Melanesia Times

Blog

  • Operasi Intelijen Papua dan Asing

    Operasi Intelijen Papua dan Asing

    MELANESIATIMES.COM – Edisi opeheracism Papua meletus lagi pada 24 Agustus 2019. Pemicu utamanya adalah aksi siswa di Surabaya dan Malang. Para siswa menyebarkan dan memijat aliansi tindakan yang disebut ‘Siswa Anti-Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme’. Selain itu, mereka mengangkat Bendera Bintang Pagi, bendera Gerakan Pembebasan Papua, dalam sebuah aksi di seluruh Istana Negara di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.

    Setelah demonstrasi mereda, percikan konflik yang dibesarkan di Wamena, Jayawijaya. Sebuah tipuan tentang seorang guru yang mengeluarkan rasis telah menyebar. Tipuan ini digunakan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk melakukan demonstrasi dengan memobilisasi 200 siswa dan menggunakan seragam SEKOLAH TINGGI untuk menyebarkan masalah rasisme guru.

    Orang-orang dikritik mengapa tidak ditangani dengan senjata? Karena seorang anggota TNI tewas selama kerusuhan sebelumnya. Isu hak asasi manusia harus diawasi tni dan polisi di sana. Setiap tindakan di Papua terkait PBB (Hak Asasi Manusia dan Referendum) harus dikendalikan oleh penangan yang dikendalikan oleh prinsip Luar Negeri.

    “Kerusuhan di Papua, Itu Vanuatu dan Inggris di belakangnya” – A.M. Hendropriyono, Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional

    Papua sekarang menjadi bagian paling rentan dari Republik Indonesia, dengan mudah digunakan sebagai daya tawar bagi AS dan sekutunya. Pada dasarnya, AS ingin Indonesia menjadi mitranya untuk menghadapi tujuan hegemoni Cina melalui inisiatif OBOR (One Belt One Road). Selain itu, AS mengembangkan konsep Indo Pacific dan Higher Road.

    Proxy, yang beraroma di Papua, dilakukan oleh intelijen Inggris dan Australia yang merupakan penangan, dan Vanuatu. Dari informasi tertutup, mantan pejuang proxy lokal Timor Leste dibina seperti Black Water untuk menjadi agen. Kontraktor intelijen bekerja dengan tenang dan mampu berbaur dan menipu dari deteksi kontra-intelijen Indonesia.

    Meskipun sulit untuk membuktikan keterlibatan dinas intelijen asing dalam krisis Papua, tindakan Vanuatu dan Benny Wenda yang saat ini tinggal di Inggris memberikan indikasi bahwa Papua memang sedang dioperasikan. Agen Prinsip hanya memberikan sinyal yang lebih keras kepada pemerintah Indonesia (Mr. Jokowi) untuk membaca dan mengevaluasi kembali perkembangan daerah dan untuk meninjau hubungan bilateral antar negara (terutama dengan Cina).

    Menurut persepsi intelijen, bagian yang paling penting adalah “kesadaran keamanan pejabat negara.” Dari kebocoran spionase Snowden, dari lima badan intelijen, operasi klandestin dilakukan sebelum dan pada tahun 2013, dengan jumlah anggaran hitam yang spektakuler dari lima organisasi intelijen AS sebesar 26,2 miliar USD.

    Intelijen strategis dari sebuah negara dengan kemajuan teknologi saat ini akan mampu mengalahkan negara yang ditargetkan, terutama jika target hanya mampu melindungi dengan pola pikir intelijen taktis, tidak menyadari kemungkinan ancaman konspirasi.

    Intelijen perlu menyaksikan beberapa peristiwa penting selain Papua, seperti demonstrasi ke legislatif (DPR/ DPRD) dan Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah ada korelasi. Operator lapangan dan massa yang dapat dimainkan oleh siapa pun, saya melihat kekuatan inti adalah siswa.

