Melanesia Times

Blog

  • Satu Personel Polisi Tertembak, KKB Di Intan Jaya

    Melanesiatimes.com – Jayapura. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah di awal Tahun 2024. Aksi tersebut dilakukan di Kabupaten Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau (Wakil Pangkodap VIII). Sabtu (20/01/2024)

    Serangan dari KKB diduga berasal dari belakang Tower BTS Telkomsel, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya yang mengakibatkan 1 Personel Operasi Damai Cartenz terkena tembakan.

    Menanggapi hal tersebut Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz AKBP Dr. Bayu Suseno, S.H., M.H., M.M menerangkan bahwa Personel yang terkena luka tembak telah di evakuasi dan di lakukan pertolongan pertama di Puskesmas Sugapa, namun oleh dokter Piter bahwa personel tersebut dinyatakan gugur.

    “Anggota Bripda Alfandi Steve Karamoy terkena tembakan di bagian rahang kiri tembus rahang kanan dan mengakibatkan anggota gugur,” ujar Bayu Suseno

    Lebih lanjut Bayu menyampaikan bahwa anggota Ops Damai Cartenz yang berada di wilayah tersebut mengalami serangan dari KKB selama 30 menit dari arah belakang pos.

    “Kami saat ini masih melakukan penyisiran terhadap pergerakan KKB di Wilayah Intan Jaya,” ujar Bayu Suseno

    Kaops Damai Cartenz KBP Dr Faizal Ramadhani menegaskan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata tersebut akan dicari keberadaannya dan akan di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

    “Saat ini pasukan kami masih melakukan pengejaran dan penyisiran di sekitar TKP” pungkas Faizal. (DN)

  • Simbolon Minta Kalapas Salemba di Copot dari Jabatannya

    Melanesiatimes.com – Puluhan Aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Hukum Nusantara kembali melakukan aksi unjuk rasa depan Lapas Salemba, Jakarta Pusat, Jum’at, (19/01).

    Dalam aksi tersebut mereka menuntut Teddy Minahasa dipindahkan ke Lapas Nusakambangan dan menuntut Kalapas Kelas IIA Salemba Beni Hidayat dicopot dari jabatannya karena memperlakukan Teddy Minahasa secara istimewa dan spesial. Ujar Koordinator Aksi R. Simbolon,

    Mahasiswa lintas Universitas di DKI Jakarta menyampaikan terkait banyaknya rumor dan rahasia umum yang selama ini beredar di masyarakat luas tentang adanya dugaan perlakuan khusus atau istimewa yang diberikan kepada warga binaan dari kalangan tertentu di instansi Lembaga Pemasyarakatan, sama halnya dengan yang di lakukan oleh jajaran Kepala Lapas kelas II A Salemba yang dimana adanya dugaan perlakuan khusus dan istimewa kepada Teddy Minahasa, yang dimana sudah banyak di ketahui sosok tersebut adalah pecatan perwira tinggi polri yang terlibat masalah narkoba. Kata Simbolon

    Seperti info yang beredar sosok Teddy Minahasa begitu masuk ke Lapas Kelas II A Salemba di duga diisambut langsung oleh kalapas Beni Hidayat dan ditempatkan di blok C tanpa melewati yang namanya blok MPL ( Masa Pengenalan Lingkungan ) selain perlakuan istimewa tersebut Teddy Minahasa juga mendapatkan fasilitas alat komunikasi handphone dan ruang kamar tahanan khusus yang dimana Teddy Minahasa sendiri di dalam kamar tersebut seolah hal ini di duga kalapas Salemba dan jajaran nya memberikan pembiaran tersebut tanpa mengedepankan semua orang sama haknya di mata hukum. Jelas Simbolon

    Koalisi Mahasiswa Hukum Nusantara menuntut transparansi dan ketegasan hukum, meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly segera mencopot Ka. Kanwil KUMHAM DKI Jakarta dan Kadipas DKI Jakarta karena diduga mengetahui dan melegalkan praktek-praktek haram yang tidak sesuai SOP yang berlaku. Tutup Simbolon

     

  • Distribusi Logistik 3 Jenis Kertas Suara, Tiba Digudang Logistik Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, Logistik surat suara, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota tiba digudang logistik KPU Kota Sorong, pada Jumat (19/01/2024).

    Logistik kertas suara dengan 3 jenis ini dibongkar dari kontainer pada pukul 08.00 dan didistribusikan ke gudang logistik KPU Kota Sorong jalan Tanjung Rimoni Malanu.

