Melanesia Times

Blog

  • Johnny G Plate Tersangka, Ini Kata Ali Mochtar Ngabalin

    Melanesiatimes.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Plate ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri.

    “Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” Kuntadi.

    Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Kejagung memeriksa Plate hari ini (17/5/2023). Kejagung menemukan cukup bukti mengenai keterlibatan Plate dalam proyek BTS.

    “Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan, kerugian keuangan negara terkait dugaan tindak pidana korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 mencapai Rp 8 triliun.”

    Selain itu, Pihak Istana mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi penyelesaian kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate.

    Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan kasus dugaan korupsi dalam pembangunan infrastruktur yang menjerat Menteri Johnny adalah “kasus murni yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya” sebagai menteri dan presiden tidak akan campur tangan. Kata Ngabalin kepada wartawan, Rabu (17/05/2023).

    “Dalam setiap kesempatan presiden telah menyampaikan kepada para menteri, para wakil menteri, para kepala lembaga agar jangan pernah sekali-kali punya masalah dengan hukum karena kapan terjadi dengan masalah hukum, maka tidak akan mungkin presiden bisa memberikan privilege atau mengintervensi dalam penyelesaian kasusnya.”

  • Reformasi Kultural Polri, Dilaksanakan dengan Konsekuen, Tidak Boleh Hanya Lips Service

    Melanesiatimes.com – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menjelaskan terkait dengan semangat Reformasi kultural Polri, sebagamana diamanatkan dalam undang – undang saat reformasi 1998.

    Kompolnas ini memang lahir dari reformasi, jadi kami mendapat amanah untuk menjadi pengawas fungsional Polri, sebetulnya lewat TAP MPR itu sudah disebut sebagai lembaga pengawas Polri. Kemudian lewat undang-undang polri di situ ada bab terkait dengan kompolnas dan kemudian lebih detail lagi ada peraturan presiden.

    Dalam peraturan tersebut, Kompolnas mendapatkan dua amanat yang pertama adalah komponen bertugas untuk membantu presiden dalam merumuskan arah bijak Polri. Arah kebijakan Polri contohnya misalnya kami bersama-sama dengan Polri mencoba untuk mengubah mindset artinya yang paling dikedepankan dari POLRI itu janganlah misalnya Polri yang Represif jadi Polri yang Humanis. Ujar Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, saat dialog publik dengan tema “HOEGENG : KETELADANAN MELINTAS ZAMAN”, live di channel youtube Divisi Humas Polri Jakarta, Selasa, (16/05/2023).

    Poengky Indarti menjelaskan bahwa, dari mana kita bisa melihat Polri yang humanis. ” itu adalah anggota-anggo yang bertugas harkamtibmas, Jadi kami pada waktu itu menetapkan bahwa Polri yang bertugas di polsek-polse untuk lebih fokus pada harkamtibnas sehingga dengan adanya Polsek yang polisinya fokus hakamtibmas maka keamanan dan kemudian ketertiban akan terjaga masyarakat dengan mudah bisa dilayani diayomi dan dilindungi.

    Kemudian, penegakan hukum ditarik di level yang lebih tinggi level Polres karena kami melihat untuk masalah akses, terus kemudian pengetahuan dan segala macam itu lebih eee apa namanya lebih optimal di Polres, tetapi ini untuk daerah-daerah yang katagorenya aman kalau kategori seperti Jakarta ini Baik level Polres eh Polsek itu aja udah menangani kasus nggak karu-karuan, jaid di jakarta polsek masih menangani penegakan hukum tetapi perlu ditambah adanya polisi-polisi bisa merangkul masyarakat makanya ada polisi RW misalnya itu kita dukung, itu ya dengan Polisi RW diharapkan polisi bisa bergerak cepat sehingga itu yang sesuai dengan harapan masyarakat.”  Jelas Poengky Indarti,

    “Kami juga mendorong agar Babinkamtibmas ini diperbanyak lagi, karena masyarakat di daerah-daerah misalnya ketika kami turun ke Maluku kami bertemu dengan masyarakat tatap muka dengan masyarakat mendapatkan masukan dari masyarakat Maluku di daerah pos komflik mereka semua masyarakat mengatakan bahwa bhabinkamtibmasni sangat membantu sehingga mereka berharap Babinkamtibmas bisa dicukupi di daerah Maluku demikian juga di Papua dan kemudian NTT di wilayah-wilayah yang masih banyak kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat.” Jelasnya

    Selanjutnya, kata Poengky Indarti,  tugas dari Kompolnas adalah membantu Presiden untuk memberikan pertimbangan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Kompolnas memberikan pertimbangan, harus bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan tokoh-tokoh pada saat melaksanakan kewenangan kompolnas diberi juga kesempatan untuk menerima saran dan keluhan masyarakat, kemudian bisa langsung melakukan klarifikasi.  Terkadang karena kasus-kasus ini lebih banyak viral kami tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat kami bisa langsung proaktif melakukan verifikasi, “seperti misalnya kalau ada kasus terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan terhadap anak, kami bisa langsung klarifikasi. Jelasnya

