Blog

Melanesiatimes.com – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA), menilai ketidakseriusan pemerintah dan partai-partai politik dalam melaksanakan Otsus di tanah Papua sesuai dengan pasal 28 ayat 3 UU. Selasa (23/01/2024)

Menjelang pemilihan umum pada 14 february 2024, setelah melakukan berbagai diskusi dan kajian serta melihat dinamika politik menjelang pemilu legislatif tahun 2024, FOPERA PBD menilai ketidakseriusan partai politik dalam menindaklanjuti amanat UU Otsus di tanah Papua.

“Otsus ini kan sudah memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder yang ada di tanah Papua agar taat dan patuh terhadap UU Otsus tersebut”. Ungkap Yanto Ijie

Dalam pasal 28 ayat 3 UU Otsus menyebutkan bahwa rekrutmen politik oleh partai politik harus memprioritaskan orang asli Papua, faktanya sampai dengan saat ini orang asli Papua terancam akan kehilangan kursi legislatif pada pemilu 2024, disebabkan karena partai politik dianggap mengabaikan UU Otsus.

“Jangan lagi Otsus jilid 2 ini dinyatakan gagal oleh rakyat Papua, cukuplah 20 tahun pertama, Otsus itu menjadi penolakan masyarakat asli Papua”. Tambahnya

Otsus jilid 2 ini telah melindungi hak-hak konstitusional dan hak-hak politik politik orang asli Papua, marilah kita membangun orang asli Papua ini didalam negara kesatuan republik Indonesia supaya mereka mencintai kemajemukan dan kebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara.

“Orang asli Papua seharusnya menjadi warga kelas satu di atas tanah sendiri, oleh karenanya negara harus berlaku adil untuk orang asli Papua dalam konteks menjelang pemilu legislatif tahun 2024”.

Kami juga akan bernasib sama seperti pemilu 2019 – 2024 yang dimana orang asli Papua dari 30 kursi DPRD kota sorong, hanya duduki oleh enam orang asli Papua, di DPRD kabupaten sorong dari 25 kursi, orang asli Papua hanya menduduki tujuh kursi, sama halnya di PBD nantinya.

Provinsi ini ada, itu atas keinginan masyarakat yang diperjuangkan melalui pasal 76 UU Otsus yang mengatakan pemekaran provinsi di tanah Papua harus memberikan kesempatan kepada orang asli Papua dalam aspek politik, ekonomi, pembangunan serta sosial dan budaya.

Dengan demikian, kami meminta hak kami sebagai warga negara, kalau calon wapres bisa mengalami perubahan dari umur 40 tahun menjadi umur 35 tahun yang dikeluarkan oleh PKPU, konstitusi bisa sempatnya berubah maka kamipun minta agar PKPU khusus untuk tanah Papua.

Ketua FOPERA PBD berharap agar hak-hak dasar dan hak-hak politik orang asli Papua bisa terakomodir, bisa menikmati dan merasakan apa itu otonomi khusus yang ada di tanah Papua, cukuplah sudah 20 tahun yang lalu orang Papua merasa bahwa Otsus itu tidak berhasil. (ZK)

Melanesiatimes.com – Training Off Trainer (TOT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, berlangsung di Mariat Hotel Kota Sorong, Selasa (23/01/2024).

Dalam giat tersebut Ketua KPU Kota Sorong Balthasar B Kambuaya menuturkan “Kegiatan ini beririsan langsung dengan aplikasi si rekap dan kerja-kerja KPPS ditingkat bawah, sehingga perlu adanya bimtek untuk memperkuat kinerja PPD dan PPS dalam melaksanakan fungsi dan tugas mereka ke tingkat paling bawah yaitu KPPS”. Ujar Balthasar

Peserta dalam giat bimtek TOT ini berjumlah kurang lebih 203 orang, terdiri dari PPD dan PPS, “Bimtek ini dilakukan hanya satu hari, kalaupun ada yang belum paham terkait materi ini maka, bisa berkoordinasi dikantor KPU Kota Sorong”. Tambah Balthasar.

Setelah penyampaian materi, nantinya akan dilanjutkan dengan simulasi, simulasi ini di mulai dari pembagian kertas undangan sampai pada Rekapitulasi suara, hal ini dilakukan agar mengantisipasi atau meminimalisir kesalahan di TPS.

Setelah mengikuti Bimtek Training Off Trainer (TOT) ini, PPD dan PPS akan melakukan bimtek kepada KPPS setelah pelantikan tanggal 25 Januari 2024 nanti.

