agar tidak ada hal-hal yang menghambat proses pendistribusian logistik tersebut,” Tambah Kelosan

Personil yang dipersiapkan untuk pengawalan pendistribusian Logistik TPS ini berjumlah kitang lebih, 30 orang Panwas Distrik dari 30 Distrik dan 41 orang Panwas Kelurahan dari 41 kelurahan.

“Jadi kita akan mempersiapkan Panwas Distrik dan Panwas Kelurahan untuk membantu dalam pengawalan dan pendistribusian logistik sampai dengan aman dan lancar, Selain itu, ada juga 730 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) yang ditempatkan di masing-masing TPS berjumlah 730 TPS.

“Kami juga meminta kepada seluruh Panwas Distrik dan kelurahan untuk berkoordinasi secara intensif dengan panitia pemungutan distrik (PPD) dan pantia pemungutan suara (PPS) untuk bersama menjaga dan mengawas proses pendistribusian logisitik,” ujarnya.

Bawaslu Kota Sorong bersama badan adhoc juga memperkuat dan memperlancar proses Pemilu 2024, dengan melantik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 5.110 orang kemudian ditambah dengan perlindungan masyarakat (Linmas) 1.450 orang. Jadi anggota KPPS dan Linmas itu akan tersebar di 730 TPS di wilayah Kota Sorong pada 14 Februari 2024.

Melanesiatimes.com – Dalam rangka menyambut kontestasi pemilu tahun 2024, M. Sanusi Rahaningmas, yang biasa disapa MSR ini, terus melaksanakan giat sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat di dapil Papua Barat Daya, Selasa (06/02/2024).

MSR yang merupakan anggota DPD RI aktif, juga mengambil bagian dari pesta demokrasi pemilu 2024, sebagai Calon Legislatif DPD RI dapil Papua Barat Daya, yang sebelumnya adalah Papua Barat.

Dalam sosialisasi kepada masyarakat, MSR, selalu memberikan penjelasan terkait apa itu DPD RI, bagaimana tugas dan fungsi DPD RI, penjelasan itu membuat masyarakat paham tentang semua kinerja DPD RI, sehingga ketika ada yang datang dengan janji-janji atau program kerja yang bukan bagian dari tupoksi DPD RI maka masyarakat sudah memahami, ini juga merupakan pendidikan Politik yang dilakukan oleh, Celeg DPD RI nomor urut 8 ini.

“Dalam sosialisasi saya selalu paparkan tugas dan kewenangan DPD RI sebagai lembaga tinggi negara dengan tugas dan fungsinya, sehingga masyarakat bisa paham terkait kinerja DPD RI “. Ucap MSR.

Meskipun sebagai incumbent atau petahana, senator Papua Barat ini tak pernah lelah dalam tatap muka dan bersilatuhrahim kepada masyarakat mulai dari desa ke desa, distrik ke distrik dan dari kompleks ke kompleks, tujuannya adalah menjelaskan apa yang menjadi bagian dari DPD RI dan apa yang diperjuangkan selama menjadi anggota legislatif.

“Saya bukan pada saat caleg saja baru bertemu masyarakat, namun setiap ada persoalan dimasyarakat saya tetap turun sebagai bagian dari wakil rakyat. Banyak aspirasi masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi maupun kelompok-kelompok yang sudah kita perjuangkan, namun kita tidak mengekspos itu, karena sudah menjadi kewajiban kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat”. Beber Batik Merah

Lebih lanjut MSR menerangkan “saya mengapresiasi kepada masyarakat yang sudah memilih saya di periode yang lalu meskipun hanya lewat pamflet dan stiker, namun mereka masih memberikan kepercayaan kepada saya sebagai perwakilan, apalagi ketika saya sudah bertatap muka dan bersilatuhrahim, Insya Allah saya yakin mereka masih berikan tanggung jawab itu kepada saya.

Saya juga memberikan apresiasi kepada media yang telah menggaungkan kinerja saya selama ini, baik itu media cetak, media elektronik dan media online, karena tanpa media kita tidak dikenal, apa yang kita buat tidak diketahui oleh masyarakat, namun karena media kita bisa besar dan dikenal oleh khalayak publik”. Tambahnya.