    Ada 3 kontainer yang digunakan untuk mengangkut kertas suara, Provinsi, Kota dan Kabupaten, satu kontainer dibongkar di pelabuhan dan dua lainnya diangkut ke gudang logistik KPU Kota Sorong, sesampainya digudang, baru dilakukan pembongkaran dan pemisahan masing-masing Kabupaten Kota.

    Dalam keterangannya Fatmawati menyampaikan “Ada tiga kontainer yang memuat tiga jenis surat suara yakni DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota” Ucap Fatmawati.

    Plh Ketua KPU PBD ini berharap agar, disegerakan melakukan pendistribusian ke gudang masing-masing agar dilakukan penyortiran dan pelipatan, karena waktu pemungutan suara tinggal 26 hari lagi.

    Hal senadapun disampaikan oleh Plh Ketua KPU Kota Sorong Hilman Djafar “Alhamdulillah saat ini tiga jenis kertas suara sudah berada di gudang logistik Kota Sorong dan akan segerah di sortir, sehingga hal-hal yang kita khawatirkan seperti tercecer bisa segerah diatasi, jadi hari ini sudah dilakukan serah terima dari Ekspedisi yang di saksikan oleh Bawaslu”. Ujar Hilman.

    Lanjut Plh Ketua KPU Kota Sorong, jumlah surat suara 3 jenis ini, untuk kota sorong sendiri, jumlahnya sesuai dengan DPT Kota Sorong yakni 205.507 dan ada tambahan 2% di setiap TPS yang berjumlah 730, kami juga upayakan agar esok hari sudah bisa dilakukan pelipatan. Tambahnya

  • Kunjungi Sorong, Capres Anis Baswedan Janji Bangun Stadion Berstandar FIFA Dikota Sorong

    Melanesiatimes.com – Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan berjanji di hadapan masyarakat Papua Barat Daya, akan membangun stadion berstandar FiFA di Kota Sorong, hal itu disampaikan saat kampanye terbatas di Aston Hotel. Selasa, (16/01/2024).

    Dalam menyampaikan gagasan di hadapan puluhan ribu pendukungnya, Anies Rasyid Baswedan berjanji akan merenovasi Gedung Olahraga (GOR) Pancasila, menjadi sport center dengan lapangan sepak bola berstandar FIFA.

    Anies menilai anak-anak Papua Barat Daya, memiliki talenta dibidang olahraga khususnya dalam bakat sepak bola, sehingga talenta tersebut harus dibina dan dikembangkan maka, perlu adanya fasilitas yang menunjang.

    “Potensi yang dimiliki anak-anak Papua dalam bidang olahraga sangat besar, sayang kalau dibiarkan begitu saja, kita buat program itu mestinya diterima oleh akal sehat dan sejalan dengan keinginan masyarakat,”. Ungkapnya

    Sport center yang dijanjikan bukan hanya dalam bentuk fisik saja, tetapi sumber daya manusianya juga perlu diperhatikan, sehingga efektifitas dari tahapan-tahapan itu dapat berjalan dan berkelanjutan.

    “Jika bibit yang baik tapi tidak mendapatkan tanah yang subur, maka bibit itu tidak akan tumbuh dengan baik, atau jika memiliki tanah yang subur kendati cuaca tidak baik maka bibit itu pun tidak akan tumbuh dengan baik”. Lanjutnya

    Rival Prabowo dan Ganjar ini menjelaskan bahwa, fasilitas harus dipersiapkan dengan baik untuk menumbuhkan bibit secara baik, serta fasilitas itu harus mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi maupun Pusat.

    Dengan adanya janji tersebut, diharapkan pembangunan stadion berstandar FIFA di Kota Sorong, dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sepak bola yang mampu, melahirkan atlet-atlet sepak bola profesional. (ZK)

  • BAL – KORUPSI Kembali Aksi Depan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 

    Melanesiatimes.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Aktivis Lawan Korupsi (BAL – Korupsi) kembali melakukan aksi di depan Kementerian Perhubungan, Rabu, (17/01/2024).

    Dalam Aksi tersebut mereka kembali pressure penegak hukum agar segera bongkar dan tangkap mafia proyek di tubuh ditjen perkeretaapian kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

    Karena ada persaingan yang tidak sehat dalam proses pelelangan tender.

    Sebab, PT Yasapola Remaja bisa mendapatkan dua paket proyek di ditjen perkeretaapian dalam setahun.