KPPS yang akan dilantik pada tanggal 25 Januari nanti berjumlah kurang lebih 5.110 orang “Sampai saat ini jumlah itu belum bergeser, karena informasi yang kami dapat belum ada yang keluar atau mengundurkan diri, pelantikan ini juga dilakukan serentak secara nasional pada pukul 11.00 wip. Terkait dengan tempat pelatikan, kami kembalikan kepada kelurahan masing-masing untuk mengaturnya” Tutur Pimpinan KPU Kota Sorong.

Harapan dari giat ini adalah, SDM dari tingkat Komisioner sampai KPPS harus berkualitas, sehingga proses dari kerja-kerja kita sampai hari H itu, tidak ada kendala, baik itu dilapangan, hal administrasi maupun pengimputan data, jadi semua harus clear. Tutup Ketua KPU Kota Sorong Balthasar B Kambuaya. (April)

Melanesiatimes.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, Balthasar B Kambuaya, memastikan pelipatan kertas suara hari ini akan selesai, Selasa (23/01/2024).

Hari ini sudah memasuki hari ke 4 proses penyortiran dan pelipatan kertas suara, yang berlangsung di gedung Lambert Jitmau Kota Sorong.

Ketua KPU Kota Sorong Balthasar, menyampaikan “secara kelembagaan data telah kami rekap, dan untuk kertas suara DPR-RI dan Provinsi telah selesai, yang tersisah adalah kertas suara Kota Sorong, yang lagi sementara dalam proses sortir dan lipat”. Ujar Balthasar.

Balthasar menargetkan hari ini semua bisa selesai, “Tadi kita telah bersama-sama membuka kertas suara untuk dapil 1 dan melakukan penyortiran serta pelipatan, saat ini sedang berlangsung proses penyortiran dan pelipatan untuk dapil 2, 3 dan 4, jadi setelah melihat situasi dilapangan kami pastikan hari ini clear atau finishing”. Imbuhnya.

Setelah penyortiran dan pelipatan ini selesai, akan dibawah kembali ke gudang logistik KPU Kota Sorong untuk disimpan, sambil menunggu pendistribusian ke 730 TPS yang ada dikota sorong.

Pendistribusian sendiri akan dilakukan H-1, mengingat Kota Sorong adalah daerah yang sangat terjangkau sekali, sehingga dalam H-1 bisa terdistribusikan ke TPS-TPS yang di wilayah kota sorong.

Pimpinan KPU Kota Sorong ini menghimbau, dengan sisah waktu 22 hari memasuki hari pencoblosan, masyarakat kota sorong diharapkan untuk memastikan data dirinya melalui DPT Online, agar bisa mengetahui dimana TPS tempat ia mencoblos.

http://cekdptonline.kpu.go.id.

Harapannya adalah mari kita gunakan hak pilih dengan mendatangi TPS yang telah terdaftar dan menyalurkan aspirasi sebagai bagian dari demokrasi kita, karena suksesnya pemilu dilihat dari presentasi indeks pemilih, “keberhasilan Pemilu diukur dari indeks partisipasi pemilih, semoga tanggal 14 Februari nanti indeks partisipasi Kota Sorong meningkat sesuai DPT Kota Sorong. Tutup Pimpinan KPU Kota Sorong Balthasar B Kambuaya.

Melanesiatimes.com – Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas. S.Sos. M.MSip, melaksanakan Giat penyerapan aspirasi masyarakat di Aula MAN Kota Sorong, pada, Senin (22/01/2024).

Dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh M. Sanusi Rahaningmas, sebagai anggota DPD RI Papua Barat, merupakan kegiatan nasional, oleh seluruh DPD RI, dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat.

Senator yang biasa disapa MSR ini, menjelaskan di akhir bulan Januari ini, kami laksanakan program nasional, dalam rangka penjaringan aspirasi, dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh agama.

Giat penyerapan aspirasi masyarakat ini, mengusung thema “Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia” artinya memperkuat tatanan berdemokrasi, mulai dari masyarakat hingga pejabat negara, agar dapat berdemokrasi sesuai dengan ketentuan dan asas bangsa kita, yakni dari kita, oleh kita dan untuk kita, karena semua orang memiliki hak yang sama dimata hukum.

Pada media ini MSR, juga menyampaikan “Banyak hal yang perlu kita benahi, terkait demokrasi yang ada di indonesia, oleh sebab itu kegiatan ini kita laksanakan semata-mata untuk mendapatkan masukan dari masyarakat indonesia khususnya diwilayah Papua Barat Daya”. Ungkap MSR.

Sistem demokrasi harus dipulihkan kembali, oleh karena itu, membutuhkan berbagai referensi, terutama untuk keutuhan berdemokrasi yang baik, bagi seluruh rakyat  Indonesia.