    Penting untuk mengetahui siapa penangan dan Prinsipnya. Jika gerakannya sama, menunjuk, ancaman dianggap sangat serius terhadap presiden, hanya menunggu satu atau dua momentum atau kasus lain sebagai detonator, diperkirakan dapat memblokir Mr Jokowi.

    Kami tidak ingin Presiden Jokowi yang terpilih secara konstitusional untuk “dihapus” oleh negara-negara lain karena kepentingan nasional mereka. Oleh karena itu, intelijen dan pasukan keamanan lainnya disarankan untuk menjadi ekstra fokus, jangan kurang cerdas dan cerdas, ini adalah tentang simbol negara, perdamaian, keamanan, dan prestise Indonesia. (Terjemahan)

    Ramelan,
    Pengamat Intelijen

    Sumber : Facebook (Gabriella Rebbeka)

  • Inilah Pedikasi, Peran Polres Tangerang Selatan Menuju Pilkada

    MELANESIATIMES.COM – Generasi Muda Indonesia  sebagai Control Sosial, dalam menelaah Politik secara damai di Bangsa dan Negara Indonesia, Patut memberi Penilaian terhadap Politik dibangsa ini, Khususnya Politik Diwilayah Tangerang Selatan.

    Sebagai Organisasi Pemuda Dan Mahasiswa, selayaknya hadir ditengah-tengah Masyarakat memberi pemahaman lebih terkait Politik damai dibangsa Indonesia, demi mewujudkan implementasi Pilkada santun ditengah Pandemi Covid 19.

    Peran Organisasi Pemuda dan mahasiswa bukan saja mengkritik kebijakan pemerintah maupun masyarakat, akan tetapi Peran Pemuda dan Mahasiswa sebagai agen of Change membantu Lembaga-lembaga penyelenggaraan Pilkada di Indonesia mulai dari Kerja sosialnya sampai memberikan dedikasi Positif kepada Sosial masyarakat.

    Gerakan Muda Mahasiswa Islam (GEMMI), adalah salah satu organisasi Pemuda dan Mahasiswa yang Hadir dan berkiprah sebagai garda Muda untuk terus meluangkan waktnya sebagai Pemuda Intelektual ditengah-tengah Problem sosial terkait Pilkada Baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, Bahkan Nasional.

    GEMMI sebagai Organisasi Independen yang sepatutnya peran dan Fungsinya sebagai Organisasi Pemuda dan Mahasiswa telah hadir memberi pemahaman yang baik dan benar demi Mewujudkan Pilkada damai dan sejahtera untuk memilih Pemimpin yang Objektif, Profesional, yang mampu memberi kontribusi dan trobosan menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

    Presidium GEMMI Ali Akbar Sangat Antusias terhadap Kinerja Polres Tangerang Selatan dalam rangka mengambil peran dan Posisi Profesional untuk memberi Edukasi terkait dengan Pilkada Tangerang selatan, baik dari tahun 2010-2014 hingga 2014-2020 bahkan sekarang pun 2020-2024 Polres Tangerang Selatan dibawa kepemimpinan AKBP Iman Setiawan dinilai sangat Profesional dan memiliki Nilai Plus mengawal Pilkada Tangerang Selatan menuju Pilkada yang Aman dan damai.

    Gerakan Muda Mahasiwa Islam GEMMI sebagai Organisasi Pemuda mengapresiasi Kinerja Polres Tangerang Selatan dari Tahun ke Tahun.

    Dan sekarang Kapolres Tangerang Selatan dibawah kepemimpinan AKBP Iman Setiawan yang memiliki jiwa sosial tinggi dan memiliki jiwa Profesional yang cukup tinggi sehingga mampu memberikan nilai positif Diwilayah Tangerang Selatan terkait dengan Pilkada 2020-2024 yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi.

    Bapak Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Setiawan adalah salah satu Pemimpin yang memiliki jiwa Kepemudaan, selalu welcome terhadap Organisasi Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat untuk saling menjaga dan merawat Peradaban Tangsel yang baik.

    Presidium GEMMI Ali Akbar menegaskan bahwa Bapak Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Setiawan adalah sosok Kapolres yang tidak pernah memandang suku, Ras, Etnis, dan lain sebagainya.