    Dan ini bisa di lihat, bahwa PT YASAPOLA REMAJA saat ini lagi mengerjakan proyek di ditjen perkeretaapian wilayah BTP Sulsel Dan BTP Bandung.

    Dalam rilis yang di terima wartawan, Koordinator Aksi Utoyo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera panggil dan Periksa Direktur Utama PT YASAPOLA REMAJA, Karena Diduga Melakukan Kongkalikong Dengan Kepala BTP Kelas 1 Bandung ( Chandrawan Ahiputranto ), Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Lintas Bogor-Sukabumi ( Defri Wigunawan ) Dan Para oknum-oknum pejabat di ditjen perkeretaapian untuk mendapatkan proyek.

    “Utoyo, juga minta dan desak KPK untuk segera mengeluarkan surat sprindik terhadap direktur utama PT. Yasapola Remaja dan Pejabat Pembuat Komitmen Balai teknik perkeretaapian kelas 1 bandung, Wilayah Lintas bogor-sukabumi.

    Selain itu juga, mereka mendesak KPK segera tangkap pejabat pembuat komitmen BTP Kelas 1 Bandung Wilayah Lintas Bogor-Sukabumi dan pegawai pokja ditjen perkeretaapian kementerian perhubungan serta KPK segera telusuri dan tangkap perusahaan kontraktor dan perusahaan konsultan pengawas yang tiap tahun mendapatkan proyek di ditjen perkeretaapian kementerian perhubungan. Ujar Utoyo

    Terakhir, mereka mendesak Ditjen Perkeretaapian,menteri perhubungan segera copot dan pecat Kepala Balai teknik perkeretaapian kelas 1 bandung ( Chandrawan Ahiputranto )

    dan pejabat pembuat komitmen wilayah Lintas bogor-sukabumi ( Defri Wigunawan ) dan minta untuk secepatnya mengusut tuntas mafia proyek di balai teknik perkeretaapian kelas 1 bandung Dan Segera Blacklist PT Yasapola Remaja. Tutup Utoyo

  • Proyek Saringan Sampah Ciliwung Rp 195 Miliar Mangkrak, Mahasiswa Desak Aparat Hukum Proses Kadis LH DKI Jakarta

    Melanesiatimes.com – Puluhan Aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (GM-RI) melakukan aksi di depan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Rabu, (17/01/2024).

    Dalam aksi tersebut Puluhan Mahasiswa itu mendesak lembaga penegak hukum agar segera bongkar dan tangkap mafia proyek Pembangunan Penyaringan Sampah ditubuh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

    Pasalnya proyek Pembangunan Penyaringan Sampah di Bentaran kali Ciliwung Jagakarsa Jakarta Selatan itu menggunakan APBD DKI Jakarta senilai 195 miliyar. Pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh PT. PP dan PT. Runggu Prima Jaya dengan alokasi anggaran 108 milliar dengan target (Kontrak) Desember 2022 harus sudah selesai, namun proyek Pembangunan Penyaringan Sampah itu sampai detik ini belum juga rampung.

    Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta saat di konfirmasi oleh BPK terkait proyek pembangunan Saringan Sampah yang menggunakan APBD tersebut tidak ada respon terkait dengan proyek tersebut.

    Sampai detik ini tidak ada respon dari pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai penanggung jawab atau pemberi proyek, sehingga muncul adanya dugaan korupsi yang di lakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan PT. PP.

    Dalam aksi demonstrasi mahasiswa mendesak aparat penegak hukum (APH) segera melakukan proses hukum atas proyek yang dibiayai oleh APBD DKI Jakarta itu. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera melakukan audit atas kerugian negara di proyek itu.

    “Seharusnya APH dan BPK segera menyelidiki proyek itu. Kontraknya kan jelas hingga akhir Desember 2022, kok bisa dibiarkan begitu saja. maka bisa di katakan adanya praktik KKN oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan pihak kontraktor.” Ujar Massa Aksi

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto yang seolah tidak mau bertanggung jawab atas kasus itu. Kami menduga ada kongkalikong antara Asep selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan pihak kontraktor.

    Tuntutan Aksi :

    1. Mendesak APH dan BPK segera melakukan penyelidikan atau audit anggaran daerah yang di berikan dalam melakukan pekerjaan proyek penyaringan sampah di kali Ciliwung senilai 108 miliyar

    2. Mendesak pemerintah KPK RI Kejaksaan Agung dan Mabes Polri agar segera melakukan proses hukum atas proyek yang di biayai oleh APBD Dki Jakarta itu.

