Blog

Melanesiatimes.com – Sebuah akun Twitter anonim, @gosip_ilmiah menuding bahwa salah seorang pejabat tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat Jendral telah memiliki 2 (dua) istri, yakni istri sah dan istri siri.

“Kesaksian orang yang kenal dengan janda berinisial MNM yang dikabarkan merupakan istri kedua Jendral,” tulis @gosip_ilmiah, Selasa (2/5).

Tidak hanya beristri sirih, jenderal TNI tersebut dikatakan sampai menelantarkan seorang anak yang masih berusia sekitar 6 tahun.

“Beredar informasi terkait seorang pejabat militer dengan pangkat Jenderal yang memiliki anak kandung di luar pernikahannya. Anak laki-laki itu berusia 6 tahun, mirisnya anak ini tidak mendapat pengakuan secara sah oleh Jenderal yang adalah Ayah kandungnya, dan tidak menempuh pendidikan sekolah dan harus jauh dari ayahnya karena tinggal di seberang pulau diasuh oleh ibu juga neneknya,” jelas anonim itu.

Disebut juga, bahwa diduga anak dari oknum jenderal itu beberapa kali datang ke Jakarta untuk bertemu dengan ayahnya.

“Terkadang hanya sesekali datang ke Jakarta untuk menemui ayah kandungnya,” lanjutnya.

Alasan mengapa situasi itu sampai terjadi, mereka duga bahwa ada kaitan penting terhadap karir kemiliteran oknum jenderal TNI AD itu.

“Hal ini dapat menjadi citra buruk saat TNI diterpa masalah terkait kinerjanya selama ini. Apalagi Jenderal tersebut memegang peranan kuat pada matra TNI,” tandasnya.

Oleh sebab itu, mereka berharap agar Komisi I DPR RI mau memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi kebenarannya.

“Semoga setelah masa reses selesai dan minggu depan aktif kembali, hal tersebut bisa dibawa ke RDP Komisi I dengan Panglima TNI,” pungkasnya.

Sontak postingan tersebut membuat netizen geram. Bahkan mereka meminta agar ada sikap tegas dari instansi terkait, baik Kementerian Pertahanan maupun Mabes TNI untuk mengambil respons tegas.

“Berita simpang siur soal salah satu petinggi militer punya istri 2? Semoga ga bener sih, kemenhan sebelumnya juga udah bilang kalau punya bini 2 auto pecat kan?,” tulis @BabehRuslan.

Bahkan ada juga netizen yang menyeret Mustang Ford bernomor polisi B 1983 RFD. Disebut-sebut, mobil sport berkelir merah itu terparkir di sebuah hotel bintang lima itu dan merupakan kendaraan yang dimiliki oleh seorang janda diduga istri siri petinggi TNI AD tersebut.

“Ngeri juga kalau bener mustang merah PELAT RFD yang di palembang itu punya istri sirih-nya petinggi militer, harus divalidasi ga sih ini?,” tulis @Monalisa429.

Melanesiatimes.com – Momentum Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, 2023 menjadi perhatian dari berbagai pihak.

Tidak mau ketinggalan, mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Komite Muda Nusantara (KMN) ikut merayakan hari Pendidikan Nasional dengan menggelar Fokus Group Discussion (FGD).

Diskusi tersebut menghadirkan berbagai narasumber mulai dari pengamat hukum, akademisi, aktivis mahasiswa dan pemuda.

Pengamat Hukum (Daniel Hutabarat), dalam pemaparan materinya menyampaikan bahwa, pendidikan dapat merubah nasib seseorang bahkan dapat merubah nasib satu bangsa. Diperlukan pendidikan karakter bagi para mahasiswa yang bersentuhan pada tindakan korupsi. Ujar Daniel Hutabarat dalam acara FGD yang diadakan Komite Muda Nusantara (KMN), di Rumah Makan Handayani Prima, Matraman Raya, Jakarta Pusat. Selasa (02/05/2023).