    Hal demikian diatas GEMMI antusias melihat bahwa Kapolres yang berjiwa seperti ini yang patut dijadikan contoh bagi Kapolres yang lainnya.

    Pilkada Tangerang Selatan dari Tahun ke Tahun sebelum hadirnya Bapak Kapolres AKBP Iman Setiawan dikota Tangerang Selatan ini, dinilai sangat sedikit Buruk, namun Kami melihat bahwa selama Bapak Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Setiawan menginjak kakinya di wilayah Tangerang Selatan memberikan Surah baru terkait Pilkada Tangerang Selatan 2020 kali ini.

  • ETOS : Terkait Peristiwa Kebakaran Gedung Kejagung, Perlu Kejujuran Dalam Mengungkapnya

    MELANESIATIMES.COM – Peristiwa kebakaran gedung utama Kejagung membuat semua pihak bertanya-tanya, ada apa gerangan yang terjadi?, apakah ada korelasi kebakaran yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang ditangani Kejagung saat ini?

    Ditemui dibilangan senayan senin 24 Agustus 2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah memberikan komentarnya, saya tak bicara banyak perihal musibah itu, buat saya ini bukan kebakaran tapi memang dibakar, sudah lah cukup rakyat ini dibohongi, kawan-kawan media tanya ke semua masyarakat umum pasti berkomentar hal yang sama seperti saya kata Iskandar.

    Kalau mau ada penyidikan terkait kasus ini saya sangat pesimis, karena penyidikan kasus ini perlu kejujuran, bukan muatan-muatan ataupun diputar balikkan.

    Ujungnya akibat arus pendek dan lain-lain, sangat mudah terbaca klarifikasinya nanti setelah olah TKP lah atau apalah nanti namanya, kawan-kawan media juga bukanlah orang bodoh, saya yakini itu, kejanggalan demi kejanggalan nampak sekali dalam peristiwa ini, pertama terjadi disaat libur panjang 1 Muharram 1442 H, kemudian ada cuti bersama, dilanjut weekend, dan saya yakin penggunaan listrik dikantor yang liburnya panjang pasti sangat minim, saya sangat yakin itu, dan yang terakhir apa kantor Kejagung tidak mempunyai sistem keamanan yang baik?, tidak mempunyai sistem sensor kebakaran yang baik?, kejanggalan itu diperlihatkan secara nyata kepada publik.

    Makanya saya katakan saya sangat pesimis ini terungkap, makanya perlu kejujuran dan orang-orang yang jujur mengungkap ini, kalau tidak sampai kapanpun peristiwa ini cuma jadi catatan saja kata Iskandar.

    Ditanya media apakah perlu penanganan khusus untuk membuka kasus ini?, buat saya tak perlu, tak perlu buat yang macam-macam, seperti tim investigasi lah, tim pencari fakta lah, tak perlu buat saya, itu hanya menghambur-hamburkan uang negara.

    Buat saya yang diperlukan adalah kejujuran para aparat-aparat hukum mengungkap ini.

    Kalau mereka jujur, bekerja secara profesional dilandaskan hati nurani yang baik, saya yakin ini terungkap siapa atau apa penyebabnya peristiwa ini.

    Kita kembalikan kejujuran kepada mereka aparat penegak hukum, selagi tidak ada kejujuran saya pesimis ini terungkap kata Iskandar mengakhiri wawancaranya

  • Jangan Lihat Kinerja dan Prestasi Polres Tangsel Sebelah Mata. TITIK

    Jangan Lihat Kinerja dan Prestasi Polres Tangsel Sebelah Mata. TITIK

    MELANESIATIMES.COM – Peran Mahasiswa atau Pemuda sebagai Agent of Change dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Mahasiswa/Pemuda berperan sebagai transportasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Beban dan tanggung jawab menjadi mahasiswa/pemuda sangatlah besar untuk perubahan bangsa kedepan.