    3. Mendesak KPK segera panggil dan periksa kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Dirut PT.PP atas dugaan persengkongkolan jahat dalam proyek penyaringan sampah senilai 108 miliar.

    4. Usut gratifikasi proyek Pembangunan Penyaringan sampah senilai 195 miliar yang melibatkan PT.PP, PT. Runggu Prima Jaya dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

  • Jelang Paku Integritas Capres-Cawapres, Polri Melakukan Apel Gelar Pasukan di KPK RI

    Melanesiatimes.com – Polda Metro Jaya akan melakukan pengamanan pada kegiatan Penguatan Anti Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas (Paku Integritas)  yang berlansung di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (17/01/2023).

    Personel yang dikerahkan dalam pengamanan tersebut diperkirakan sekitar 500 personel dari Kepolisian Republik Indonesi.

    Apel yang berlansung di halaman KPK itu para anggota berikan arahan untuk selalu menjaga sikap dan disiplin dalam pengamanan.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang perwakilan dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2024 untuk membahas persiapan menjelang Penguatan Anti Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas (Paku Integritas)

    “Benar, hari ini, kami mengundang perwakilan dari ketiga pasangan untuk rapat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, pukul 14.00 WIB,” kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati dikutip melanesiatimes.com, Rabu (17/01).

    Ipi mengungkapkan rapat tersebut akan membahas beberapa hal mengenai persiapan Paku Integritas yang akan diikuti oleh ketiga pasangan calon peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    “Rapat terkait persiapan kegiatan penguatan antikorupsi atau yang dikenal dengan Paku Integritas, khusus bagi capres dan cawapres, yang kami agendakan pada pekan depan, 17 Januari 2024,” sambung Ipi.

  • Prabowo-Gibran Ingin Hapus Subsidi BBM dan LPG, GMNI: Menyengsarakan Rakyat

    Melanesiatimes.com – Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana menekan anggaran subsidi untuk merealisasikan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tengah besarnya nilai utang saat ini yang telah tembus Rp 8.000 triliun lebih.

    Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan hal itu. Menurutnya, efisiensi itu harus dilakukan di tengah besarnya utang pemerintah saat ini yang merupakan dampak dari masa Pandemi Covid-19. Efisiensi dalam pemberian subsidi itu menjadi opsi yang akan ditempuh jika menang Pilpres 2024.

    “Subsidi kita itu masih terlalu besar dan tidak tepat sasaran, ini adalah salah satu yang akan kita sisir ke depannya untuk mendapatkan efisiensi APBN ke depan,” kata Eddy dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (11/1/2024).

    Eddy mencontohkan, subsidi yang akan diefisiensikan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang adalah subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran dan cukup banyak memakan anggaran. Misalnya, subsidi BBM jenis Pertalite, serta subsidi tabung gas LPG 3 kg.

    Hal ini mendapat kritik keras dari Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino. Arjuna mengungkapkan subsidi BBM dan LPG masih sangat diperlukan, terutama untuk masyarakat miskin dan UMKM. Apabila banyak yang tak tepat sasaran, menurut Arjuna solusinya bukan menghapus subsidi tersebut melainkan memperbaiki tata kelola subsidi agar tepat sasaran. Karena menurut Arjuna, subsidi BBM dan LPG berguna untuk meredam inflasi, membantu rakyat miskin, dan melaksanakan pelayanan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.

    “Kami tidak setuju apabila subsidi BBM dan LPG dihapus, karena rakyat miskin dan UMKM masih sangat membutuhkan. Jika banyak yang tidak tepat sasaran, ya diperbaiki tata kelolanya. Jangan dihapus subsidinya. Harus inovatif dong”, tegas Arjuna

    Menurut Arjuna, kebijakan subsidi BBM dan LPG dilakukan berdasarkan pandangan bahwa rakyat Indonesia perlu merasakan manfaat langsung atas kepemilikan sumber daya alam oleh negara. Selain itu, BBM dan LPG merupakan kebutuhan dasar yang harus terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah (miskin). Subsidi BBM dan LPG sangat berpengaruh pada penghasilan nyata rumah tangga baik secara langsung maupun tidak langsung. Harga BBM murah menyebabkan porsi pendapatan yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan energi bisa ditekan.