Sebagai politisi MSR berharap media yang ada di PBD semakin maju, semakin berkembang dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan kedepan pemerintah bisa memberikan porsi lebih kepada media, baik itu dari sisi anggaran atau dari sisi tempat mereka bekerja.

Harapan saya, “Bahwa apa yang selama ini saya buat dengan ikhlas maka saya yakin dan percaya masyarakat juga akan memberikan kepercayaan kepada saya secara iklas, tanpa harus saya berikan uang atau apapun kepada mereka, apalagi di momentum yang bertepatan dengan hari kasih sayang ini, Insya Allah saya semakin yakin, puluhan ribu masyarakat yang ada di Papua Barat Daya akan memberikan kasih sayang mereka kepada saya, dengan memberikan hak pilihnya, sebagai hadia dari Valentin Day (hari kasih sayang).

saya yakin bahwa perjuangan yang selama ini saya lakukan dari lorong ke lorong, dari gang ke gang dan dari rumah ke rumah tidak akan menghianati hasilnya, yakin usaha sampai. Tutup Senator.

Melanesiatimes.com – Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka, pengawasan kampanye pemilu tahun 2024, berlokasi di Belagri Hotel, Selasa (06/02/2024).

Dalam rapat Koordinasi tersebut, turut hadir KPU PBD, Fatmawati selaku Kadiv Sosdikli, Parmas dan SDM, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi PBD, Vicente Campana Baay, Polres Sorong Kota yang diwakili oleh Staf LO Polda Papua Barat, Iptu Imran, perwakilan 18 parpol dan 12 LO Calon DPD RI.

Ditemui di tempat kegiatan, Zatriawati selaku Kordiv Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengungkapkan “Kegiatan ini lebih pada persiapan Bawaslu PBD dalam rangka pencegahan kampanye dimasa minggu tenang, sesuai dengan ketentuan regulasi yang sudah ditetapkan, dalam masa minggu tenang juga dilarang untuk mengajak untuk mendukung atau mengarahkan masyarakat kepada caleg atau paslon capres tertentu”. Tegas Zatriawati.

Lebih lanjut Zatriawati mengingatkan sebelum masuk masa minggu tenang, semua akun medsos maupun iklan media cetak serta media online pun harus dibersihkan sebelum voting Day dilaksanakan.

Dalam pertemuan ini juga ada nota kesepahaman bersama seluruh peserta pemilu, dalam point tersebut diantaranya adalah :

• Peserta pemilu bertanggung jawab untuk membersihkan apk yang terpasang pada 6 kabupaten/kota diwilayah PBD.
• Pembersihan dimulai pada tanggal 11-12 Februari 2024,

“Aabila ditanggal (13/02/2024) , masih ada apk yang terpasang, maka itu akan menjadi wewenang Satpol-PP BPD, untuk membersihkan dan menghanguskan seluruh apk tersebut. Itu sudah merupakan kesepakatan dalam pertemuan antara peserta pemilu, Bawaslu PBD dan KPU PBD”. Tambah Zatriawati.

Jika ditemukan apk yang masih ada pada masa minggu tenang maka, peserta atau partai tersebut akan dikenakan sangsi berupa di pidana paling lambat 2 tahun penjara dan denda sebesar 24juta rupiah, sesuai ketentuan dalam pasal 523 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 2017

Usai pertemuan tersebut Media ini juga, mewawancarai salah satu peserta parpol dari partai Umat, Hasan Sunet sebagai caleg dapil 2 Provinsi PBD, menerangkan “Sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa tanggal 11-13 Februari 2024, adalah masa minggu tenang, seluruh atribut partai dan apk caleg harus sudah dibersihkan, mulai dari tanggal 11-12 Februari, apabila ditanggal 13 Februari masih ada apk yang terlihat, maka itu menjadi kewenangan Satpol PP untuk membersihkan dan itu sudah menjadi konsekuensi bersama, oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh peserta pemilu, agar dapat ditaati kesepakatan bersama ini dengan penuh rasa tanggung jawab, namun apabila masih ada apk yang terpampang di wilayah PBD, maka Bawaslu akan melakukan punishment atau teguran kepada caleg atau parpolnya”. Jelas Hasan.

