Melanesia Times

Blog

  • Bertemu Paus Fransiskus, Puan Maharani Uraikan Pancasila

    Melanesiatimes.com – Momentum bersejarah antara Presiden ke 5 Republik Indonesia dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri berjumpa dengan Paus Fransiskus di Istana Apostolik, Vatikan.

    Pada pertemuan bersejarah itu, Megawati dan Paus Fransiskus berdialog terbuka terkait perdamaian dunia dan Toleransi beragama.

    Megawati tidak sendiri, Ketua DPR RI Puan Maharani juga ikut dalam momentum tersebut, saat bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Puan disambut pemimpin Gereja Katolik itu saat datang bersama dengan Presiden ke-5 RI sekaligus ibundanya, Megawati Soekarnoputri.

    Dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh media, Senin (18/12). Puan berbicara dengan Paus Fransiskus soal hubungan Indonesia dengan Vatikan yang sudah terjalin cukup erat sejak zaman Presiden pertama RI, Soekarno. Indonesia dan Vatikan selama ini selalu saling mendukung dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama.

    “Saya sebagai cucu Presiden Soekarno, bersama Ibu saya, Ibu Megawati Soekarnoputri, mewakili keluarga mengucapkan terimakasih kepada Vatikan yang sudah 3 kali memberi bintang kepada Presiden Soekarno di tahun 1956, 1959, dan 1964,” kata Puan di Vatikan.

    Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini pun menyinggung soal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan serta gotong royong. Puan mengatakan, Pancasila-lah yang mengikis perbedaan dan menguatkan kerukunan antar agama di tanah air.

    “Sebagai salah satu negara muslim terbesar, kita Indonesia terus mengutamakan kerukunan antar umat beragama dan Paus Fransiskus menyampaikan bahwa hal itu harus terus dilakukan agar toleransi antar agama terus dijaga agar perdamaian dunia bisa bisa tercipta,” jelasnya.

  • KAHMI Bursel Desak Pemda Tindak Tegas Kepala BKD Gegara ASN Dipaksa Pindah Tanpa Alasan Jelas

    Melanesiatimes.com – Wacana pemindahan atau mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin menjadi buah bibir yang memanas di tengah masyarakat. Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) semakin memperketat aturan terkait mutasi tersebut.

    Hal ini dimaksudkan agar kinerja-kerja ASN dalam aktivitasnya tidak mudah di intervensi dan tidak mudah di mutasi tanpa persetujuan dan pelanggaran yang jelas.

    “Nanti para ASN yang belum memenuhi jangka waktu mengabdi di daerah penempatan asal tidak bisa pindah,” kata MenpanRB, Abdullah Azhar dalam keterangannya dikutip, Selasa (19/12).

    Hal ini juga sebagaimana tertuang dalam Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2015 tentang wacana dan regulasi tentang ASN.

    Namun, aksi menyimpang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan (Bursel) khususnya di Dinas Kesehatan Puskesmas Kota Namrele terdapat salah satu ASN yang enggan untuk dimutasikan.

    Pasalnya, yang bersangkutan enggan dimutasikan dari tempat asal, sebab masih belum lama mengabdi ke daerah asalnya. Namun, diduga secara diam-diam oknum ASN tersebut dipaksa untuk dimutasikan di luar daerah asal (Buru Selatan) ke Kabupaten lain.

    Menyikapi masalah ini, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Buru Selatan turut menyangkan aksi tak senonoh dari pemerintah Bursel tersebut.

    Pasalnya, KAHMI memandang aksi mutasi sepihak dan atas dasar unsur paksaan tanpa persetujuan yang bersangkutan justru menyalahi UU ASN dan sumpah janji ASN. Hal tersebut disampaikan salah satu anggota KAHMI Bursel, Thafat dalam keterangan tertulisnya kepada awak media.

    “KAHMI Buru Selatan memandang ini menyalahi aturan sebagaimana sumpah janji ASN. Sehingga, kami mengingatkan kepada Kepala BKD Buru Selatan untuk tidak semena-mena melakukan memutasikan ASN apalagi di luar daerah pemerintahan Buru Selatan,” kata Thafat, Selasa (19/12).