Terakhir, Daniel juga mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan mendorong lembaga anti rasua yang dibawah kepemimpinan Komjen (Pur) Polisi Firli Bahuri untuk terus menindak pelaku kejahatan korupsi. Tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PERMAHI Saiful Salim menyampaikan semangat anti korupsi di sini, saiful juga menuturkan data korupsi sepanjang 2004 hingga 2020. Korupsi di indonesia itu kurang lebih ada 1396 kasus korupsi. “Sebagai anak muda dirinya juga mengatakan bahwa semangat anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri.” Ujarnya

Selain itu, akademisi yang kini menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Jakarta (UIJ) Abdul Haris, menyoroti kasus korupsi di lembaga pendidikan, swasta dan organisasi di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa, selama ini banyak kekeliruan di lembaga pendidikan, ada yang hanya memanfaatkan lembaga untuk hanya mencari duit dan kumpulin duit, kita ingin lembaganya bagus berkualitas tapi kita berikan otonomi untuk cari duit. Sekarang ini ada pergeseran nilai di masyarakat, orang tidak melihat integritas tetapi masyarakat melihat dari harta kekayaannya.

Haris juga mengingatkan masyarakat dan lembaga penegak hukum, bahwasanya, korupsi itu bukan hanya terjadi di lembaga negara, tapi, terjadi juga di dalam organisasi, dan lembaga swasta.

“Korupsi ada dimana mana, bukan hanya di lembaga-lembaga negara, akan tetapi hampir di semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita.” Tuturnya

Selain tiga narasumber diatas, terakhir, CO-Founder Kolaborasi Millenial, Faizin menyoroti aksi mahasiswa yang mengatakan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berintegritas, karena dianggap memecat direktur penyelidikan KPK tanpa sebab, Hanya orang tidak paham konstitusi yang menganggap pemecetan tersebut tanpa sebab.

Menurut Faizin, “seharusnya mahasiswa dan kita semua berkolaborasi dengan KPK untuk pemberantasan korupsi dan mendorong KPK agar bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan (Kemendikbud-Ristek) untuk membumikan pendidikan anti korupsi di sektor – sektor pendidikan”Ujarnya

Untuk diketahui kegiatan tersebut mengangkat tema, “Membumikan Semangat Anti Korupsi Dikalangan Mahasiswa . Adapun narasumber yang turut hadir dalam diskusi tersebut diantaranya ; Dr. Abdul Haris, Wakil dekan III FIS UNJ, Daniel Hutabarat yang juga merupakan Praktisi Hukum, Saiful Salim Ketua Umum DPN PERMAHI, dan juga Faizi yang merupakan Anak muda milenial.

Melanesiatimes.com – Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Nasional Jakarta Bergerak menyambangin Mabes Polri guna melakukan unjuk rasa, Senin, (01/05/2023).

Koordinator aksi Jundil Waemese mengatakan, PT Anugerah Tujuh Sejati adalah perusahan beralamat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri , Kayu Tangi Komplek Simpang Pondok Metro Jalur 1 No.45 RT 38 RW 03. Kel. Alalak Utara Kalimantan Barat.

“Gerakan aksi unjuk rasa dari Aliansi Aktivis Nasional Jakarta Bergerak terkait duduk perkara dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rta antara Asmari, Muhammad Taberani lawan PT. Anugerah Tujuh Sejati dan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin.”

“Sebagai tergugat PT. Anugerah Tujuh Sejati dan PT. Energi Batubara Lestari adalah pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati Tapin, sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 135 menyatakan bahwa pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang Hak atas tanah, pasal 136 menyatakan ayat (1) pemegang IUP dan IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”. Ujarnya saat berorasi

“Bahwa, pengadilan dalam amar putusan menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.”