    “Pencabutan subsidi BBM dan LPG bisa menggerus daya beli masyarakat. Dan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sektor yang paling terkena dampak penurunan daya beli itu adalah pelaku UMKM. Bisa banyak UMKM kita yang bakal bangkrut”, tambah Arjuna

    Dihapusnya subsidi BBM dan LPG akan berpengaruh pada kenaikan harga BBM dan juga inflasi pangan, semua ini akan berdampak negatif terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang menyerap sebanyak 119,6 juta tenaga kerja di Indonesia. Padahal, sebagian besar pelaku UMKM dan pelaku usaha informal lainnya sangat bergantung pada BBM bersubsidi dalam menjalankan usahanya. Kenaikan harga BBM akan memberikan dampak signifikan terhadap biaya produksi. Sehingga kenaikan harga barang tidak terelakkan.

    “Subsidi masih dibutuhkan oleh pelaku UMKM kita. Jika subsidi dihapus, UMKM bisa terpukul, terjepit tidak bisa menjalankan usahanya dengan kompetitif”, ujar Arjuna

    Menurut Arjuna, sejak 2014 hingga sekarang upaya menghapus subsidi BBM dan LPG selalu menggunakan narasi yang sama, yaitu tidak tepat sasaran dan dinikmati orang yang mampu dll. Namun tidak ada upaya perbaikan pendataan ataupun pembatasan. Pertalite digunakan semua kalangan, solar bocor ke industri yang tidak berhak. Kesalahan dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan, solusinya subsidinya dihapus. Ini solusi yang menyengsarakan rakyat, rakyat miskin yang dibebani.

    “Jadi jangan salah dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan malah rakyat miskin yang jadi korban. Ini tidak adil”, tutup Arjuna.

  • KPU PBD: Bimtek KPU Kabupaten Kota Dan Persiapan Pelantikan KPPS

    Melanesiatimes.com – Giat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, merupakan penguatan atau Training off Trainer kepada KPU Kabupaten Kota yang dilaksanakan di Vega Hotel, Selasa (16/01/2024).

    Peserta yang dihadirkan dalam giat ini adalah Anggota KPU Kabupaten Kota Devisi SDM, Devisi Sosdikli, Devisi Parmas, Devisi Teknis, Kabubag SDM dan Kasubag Hukum.

    “Kegiatan ini bertujuan agar, meningkatkan penguatan kepada KPU Kabupaten Kota, karena nantinya mereka akan menjadi fasilitator dalam melaksanakan bimtek kepada PPD, PPS dan KPPS, karena perangkat ini merupakan ujung tombak dari pada suksesnya penyelenggaraan pemilu”. Ujar Andarias Deniel Kambu.

    Setelah bimtek dilakukan peserta juga melaksanakan simulasi tahapan pencoblosan mulai dari mempersiapkan logistik Pemilu sampai pada perhitungan suara dengan membentuk TPS simulasi diruang kegiatan.

    Ketua KPU menuturkan, “Giat ini merupakan kegiatan yang sangat penting dimana KPU melaksanakan Training off Trainer sebagai penguatan dalam proses pemilihan, juga merupakan tahapan terakhir dari proses pemilu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, dalam menentukan arah dan kebijakan daerah maupun negara ke depan. Tambah Andarias.

    Harapannya adalah simulasi ini dilakukan secara berjenjang kepada teman-teman penyelenggara sampai pada KPPS, agar dapat diterima utuh, sehingga sedini mungkin dapat menghindari potensi pelanggaran pemilu pada proses perhitungan suara nanti.

    “Tentunya kita tau bahwa dalam proses pemilu sampai pada hasil Perhitungan disitulah terdapat potensi gugat menggugat, melalui satu tahapan yang disebut perselisihan hasil pemilihan umum, dari situlah kita berusaha memberikan bimtek yang baik dari segi rugulasi, pedoman dan juknis yang ada, sehingga teman-teman tidak keluar dari tiga subtansi tersebut. Tegas Andarias.

    Hal ini juga mengacuh pada PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang: Pengumutan dan perhitungan suara, serta undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

    Pelantikan dan pengambilan sumpah, jabatan KPPS Se-Papua Barat Daya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024.

  • Bongkar dan Tangkap Mafia Proyek di Tubuh Ditjen Perkeretaapian

    Melanesiatimes.com – Puluhan Aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Barisan Aktivis Lawan Korupsi (BAR – Korupsi) melakukan aksi di depan Kementerian Perhubungan, Senin, (15/01/2024).