Kasat Satpol-PP Papua Barat Daya Vicente Campana Baay, juga menegaskan “Kami akan kerahkan 150 personil satpol-PP untuk membersihkan seluruh atribut partai dan apk caleg yang masih terpampang dikota dan kabupaten sorong pada tanggal 13 Februari nanti, kami juga akan melakukan komunikasi berjenjang kepada satpol-PP 4 kabupaten lainnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga pada hari H sudah tidak ada lagi atribut partai dan apk caleg yang terlihat di 5 kabupaten dan 1 kota.

Terkait anggaran pembersihan apk, kami dari satpol-PP PBD maupun kabupaten/kota, tidak ada anggaran terkait pembersihan apk ini, namun kami akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi PBD, dalam hal ini Pj.Gubernur agar dapat membantu kami dalam masalah pembiayaan”. Ujar Vicente Baay.

Pengawasan yang telah dilakukan oleh bawaslu dan jajarannya selama masa kampanye Rapat Umum dan terbatas berlangsung, kurang lebih 233 kampanye dan Apk yang diterbitkan oleh bawaslu dan pihak satpol PP adalah sebanyak 396 apk.

Melanesiatimes.com – Training off Trainer penguatan kapasitas dan manajemen pengetahuan saksi peserta pemilu, yang digelar Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya berlangsung di Belagri Hotel, Selasa (06/02/2024).

TOT dan Manajemen pengetahuan saksi ini digelar agar, saksi mampu memahami, tugas dan fungsi di TPS nanti, pembekalan ini sebagai bentuk pembobotan pengetahuan kepada saksi dalam rangka, memahami segala bentuk proses pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selaku Plh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Sofyan Saman, menyampaikan “Giat hari ini kami lakukan, adalah Training off Trainer penguatan kapasitas dan manajemen pengetahuan saksi, mengacuh pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang pemilu pasal 351 tentang ‘Bawaslu berkewajiban untuk melaksanakan pelatihan saksi’, oleh karena itu kami melaksanakan kegiatan ini sebagai perintah dari konstitusi, guna penguatan terhadap pengawasan dalam proses pungut hitung di tanggal 14 Februari 2024 nanti” Ungkap Plh Ketua Bawaslu PBD.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan kegiatan ini sudah berlangsung dua kali ditambah dengan hari ini, kenapa harus dua kali dilaksanakan? untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kompetensi saksi pada pemilu nanti”. Tambahnya.

Peserta yang hadir dalam giat ini adalah, perwakilan dari 18 partai politik, 12 LO dari Calon DPD RI dan 2 peserta dari tim pemenangan Paslon Capres-Cawapres.

Saksi yang nantinya akan dipersiapkan berjumlah 2.156 saksi sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, kendati ada parpol juga yang menyiapkan 2 orang saksi untuk bergantian selama proses perhitungan suara.

Hal senadapun disampaikan oleh Komisioner Bawaslu PBD, Zatriawati “Pelatihan ini dilakukan karena masing-masing parpol punya kepentingan dalam mengawal suaranya masing-masing ditingkat TPS, sehingga data yang mereka peroleh dari pungut hitung adalah sama, tidak bergeser satu angka pun dan ini akan menjadi bukti jika terdapat kekeliruan dalam perhitungan nanti”. Ujar Zatriawati.

Disamping itu hadir juga keterwakilan Komisioner Bawaslu RI, Roslina Sihombing Staf Puslitbang Diklat, dalam rangka kunjungan kerja untuk memantau perkembangan pelatihan saksi di masing-masing daerah.

Harapannya adalah ouput dari kegiatan ini, bisa berdampak signifikan, agar masing-masing parpol dapat melakukan bimtek di dalam internal parpol, untuk kemudian saksi yang dimandatkan oleh parpol, merupakan saksi yang berkompeten, lugas dan bisa memahami proses atau tahapan pemilu ini, mulai dari awal sampai pada hasil pungut hitung.

Melanesiatimes.com – Etos Indonesia Institute melakukan Rilis Survey Tingkat Popularitas, Akseptabilitas dan Elektabilitas 10 Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jateng X dalam Pemilu Legislatif 2024, pada (04/02/2024) di Jakarta.

Survey yang dilakukan sejak tanggal 20-31 Januari 2024 ini mengambil sampel 1.000 responden dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang.

Survey dengan margin error kurang lebih 3 persen dan tingkat kepercayaan publik sebesar 90% mengambil pendapat responden tentang tingkat popularitas (keterkenalan), tingkat akseptabilitas (keterterimaan) dan tingkat elektabilitas (keterpilihan).

