Melanesia Times

Blog

  • Kementrian Agama Maluku Tengah Gelar Tes Kompetensi Tambahan Untuk 117 Peserta PPPK

    Melanesiatimes.com – Pelaksanaan Uji Kopetensi CPPPK, kementrian agama di laksanakan secara serentak di seluruh indonesia. Kegiatan ini sendiri dibuka secara resmi oleh kepala Biro Kepegawaian kementrian Agama RI, Dr. H. Nurudin, S.Pdi, M.Si. di Aula Kemetrian Agama Mahosi pada Selasa (13/12/2023)

    SKTT sendiri merupakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan, dimana SKTT ini secara langsung juga, menjadi tahapan terakhir dalam seleksi kompetensi PPPK 2023.  Tujuan SKTT PPPK adalah menyeleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang memeliki kualifikasi, kualitas kinerja, dan kompetensi sesuai kebutuhan masing-masing instansi pembuka lowongan.

    Giat uji kopetensi ini dilaksanakan di Aula Kementrian Agama Masohi Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah peserta yang mengikuti seleksi ini sebanyak 117 peserta.

    Ditemui dilokasi kegiatan, Fauzi Latuconsina S, Ag, selaku Kasubag Tata Usaha Kementrian Agama menuturkan “Tes koptensi ini diikuti oleh 117 peserta dari beberapa wilayah yakni Pulau hatiku, Banda, Seram Selatan, dan daerah lainnya”. Jelas Fauzi

    Lanjut Fauzi dalam pelaksanaan tes ini, peserta tes dibagi ke dalam 4 sesi dengan formasi yang berbeda-beda dan peserta yang mengikuti tes pada kesempatan ini adalah mereka yang sudah ikut tes sebelumnya di kota Ambon dan kembali menyelesaikan tes tambahan di kementrian agama Kabupaten Maluku Tengah, tes kompetensi tambahan saat ini, hanya khusus untuk peserta seleksi PPPK di kementrian agama”. Tambahnya

    Tes kopetensi SKTT PPPK ini dalam pelaksanaannya, biasa di selenggarakan oleh masing-masing intansi pembuka formasi, maka dari itu, materi SKTT PPPK maupun Formatnya bergantung pada kebijakan tiap-tiap instansi. (MS)

  • Pesona Baliho Dititik Pusat Kota Masohi, Jelang Pemilu Tahun 2024

    Pesona Baliho Dititik Pusat Kota Masohi, Jelang Pemilu Tahun 2024

    Melanesiatimes. com  – Memasuki panggung politik yang tinggal beberapa hari lagi, berbagai partai politik lewat sejumlah calon anggota legeslatifnya gencar melakukan publikasi secara terbuka di berbagai tempat dikota Masohi. Rabu (13/12/2023).

    Salah satu lokasi yang dianggap strategis adalah jalan raya, karena setiap saat ramai orang berlalu lalang melintas serta dapat melihat langsung pamflet atau baliho para caleg dan  Partai politiknya, yang akan berkontestasi pada gelaran pemilu 2024

    Salah satu warga Masohi mengungkapkan “Setiap hari kami beraktivitas di sekitar sini dan pemandangan seperti ini sudah akrab dimata  kami, sebab memang  momentumnya  jelang pemilu tahun 2024, sehingga situasi begini sudah lumra bagi kami”. Ungkap Rudi, pejalan kaki yang di jumpai di lokasi.

    Pemilihan Umum yang tinggal hitungan hari memang menjadi topik, hangat yang diperbincangkan disetiap pelosok negeri, persaingan antara para caleg dan partai politik pun tak luput dari pantauan.

    Dimaluku sendiri, peran strategi gerakan yang berpusat di kabupaten Maluku Tengah, tak lepas dari status sebagai penyumbang DPT terbesar di provinsi Maluku jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

    Sejak dulu, kabupaten Maluku Tengah memang menjadi pusat perhatian bagi banyak partai politik dan para elit politik di Maluku, Ini seolah mengindikasikan bahwa peran strategis kabupaten Maluku Tengah memang tak bisa diragukan lagi sebagai “minaturnya Maluku”.