    Untuk itu Gerakan Muda Mahasiswa Islam (GEMMI) sebagai kendaraan mahasiswa dan pemuda kami punya tanggung jawab besar dalam mengawal perjalanan bangsa sebagaimana diuraikan diatas. Salah satu lembaga negara yang GEMMI mengawal dan mengawasinya adalah Kepolisian Resort Tanggerang Selatan (Polres Tanggerang Selatan).

    Dari hasil observasi dan kajian GEMMI menyimpulkan bahwa,kinerja Polres Tangsel dibawah kepemimpinan Kapolres Akbp Iman Setiawan, S.I.K. sangat berjalan dengan baik sesuai dengan peran,tanggungjawab dan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia.

    Adapun sedikit hasil observasi dan kajian GEMMI terkait kesusksesan kinerja Kepolisian Resort Tanggerang Selatan ditahun 2020 sebagai berikut ;

    Polsek Ciputat berhasil Musnahkan Ganja dan Ekstasi, dibawah kerja keras Polsek Ciputat, Polsek Pondok Aren Ringkus Pelaku “Jambret Kalung”.

    Selain itu dibawa pimpinan Pak Kapolres sekarang, Polres Tangsel. “Ungkap Penembak Misterius, Polres Tangsel Tangkap 3 Tersangka”.

    Selain itu juga ada beberapa kinerja dan program serta penghargaan sebagai berikut ;

    Pemantauan Penerapan Protokol Kesehatan di Stasiun Cisauk. Polres Tangsel : Realese Kasus Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan. Polres Tangsel Salurkan Bansos Untuk Pelaku Parekraf. Pendisiplinan Masyarakat di Pasar Modern BSD. Jaga Kamtibmas, Sat Sabhara Tangsel Laksanakan Patroli Dialogis. Mencoba Melakukan Curas, Dua Pemuda Diringkus Polsek Pamulang. Pemasangan Spanduk Himbauan Kamtibmas. Patroli Cipkon Polsek Kedu Jaga Kamtibmas. Komnas PA Beri Penghargaan Personil Polres Tangsel. Cegah Radikalisme di Indonesia. Bhabinkamtibmas Polsek Kedu Pantau Aktifitas Pasar PGS.

    Sedangkan dimasa Pandemi, Bhabinkamtibmas Polsek Cisauk Sosialisasikan “New Normal”. Kapolres Tangsel Hadiri Peresmian Rumah Lawan Covid-19 Kota Tangerang Selatan. Bersama AEON, Bhabinkamtibmas Serpong Berikan APD Ke Puskesmas. Bhabinkamtibmas Kedu Pasang Stiker Himbauan Siaga Covid-19 di Tempat Keramaian. Urkes Polres Tangsel : Sosialisasi Pencegahan Covid-19

    Selain itu, Kasat Binmas Lakukan Pengaturan Lalulintas di TL. German Centre. Polsek Kedu : Latihan Bersama dan Sosialisasi Penanganan Kebakaran. Kasat Binmas Kunjungi SMKN 1 Tangsel.

    Adapun gerakan nasional yang di pimpin langsung oleh AKBP Iman Setiawan, S.I.K. Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional dan Kapolres Tangsel Beri Penghargaan Anggota Berprestasi serta Polsek Ciputat Sosialisasi Saber Pungli di Kel. Sawah Baru

    Dengan berbagai program, penghargaan serta kerja keras Kepolisian Resort Tanggerang Selatan diatas maka, kami menilai hal ini luar biasa dan perlu adanya suport dari mahasiswa atau pemuda, agar mengawal kinerja serta program lembaga penegak hukum ini supaya berjalan dengan baik terutama terkait Kamtibmas.

    Namun yang kami sayangkan adalah masukan dan saran yang datang dari Indonesia Police Wath (IPW) terhadap Polres Tangsel. Karena hal itu berbanding terbalik dengan fakta yang ada diatas. GEMMI menilai masukan dan saran IPW itu terlalu politis dan ini bisa merusak internal kepolisian.