Dari pengambilan sampel pendapat responden, nama 10 caleg DPR RI dengan tingkat popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas tertinggi masih tetap mendominasi. Caleg-caleg tersebut adalah H. Bisri Romly (PKB), Hanif Dakhiri (PKB), Ramson Siagian (Gerindra), Eko Wibowo (Gerindra), Hendrawan Supratikno (PDIP), Dede Indra Permana (PDIP), Doni Akbar (Golkar), Ashraf Abu (Golkar), Anjar Budiani (Golkar) dan Suyono (PPP).

Dari sepuluh nama tersebut, Partai Golkar menempatkan tiga Caleg DPR-RI nya yaitu Doni Akbar, Anjar Budiani dan Ashraf Abu. Ketiganya bersaing ketat dalam tingkat popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Di tingkat elektabilitas, Doni Akbar unggul di angka 91% disusul Anjar Budiani di 87% dan Ashraf Abu 76%.

Sedangkan PDIP menempatkan dua calegnya yaitu Dede Indra Permana 88% dan Hendrawan Supratikno 89% Demikian pula dengan PKB yang menempatkan H. Bisri Romly 90% dan Hanif Dakhiri 88% Gerindra menempatkan Ramson Siagian 90% dan Eko Wibowo 74%. Sedangkan PPP hanya menempatkan satu calegnya yaitu Suyono dengan tingkat elektabilitas 71%.

Jika kuota tujuh kursi yang tersedia maka berdasarkan tingkat elektabilitas ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Doni Akbar (Golkar) 91%

2. H. Bisri Romly (PKB) 90%

3. Dede Indra Permana (PDIP) 88%

4. Ramson Siagian (Gerindra) 90%

5. Hendrawan Supratikno (PDIP) 89%

6. Hanif Dakhiri (PKB) 88%

7. Anjar Budiani (Golkar) 87%

Menurut Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute Iskandarsyah, survey ini masih sangat mungkin mengalami perubahan-perubahan signifikan mengingat Dapil Jateng X dapat disebut juga sebagai ‘dapil neraka’, dimana banyak tokoh dan figur yang dikenal masyarakat di dapil mencalonkan diri di dapil tersebut.

“Sangat mungkin berubah, baik komposisi persentasi maupun munculnya nama lain diluar sepuluh nama itu. Apalagi dari sepuluh nama, persentasi antar calon sangat tipis perbedaannya. Setidaknya tujuh nama caleg yang memiliki tingkat popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas dapat terlihat dari hasil survey kami ini”, tutup Iskandar.

Melanesiatimes.com – Kapolres Mamberamo Raya (Mambra) AKBP Suprapto membenarkan kecelakaan perahu motor yang ditumpangi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamberamo Raya Metusala Kowi. Kecelakaan itu terjadi saat rombongan hendak kembali ke Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua pada Sabtu soreh, Jayapura (03/02/2024)

“Memang benar, Sabtu (3/2) sore terjadi di sekitar kampung Poiwai, Distrik Sawai, saat perahu motor berpenumpang 10 orang dalam perjalanan kembali ke Kasonaweja,” jelas Kapolres Mamberamo Raya dikutip, Minggu (04/01/2024).

Dijelaskannya, peristiwa terjadi sekitar pukul 17.00 WIT diduga akibat perahu motor naik ke atas akar pohon bakau hingga terbalik. Namun, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Para korban, ujarnya, langsung mendapat pertolongan dari warga yang sedang melintas di kawasan itu. Setelah ditolong warga, rombongan dibawa kembali ke kampung Poiwai dan Minggu (04/02/2024) pagi rombongan kembali ke Kasonaweja yang ditempuh sekitar enam jam perjalanan.

“Terbaliknya perahu motor yang membawa komisioner KPU Mamberamo Raya itu diduga akibat kelalaian motoris dan tidak ada yang cedera,” ujar Kapolres Mamberamo Raya.

Adapun untuk rombongan KPU Mamberamo Raya yakni Kadiv Teknis, Metusala Kowi, Anggota KPU, Noverianti, PPS, Elisa Maipon, Anggota Polres yg melaksanaksn Pam, Bripda Jhosua Beno, Roy Samber, Hiskia Samber, Oyan Surumi, Fandri Kowi, Dai Awantano dan Irfan Awantano.

Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua, Alamat Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 8 Jayapura, Papua Telp: 0967-52021. Kontak Person: Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom.

Melanesiatimes.com – Berawal dari informasi yang diterima oleh Dansatgas Yonif 300/Bjw pada Sabtu siang tanggal 03 Febuari 2023 pukul 12.11 WIT dari Dandim 1717 Puncak bahwasanya terdapat informasi bahwa KKB akan melaksanakan aksi pembakaran Puskesmas Omukia di daerah Eromaga serta didukung dengan informasi dari Kapolres Puncak terhadap Satgas Damai Cartenz Kabupaten Puncak Ilaga bahwa terdapat pergerakan KKB untuk melaksanakan aksi pembakaran. Sabtu (03/02/2024).

“Saya mendapatkan informasi terkait akan ada aksi pembakaran terhadap salah satu fasilitas umum masyarakat yaitu Puskesmas yang berada di daerah Omukia, sehingga langsung saya perintahkan kepada jajaran Satgas untuk melaksanakan patroli sebagai tindakan pencegahan” ucap Letkol Inf Afri Swandi Ritonga selaku Dansatgas Yonif 300/Bjw dalam rilis tertulisnya Sabtu 03 Febuari 2024.

Menindaklanjuti informasi tersebut jajaran Apkam TNI-Polri Kabupaten Puncak Ilaga melaksanakan protap pengamanan dengan melakukan patroli gabungan yang terdiri dari Satgas Yonif 300 Siliwangi, Satgas Damai Cartenz dan Satgas Elang IV melaksanakan patroli menuju ke arah Puskesmas Omukia Kabupaten Puncak yang terindikasi akan dibakar oleh KKB.

Awalnya pelaksanaan patroli berjalan dengan aman dan terkendali akan tetapi pada pukul 16.00 WIT pada saat patroli gabungan Apkam TNI-Polri akan melaksanakan pemunduran terdengar tembakan ke jajaran patroli sebanyak tiga kali, sehingga anggota patroli melaksanakan protap pengamanan dengan berlindung dan membalas tembakan untuk memberikan peringatan terhadap KKB.

Balasan tembakan yang dilakukan oleh jajaran patroli Apkam TNI-Polri sebagai peringatan tidak diindahkan bahkan KKB mempergencar aksi balas tembak mereka terhadap jajaran Apkam TNI-Polri, selanjutnya Dansatgas Yonif 300 Siliwangi memerintahkan 6 tim untuk melaksanakan pengejaran terhadap KKB yang melaksanakan gangguan keamanan di daerah Gome, Omukia, Kepala Air, dan Kunga sehingga kontak tembak berlangsung dengan sengit, akan tetapi akibat balasan tembakan yang diberikan dari patroli gabungan TNI-Polri terlalu dahsyat mengakibatkan KKB melarikan diri.

Kontak tembak dan pengejaran berlangsung selama 5 jam dengan hasil diamankan 3 orang yang diduga merupakan KKB yang selanjutnya dibawa ke Polres Puncak, dari hasil pendalaman terhadap 3 orang yang diamankan terdiri dari 2 OTK dan 1 orang DPO (MD) a.n Warinus Murib yang merupakan anggota KKB kepala air pimpinan Jacky Murib.

Dalam kontak tembak tersebut Satgas Yonif 300 Siliwangi dan Apkam Ilaga mengamankan barang bukti berupa 1 bendera KKB, 2 pucuk senjata rakitan, 1 pucuk senjata moser nomor seri 651940, 1 buah Handphone Android yang berisi dokumentasi kegiatan KKB dan amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 17 butir.

“Kami akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah Kabupaten Puncak Ilaga, kami tidak akan mentolelir segala tindakan dari kelompok – kelompok yang tidak bertanggung jawab yang akan mengganggu kegiatan masyarakat dan merusak fasilitas umum” ucap Dansatgas Yonif 300/Bjw.

Hingga saat ini jajaran Apkam TNI-Polri di Kabupaten Puncak Ilaga masih melaksanakan siaga tempur untuk mencegah terjadinya aksi susulan dari KKB agar keamanan masyarakat dan fasilitas umum di Kabupaten Puncak Ilaga dapat terjamin.