    Itulah sebabnya momentum pemilu 2024 mendatang, Kabupaten Maluku Tengah  diharapkan menjadi  percontohan pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil, serta dapat mengedepankan asas transparansi publik yang bertanggung jawab dan amanah bagi rakyat. (F.A.H)

  • Telah masuk Logistik Segel Sebanyak 70.236 Pcs Digudang KPU Kota Sorong.

    Telah masuk Logistik Segel Sebanyak 70.236 Pcs Digudang KPU Kota Sorong.

    Melanesiatimes.com – Sejumlah logistik segel telah masuk digudang KPU Kota Sorong, jalan Tanjung Rimoni, kelurahan Sawagumu Sorong Utara pada, Selasa (12/12/2023).

    Ketua KPU Kota Sorong Balthasar B Kambuaya pada media ini menyampaikan,”hari ini KPU Kota Sorong, bersama Bawaslu dan pihak keamanan melakukan penyortiran logistik segel sebanyak 70.236, dimana pendistribusiannya telah tiba tadi digudan KPU Kota Sorong”. Ucap Balthasar.

    Penyortiran ini sesuai dengan tahapan dan jadwal dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 340 KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pengumutan Suara  dan pasa 341 perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 terdiri atas: kota suara, surat suara, tinta, bilik pengumutan suara, segel, alat coblos dan tempat pemungutan suara.

    Balthasar menjelaskan dalam penyortiran tersebut terdapat 2 buah segel  yang tidak layak atau rusak, namun estimasi pengirimannya kami mendapatkan lebih, sehingga itu bisa ditutupi, lebih lanjut Balthasar menjelaskan pemesanan atau pembelian segel ini melalui E-Katalog KPU RI, jadi secara kuantitasnya, pasti tepat jumlah, teapt jenis dan tepat kebutuhannya.

    Segel ini sangat penting, karena akan digunakan mulai dari menyegel gembok, kotak suara sampai pada dokumen – dokumen yang sudah finalisasi dalam perhitungan suara di TPS.

    Ketua KPU Kota Sorong Balthasar B Kambuaya juga memberikan himbauan kepada masyarakat kota sorong bahwa, KPU sedang membuka perekrutan anggota KPPS, untuk itu dihimbau kepada suluruh mayarakat kota sorong, yang ingin berkontibusi  dalam pemilu 2024 agar bisa mendaftarkan diri sebagai calon KPPS, dengan syarat memiliki KTP, Ijazah serta mengurus surat kesehatan.

    Kenapa surat kesehatan itu diharuskan, karena belajar dari Pemilu 2019, banyak sekali KPPS yang korban meniggal dunia pada waktu, sehingga kesehatan itu penting untuk dilakukan dalam menghindari korban meninggal dunia pada saat pemilu mendatang, jadi akan diperiksa semua kesehatannya, agar yang menjadi anggota KPPS adalah orang yang sehat jasmani dan rohani”. Pungkas Balthasar.

  • Kuasa Hukum Dan Tim Inisiator KKSS Papua Barat Daya Merespon Pihak Tergugat.

    Melanesiatimes.com – Menanggapi pernyataan Kuasa Hukum Hi. Said Cs, beberapa lalu, Simon Soren juga memberikan komentar terkait perihal tersebut pada media ini lewat Via telepon Whatsapp, Selasa (12/12/2023).

    Dalam keterangannya Simon selaku Kuasa Hukum Tim Inisiator KKSS Papua Barat Daya, menyampaikan “Kita sama-sama mengikuti persidangan yang berlangsung dipengadilan, untuk itu jangan terlalu melakukan pencitraan lewat media, kerana semua proses pembenaran masih berjalan dalam persidangan, sehingga kita belum bisa memastikan mana yang salah dan mana yang benar”. Ungkap Simon.