    Lebih parah lagi, dan menjadi pertanyaan GEMMI terkait pengawasan IPW soal kinerja kepolisian, kenapa IPW tidak kritik kinerja Polda Metro Jaya atau Jakarta Pusat soal beberapa insiden belakangan ini. Salah satunya kerumunan massal yang 3 hari lalu di wilayah Jakarta pusat tepatnya di Tugu Proklamasi yaitu deklarasi KAMI yang jelas melanggar Protokol COVID-19. Serta beberapa kasus lain yang sudah terungkap di publik, ini IPW diam saja.

    Maka saran kami kepada Kepolisian Republik Indonesia, agar hati – hati dengan LSM seperti IPW karena bisa mengadu domba internal kepolisian.

    #MahasiswadanPemudaTetapTerkomitmen

  • Korona Watch ; Usut Kebakaran Kejagung RI, Jangan Sampai Kantor Penegak Hukum Lain, Jadi Korban Selanjutnya

    MELANESIATIMES.COM – Ketua Korupsi Nasional Watch (Korona Watch), Fadli Rumakefing menyayangkan insiden terbakarnya hampir seluruh gedung utama Kejaksaan Agung RI pada hari Sabtu (22/8) malam kemarin. Apalagi dalam peristiwa itu, ruangan yang terdampak dan cukup krusial adalah ruangan intelijen dan administrasi.

    Sehingga menurut Fadli, sangat wajar bahwa terbakarnya gedung lembaga penegak hukum yang tengah menggarap kasus-kasus besar di Indonesia itu menimbulkan pertanyaan besar, apakah ini murni kecelakaan atau ada unsur kesengajaan di dalamnya.

    “Ada apa dan siapa di balik kebakaran kantor Kejaksaan Agung RI. Tidak masuk akal negara dengan perlengkapan keamanan dan kecanggihan teknologi tidak dapat mendeteksi dan mencegah sejak dini insiden tersebut,” kata Fadli kepada wartawan, Minggu (23/8/2020).

    Oleh karena itu, ia pun mendesak kepada aparat penegakan hukum dalam hal ini institusi Kepolisian untuk bertindak cepat dalam rangka menemukan apa yang menjadi penyebab sebenarnya peristiwa terbakarnya gedung Kejaksaan Agung itu.

    “Kami mendorong pihak penegak hukum dalam hal ini Mabes Polri untuk menyelidiki kasus insiden kebakaran ini sampai tuntas,” tegasnya.

    Kemudian, hasil dari investigasi dan penyelidikan lebih lanjut dapat diumumkan segera kepada publik. Hal ini bertujuan untuk menghalau beredarnya perspektif negatif terhadap institusi penegak hukum di Indonesia di kemudian hari.

    “Hasilnya harus diumumkan ke publik. Karena hari ini publik tidak percaya dengan adanya alasan kebakaran tersebut akibat terjadinya konsleting listrik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Fadli berharap besar kegaduhan di kalangan publik tidak semakin liar. Di mana banyak kalangan menduga bahwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung ini berkaitan dengan penanganan kasus-kasus besar yang ditangani oleh lembaga yang dipimpin oleh Sanitiar Burhanuddin itu.

    “Jangan sampai muncul dugaan-dugaan di dalam pikiran-pikiran rakyat bahwa kasus insiden kebakaran Kejaksaan Agung ini ada kaitannya dengan berbagai kasus-kasus besar yang sedang dalam proses penegak hukum,” tandasnya.

    Terakhir, Fadli menilai bahwa insiden terbakarnya gedung Kejaksaan Agung tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi lembaga-lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia. Yakni melakukan antisipasi secara dini agar peristiwa serupa tidak terjadi, baik itu di gedung milik Polri maupun Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

    “Penting untuk semua kantor penegak hukum segera harus dijaga dan diperketat keamanannya. Jangan sampai ada kantor penegak hukum seperti KPK, Polri dan lain-lain menjadi korban selanjutnya,” tutupnya.