“Ironis perjuangan para penggugat dalam kurum waktu yang relalif lama dua tahun lebih dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam mencari keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum yang hingga kini belum menemukan titik terang guna pembayaran lahan”, tuturnya

Lebih lanjut, Mahkama Agung dalam putusan Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp 3.677.660.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus dibayar tunai kepada Para Penggugat.

Selain itu PT. ATS di tuntut membayar material batubara yang sudah di jual dengan nominal sebesar 16 Miliar kepada pemilik lahan karena selama waktu berjalan tidak ada itikad baik menyelesaikan tuntutan pemilik penggugat.

Untuk itu, kami yang tergabung dalam Aktivis Nasional Jakarta BERGERAK mendesak Kepolisian Baik Mabes Polri maupun Polda Kalsel dan Polres Tapin serta Penyidik yang menangani pelaporan agar segera dilakukan gelar perkara dan seret pelaku pidana kejahatan perampasan serta pengrusakan lahan milik Saudara Tabarani yang dilakukan oleh PT. ATS dan Kroni-kroninya termasuk Wakil Gubernur Kalsel yang juga menjabat sebagai Komisaris PT. ATS.

Adapun Poin Tuntutan Aksi :

1. Mendesak Polda Kalsel Periksa rekening PT. ATS karena di duga kuat mengalir ke Oknum – Oknum Pejabat.

2. Mendesak Polres Tapin untuk segera menaikan proses lidik menjadi sidik karena bukti pelanggaran pasal 170,385, dan 406 sudah terang benderang. Apa lagi sudah dikuatkan dengan putusan Mahkama Agung.

3. Mendesak Pemerintah Pusat agar mencabut ijin pertambangan Perusahan PT. Anugerah Tujuh Sejati karena sengaja merampas lahan rakyat dan berkonspirasi memperkaya diri dan kelompok.

Melanesiatimes.com – Hari Buru Internasional (MayDay) jatuh pada tanggal 1Mei 2023, momentum MayDay selalu diperingati setiap tahun, setiap tanggal 1 Mei kaum buruh selalu melakukan aksi demontrasi diseluruh indonesia.

Aksi demontrasi dalam rangka peringatan MayDay juga dilakukan ratusan pekerja atau buruh di Tugu Simpang Lima Jl. Pembangunan, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin, (01/05/2023).

Untuk kelancaran aksi Mayday tersebut, Polres Kabupaten Garut menurunkan ratusan personil, untuk ikut mengatur ketertiban lalu lintas demi kelancaran aksi peringatan MayDay  dan kelancaran aktivitas masyarakat umum.

Dari informasi yang diterima wartawan dilapangan, Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro S.H, S.I.K, juga ikut menemani dan mengawal aksi para kawan – kawan buruh, selain ikut mengawal, AKBP Rio Wahyu Anggoro juga memberikan semangat dan mendoakan peserta aksi. “Semoga Allah memberkati para buruh, memberikan kesehatan, memberi kebahagiaan ketentraman dan makin sejahtera.”

Aksi tersebut mulai pukul 10.00 hingga pukul 12. 50 wib, adapun rangkaian kegitan dalam rangka peringatan MayDay, peserta aksi melakukan orasi – orasi dan pembagian bantuan sosial berupa sembako, kepada pemulung, pedagang dan ojek online yang melintas dan berada disekitar Bundaran Simpang Lima.

Melanesiatimes.com – Setiap 1 Mei diperingati sebagai hari buruh sedunia atau hari buruh internasional atau disebut juga mayday hari buruh internasional 2023 jatuh pada senin 1 Mei 2023 yang ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai tanggal merah atau free libur nasional hari buruh 1 Mei sebagai libur nasional.

Inilah sejarah lengkap MayDay sebagai hari libur nasional di Indonesia. Sejak masa Presiden Republik Indonesia ke-6 penetapan ini berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari libur.