    Kuasa Hukum Tim Inisiator melanjutkan “Kedepan masih ada sidang lanjutan terkait pembuktian dokumen, jadi saya berharap agar Pak Hi. Said Cs, jangan dulu melakukan aktivitas organisasi seperti pelantikan dan lain-lain karena proses benar atau salah masih dalam pembuktian di pengadilan, Simon juga berharap kepada pemerintah Daerah, baik itu tingkat Provinsi maupun kota agar, jangan dulu melantik atau menghadiri pelaksanaan pelantikan KKSS Papua Barat Daya yang direncanakan dihotel Aston pada tanggal 16 Desember 2023 nanti, karena sebagai pemerintah harus netral dan profesional, pasalnya kalau saja di izinkan pelantikan ini berlangsung, maka nantinya akan terjadi konflik sosial antara keluarga besar KKSS Provinsi Papua Barat Daya”. Tambahnya

    Hal senadapun disampaikan oleh, Ketua Tim Inisiator “Atas dasar apa Kuasa Hukum, pihak tergugat mengatakan sudah sesuai dengan norma? Sebagaimana tertulis dalam buku panduan muswil bahwa dasar pelaksanaan Muswil adalah mengacuh pada Ad/art. KKSS.

    Kendati teman-teman tergugat menggunakan Surat BPP nomor 244/A/BPP-KKSS/V/2023, tentang penyampaian hasil rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), sebagai dasar hukum pelaksanaan Muswil KKSS Provinsi Papua Barat Daya. Setau kami, norma paling mendasar soal organisasi KKSS adalah Ad/Art dan di dalam Ad/Art belum satu katapun yang membahas terkait Muswil di wilayah baru yang belum ada pengurusnya atau DOB.

    Surat yang dimaksud diatas itu adalah surat pemberitahuan yang sifatnya umum dan menurut penjelasan ketua OKK dan petinggi BPP KKSS lainnya, mengatakan surat pemberitahuan itu tidak bisa dijadikan dasar bermuswil kecuali sudah di jadikan PO dan dilampiri mandat dari BPP. Pungkasnya.

    Selain itu lanjut Tim Inisiator, jauh sebelum ini, sudah ada konsolidasi tim inisiator yang berjalan sejak 7 bulan sebelum Muswil, berdasarkan petunjuk Sekjen, dan dalam pantuaun Ketua OKK dan petinggi BPP-KKSS lainnya, oleh karena itu kami merasa, Muswil yang dilakukan tidak sesuai Ad/Art dan tidak menghargai Tim Inisiator, Pengurus BPD Kota Sorong dan Masyarakat KKSS yang ada di wilayah Papua Barat Daya.

    Karena apabila pelantikan ini berlangsung, maka sangat berpotensi terjadi dualisme KKSS Papua Barat Daya, sehingga kami wajib untuk meluruskan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, atau kelompok demi organisasi yang sama sama kita cintai ini. Tutupnya.

  • Ketua Bawaslu PBD Memberikan Peringatan Kepada Caleg Yang Melanggar Aturan Kampanye.

    Melanesiatimes.com – Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farly Sampe Toding, setelah mendapatkan informasi yang beredar di grup WhatsApp, terkait tingkat pengawasan terhadap beberapa caleg yang menggunakan fasilitas pemerintah seperti tiang-tiang listrik sebagai penyangga pamflet dan baliho, langsung memberikan respon, Selasa (12/12/2023).

    Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, melalui pesan WhatsAppnya, langsung memberikan tanggapan sekaligus ultimatum kepada para caleg, Farly menjelaskan “Sangat disayangkan, terdapat calon-calon legislatif maupun peserta Pemilu yang tidak memperhatikan surat himbauan yang telah disampaikan ulang-ulang oleh kami selaku Bawaslu PBD.

    Pasalnya, dibeberapa pertemuan Bawaslu telah menyampaikan berulang kali bahwa, tempat yang dilarang untuk memasang umbul-umbul dalam Kampanye melalui pertemuan terbatas dan iklan dimedia Sosial, tanggal 28 Nov 2023 hingga 10 Februari 2024. Kata Farly.