    Terakhir, Ia (Poengky Indarti) jelaskan, “bahkan kami bisa langsung turun ke daerah untuk memastikan prosesnya bisa berjalan dengan baik seperti itu, dan kami selalu menyampaikan berulang-ulang, reformasi kultural Polri harus dilaksanakan dengan konsekuen dengan sungguh-sungguh tidak boleh hanya lip service, yang paling utama dilihat oleh masyarakat adalah Polri harus Humanis itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Polri tidak boleh memamerkan gaya hidup mewah. Nah ini juga yang disampaikan dan termasuk juga sudah ada aturannya terkait dengan larangan gaya hidup mewah dan ini merupakan salah satu upaya dari kompolnas. Tutupnya

  • Poengky Indarti; Daerah terdepan dan Pedalaman Menjadi Perhatian Kompolnas

    Melanesiatimes.com – Mengenai asas keadilan sebenarnya bagaimana penilaian juri juga memperhatikan keterwakilan, wilayah Indonesia itu sangat luas dan jangan orang baik atau polisi baik itu banyak, tapi saking banyaknya nih mungkin kita belum tahu. Kita harapkan demikian tapi mereka itu ada.

    Memang dalam memilih kandididat kami juga mempertimbangkan aspek Barat, Timur, Tengah, semuanya kami upayakan untuk bisa masuk dan kemudian ada pemerataan jadi enggak semuanya misalnya pemenang dari barat, karena kalau di barat memang benar fasilitas sudah ada kesempatan banyak  sehingga enggak perlu susah payah untuk bisa mewujudkan prestasi yang baik.

    Tapi yang di wilayah Indonesia Timur memang perlu harus dilihat dan juga di wilayah Tengah, terkait dengan Polda Papua menjadi salah satu Polda yang menjadi perhatian kami, kalau Award Tahun 2022 lalu, pemenangnya untuk yang kategori berinovasi dari Papua, jadi waktu itu bapak Polda Papua Bapak Eko Sudarto, “beliau sangat luar biasa, memperkenalkan gagasan Binmas Noken, jadi, dengan Binmas Noken ini berupaya untuk menunjukkan bahwa, pemerintah ini tidak hanya dengan pendekatan melalui otsus tetapi juga polisinya itu bisa merangkul masyarakat. Ujar Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, saat dialog publik dengan tema “HOEGENG : KETELADANAN MELINTAS ZAMAN”, live di channel youtube Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa, (16/05/2023).

    Lebih lanjut kata, Poengky Indarti, polri juga menjadi kawan bagi masyarakat, bahkan termasuk juga menjadi guru, “jadi polisi mengajar juga di sekolah”, artinya kalau di Papua secara geografis ini sangat sulit dan menantang sehingga kesulitan guru, kemudian kesulitan tenaga kesehatan sehingga polisinya banyak yang dikerahkan untuk membantu, termasuk juga di perbatasan, poengky memberikan contoh misalnya di pegunungan Bintang Papua, “saya mendapat cerita di distrik Oksamol Kabupaten Pegunungan Bintang, perbatasan dengan Papua Nugini, itu di situ justru yang jaga pos itu polisi, harusnya kan imigrasi, tapi ini polisi yang jaga, terus saya tanya, adik gajinya kamu ditamba kah tidak? tidak Ibu, jadi mereka bekerja dari hati bekerja dengan hati, mereka terus mencoba melakukan yang terbaik untuk masyarakat.” Jelas Poengky Indarti

    Poengky dengan tegas menekankan kepada publik bahwasanya, jangan khawatir soal daerah terdepan dan pedalaman pasti sudah menjadi perhatian kompolnas, “jadi, jangan khawatir dari Papua sudah pasti akan menjadi perhatian kami dan dari pulau-pulau lain juga menjadi perhatian kami, makanya panitia hugeng Award dan dewan pakar sepakat untuk tahun ini ditambah ada polisi tapal batas dan polisi pedalaman, melihat dari Indonesia yang sangat luas sehingga perlu ada yang diperhatikan secara khusus.”

    Terakhir, Poengky Indartia, menekankan bahwasanya, tahun depan, mungkin perlu ditambah lagi ya masih toh kategori-kategori bentuk lebih cocok sesuai dengan masyarakat.

  • Kontroversi PKPU 10/2023 Amputasi Hak Politik Perempuan  

    Penulis : Rofingatun Khasanah, SH. (Panwaslu Kecamatan Karanglewas)

     

    Melanesiatimes.com – Gerakan protes aktivis Perempuan dengan diberlakukanya PKPU no. 10 Tahun 2023, masih terus digaungkan. Protes tersebut disebabkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, berpotensi membuat keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif (caleg) di bawah 30%. karena pada Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 disebutkan bahwa penghitungan 30% jumlah bakal Calon perempuan disetiap dapil yang menghasilakn angka pecahan dan dua tempat desimal dibelakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan kebawah.