  • Pengamat Nasehati Eggi Sudjana

    MELANESIATIMES.COM – Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengingatkan kepada Eggi Sudjana agar tidak menyesatkan hukum dengan penggiringan opini yang salah.

    “Itu ada aturan main, ada rule of the game. Eggi sudjana kan orang hukum, dia harus tahu dong kapan Presiden ambil cuti, kapan kepala daerah yang maju kembali harus cuti,” kata Karyono kepada wartawan di Wisma PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

    Sementara terkait dengan perbandingan yang disampaikan Eggi Sudjana soal mundurnya Sandiaga Uno sebagai Wagub DKI Jakarta karena mencalonkan diri sebagai Cawapres bersama dengan Prabowo Subianto, Karyono pun menilai Eggi sekali lagi mencoba melakukan penyesatan lagi di hadapan masyarakat.

    “Itu kan Sandiaga, wajar dia ambil keputusan mundur. Eggi harus tahu itu mana cuti mana mundur. Kalau Sandi kan ambil mundur bukan cuti meskipun dia punya hak untuk cuti. Tetapi dia lebih memilih mundur, itu hak Sandi ya,” tuturnya.

    Melihat dari segi politik, Karyono menganggap bahwa ada muatan politik kenapa Sandiaga harus mundur dari jabatannya sebagai Wagub, padahal secara regulasi, Sandi memiliki hak untuk cuti saja pun itu jika sudah masuk masa penetapan sah capres-cawapres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Kenapa bisa mundur, ya dalam politik hal itu bisa dikapitalisasi untuk pencitraan. Padahal sebenarnya kan ada deal-deal-an juga. Okelah sandi jadi Cawapres Prabowo asal dia mundur (sebagai Wagub DKI),” tutur Karyono.

    Asumsi tersebut ditegaskannya merupakan hal yang lumrah dan bisa saja terjadi dalam politik, meskipun dirinya tidak memberikan tuduhan secara langsung terhadap apa yang terjadi sebenarnya antara Sandi dengan partai koalisi soal itu. Karena jika merujuk dari regulasi yang ada, cuti untuk Sandi bisa dilakukan tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu untuk upaya pemenangan dirinya menjadi Bakal Cawapresnya Prabowo.

    “Ini kan yang enggak mungkin diungkap, deal-deal politik seperti itu kan yang enggak dungkap ke publik, yang diungkap kan yang bagus-bagusnya aja. Komunikasi di atas panggung pasti yang bagus-bagus, tapi kan kita enggak tahu apa yang terjadi di belakang panggung,” pungkasnya.

    Pun jika memang ada regulasi Capres atau Cawapres petahana yang maju kembali yang memberikan opsi ia cuti, menurut Karyono hal itu pasti akan dilakukan oleh Joko Widodo dalam konteks ketaatan hukum.

    “Artinya Jokowi pasti akan cuti pada saat waktunya nanti,” tuturnya.

    Eggi Sudjana

    Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Nasional Prabowo-Sandi (RN PAS), Eggi Sudjana meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur atau cuti saat memasuki masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres), pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019.

    Eggi lantas membandingkan dengan langkah bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno yang mundur sebagai wakil gubernur DKI Jakarta sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 10 Agustus lalu.

    “Nah Jokowi, kalau dia ngerti UUD ’45 pasal 27 ayat 1, dia seharusnya mengundurkan diri, setidak-tidaknya cuti. Itu yang dibenarkan oleh hukum,” kata Eggi di Rumah Kemenangan RN PAS, Jakarta Pusat, Senin (27/8) malam.

    Regulasi

    Perlu diketahui, bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan Presiden Jokowi tidak perlu cuti untuk kampanye Pilpres 2019. Menurutnya dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada peraturan yang mengharuskan presiden cuti.

    “Cek undang-undangnya masa presiden disuruh cuti, ada nggak (peraturan) di undang-undangnya,” kata Arief di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

    Tidak adanya peraturan cuti untuk presiden karena presiden memiliki tugas untuk mengatur negara. Arief mengatakan KPU akan menerapkan peraturan sesuai aturan yang tercantum dalam UU.