    Namun ada peserta yang tidak memperhatikan hal-hal yang dilarang seperti, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi), gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan. Tempat umum juga termasuk halaman, pagar, dan tembok, begitu pun berlaku untuk larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti reklame, spanduk dan umbul-umbul.

    “Kami akan menindak dengan tegas semua pelanggaran APK yang bertebaran di wilayah Provinsi Provinsi Papua Barat Daya.”. Tandas Farly.

    Setelah berkordinasi dengan Satpol PP Provinsi PBD, besok semua Baliho dan APK akan kami tertibkan semua. “Saya minta kepada peserta Pemilu dan Caleg perhatikan larangan rambu-rambu dalam kampanye. Jangan pernah main-main dengan larangan Kampnye yang sudah diatur dalam dalam UU Pemilu”. Tegasnya.

  • Mita JPPR Ajak Masyarakat Waspada Ujaran Kebencian di Pemilu 2024

    Melanesiatimes.com – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita (Mita) menilai bahwa salah satu kunci pemilu 2024 berjalan dengan baik adalah kesadaran semua masyarakat dan semua komponen banga Indonesia tentang apa itu demokrasi.

    Di mana semua memiliki kebebasan memilih terhadap apa yang diyakini atas apa yang dinilai dari sosok calon pemimpin dengan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari siapa pun.

    “Tidak memaksakan pilihan masing-masing,” kata Mita tersebut kepada wartawan, Senin (11/10).

    Kemudian, saat mengampanyekan sosok tertentu, tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak baik, misalnya menyampaikan ujaran kebencian, hoaks, fitnah dan black campign kepada pihak lain demi menaikkan citra idolanya.

    Menurut Mita, hal itu justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, bahkan melanggar norma agama.

    “Kalau dalam agama yang saya anut, amar maruf nahi mungkar itu mungkin. Jadi kita menyebarkan sesuatu yang benar dan kemudian kalau kita keliru ya harus (mengakui) keliru. Kemudian kalau kita bicara soal keliru juga harus hati-hati, apakah yang kita sampaikan itu pencemaran nama baik atau tidak, berkaitan dengan ujaran kebencian tidak?,” tuturnya.

    Hal ini menurut Mita sangat penting agar iklim demokrasi di Indonesia tidak mendung apalagi hujan badai. Akan tetapi demokrasi yang sejuk, terang dan menggembirakan untuk semuanya.

    “Kosa kata dan narasi harus kita sampaikan secara dialogis, jangan sampai terkesan menjelekkan nama seseorang, itu memang harus pintar-pintar sekali, harus hati-hati,” sambungnya.

    Di sisi lain, Mita juga mengajak kepada semua para pemegang hak pilih khususnya pemuda yang akan mendomoinasi DPT (daftar pemilih tetap) untuk lebih mengedepankan pemilihan pemimpin misalnya Capres-Cawapres dengan melihat gagasan dan program yang ditawarkan. Dengan menimbang-nimbang ide dan gagasan serta visi misi maka masyarakat bisa mengukur apakah ide dan gagasan itu realistis atau tidak.

    Bagi Mita, itulah cara yang cukup dewasa untuk memilih pemimpin masa depan, bukan terjebak dengan ujaran kebencian dan hoaks yang ditebarkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

    “Artinya kalau memilih itu ajakan ya, harus melihat program visi misinya seperti apa, kemudian kita turunkan dalam kenyataannya,” tadasnya.

    Lebih lajut, Mita juga mengajak semua masyarakat Indonesia yang memiliki hak suara untuk ikut berpartisipasi dalam menyalurkan hak suara mereka di TPS pada saat pemungutan suara dilakukan, yakni di tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

    Partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk memilih adalah cara yang konkret ikut menyukseskan pemilu 2024.