    PKPU No. 10 Tahun 2023 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara tegas mengamanatkan bahwa daftar caleg di setiap dapil memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

    Padahal, hak-hak politik perempuan merupakan amanat undang-undang tentang politik afirmasi (affirmative action) kuota 30 persen keterwakilan perempuan yang belum tertunaikan secara ajek dari pemilu ke pemilu. Amanat yang bersumberkan suara-suara perempuan serta berdasarkan kesadaran kolektif atas pentingnya penghapusan ketidakadilan jender dalam setiap ruang politik. Tindakan Afirmatif dengan pemberian kuota 30% bagi kaum perempuan, merupakan Hak Konstitusional yang harus dipandang dengan proporsional dengan tidak mengesampingkan hak kedaulatan rakyat. Sebagai stake holder utama dalam negara Demokratis, adalah hak rakyat untuk memilih para wakilnya untuk duduk diparlemen. Pengabaian terhadap hak rakyat untuk memilih para wakilnya merupakan pencederaan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat.

    Sejarah Affirmative Action

    Keterlibatan perempuan dan laki-laki dibidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses Demokratisasi. Sebelum Indonesia di Proklamirkan, kaum perempuan sudah melakukan perjuangan karena adanya kesadaran perempuan akan ketertinggalanya dibanding laki-laki dalam berbagai aspek. Sejak Kongres Wanita Indonesia Pertama pada Tahun 1928 yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa Nasionalisme dikalangan perempuan merupakan tonggak sejarah dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam bidang politilk.

    Sejak Pemilu 1987, persentase perempuan di DPR tidak pernah turun dari dua digit: 1987 (13,0%), 1992 (12,5%), dan 1997 (10,8%). Namun persentase perempuan di DPR hasil Pemilu 1999 hanya 9,0%.Keadaan itulah yang mendorong organisasi-organisasi perempuan melancarkan gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen melalui kebijakan afirmasi (affirmative action) dalam bentuk kuota 30% perempuan dalam pemilu demokratis. Sebab, berdasarkan pengalaman banyak negara penerapan kebijakan afirmasi dalam sistem pemilu, terbukti berhasil signifikan meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

    Buah perjuangan itu terlihat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU No. 31/2002) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 12/2003).

    Pasal 13 ayat (3) UU No. 31/2002 mengintroduksi perlunya keadilan gender dalam kepengurusan partai, dan Pasal 65 ayat (1) UU No. 12/2003 untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif.

    Setelah dipraktekkan melalui Pemilu Legisaltif 2004, ketentuan undang-undang pemilu itu berhasil meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Jika jumlah anggota perempuan DPR hasil Pemilu 1999 adalah 45 orang atau 9% dari 500 anggota, maka hasil Pemilu 2004 jumlahnya meningkat menjadi 61 orang atau 11% dari 550 anggota DPR.

    Pada Pemilu Legisaltif 2009, pada saat DPR dan pemerintah menyusun undang-undang politik baru, organisasi-organisasi perempuan kembali berjuang dengan target agar formulasi kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan di undang-undang lebih kongkrit dan lebih menguntungkan perempuan.

    Sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No. 2/2008) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (UU No. 10/2008).

    Pasal 2 ayat (5) UU No 2/2008 secara eksplisit mengharuskan partai politik menempatkan sedikitnya 30% perempuan dalam kepengurusan partai. Sedang untuk mempertegas kuota 30% perempuan, Pasal 55 ayat (2) UU No. 10/2008 mengadopsi susunan daftar calon model zipper yang dimodifikasi: dalam setiap tiga calon, sediktinya terdapat satu calon perempuan. Hasilnya Pemilu 2009, menunjukkan keterwakilan perempuan sebesar 18 persen atau 101 orang, Pemilu 2014 mencapai 14,32 persen atau sebanyak 97 orang, dan Pemilu 2019 mencapai 20,5 persen atau 118 orang (Kompas.com, 26/07/2019).

    Melalui Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan dalam Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 (UU Hak Politik Perempuan) dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 (UU Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/CEDAW), sejatinya merupakan jaminan perlindungan konstitusional terhadap kaum perempuan yang merupakan derivasi dari pasal 27 ayat (1) dan pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan poerlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dalam konteks norma ini, kaum perempuan dikontruksikan sebagai pihak yang berhak untuk menerima perlakuan khusus agar mencapai persamaan dan keadilan dalam bidang politik, khususnya meningkatkan keterwakilan kaum perempuan sebagi anggota DPR.

    Minimnya jumlah keterwakilan perempuan di DPR tentu tidak lagi dapat dilihat bahwa kedudukan kaum perempuan dan laki-laki harus didudukan setara dalam bidang politik, melainkan harus diupayakan tindakan afirmatif (Affirmative Action) yang bersifat khusus kepada kaum perempuan sehingga kedudukanya dapat disetarakan dengan laki-laki.

    Imbas PKPU No. 10 Tahun 2023

    Menurut perhitungan Dosen Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, ketentuan pembulatan kebawah ini akan membuat keterwakilan perempuan tak mencapai 30% didapil dengan jumlah kursi 4,7,8 dan 11. Dari total Dapil DPR RI sebanyak 84 dapil, berdasarkan simulasi ketentuan pembulatan kebawah ini akan berdampak terhadap 38 Dapil DPR RI. Artinya jumlah caleg perempuan akan berkurang 38 orang dalam satu partai. Jika dikalikan dengan 18 Partai politik peserta Pemilu 2024, maka caleg perempuan akan berkurang 684 orang. Jumlah angka yang cukup besar bagi kesempatan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik khususnya sebagai Caleg Legislatif di Pemilu 2024.