“Demokrasi ini lama kelamaan akan sirna dan tidak ada lagi orang berdemokrasi yang baik di Indonesia”. Tandas Senator berketurunan Buton ini.

Dalam penyerapan aspirasi masyarakat, dibuka juga sesi bertanya untuk peserta terkait demokrasi di indonesia, “Apakah demokrasi kita menganut sistem demokrasi dinasti? Tanya seorang peserta, “Sistem berdemokrasi kita, tidak menganut sistem dinasti, namun semua warga negara memiliki hak memilih dan dipilih, tapi harus sesuai dengan regulasi bernegara atau berdemokrasi”. Jawab senator

Sebuah pertanyaan yang saat ini lagi viral “Demokrasi Dinasti” banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia,  “Ini merupakan saran dan masukan yang Insya Allah, kedepan kita akan sampaikan kepada MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, untuk mengoreksi dan memperbaiki sistem demokrasi di indonesia”. Tegas Senator Papua Barat.

Sebagai anggota DPD RI aktif, sekaligus caleg DPD RI dapil PBD, MSR menjelaskan, masih ada kegiatan sebagai perwakilan daerah, yang nantinya akan dilaksanakan dalam sisah masa jabatan kedepan. Melaksanakan sosialisasi Empat Pilar, sebagai benteng pertahanan ideologi bangsa dan negara, kemudian kegiatan-kegiatan lain sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.

“Masa jabatan kami di Dewan sampai pada bulan oktober 2024 dan Insya Allah, akan lanjut dilantik lagi sebagai DPD RI Dapil Papua Barat Daya. Ucap senator sambil tersenyum dan optimis

MSR berharap sistem berdemokrasi ini kedepan haruslah dirubah, sehingga tidak ada lagi yang menggunakan jabatan sebagai pemuas nafsu keluarga dalam berpolitik. Tutup MSR. (April)

Melanesiatimes.com – Madrasah Ibtidaiyah Negri 1 Maluku Tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk ikut ambil bagian dalam kejuaraan karate yang akan diadakan di kota Ambon dalam waktu dekat. Senin (22/01/2024)

Kegiatan yang direncanakan berlangsung pada 26-28 februari 2024 ini dipelopori oleh INKADO Maluku Dojo B. A. P kota Ambon kecamatan sirimau, dalam memfasilitasi bakat-bakat karate usia dini untuk unjuk kebolehan dalam beladiri karate.

Ditemui di sela-sela rapat tahap 1 persiapan keberangkatan peserta, Ari Pelu, S. Pd., menyampaikan “Insya Allah MIN 1 Malteng sendiri rencananya akan menyertakan 32 peserta didik yang sudah disiapkan selama proses pelatihan rutin setiap minggunya di sekolah”, jelas staf pengajar yang juga bertindak selalu Guru karate ini.

“Melalui B. A. P Cup Karate Championship ini, kami bisa mengukur sejauh mana hasil latihan dari anak-anak kami. Serta keikutsertaan ini jelas akan menjadi batu loncatan untuk kemajuan bela diri karate di sekolah”, Tambahnya.

Bersamaan dengan itu, hadir pula Kepala Sekolah MIN 1 Malteng, Abdul Wahit Sanaky.S.Pd. yang secara langsung menyampaikan dukungan dan supportnya atas tekad kuat yang di usung, oleh para guru dan anak didik peserta karate agar mewakili sekolah dan kabupaten Maluku Tengah nantinya.

Melalui sambutannya, beliau menitipkan pesan singkat penuh semangat dan dorongan motivasi tinggi, kiranya setiap siswa yang akan bertanding di kota Ambon pada Februari mendatang.

“Turnamen olahraga beladiri karate yang akan anak-anak ikuti ini, adalah bagian dari salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah MIN 1 Malteng, oleh sebab itu mari kita beri dukungan yang maksimal, kepada pak Ari selaku guru karate agar dapat membawa para siswa di ambon mengikuti lomba ini dengan baik.

Giat ini merupakan kegiatan umum, maka akan masalah anggaran, kita akan upayakan bersama para guru dan orang tua dari siswa yang ikut lomba. “Jelas Sanaky.

Perlombaan beladiri karate yang akan berlangsung di kota Ambon akan di gelar di GOR Hotumese Universitas Pattimura (unpatti) Ambon dengan memperebutkan piala bergilir ketua Forki kota Ambon, piala tetap ketua KSH Inkado Maluku, ketua Inkado kota Ambon, dan ketua Dojo B. A. P kota Ambon. ( HUAT).