    “Orang-orang baik tidak memilih, maka kemudian dikuasai oleh orang-orang yang bisa jadi bermaksud tidak baik dengan pemilu kita. Karena kita tahu kan narasi saat ini sudah cukup berpotensi provokatif, kecurangan, yang kemudian seakan-akan ada privilage oleh pasangan calon tertentu. Nah ini yang kemudian harus dicermati betul-betul. Saya memilih calon ini ya karena dia memang sesuai dengan kapasitas yang saya harapkan,” pungkasnya.

  • Ciri – Ciri, Kamu Jadi Orang Miskin dan Jahat

    Melanesiatimes.com – KORUPSI, kata ini banyak dikenal orang di media massa, menggambarkan tindakan curang atau penggelapan uang negara. Jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara, ada perilaku koruptif yang banyak dilakukan oleh masyarakat, termasuk barangkali kita sendiri.

    Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) merupakan salah satu peringatan sedunia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sesuai dengan namanya, peringatan tersebut ditujukan untuk menanggapi masalah korupsi secara global.
    PBB menetapkan Hakordia diperingati setiap tanggal 9 Desember setiap tahunnya oleh seluruh bangsa di dunia. Pada tahun ini, Hakordia jatuh pada hari Sabtu, 9 Desember 2023.

    Mengutip buku Globalisasi, Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Kemiskinan, kemiskinan disebabkan karena variabel-variabel yang melekat dan menjadi gaya hidup tertentu, akibatnya individu tersebut sulit untuk keluar dari kemiskinan.

    Berikut adalah ciri orang – orang miskin dan berpotensi melakukan kejahatan baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan pekerjaan.

    Mereka Menunjukkan Tanda Manipulasi

    Semakin lama Anda mengenal seseorang dengan niat buruk, semakin banyak manipulasi yang akan Anda alami dari mereka. Awalnya tidak kentara, tetapi perilaku beracun mereka secara bertahap akan memburuk.

    Mereka memanipulasi orang-orang dalam hidup mereka untuk menarik mereka dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang manipulatif nyaman berbohong dan mengambil keuntungan untuk mendapatkan keinginan mereka.

    Merasa Kamu Lebih Tinggi dari Dirinya

    Banyak sekali orang yang mengincar posisi ataupun jabatan. Saat merasa ada orang yang lebih tinggi dibandingkan dirinya, maka ia akan merasa iri dan dengki saat melihat kamu. Oleh karena itu, mereka ingin sama seperti kamu, tetapi tidak akan bisa menjadi seperti kamu, karena semua orang berbeda.

    Orang yang merasa kamu lebih tinggi dari pada dirinya, bisa jadi adalah orang yang juga sering merasa rendah diri. Namun, ia tidak mau mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, serta hanya meratapi keterpurukannya. Makanya, ia hanya dapat merasakan iri terhadap pencapaian kamu.

    Kamu menikmati kesedihan orang lain

    Kamu tidak merasakan yang namanya simpati apalagi empati. Kamu bahkan senang kalau ada orang lain yang terluka dan merasa beruntung karena bukan kamu yang mengalami itu. Pernahkah kamu merasakan ini? Kalau iya, tandanya kamu memang orang yang jahat.

    Kamu punya kebiasaan tidak jujur

    Kamu nyaman dengan ketidak jujuran yang penting kamu aman. Kamu bahkan rela untuk menutupi kebohonganmu dengan kebohongan yang baru. Lebih tepatnya kamu tidak bisa tahu dampak apa yang bisa kamu dapatkan dari kebohongan itu.

    Kamu menjebak orang lain demi keuntunganmu

    Kamu tidak peduli lagi apakah yang kamu jebak itu bisa jadi menderita atau tidak, yang penting kamu mendapatkan apa yang kamu mau dan kamu puas dengan itu. Orang jahat itu identik dengan tidak tahu diri, tidak tahu kalau orang lain sedih karena dirinya atau bahkan pura-pura tidak tahu.