Peringatan ini ditujukan untuk para pekerja atau buruh di seluruh dunia untuk merayakan kontribusi mereka dan menyebarkan kesadaran hak-hak hari buruh biasanya diperingati di berbagai negara dengan melakukan aksi untuk menuntut hak-hak pekerja tentang eksploitasi.

Lantas bagaimana sejarah Hari Buruh Internasional, hari buruh berawal dari gerakan serikat buruh di Amerika Serikat pada abad ke-19 pada tahun 1889 kongres sosialis internasional marxis mengadopsi resolusi untuk demonstrasi internasional besar di mana mereka menuntut Agar para pekerja tidak boleh bekerja lebih dari 8 jam sehari.

Aksi tersebut kemudian menjadi acara tahunan hingga akhirnya diperingati sebagai hari buruh pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Mei 1890 setelah dideklarasikan oleh kongres internasional pertama Partai Sosialis di Eropa pada tanggal 14 Juli 1889 dideklarasikan. Agar para pekerja di Paris mengidentifikasikan setiap tahun pada tanggal 1 Mei sebagai buruh.
Hari persatuan dan solidaritas internasional tanggal 1 Mei di eropa secara historis dikaitkan dengan festival petani tradisional pedesaan tetapi kemudian dikaitkan dengan gerakan buruh modern.

Sejarah Hari Buruh di Indonesia

Hari buruh di Indonesia kembali rutin dirayakan di banyak kota pada masa reformasi ini sekaligus mengusung berbagai tuntutan mulai dari kesejahteraan hingga penghapusan sistem adidaya.

B.J Habi presiden pertama di era reformasi melakukan ratifikasi Konvensi Ilo Nomor 81 tentang kebebasan berserikat buruh pada satu Mei 2013. Terjadi peristiwa sejarah hari buruh yang penting di Indonesia presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan hari buruh sebagai hari libur nasional dari tahun ke tahun.

Setiap tanggal 1 Mei selalu menjadi ajang buruh untuk menuntut hak-haknya mulai dari upah yang pembayarannya tertunda, jam kerja dan upah yang layak, hak cuti hamil, hak cuti haid hingga tunjangan hari raya hari buruh atau medik.

Melanesiatimes.com – Keberulangan penyerangan dan perusakan oleh orang tak dikenal (diduga oknum TNI) terhadap fasilitas Polri, yang terjadi di Kupang (19/4) dan Jeneponto (27/4) menunjukkan rentan dan rapuhnya soliditas prajurit TNI dan anggota Polri di daerah. Kerentanan tersebut berimplikasi terhadap mudahnya percikan konflik muncul dan membesar antara prajurit TNI dan anggota Polri di lapangan. Kondisi ini semakin buruk karena kekeliruan dalam mengekspresikan semangat jiwa korsa.

Jika benar pelaku penyerangan Mapolres Jeneponto adalah aknum TNI, SETARA Institute sangat menyayangkan keberulangan ”Insiden Ciracas (2020)” yang terjadi di Kota Kupang dan Jeneponto ini, sebab oknum TNI dan Polri yang seharusnya memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi justru secara signifikan menjadi penyebab instabilitas keamanan dan ketertiban tersebut, sehingga menyebabkan ketakutan dan mengganggu hak rasa aman warga di tengah masyarakat.

Setiap konflik pasti terdapat aksi dan reaksi sebagaimana yang terjadi di dua tempat tersebut. Tetapi bukan berarti jalan kekerasan yang mesti ditempuh. Oleh karena itu, _leadership_ di tubuh TNI dan Polri menjadi kunci utama. Kalau _leadership_ yang dikembangkan adalah kontestasi kekuatan dan bahkan permisif terhadap kekeliruan jiwa korsa, maka yang akan terjadi adalah konflik laten dan pengutamaan supremasi institusi masing-masing. Padahal, di masa kepemimpinan TNI di bawah Jenderal Andika Perkasa, penegakan hukum atas oknum TNI cukup menjanjikan dan supremasi sipil dijaga dengan baik.