    Dari hal tersebut pembuat undang-undang dan KPU RI sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemilu seakan abai dengan lintasan perjuangan perempuan untuk dapat terlibat aktif dalam kontestasi politik melalui Afirmasi 30% keterwakilan perempuan dan menghianati Undang-undang Pemilu no. 17 tahun 2017 pasal 245 yang menyatakan Daftar Bakal Calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

    Oleh Karenanya, Bawaslu dapat menerbitkan rekomendasi agar KPU harus menjalankan amanat rundang-undang yang menjamin keterwakilan perempuan sebagai bakal calon anggota DPR dan DPRD. Apabila KPU mengabaiakn rekomendasi Bawaslu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) UU Pemilu, Bawaslu diberi Hak Hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian Material kepada Mahkamah Agung.

    Sebagai sarana Integrasi Bangsa, Pemilu haruslah menjadi manifestasi kehendak bangsa untuk menuju Indonesia yang Adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan sesuai cita-cita para Founding Fathers yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Hal itu tidak dapat mewujud jika hak-hak konstitusional Perempuan sebagai warga negara untuk dipilih diamputasi. Untuk itu sebagai bentuk kedaulatan rakyat, hak politik Perempuan harus segera dipulihkan melalui Revisi pasal 8 PKPU No 10 Tahun 2023 yang diskriminatif. Dengan harapan besar keterwakilan Perempuan dapat meningkat dalam Pemilu 2024 esok. Semoga.

  • Revisi UU TNI Mengembalikan DwiFungsi, Melanggar Konstitusi dan Mengkhianati Reformasi

    Melanesiatimes.com – Pemerintah saat ini tengah menyiapkan agenda revisi terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam draft terakhir, April 2023 yang tertuang dalam slide pembahasan RUU TNI terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

    Kami menandang pemerintah sebaiknya meninjau ulang agenda revisi UU TNI, mengingat hal ini bukan merupakan agenda yang urgen untuk dilakukan saat ini. Ditambah lagi, substansi perubahan yang diusulkan oleh pemerintah bukannya memperkuat agenda reformasi TNI yang telah dijalankan sejak tahun 1998, tapi justru malah sebaliknya. Alih-alih mendorong TNI menjadi alat pertahanan negara yang profesional, sejumlah usulan perubahan memundurkan kembali agenda reformasi TNI.

    Berdasarkan draft yang ada, kami menilai terdapat beberapa usulan perubahan UU TNI yang membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan HAM, antara lain:

    Pertama, perluasan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara. Revisi UU TNI yang memasukan fungsi TNI bukan hanya sebagai alat pertahanan negara tetapi juga keamanan negara adalah hal yang keliru. Dinegara demokrasi fungsi Militer adalah sebagai alat pertahanan negara yang dipersiapkan, dididik dan dilatih untuk perang. Oleh karena itu meletakkan fungsi militer sebagai alat keamanan negara adalah keliru dan membahayakan demokrasi karena militer dapat digunakan untuk menghadapi masyarakat jika dinilai mereka sebagai ancaman keamanan negara. Penambahan fungsi militer sebagai alat keamanan negara sama saja memberikan cek kosong untuk militer dapat masuk dalam menjaga keamanan dalam negeri .Hal ini akan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dan mengembalikan format dan fungsi militer seperti di masa rezim otoriter orde baru.

    Kedua, pencabutan kewenangan Presiden untuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Ketentuan tentang kewenangan Presiden tersebut seharusnya tetap dipertahankan dan tidak boleh dicabut di dalam UU TNI sebagai regulasi organik yang mengatur tentang TNI. Pasal 10 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Hasil Amandemen menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dalam kedududkannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata, Pasal 14 UU No. 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara menegaskan Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan TNI

    Dengan dihapusnya kewenangan pengerahan dan penggunaan TNI oleh Presiden di dalam UU TNI, hal ini menjadi berbahaya karena akan menempatkan pengerahan dan penggunaan TNI di luar persetujuan dan kontrol Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini tentu akan meletakkan fungsi TNI kembali seperti di masa lalu dimana TNI dapat bergerak dalam menghadapai masalah keamanan dalam negeri dengan dalih operasi militer selain perang tanpa mellaui keputusan presiden. Hal ini tentu melanggar prinsip supremasi sipil sebagai prinsip dasar dalam negara demokrasi dalam menata hubungan sipil-militer yg demokratis.

    Ketiga, perluasan dan penambahan jenis-jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Usulan perubahan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yang memperluas dan menambah cakupan OMSP menunjukan paradigma dan keinginan politik untuk memperluas keterlibatan peran militer di luar sektor pertahanan negara. Hal ini dapat dilihat dari penambahan 19 jenis OMSP dari yang sebelumnya berjumlah 14 jenis yang dapat dilakukan oleh TNI. Bahkan beberapa penambahan tersebut di antaranya tidak berkaitan dengan kompetensi militer, seperti penanggulangan narkotika, prekursor dan zat adiktif lainnya, serta dalam upaya mendukung pembangunan nasional. Adanya perluasan dan penambahan cakupan OMSP akan mendorong keterlibatan TNI yang semakin luas pada ranah sipil dan keamanan negeri, termasuk untuk mengamankan proyek-proyek pembangunan pemerintah.