    “Sebab ada informas resmi bahwa ASN di Dinas Kesehatan (1 Puskesmas) di Kota Namrole dikabarkan secara diam-diam dipaksa tanpa ada kesalahan administrasi atau pidana lainnya untuk dimutasikan di luar kabupaten lain,” tambahnya.

    Bahkan lanjut dia, oknum ASN tersebut tidak setuju untuk dimutasikan, namun mendapat tekanan dan paksaan oleh keluarganya sendiri.

    “Kami telah mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan (ASN) tidak setuju, namun dipaksa dan ditekan oleh keluarga sendiri. Sementara proses surat mutasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah berjalan proses mutasi besangkutan dilakukan oleh keluarga alias orang dalam,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, demi berlansungnya kinerja pemerintahan yang baik dan bersih di Bursel, KAHMI meminta pemerintah setempat bersikap tegas dan bijak.

    “Kami minta Kepada Bupati Buru Selatan, Safitri Malik Soulisa untuk memberi peringatan keras kepada Kepala BKD Bursal. Sebab, hak-hak konstitusional ASN yang bersangkutan telah terganggu dan dirampas dengan cara yang tidak benar. Olehnya, KAHMI Buru Selatan menolak tindakan yang tidak sesuai dengan hak konstitusional ASN tersebut,” pungkasnya.

  • Wahyudi Menjadi Ketua PWI Pertama Provinsi Papua Barat Daya.

    Melanesiatimes.com – Melalui konferensi pertama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat Daya, Wahyudi akhirnya terpilih dan ditetapkan sebagai ketua umum PWI Papua Barat Daya melalui konferensi PWI di Aimas Conferen Center. Sabtu, (16/12/2023)

    Setelah melalui proses sidang pleno, diketahui ada dua bakal calon yang maju sebagai ketua PWI Papua Barat, diantaranya Ola Maulida dan Wahyudi, masing-masing dari kedua calon ketua PWI ini telah memaparkan visi misinya untuk kemudian menyanyikan peserta penuh yang memiliki suara penuh untuk memilih.

    Dari jumlah suara penuh yang mempunyai hak untuk memilih ketua PWI berjumlah 32 suara total, setelah melalui perhitungan suara akhirnya Wahyudi berhasil mendulang suara sebanyak 22 suara, kemudian Ola Maulida mendapatkan 13 suara, sehingga total suara berjumlah 32 suara.

    Ketua PWI Papua Barat Daya terpilih, Wahyudi dalam pernyataannya mengatakan bahwa ia senantiasa akan patuh dibawah aturan organisasi dan akan berjalan sesuai mekanisme organisasi, Wahyudi juga mengatakan komitmennya untuk tetap solid dan merangkul semua anggota PWI Papua Barat Daya. (ZK)

  • Rumah Dinas Kapolri Diserang OTK, GPK Desak Polri Usut Aktor Intelektualnya

    Melansiatimes.com – Peristiwa penyerangan di Rumah dinas Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/12) menyita perhatian publik.

    Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) RI Abdullah Kelrey turut menyoroti insiden tersebut. Pihaknya meminta agar pendalam terhadap pelaku harus sampai ke akar-akarnya, karena pihaknya menduga ada aktor intelektual dibalik aksi tersebut.

    “Polri kerap diadu, apakah ada aktor intelektual dibalik aksi seporadis, sistematis dan masif itu?” ujar Bung Rey dalam rilisnya, Sabtu (16/12/2023).

    Menurutnya, penyerangan tersebut tidak mungkin dilakukan secara spontan, apalagi melihat dari latar belakang pelaku yang bukanlah seorang teroris.

    “penyerangan tersebut tidak mungkin dilakukan secara spontan oleh pelaku pasti ada tujuan dibalik penyerangan rumah dinas Pak Sigit” tegas Rey.

    Lebih lanjut, dia berharap agar pengamanan di rumah dinas Polri perlu di perketat apalagi Rumah dinas Kapolri, “karena saat ini Pak Listyo selalu menjadi sorotan publik setelah menuntaskan beberapa kasus besar baik di Institus Polri maupun diluar lembaganya, jadi pengamanan tertadap Kapolri itu harus di tingkatkan” pungkasnya.