    SELAMAT HARI ANTI KORUPSI SE – DUNIA 09 DESEMBER 2023

  • Renungan Terhadap Kongres HMI XXXII : Optimisme Sebagai Syarat Perbaikan dan Kemajuan HMI

    Renungan Terhadap Kongres HMI XXXII : Optimisme Sebagai Syarat Perbaikan dan Kemajuan HMI

    Oleh : Habib Hidayatullah – Bendahara Umum HMI Cabang Jakarta Selatan.

    Melanesiatimes.com – Sejak dibuka pada jumat (24/11) oleh Presiden Joko Widodo, kongres HMI ke XXXII telah memasuki hari ke 15. Waktu yang begitu terlambat dibanding apa yang telah ditetapkan sebagai timeline kegiatan. Hal ini terjadi akibat pengunduran sebagai dampak dari dinamika eksternal forum dan internal forum. Dinamika eksternal forum dapat berupa lobi-lobi yang belum selesai di meja kopi. Sedangkan dinamika internal forum seringnya berupa chaos atau perdebatan antar delegasi. Perdebatan dari yang bersifat serius hingga receh sekalipun, telah terjadi.

    Sebagai struktur kekuasaan tertinggi, kongres HMI diharapkan tidak hanya menjadi tahapan yang mesti ditempuh untuk mengalihkan kekuasaan, namun juga menjadi wadah aspirasi kader dalam bentuk evaluasi dan proyeksi mengenai arah HMI kedepannya. Karena, pengambilan keputusan dalam kongres sangat erat kaitannya bagi HMI sebagai organisasi dan personal kader-kadernya.

    “Dari sana kita bisa melihat terdapat kesinambungan dari kongres ke kongres.”

    Dengan alasan itu, kita berpendapat, hasil pencermatan yang membandingkan kongres ke XXXII dengan kongres-kongres sebelumnya, tidak relevan. Karena apa yang dianggap sebagai kemunduran dalam kongres kali ini adalah dampak dari kongres sebelumnya. Oleh sebab itu, kita menyarankan, fenomena-fenomena yang terjadi hendaknya tak dilihat dengan kacamata romansistik nan pesimis.

    Telah 15 hari kongres HMI ke XXXII di pontianak berjalan. Terlambat dari batas waktu yang telah ditetapkan. Suka tidak suka, itu sudah terjadi. Tapi, apakah kita tidak boleh berharap ? Tidak bolehkan kita  optimis untuk menjalani kongres ini ?

    Memasuki sidang paripurna pleno 3 kongres PB HMI, kita berharap hasil-hasil diskusi setiap komisi mampu memberi dampak, baik bagi internal HMI ataupun eksternal HMI. Penulis sendiri terlibat dalam komisi E pembahasan rekomendasi.

    Dalam komisi E, rekomendasi-rekomendasi sudah disusun. Ada rekomendasi yang berkaitan dengan isu pendidikan, ekologi, kelembagaan dan lainnya. Diantara yang menarik adalah rekomendasi yang ditawarkan kawan-kawan cabang ternate, mengenai keharusan peran HMI dalam menjadikan isu ekologi sebagai acuan kebijakan internal dan eksternalnya. Penulis pun sebagai delegasi dari cabang jakarta selatan mengusulkan 3 rekomendasi, sebagai berikut :

    1. PB HMI membentuk penerbit buku ber-ISBN. Hal ini dirasa selain dapat mengakomodir potensi kader dalam bidang tulis menulis, juga bisa menerbitkan kembali buku-buku HMI yang ironinya sekarang kebanyakan berupa buku bajakan. Padahal, tokoh-tokoh yang pernah menulis buku tertentu atau keluarga tokoh terkait, berhak atas komisi dari penjualan buku tersebut. Selain itu, hasil dari penjualan buku-buku yang telah diterbitkan, dapat menjadi sumber pemasukan bagi organisasi.

    2. PB HMI, dalam hal ini, bidang pembinaan anggota mengadakan try out siswa tingkat nasional. Rekomendasi ini adalah bentuk komitmen HMI sebagai stakeholder dalam menyiapkan manusia berkualitas untuk menyongsong indonesia emas 2045. Selain itu, berdasarkan nomenklatur HMI, dalam pedoman perkaderan, program ini termasuk dalam fase pengenalan HMI kepada masyarakat luas, terutama siswa yang nantinya akan memasuki universitas. Lebih lanjut, HMI berkesempatan lebih dalam mendapatkan calon kader berkualitas.