Di sisi lain, institusi Polri yang saat ini mengemban mandat konstitusional sangat luas, harus bisa memastikan dan menyediakan mekanisme kontrol berlapis bagi para anggotanya. Baik kontrol etik, kinerja, maupun dalam berinteraksi dengan anggota TNI. Kalau kewenangan luas itu tidak dijalankan dengan [prudent] dan bertanggung jawab, maka potensi konflik dengan TNI, yang di masa lalu memiliki kuasa di segala arena, akan menjadi pemicu konflik berkelanjutan.

Terhadap penyerangan dan perusakan fasilitas di Polres Jeneponto dan sekitarnya, serta di Kota Kupang, SETARA Institute mendesak aparat penegak hukum untuk memproses hukum para pelaku. Pimpinan masing-masing institusi (TNI/Polri) juga harus menjamin tidak ada upaya melindungi pelaku jika berasal dari institusi mereka, serta menindak tegas oknum-oknum aparat yang diduga terlibat. Bukan hanya sekedar teguran, penempatan khusus, atau mutasi. Tetapi juga sampai kepada pemecatan hingga tuntutan pidana.

Jika organ TNI justru menghalangi [due process of law], maka sudah seharusnya Presiden Jokowi memimpin penyelesaian hukum yang berkeadilan. Tidak cukup penyerangan dan perusakan fasilitas Polri oleh TNI hanya direspons dengan konferensi pers bersama. Pembiaran atas peristiwa semacam ini akan menimbulkan normalisasi kekerasan [normalizing of violence], yang berarti kekerasan itu dianggap sesuatu yang normal, yang sangat membahayakan. Respons artifisial dan simbolik, tanpa penyelesaian hukum, hanya akan menjadi pemicu demoralisasi anggota Polri dan mengikis legitimisasi kepemimpinan Kapolri.

Keberulangan peristiwa TNI serang Polri juga akibat tidak adanya efek jera, dimana TNI masih menikmati [previlege] dengan berlindung di balik Peradilan Militer, yang hanya anggota militer saja yang tahu bagaimana prosedur dan mekanisme penghukuman itu dijalankan. Presiden dan DPR sudah semestinya mengagendakan perubahan UU Peradilan Militer untuk menegaskan bahwa semua orang, jika melakukan tindakan pidana umum, sekalipun dia seorang anggota TNI, tetap harus tunduk pada peradilan umum. []

Melanesiatimes.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif sandiaga Uno mengaku mengeluarkan biaya kampanye sekitar 1 triliun saat menjadi kontestan dalam pemilihan presiden 2019 kala itu sandi maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto di Pilpres 2019

ia pun mengaku bahwa biaya yang dikeluarkan Telah dilaporkan dan diaudit oleh Komisi Pemilihan Umum serta terekam dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara sandi menyampaikan hal itu pada Kamis, (27/04/2023).

2 tahun setelah pilgub DKI itu hampir 1 triliun menurut sandi biaya kampanye yang digelontorkan, itu tidak hanya berasal dari dirinya namun berbagai pihak yang memberikan dukungan kepada pasangan calon tersebut juga turut memberikan dana untuk kampanye.

Terkait hal itu sandi mengklaim bahwa kekuatan logistik yang dimilikinya menjadi incaran berbagai pihak untuk menjadikannya sebagai cawapres di sisi lain ia menilai bahwa hanya diukur dari materi namun pemikiran gagasan hingga strategi menjadi tolak ukur dalam hal tersebut.

Hingga strategi menjadi tolok ukur dalam hal tersebut diketahui sandiaga merupakan menteri paling kaya dalam Kabinet Indonesia maju pada Tahun 2022 ia tercatat memiliki harta mencapai 10,99 T. Sandi kerap dianggap menjadi salah satu figur yang cocok untuk menjadi cawapres Ganjar pranowo yang telah diusung PDIP.