  • Konferensi PWI Papua Barat Daya, Dibuka Oleh Asisten dua PBD Bidang Ekbang.

    Melanesiatimes.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar konferensi pertama di daerah DOB Papua Barat Daya, konferensi PWI dibuka oleh Asisten dua Bidang Ekbang Jhony Way, berlangsung di Aimas Conferen Center (ACC). Sabtu, (16/12/2023)

    Dalam sambutannya, Asisten dua Bidang Ekbang menyampaikan, keberadaan organisasi PWI sebagai wadah tempat berkumpulnya para Insan Pers dan wartawan Indonesia memiliki arti yang sangat penting bagi pemerintah Papua Barat Daya.

    Sebagai mitra publikasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun berfungsi sebagai sosial kontrol, baik dalam pembuatan kebijakan maupun pada tataran pelaksanaannya.

    Pers selain sarana komunikasi rakyat dan pemerintah juga sebagai sarana komunikasi publik, bahkan pers menjadi tempat titik pertemuan dari banyak kekuatan dan kepentingan. Dengan kedudukan itulah maka pers yang independen diperlukan dalam membangun demokrasi Indonesia.

    “Pemerintah daerah provinsi Papua Barat Daya sebagai mitra dengan PWI berharap kedepannya PWI tetap berkomitmen menyajikan berita yang akurat, tepat dan berimbang, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar,”. Tutur Jhony Way

    Besar harapan kami agar PWI Papua Barat Daya semakin maju dan betul-betul bisa membawa serta memperjuangkan terlaksananya peraturan perundang-undangan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan pers yang merdeka, profesional dan bermartabat. Pungkas Jhony Way

  • Alexander Duwit KPU PBD; Tetap Mengutamakan Independensi Dalam Pemilu Tahun 2024

    Melanesiatimes.com – Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya Alexander Duwit, selaku Devisi Hukum dan Pengawasan, memberikan keterangan dalam jumpa persnya di Vega Hotel Sorong,  Kamis (14/12/2023)

    Dalam keterangan persnya, Alexander menjelaskan bahwa dirinya ingin memberikan informasi, sekaligus memberikan semacam pernyataan, terkait keluarganya (Adik Kandung) yang juga ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari partai PAN yang bernama Velix Duwit.

    Terkait dengan hal tersebut, Alexander menyampaikan pencalonan Adik kandungnya sebagai Celeg DPR RI, tidak ada hal khusus atau prioritas kepada keluarganya, “saya tetap sebagai Komisioner yang tegak lurus dengan aturan untuk memberikan pelayanan sebagaimana mestinya seperti Komisioner yang lain, kepada peserta Pemilu yang ada di Provinsi Papua Barat Daya”. Ungkapnya.

    Sebagai seorang komisioner sudah tentu tidak memposisikan diri pada siapapun, tugas kami adalah menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, tanpa memandang kedekatan-kedekatan tertentu.

    “Sebagai seorang kakak, bisa saja saya dinilai akan memberikan perhatian khusus kepada Adik saya, oleh sebab itu saya merasa sangat perlu untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya, stakeholder Pemilu Papua Barat Daya, dan teman-teman Komisioner, bahwa saya akan tetap sebagai Komisioner bekerja tegak lurus dan memberikan pelayanan kepada semua kontestan pemilu tanpa ada keberpihakan atau pelayanan khusus kepada siapapun, karena mengedepankan independensi merupakan prinsip dasar bagi kami”. Tegasnya.

    Harapan saya kepada para insan pers atau media, agar dapat meneruskan dan mempublikasikan pernyataan saya ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini, untuk diketahui, sehingga tidak ada stigma-stigma negatif kepada kami pihak penyelenggara pemilu. Pungkasnya

  • Pengukuhan 46 Pengurus Forum Lintas Suku Asli Papua, Provinsi Papua Barat Daya.