    3. Pemerataan pelaksanaan program PB HMI, terutama pada wilayah di luar jawa. Rekomendasi ini lahir dari evaluasi LPJ Pengurus PB HMI 2021-2023. Dalam berkas LPJ tersebut, disebutkan telah dilaksanakan kurang lebih 136 program kerja. Namun, yang dilaksanakan di luar pulau jawa hanya sekitar 10 program kerja. Padahal, berdasar dari apa yang dituliskan dari pandangan umum LPJ ketua umum, bahwa sebagian pengurus berdomisili di daerah atau di luar jakarta.

    Pemerataan pelaksanaan program diperlukan agar peran PB HMI terasa di tatanan grass root, dan agar program-program setiap bidang PB HMI menjadi relevan bagi wilayah-wilayah badan koordinasi dengan isu yang beragam.

    Itulah butir-butir rekomendasi yang ditawarkan oleh penulis. Akhir kata, hendaknya kita optimis dalam memperbaiki dan memajukan himpunan kita ini. Saat optimisme merasuki setiap diri kader, perbaikan-perbaikan tidak hanya mungkin bahkan pasti terjadi.

  • Demi Sukseskan Pemilu 2024, Ketua KMI : Jangan Konsumsi Hoaks

    Melanesiatimes.com – Ketua Komite Mahasiswa Indonesia (KMI) Samsul Patria, menilai bahwa kunci keberhasilan Pemilu 2024 adalah, ketika disinformasi atau hoaks, ujaran kebencian, fitnah dan berbagai produksi black campaign bisa ditekan semaksimal mungkin.

    Hal ini disampaikan karena Pemilu harus berjalan dengan damai dan lancar, karena dukungan aktif semua komponen bangsa Indonesia.

    “Saya rasa cukup bisa menjadi tolok ukur bahwa semestinya sebagai bangsa yang telah melewati beberapa pristiwa demokrasi tersebut tentunya harus sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan,” kata Samsul dalam keterangannya seperti dikutip wartawan, Minggu (10/12).

    Masyarakat juga harus sadar tentang bahaya hoaks dan disinformasi yang sangat mungkin merebak di kalangan masyarakat. Padahal salah satu ancaman adanya disinformasi tersebut adalah disimtegrasi bangsa.

    “Masyarakat harus paham aspek-aspek yang sejatinya meruntuhkan solidaritas serta kepercayaan di tengah masyarakat, seperti misalnya mengonsumsi berita-berita yang bahkan tidak jelas asal muasalnya alias hoaks,” ujarnya.

    Dua aspek ini dikatakan Samsul penting sekali dipahami oleh semua masyarakat dan elite politik, bahwa poin penting dari Indonesia adalah persatuan dan kesatuan. Sehingga jangan sampai Pemilu justru memicu disharmoni dan disintegrasi bangsa.

    “Bahwa kontestasi politik adalah sementara, tetapi rasa persaudaraan serta persatuan dan kesatuan bangsa adalah selamanya. Itu yang harus dikampanyekan dan digaungkan bersama,” tegas Samsul.

    Lebih lanjut, Samsul juga menyampaikan bahwa peran aktif kaum muda Indonesia sangat penting untuk memastikan Pemilu 2024. Yang mana melalui kaum muda tersebut, ajakan untuk perpartisipasi aktif masyarakat Indonesia lebih mudah. Apalagi dari populasi pemilih nanti, akan didominasi oleh kaum muda, yakni generasi Y atau generasi milenial Z (Gan Z).

    Platform yang bisa dioptimalkan adalah media sosial. Bagi Samsul, media tersebut lebih efektif jika dimanfaatkan untuk mengampanyekan ajakan yang positif.