    Hal senada juga disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, cuti hanyalah hak dalam aturan main di Pemilu jika merujuk pada regulasi yang ada. Bahkan menurutnya, Joko Widodo sebagai Capres petahana pun tidak wajib menggunakannya.

    “Cuti itu hak. Presiden petahana bisa gunakan hak untuk cuti bisa juga tidak,” kata Jimly kepada wartawan di Kantor ICMI, Jakarta, Jumat (16/3).

    Undang-undang yang mengatur cara main Pemilu tersebut tercantum pada pasal 300 dan 301 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut adalah isinya ;

    Pasal 3OO :

    Selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintatran daerah.

    Pasal 301 :

    Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu presiden atau wakil presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

  • Corong Rakyat : Mana yang Teriak HAM? Sekarang Proses Hukum Novel Malah Mati Seperti Pocong!

    Corong Rakyat : Mana yang Teriak HAM? Sekarang Proses Hukum Novel Malah Mati Seperti Pocong!

    MELANESIATIMES.COM – Kelompok Corong Rakyat menggelar aksi Jumat Keramat di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

    Massa Corong Rakyat mengingatkan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk berlaku adil dalam penegakan hukum khususnya menindaklanjuti kasus Novel Baswedan sarang burung walet di Bengkulu.

    “Aksi ini dipersembahkan kepada Jaksa Agung sebagai pengingat saat pelantikan jabatannya dengan mushaf Al Quran berjanji akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Maka itu jangan diamkan kasus Novel Baswedan,” tegas orator massa Radja.

    Dalam aksinya, massa juga menampilkan teatrikal sebagai bentuk protes agar penegakan hukum tidak tebang pilih dan tidak mati seperti pocong. Tampak Pocong yang berlumuran darah gentayangan berdiri didepan manusia bertopeng mirip Novel Baswedan saat aksi di pelataran Kejagung.

    Sementara itu, Koordinator aksi Ahmad menilai upaya penegakan hukum yang tebang pilih dan cenderung diskriminasi terhadap kasus Novel Baswedan adalah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi itu sendiri.

    “Sama saja ini reformasi diperkosa. Mana yang kemarin teriak-teriak Ham, teriak-teriak KPK dilemahkan, reformasi dijarah. Mana suara kalian? Bullshit, alias omong kosong. Rakyat kecil menagihmu sekarang untuk mendorong agar kasus dugaan penganiayaan Novel Baswedan saat menjabat sebagai Kasat Reskrim di Bengkulu bisa dituntaskan,” jelasnya.

    Ahmad mengaku pihaknya tak mengenal lelah untuk menyuarakan suara rakyat yang sedang terdzolimi agar kasus penyidik KPK Novel Baswedan ini berkasnya bisa dilimpahkan ke Pengadilan.

    “Kami sudah berhari-hari didepan Kejaksaan Agung untuk mendesak agar Novel Baswedan diadili. Ghirah kita tetap berkobar sampai tuntutan kami dipenuhi. Kami akan kawal terus kasus Novel, jangan sampai pelaku pelanggar HAM bebas berkeliaran dan hukum jangan dimatikan seperti pocong. Sudah sewajarnya Kejagung menuntaskan kasus ham ini,” pungkasnya.

  • Massa Corong Rakyat : Kejagung Jangan Biarkan Novel Lolos Dari Hukum!

    Massa Corong Rakyat : Kejagung Jangan Biarkan Novel Lolos Dari Hukum!

    MELANESIATIMES.COM – Aktivis Corong Rakyat menggelar aksi protes di depan Kejagung RI, Selasa (11/2/2020).

    Dalam aksi yang diwarnai dengan bakar ban tersebut, mereka mendesak agar Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak membiarkan penyidik KPK Novel Baswedan lolos dari jeratan hukum dalam kasus sarang burung walet.