    Lebih dari itu, upaya perluasan keterlibatan peran TNI di luar sektor pertahanan negara dengan dalih OMSP juga dipermudah, mengingat adanya usulan perubahan bahwa dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah (PP), tidak lagi berdasarkan keputusan politik negara, termasuk dalam hal ini otoritas DPR. Jika usulan perubahan ini diadopsi, hal ini menjadi berbahaya karena menempatkan pengerahan dan penggunaan pasukan TNI dalam konteks OMSP tidak bisa dikontrol dan diawasi oleh DPR.

    Keempat, perluasan jabatan-jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira TNI aktif. Adanya usulan perubahan yang memberikan ruang bagi TNI untuk dapat menduduki jabatan sipil yang lebih banyak dan lebih luas sebagaimana tercantum dalam draft RUU Pasal 47 point 2 dapat membuka ruang kembalinya Dwi fungsi ABRI seperti yang pernah dipraktikan di era rezim otoritarian Orde Baru. Penting diingat, pada masa Orde baru, dengan dasar doktrin Dwifungsi ABRI, militer terlibat dalam politik praktis dimana salah satunya dengan menduduki jabatan-jabatan sipil di kementerian, lembaga negara, DPR, kepala daerah dan lainnya. Dengan demikian, upaya perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira TNI aktif dalam draft revisi UU TNI dapat membuka ruang baru bagi TNI untuk berpolitik. Hal ini tentunya menjadi kemunduran jalannya reformasi dan proses demokrasi tahun 1998 di Indonesia yang telah menempatkan militer sebagai alat pertahanan negara.

    Di negara demokrasi, fungsi dan tugas utama militer adalah sebagai alat pertahanan negara. Militer di didik, dilatih dan dipersiapan untuk perang. Militer tidak di design untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Penempatan militer di luar fungsinya sebagai alat pertahanan negara bukan hanya salah, akan tetapi akan memperlemah profesionalisme militer itu sendiri. Profesionalisme dibangun dengan cara meletakkan dia dalam fungsi aslinya sebagai alat pertahanan negara dan bukan menempatkannya dalam fungsi dan jabatan sipil lain yang bukan merupakan kompetensinya.

    Lebih jauh, adanya upaya perluasan ruang bagi perwira TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil tidak lebih sebagai langkah untuk melegalisasi kebijakan yang selama ini keliru yaitu banyaknya anggota TNI aktif yang saat ini menduduki jabatan-jabatan sipil seperti di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan bahkan di Badan Usaha Milik Negara. Ombudsman RI sendiri mencatat setidaknya sebanyak 27 anggota TNI aktif menjabat di BUMN. Belakangan ini juga ada perwira TNI aktif yang menduduki jabatan kepala daerah seperti di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Penjabat Gubernur Provinsi Aceh.

    Penting untuk dicatat, kehidupan demokrasi yang dicapai dan dinikmati hari ini adalah buah dari perjuangan politik berbagai kelompok pro demokrasi pada tahun 1998. Oleh karena itu, kalangan elit politik, terutama yang tengah menduduki jabatan strategis di pemerintahan, semestinya menjaga dan bahkan memajukan sistem dan dinamika politik demokrasi hari ini, dan bukan sebaliknya malah mengabaikan sejarah dan secara perlahan ingin mengembalikan model politik otoritarian Orde Baru.

    Kelima, memperkuat impunitas anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Adanya usulan perubahan Pasal 65 ayat 2 UU TNI yang menyatakan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan hukum pidana umum, bertentangan dengan semangat dan agenda reformasi TNI tahun 1998. Penting dicatat, reformasi sistem peradilan militer merupakan salah satu agenda reformasi TNI yang telah dimandatkan dalam Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No. VII tahun 2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ke dua dasar hukum tersebut mengamanatkan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

    Pelaksanaan agenda tersebut menjadi penting, tidak hanya sebagai bentuk implementasi prinsip equality before the law sebagai salah satu prinsip penting negara hukum, tapi juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, termasuk mencegah impunitas terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum.

    Keenam, perubahan mekanisme anggaran pertahanan dan dilangkahinya kewenangan Menteri Pertahanan (Menhan). Rencana revisi UU TNI juga meliputi perubahan anggaran TNI berasal dari APBN tidak terbatas anggaran pertahanan. Hal ini dapat dilihat pada usulan perubahan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UU TNI dari yang sebelumnya menyatakan TNI dibiayai dari “anggaran pertahanan negara” yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi “TNI dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Perubahan ini menunjukan akan ada pos anggaran baru bagi TNI di luar anggaran pertahanan. Hak ini akan membuka ruang anggaran non-budgeter yang dulu pernah ada dan dihapuskan karena rawan terjadinya penyimpangan.

    Lebih jauh, perubahan mekanisme juga terlihat dari dilangkahinya kewenangan Menteri Pertahanan dalam penyusunan anggaran. Hal ini terlihat dari perubahan klausul Pasal 67 yang sebelumnya menyatakan bahwa dalam hal pemenuhan anggaran TNI, Panglima TNI mengajukan kepada Menteri Pertahanan kemudian diubah menjadi mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk dibiayai APBN. Dengan adanya perubahan tersebut, Mennhan tidak hanya sekedar dilangkahi kewenangannya, tapi juga menempatkan proses penyusunan anggaran TNI di luar kontrol pemerintah, dalam hal ini kementerian pertahanan, karena TNI dapat mengajukan sendiri dan langsung kepada Menteri Keuangan untuk dibiayai dalam APBN.