    Melanesiatimes.com – PJ Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, mengukuhkan Forum Lintas Suku Asli Papua Raya, Papua Barat Daya, berlangsung di Vega Hotel, Kamis (14/12/2023)

    Forum Lintas Suku Asli Papua ini di Nahkodai oleh Elias Yumte sebagai Ketua Umum, dengan kepengurusan sebanyak 64 orang pengurus.

    Pj Gubernur Papua Barat Daya menjelaskan bahwa Forum ini merupakan Forum yang lahir dari pimpinan-pimpinan suku dari berbagai wilayah adat tanah Papua yang ada diwilayah Papua Barat Daya ini.

    Ini juga merupakan inisiatif mereka jadi kami selaku pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik, karena ini yang pertama bahwa ada Forum Lintas Suku Adat di Provinsi yang ada di Papua Raya, oleh karena itu “saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada tua-tua adat beserta tim penggagas dalam pembentukan Forum Lintas Suku Asli Papua ini”. Ungkap PJ Gubernur PBD.

    PJ juga berharap agar Forum Lintas Suku Asli Papua ini dapat menjadi mitra pemerintah dalam hal menumbuh kembangkan nilai-nilai adat dan budaya ditengah-tengah kemajemukan masyarakat Papua Barat Daya.

    “Olehnya itu tadi saya tantang untuk beberapa agenda yang penting yaitu bagaimana atribut – atribut kita yang nantinya kapan kita gunakan, bentuknya seperti apa, itu perlu duduk dibicarakan bersama, karena ini dari berbagai macam suku, sehingga dapat membedakan satu sama lainnya, ini yang saya harapkan”. Ungkap PJ.

    Adat juga merupakan instrumen penting di dalam pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, sehingga dipandang perlu untuk bergandeng tanga dengan pemerintah.

    PJ Gubernur PBD juga menyarankan agar jangan lagi menggunakan cenderwasih, karena itu sudah langkah, jadi mungkin lewat Forum Lintas Suku Asli ini kita bisa instens lagi berbicara terkait hal-hal yang terkait dengan, bagaimana aktualisasi dari nilai-nilai adat di Papua Barat Daya ini.

    Pj juga berharap agar Forum Lintas Suku Asli Papua ini senantiasa berkolaborasi dengan MRP, karena MRP merupakan keterwakilan lembaga Adat Suku Asli Papua.

    Hal Senadapun disampaikan oleh Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua, Elias Yumte bahwa “Dengan terbentuknya Forum ini kami menghrapkan dapat memperjuangkan hak-hak orang Papua, baik itu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain” Tandasnya

    Harapannya adalah kami ada untuk memperjuangkan hak dan martabat orang Papua, hak Mama-mama Papua serta dapat berkolaborasi dengan pemerintah seraya mendukung semua program yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi, kota maupun kabupaten.

  • Pelantikan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya Diwarnai Aksi Demostrasi

    Melanesiatimes.com – Pelantikan Majelis Rakyat Papua (MRP), Papua Barat Daya diwarnai aksi demontrasi oleh Gerakan Muda Moi (GMM), pelantikan tersebut berlangsung di Aston Hotel Sorong. Kamis (14/12/2023)

    Aksi demontrasi yang dilakukan oleh Gerakan Muda Moi menuntut agar Mendagri Tito Karnavian melakukan peninjauan kembali atas salah satu anggota MRP yang bukan berasal dari wilayah adat Malamoi namun dilantik sebagai anggota MRP yang notabenenya adalah wilayah adat keterwakilan perempuan Moi.

    Dalam keterangannya kepada awak media, Paulus Sufan selaku ketua GMM mengatakan, “Aksi yang kami lakukan ini tidak ditunggangi oleh siapapun, aksi yang kami lakukan ini karena kami merasa pemerintah Papua Barat Daya dalam hal ini Pj Gubernur Muhammad Musad, dimana telah melakukan pembohongan publik terhadap masyarakat Moi”,. Ungkap Paulus

    “Kami mempertanyakan wilayah suku Moi dalam hal ini adalah kursi keterwakilan perempuan Moi yang diambil oleh suku lain, kenapa itu bisa terjadi dan dibiarkan, atas dasar apa sehingga suka lain mengambil keterwakilan kursi perempuan Moi? Tambahnya