    Dalam aksi tersebut Puluhan Aktivis itu mendesak lembaga penegak hukum agar segera bongkar dan tangkap mafia proyek di tubuh Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

    Berikut Rilis aksinya : 

    Jakarta – Baru-Baru ini kita di hebokan lagi dengan terjadinya Longsor pada Tembok Penahan Tanah (TPT) di area proyek Underpass Stasiun Batutulis,kota bogor. kejadian tersebut sudah dua kali dalam setahun pada titik longsor yang sama.

    Ini merupakan Akibat dari pada kelalaian pihak pelaksana pembangunan underpass ( PT. Yasapola Remaja ), selain kelalaian ini juga merupakan kegagalan konstruksi. Artinya kualiatas dan juga konsultan pengawas proyek tersebut perlu di pertanyakan kinerja mereka sebagai pengawas proyek tersebut.

    Selain terjadinya longsoran di area kerja PT.Yasapola Remaja, juga terjadinya keretakan/kerusakan rumah-rumah warga sekitar akibat dari pada pekerjaan pembangunan underpass.

    Ini disebabkan proyek-proyek pembangunan double track,stasiun, BH eksisting dan juga underpass wilayah lintas bogor-sukabumi diduga sering terjadinya kongkalikong antara pihak perusahaan kontraktor dan Satker balai teknik perkeretaapian kelas 1 bandung dalam proses tender untuk memenangkan perusahaan kontraktor yang sudah di tentukan pemenangnya sebelum proses tayang tender Dan dengan dil-dilan fee 8 -13 Persen dari nilai kontrak proyek. Dan pada akhirnya proyek-proyek yang dikerjakan para kontraktor asal-asalan atau di sesuaikan dengan anggaran sisa potongan fee dari nilai kontrak proyek, untuk itu dari segi kualitas tidak sesuai yang mengakibatkan sering terjadinya insiden.

    Dan hal ini bisa lihat dari trak rekornya Perusahaan kontraktor dan perusahaan konsultan pengawas yang hampir tiap tahun mendapatkan proyek-proyek di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Bandung.

    Artinya ada oknum-oknum ( Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Bandung) diduga mereka lebih mementingkan Fee demi memperkaya diri dan kelompok dari pada keselamatan masyarakat-masyarakat di wilayah proyek lintas Bogor-sukabumi.

    Sebab kejadian longsor area pekerjaan proyek kereta api di wilayah lintas bogor-sukabumj ini sering terjadi, bahkan dalam waktu setahun bisa terjadi insiden 5-6 kali.

    Untuk itu kami dari BARISAN AKTIVIS LAWAN KORUPSI ( BAL-KORUPSI ) akan konsisten untuk membongkar kejahatan mafia-mafia proyek di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Bandung yang sampai saat ini belum di tangkap dan di proses secara hukum.

    Adapun poin-poin tuntutan sebagai berikut ;

    1. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera panggil dan Periksa Direktur Utama PT YASAPOLA REMAJA, Karena Diduga Melakukan Kongkalikong Dengan Kepala BTP Kelas 1 Bandung ( Chandrawan Ahiputranto ) Dan Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Lintas Bogor-Sukabumi ( Defri Wigunawan ) untuk mendapatkan proyek.

    2. Mendesak KPK Segera mengeluarkan Sprindik terhadap direktur utama PT.yasapola Remaja dan Pejabat Pembuat Komitmen Balai teknik perkeretaapian kelas 1 bandung, Wilayah Lintas bogor-sukabumi

    3. Mendesak KPK segera tangkap pejabat pembuat komitmen BTP Kelas 1 Bandung Wilayah Lintas Bogor-Sukabumi dan pegawai pokja ditjen perkeretaapian kementerian perhubungan.

    4. Mendesak KPK segera telusuri dan tangkap perusahaan kontraktor dan perusahaan konsultan pengawas yang tiap tahun mendapatkan proyek di ditjen perkeretaapian kementerian perhubungan.

    5. Mendesak Ditjen Perkeretaapian dan menteri perhubungan segera copot dan pecat Kepala Balai teknik perkeretaapian kelas 1 bandung ( Chandrawan Ahiputranto )

    dan pejabat pembuat komitmen wilayah Lintas bogor-sukabumi ( Defri Wigunawan ).

    6. Usut tuntas mafia proyek di balai teknik perkeretaapian kelas 1 bandung.

    Koordinator Aksi : Utoyo Usman