    Berdasakan pandangan di atas, kami mendesak pemerintah untuk tidak melanjutkan agenda revisi UU TNI, selain tidak urgen untuk dilakukan saat ini, sejumlah subtansi usulan perubahan juga membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan HAM. Adalah lebih baik jika pemerintah saat ini memfokuskan pada penyelesaaian pekerjaan rumah reformasi TNI yang tertunda, seperti reformasi sistem peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial (Koter), serta melakukan evaluasi dan koreksi secara menyeluruh terhadap penyimpangan tugas pokok TNI.

    Jakarta, 9 Mei 2023

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

    (Imparsial, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Forum de Facto, KontraS, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Malang, Setara Institute, AJI Jakarta)

    Narahubung:
    1. Al Araf (Centra Initiative)
    2. Wahyudi Djafar (ELSAM)
    3. Gufron Mabruri (Imparsial/)
    4. Julius Ibrani (PBHI)
    5. M. Isnur (YLBHI)
    6. Usman Hamid (Public Virtue)

  • Indonesia dan Rusia Menandatangani MOU Kerjasama di Bidang Hukum

    Melanesiatimes.com  – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Anatolievich Chuychenko untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang hukum.

    Penandatanganan MoU dilakukan pada Kamis (11/05/2023) dalam rangkaian acara 11st. Saint. Petersbug International Legal Forum 2023.

    Yasonna menjelaskan MoU Indonesia dan Rusia akan meningkatkan kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara, dalam isu-isu yang mewakili kepentingan bersama berdasarkan prinsip dan kaidah hukum internasional. Lingkup kerja sama mencakup banyak hal, di antaranya Peraturan Perundang-undangan, Administrasi Hukum Umum, Pemasyarakatan, Imigrasi, Kekayaan Intelektual, Hak Asasi Manusia dan Strategi Kebijakan. Selain itu kerja sama juga dapat dilakukan dengan kantor wilayah di setiap provinsi yang menyediakan layanan publik dan hukum.

    Kegiatan kerja sama dapat berupa pertukaran pengalaman dan kunjungan antara para ahli dan pejabat, seminar gabungan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia seperti pendidikan dan pelatihan, kuliah, studi kasus, dan pemberian bantuan hukum guna menjamin akses keadilan bagi semua.

    Yasonna selanjutnya menegaskan bahwa implementasi dari MoU ini akan membantu tugas kita masing-masing dalam menjawab tantangan global dan meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum.

    Kerja sama bidang hukum antara Indonesia dan Rusia telah dimulai sejak lima tahun terakhir.

    Kerja sama ini diawali dengan penandatanganan Bantuan Hukum Timbal Balik di Moskow pada tahun 2019. Selanjutnya, di bulan Maret tahun 2023 lalu kedua negara melakukan perjanjian Ekstradisi di Bali.

    Untuk diketahui, partisipasi delegasi Kementerian Hukum dan HAM dalam 11st Saint Petersbug International Legal Forum 2023 dipimpin oleh Menteri Yasonna H. Laoly, didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahardian Muzhar serta Staf khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri Ibu Linggawati Hakim serta delegasi lainnya.

  • Lembaga Keumatan Kristen DIY Audiensi dengan Pengurus Yayasan Bopkri

    Melanesiatimes.com – Lembaga Keumatan Kristen DIY melakukan audiensi dengan Pengurus Yayasan BOPKRI (Badan Oesaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia) di Kantor Yayasan BOPKRI, Kamis, 4 Mei 2023.

    Audiensi Lembaga Keumatan Kristen DIY itu diikuti oleh BPC GMKI Yogyakarta, DPD GAMKI DIY, DPD PWKI DIY, DPD PIKI DIY, dan DPD PARKINDO DIY.

    Teguh Takalapeta, Ketua Cabang GMKI Yogyakarta mengatakan bahwa audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran konsolidasi Lembaga Keumatan sekaligus memohon dukungan terhadap pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GSKI) DIY yang sedianya akan dilaksanakan akhir bulan Mei.

    “Maksud dan tujuan audiensi kami dengan Pengurus Yayasan BOPKRI adalah menyampaikan pokok-pokok pemikiran, meminta arahan dukungan dan memohon restu terhadap pelaksanaan Konferda GSKI DIY 2023 sekaligus pelantikan DPD GSKI DIY Masa Bakti 2023-2025,” ungkap Teguh.

    Lembaga Keumatan Kristen DIY mendorong pembentukan GSKI DIY untuk menjaga keberlanjutan kaderisasi pemimpin dan penggerak negara-bangsa Indoneisa yang berideologi nasionalis dan ekumenis.

    “Semangat pembentukan GSKI DIY bukanlah membentuk gerakan siswa Kristen yang eksklusif dalam pergaulan sesama anak bangsa, namun justru semangatnya adalah melengkapi sekolah-sekolah dalam menggembleng siswa menjadi calon-calon pemimpin dan penggerak yang berkarakter nasionalis dan ekumenis,” tandas Takalapeta.