    Gerakan Muda Moi menuntut agar hak-hak masyarakat suku Moi jangan dipolitisasi, jika hari ini terjadi demikian, dimana hak mereka diambil oleh suku lain lalu bagaimana kedepannya, oleh karena itu kehadiran Gerakan Muda Moi, untuk menuntut agar hak masyarakat suku Moi dikembalikan sehingga kedepannya tidak terulang lagi. (ZK)

  • Bawaslu PBD Akan Menertibkan APK Caleg Yang Tidak Sesuai Aturan

    Melanesiatimes.com – Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), yang tidak sesuai dengan aturan, Bawaslu PBD telah melakukan kordinasi dengan Sekda Papua Barat Daya bersama Satpol PP Papua Barat Daya di ruangan Sekda, pada Rabu, (13/12/2023)

    Dalam pertemuan itu dihadiri langsung oleh sekda PBD dan Koordinator Satpol PP PBD, dalam keterangannya kepada awak media koordinator Satpol PP Papua Barat Daya mengatakan akan menindaklanjuti surat dari Bawaslu untuk kemudian dilakukan penertiban APK yang sembrono dipasang oleh caleg.

    Koordinator Satpol PP BPD Frans Thesia mengatakan, “Setelah menerima surat dari Bawaslu, kami melakukan koordinasi dengan pimpinan satpol PP lalu berkoordinasi dengan pak Sekda selaku penanggungjawab untuk segera melakukan penertiban”. Tuturnya

    Bawaslu Papua Barat Daya melalui Koordinator Pencegahan dan Pelanggaran, Zatriawati mengatakan, “Kami telah melakukan koordinasi dengan pak Sekda PBD bersama Satpol PP BPD yang pada intinya adalah akan segera melakukan penertiban APK yang tidak sesuai dengan aturan, paling lambat hari minggu”. Pungka Zatriawati

    Perlu diketahui bahwa memang terdapat pemasangan APK oleh caleg yang masih sembrono di tempat-tempat umum yang dilarang, misalnya di beberapa tempat masih terlihat APK yang terpasang di tiang-tiang listrik, pohon-pohon dan tempat Ibadah, semua itu akan ditertibkan nanti. (ZK)

  • Jusman Nortonggo: Saya Siap Bertarung Di Pemiluh 2024, Mewakili Kaum Milenial.

    Melanesiatimes. com – Maju menjadi Calon Legistlatif Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat ( Caleg DPRDP PB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung salah satu calon pemuda potensial Jusman Nortonggo nomor urut 5 siap menuju DPRD Provinsi Papua Barat. Rabu (13/12/2023)

    Pemuda kelahiran Fakfak ini turut mengambil bagian dari pertarungan pemilu yang di gelar pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Sebagai alumni yayasan Alfatih Kaffah Nusantara (AFKN) dan ketua umum Korsp Alumni Himpuan Mahasiswa dan Santri Nuuwar Indonesia (KAHIMSANI) Hal ini guna menyambut riang gembira untuk kemenangan, Jusman Nurtonggo sapaan akrabnya Juno politisi asal Fakfak mengatakan, InsyaAllah saya tetap optimis untuk bisa mendapatkan suara penuh di dapil empat Kab. Fakfak.

    Harapannya Jusman mengajak “masyarakat Fakfak untuk memilih dengan hati nurani dan manfaatkan hak pilihnya sebaik mungkin dan tetap menjaga kondusifitas agar pemilu tetap berjalan aman dan damai”. Ujar Jusman

    Dukungan yang bulat datang dari berbagai pihak masyarakat adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama melakukan prosesi adat sirih pinang di kediamannya Sebagai putra daerah memiliki tekad kuat untuk mendulang suara penuh di dapil empat Kab. Fakfak yang terdiri dari 17 Distrik.

    “Hari ini kami memberikan dukungan penuh kepada saudara jusman nortonggo bahwa acara makan siri pinang sebagai bentuk dukungan dan harapan kami agar kelak mampu memberikan hak-hak masyarakat dan mengabdi kepada bangsa ini” tambahnya Soleman Patiran salah satu tokoh masyarakat.