    “Kaum muda adalah generasi emas, itu yang harus diberikan terhadap bonus domografi kita hari ini. Kaum muda adalah generasi yang presentasenya adalah generasi yang paling banyak mengakses media sosial, tentunya media sosial ini harus dimanfaatkan sebagai wadah dalam menggaungkan pemilu yang damai, kondusif serta berpengertian,” tuturnya.

    Karena tujuan utama pemilu adalah melahirkan pemimpin yang kompeten dan kapabel sesuai pilihan rakyat. Maka memilih pemimpin harus dengan cara yang bermartabat dan tanpa paksaan.

    “Artinya, ketika berbeda pilihan jangan dijadikan sebagai persoalan, karena kembali lagi kepada esensi dari pemilu adalah menciptakan pemimpin yang tentunya dapat memimpin rakyat Indonesia dan memenuhi hak-hak kita sebagai rakyat,” pungkasnya.

  • Fauzan Irvan Ajak Pemuda Indonesia Sukseskan Pemilu 2024

    Melanesiatimes.com – Aktivis muda sekaligus koordinator pemilih Mahasiswa dan milenial Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo – Gibran DKI Jakarta, Muhammad Fauzan Irvan mengajak generasi muda Indonesia untuk bisa memilih sesuai dengan rasionalitas. Jangan sampai terjebak dengan politik adu domba, hatespeech, hoaks, dan semua black campaign yang memicu disintegrasi bangsa.

    “Mari kita memilih dengan objektif, memilih dengan rasional,” kata Fauzan kepada wartawan, Sabtu (9/12).

    Terlebih lagi soal money politic, ia sangat menentang keras terhadap semua praktik politik transaksional semacam itu, karena akan berdampak buruk bagi iklim demokrasi, bahkan terhadap hasil Pemilu.

    “Money politik adalah mother of corruption, induk dari segala tindak pidana korupsi,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, jika seluruh bangsa Indonesia ingin Indonesia maju dan berjaya, maka hentikan seluruh praktik politik praktis. Setidaknya hal itu bisa dimulai dari kesadaran masyarakat khususnya kaum muda Indonesia untuk menolak semua jenis dan praktik money politic yang ada.

    “Jika negara ini ingin maju, jika korupsi ini ingin hilang dari republik ini, maka masyarakat jangan mau dijual dan jangan mau direndahkan dengan hanya sebatas Rp50 ribu, Rp100 ribu, Rp200 ribu. Karena kalau pilihan kita ketika berdasarkan materi atau money politic, tentu yang dipilih ini bukan karena rasionalitas, tapi karena pragmatisme semata, dan itu sangat membahayakan nasib generasi,” tegasnya.

    Sebagai Direktur Nasional Progressive Democracy Watch (ProDewa), Fauzan juga mengajak agar seluruh anak muda Indonesia bisa berpartisipasi menyalurkan hak suaranya dalam pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

    “Makanya, bagi masyarakat Indonesia, kami berharap untuk menggunakan hak pilihnya, tidak golput, memilih berdasarkan rasionalitas dan obyektifitas yang baik,” ujarnya.

    Karena ketika para pemuda Indonesia dan masyarakat yang memiliki hak pilih mau menyalurkan hak suaranya, dengan memilih sosok yang dinilai sangat pantas, maka hasilnya akan sangat baik, yakni pemimpin nasional yang terbaik.

    “Siapa pun yang dipilih, insya Allah semuanya putra putri terbaik bangsa Indonesia,” tandasnya.

    Di sisi lain, Fauzan juga menyerukan agar anak muda bisa lebih aware dan kritis terhadap semua capres-cawapres yang akan dipilih, mulai dari visi misi, ide dan gagasan program kerja dan sebagainya. Sehingga sosok yang dipilih memang berdasarkan hasil pemikiran dan observasi yang jernih.

    “Makanya, bagi masyarakat Indonesia, kami berharap untuk menggunakan hak pilihnya, tidak golput, memilih berdasarkan rasionalitas dan obyektifitas yang baik,” tutur Fauzan.