  • Mantan Bendahara Umum Kohati PB HMI, Resmi Daftar Calon Anggota DPD RI 2024

    Melanesiatimes.com – Siti Aminah Amahoru resmi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif ( Caleg) DPD RI di Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Provinsi Maluku Kamis, (11/05/23).

    Setelah melewati tahap pemeriksaan berkas oleh KPU yang diawasi Bawaslu provinsi Maluku, berkas Perempuan asal Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah itu dinyatakan memenuhi syarat dan kemudian dibacakan berita acara pendaftaran bakal calon DPD RI.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang hari ini telah memproses serta mengawal pendaftaran dengan lancar dan persyaratan saya dinyatakan lengkap. semua dokumen yang saya ajukan lengkap dan Alhamdulillah diterima sebagai bakal calon DPD RI,”kata ex Dekan Fisip UIC Jakarta yang biasa di sapa Ichy itu.

    Perempuan berdarah Campuran Sepa- Besi, Seram Utara itu mengaku Motivasi terbesarnya maju sebagai Senator adalah dapat tampil Aspiratif, Kolaboratif mengantongi kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi, menjadikan masyarakat Maluku sebagai Ikon Pembangunan dari berbagai aspek.

    “Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pers yang hari ini hadir mengawal kami. Kami sangat percaya bahwa demokrasi ini akan baik ketika disebar luaskan oleh teman teman media dengan baik” kata Bendahara Umum KOHATI PB HMI periode 2016-2018 itu.

    Amahoru mengaku, prinsip besar esensi politik dalam sistem demokrasi adalah bagaimana mengantongi kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi.

    “Ketika ada yang mengatakan bahwa dalam politik itu jahat, politik tidak ada kawan yang sejati, Saya merubah itu dengan paradigma yang baru, bahwa kita menjadikan politik sebagai politik yang etis dan berkeadaban,”kata aktivitas Muda Inspiratif itu.

    Saya kalangan muda dari 14 kandidat bakal calon, di usia 35 tahun saya memberanikan diri untuk maju sebagai calon DPD RI” tegas Amahoru penuh semangat.

  • Daftar Kampus Terbaik di Kawasan Melanesia Indonesia Versi UniRank Tahun 2023

    Melanesiatimes.com – Nelson Mandela pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Melalui pendidikan, seseorang akan menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga memiliki kecenderungan untuk memanusiakan manusia lainnya.

    Kita bicara soal pendidikan di indonesia, selama Era Orde Baru, pendidikan antara wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur memiliki perbrdaan yang sangat jauh, namun perbedaan tersebut telah terjawab sejak Era Reformasi, kini tepatnya berada di kawasan Melanesia Indonesia pendidikan sudah mulai berkebang dan kedepan terus berkembang. Berikut informasi yang di himpun dari berbagai sumber terkait perkembangan pendidikan di kawasan melanesia.

    Kepulauan Papua

    Kepulauan Papua sering dianggap sebagai daerah dengan kualitas pendidikan yang kurang memadai. Namun, di Papua terdapat beberapa universitas dengan fasilitas yang memadai dan kualitas yang tak kalah dengan perguruan tinggi lain di Indonesia. Bahkan, terdapat di 3 universitas terbaik di Papua versi unirank tahun 2023 yang bisa menjadi pilihan bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di sana.

    Pertama Universitas Cenderawasih atau disingkat UNCEN, kampus ini menempati peringkat pertama sebagai universitas terbaik di Papua versi uniRank 2023. Kampus negeri ini terletak di kota Jayapura dan dikenal sebagai kampus paling hits di Papua.

    Kedua Universitas Sumamus Merauke (UNMUS) kampus ini menduduki posisi kedua sebagai universitas terbaik di Papua versi meniRank tahun 2023. Kampus ini berada tepat di merauke dan di tingkat nasional menempati peringkat 233.

    Terakhir Universitas Yapis Papua Universitas Yaris Papua (UNIYAP) berada di urutan ketiga sebagai universitas terbaik di Papua versi UniRank tahun 2023.

    Kampus ini berada di kota Jayapura Tepatnya di Jalan Sam Ratulangi Trikora Kecamatan Jayapura Utara kampus yang memiliki singkatan niat ini menempati peringkat ke-452 di tingkat nasional.

    Sedangkan di Papua Barat, pada tahun 2023 menjadi tahun yang penuh prestasi bagi beberapa perguruan tinggi di Papua Barat, yang berhasil menyandang rangking tinggi di uniRank.

    Pertama adalah Universitas Papua atau yang disingkat UNIPA, kampus ini terletak di manokwari, unipa berdiri sejak tahun 2000.

    Kedua Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kota Sorong, universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong berada di urutan kedua dalam daftar perguruan tinggi terbaik di Papua Barat dan papua Barat Daya versi uniRank.

    Ketiga adalah Universitas Kristen Papua, kampus ini berlokasi di Manokwari, salah satu perguruan tinggi di Papua Barat dan Papua Barat daya versi uniRank tahun 2023.

    Terakhir adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sorong berlokasi di sorong menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Papua Barat dan papua Barat Daya versi uniRank. Perguruan tinggi ini menawarkan program studi bidang ekonomi dan bisnis.

    Kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT),

    Kita menuju ke kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT), perlu diketahui wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki deretan Universitas favorit, hal ini tidak terlepas dari prestasi yang dimiliki kampus di berbagai daerah di NTT, sehingga diakui sebagai universitas terbaik.

    Pertama Universitas Nusa Cendana. Tak disangka kampus yang berada di daerah Kupang ini menjadi peringkat nomor 1. Kampus ini diketahui berdiri sejak tahun 1962, salah satu kampus Negeri Ini juga menempati rangking biaya 130 dalam skala nasional.

    Kedua Universitas Katolik Widya Mandira, ternyata kampus yang berlokasi di wilayah Kupang ini berada di peringkat nomor 2. Kampus ini berdiri sejak tahun 1982, salah satu kampus swasta kenamaan ini juga mendapat rangking 233 tingkat nasional.

    Terakhir yaitu Universitas Timor, diketahui kampus yang terletak di daerah Kefamenanu ini menduduki peringkat nomor 3 dan kampus ini baru berdiri sejak tahun 2014, salah satu kampus Negeri unggulan ini juga berada di rangking ke-237 tingkat nasional.

    Itulah informasi yang telah di himpun dari berbagai sumber yang telah disajikan, jika bermanfaat, silahkan sebagkan ke semua kontak media sosial anda, ketika anda sebarkan informasi baik, maka anda juga ikut membantu pembangunan terutama pendidikan di indonesia.

  • Aksi Dedolarisasi Semakin Meningkat Tahun 2023

    Melanesiatimes.com –  Pemirsa Apakah akhir-akhir ini sering mendengar terkait dengan istilah biodatalisasi atau mungkin anda sudah familiar dengan istilah tersebut karena seringkali muncul di berbagai pemberitaan seperti yang ada di sekeliling saya saat ini dan menjadi fenomena ekonomi, namun, tahukah kamu apa sebetulnya pengertian dari dedolarisasi.

    Secara singkat dedolarisasi berarti mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat baik dalam bentuk transaksi perdagangan internasional ataupun pengurangan porsi dolar as di cadangan devisa. Langkah ini pun disebut dapat meningkatkan efisiensi dalam berkata di dalam perdagangan internasional sekaligus menekan risiko fluktuasi nilai tukar.

    Aksi mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin marak terjadi banyak negara-negara mulai menerapkan kebijakan penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan bilateral, tak ketinggalan Indonesia juga memulai langkah meninggalkan dependensi terhadap dolar dari negeri Paman Sam.

    Caranya dengan mengencangkan kerjasama melalui instrumen lokal yang kini telah diperluas dengan skema Local Currency Transaction (LCD) sejak 2018 Bank Indonesia sudah melakukan kerjasama ini dengan bank sentral Malaysia dan Thailand Kemudian pada 2020 Indonesia mulai menjalin kerjasama serupa dengan Jepang, hingga pada 2021 dengan China, implementasi pelaksanaan LCD pun meluas dengan hadirnya Korea Selatan yang menandatangani kesepakatan kerjasama penggunaan mata uang lokal masing-masing dalam transaksi perdagangan investasi serta sistem pembayaran pada awal bulan Mei tahun ini.

    Adapun transaksi penggunaan LCT Indonesia dengan negara mitra tersebut menunjukkan kinerja yang manis, rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data terkini Bank Indonesia menunjukkan transaksi menggunakan mata uang lokal dalam instrumen lct hingga Februari 2023 telah mencapai 957 juta dolar AS, nilai transaksi LCD hingga Februari 2023 tersebut telah meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan realisasi transaksi lct pada 2022 yang sebesar 350 juta dolar AS. Selain itu jumlah pelaku lct juga meningkat bila dibandingkan tahun lalu, pada 2022 Bank Indonesia mencatat jumlah pelaku lct mencapai 1.740 dan jumlahnya naik menjadi 2.014 pelaku saat ini.

    Sebagai contoh apabila kita hendak melakukan transaksi perdagangan internasional dengan negara lain misalnya Malaysia ataupun Thailand kita harus terlebih dahulu menukarkan mata uang Rupiah kita ke mata uang Dollar Amerika Serikat dan setelahnya barulah ditukarkan ke mata uang negara masing-masing. Begitupun sebaliknya apabila Malaysia dan juga Thailand ataupun negara lain hendak melakukan transaksi perdagangan internasional dengan Indonesia, maka mereka harus menukarkan mata uang negara mereka ke Dollar Amerika Serikat dan baru setelahnya ditukarkan kembali ke mata uang Rupiah.

    Namun kini dengan local currency transaction perdagangan internasional dan juga perdagangan bilateral antara Indonesia dan negara lain dapat menggunakan mata uang lokal negara masing-masing, bahkan tidak hanya terbatas pada perdagangan ekspor dan juga impor namun juga ke perdagangan individual di dalam ritel, sebagai contoh apabila sekarang kita berkunjung ke Korea Selatan dan kita hendak jajan kita dapat langsung menggunakan mata uang Rupiah atau bertransaksi dengan menggunakan QRIS.