    “Respon acuh tak acuh tim Kejaksaan atas kasus Novel Baswedan tidak pro rakyat. Aksi bakar ban bekas ini sebagai wujud protes atas ketidakadilan yang dipertontonkan oleh penguasa dalam kasus sarang burung walet. Novel tampak di istimewakan dan kebal hukum,” tegas Koordinator aksi Ahmad.

    Pihaknya sangat mengharapkan keadilan datang kepada para korban atas insiden dugaan penganiayaan dan pembunuhan oleh Novel Baswedan. Makanya, Ahmad mengaku menyayangkan jika Novel masih leluasa bebas berkeliaran padahal punya beban dosa dari kasusnya 15 tahun silam di Bengkulu.

    “Sudah saatnya penjarakan Novel Baswedan atas kasus penganiayaan terhadap rakyat kecil di Bengkulu. Semua sama di mata hukum termasuk Novel Baswedan,” jelasnya.

    Ahmad mengingatkan kembali bahwa Novel Baswedan ini lebih mengerikan dibanding virus CORONA dan wabah SARS.

    “Novel Baswedan lebih ganas dibanding virus corona dan wabah sars,” pungkasnya.

  • Rakyat Butuh Transparansi Hukum Untuk Tuntaskan Kasus Walet

    Melanesiatimes.com – Presiden Majelis Dzikir RI 1 Habib Salim Jindan Baharun mengatakan, apapun tuntutan masyarakat terlebih tentang keadilan hukum, maka wajib di respons dengan baik oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

    Hal tersebut disampaikan Habib Salim terkait tuntutan sejumlah pihak agar penyidik KPK Novel Baswedan diadili atas dugaan penyiksaan dan penembakan sejumlah orang dalam kasus Sarang Burung Walet di Bengkulu.

    “Siapa pun kita, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, wajib penegakan hukum ditegakkan sebenar-benarnya,” kata Habib Salim dalam diskusi virtual bertajuk ‘Ngobrol #GakSengaja : Sengkarut Pengungkapan Kasus Sarang Burung Walet, Kita Bisa Apa?’ pada Selasa (30/6/2020).

    Karenanya, Habib Salim berharap, aparat penegak hukum khususnya Kejagung untuk serius merespons tuntutan keadilan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam kasus sarang walet.

    “Kami ingatkan kepada para penegak hukum untuk sekiranya mari kita merespon apapun menjadi tuntutan masyarakat, terlebih kasus Novel Baswedan sudah menjadi kasus nasional, sudah diketahui banyak masyarakat,” ucap dia.

    Habib Salim berpendapat, penuntasan kasus itu melalui proses hukum yang transparan, akan menghadirkan rasa keadilan bagi semuanya, termasuk bagi Novel Baswedan sendiri. Hal ini juga penting supaya tidak ada fitnah dan multitafsir atau kesan buruk dari masyarakat terhadap lembaga dan aparat penegak hukum.

    “Publik sudah sangat paham akan kasus ini, jangan sampai ada kesan buruk yang sampai terhadap pemerintahan, terhadap Presiden dan penegak hukum dan sebagainya,” jelas Habib Salim.

    Lebih jauh, Habib Salim mengingatkan bahwa apapun perbuatan yang dilakukan di masa lalu, saat ini dan masa depan, akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.

    “Maka wajib kita mengakui apa adanya (perbuatan kita). Karena janji nya Allah, setiap kebaikan yang dilakukan walau hanya sebesar biji dzarrah pasti dibalas, begitu juga sebaliknya,” tandas Habib Salim.

    Sementara itu, aktivis yang juga politisi PDIP Dewi Tanjung memberikan dukungannya kepada para korban kasus sarang walet yang masih berjuang mencari keadilan bahkan sampai menginap dan mendirikan tenda di depan gedung Kejaksaan Agung sejak pekan lalu.

    “Kita memberikan dukungan dukungan untuk kasus sarang burung walet harus dibuka kembali terutama oleh bapak Presiden dan Kejagung. Karena kasus ini, saat ini lagi mandeknya di Kejaksaan Agung, dan ini nyai jujur memberikan support kepada para korban ini yang datang dari Bengkulu sampai mereka menginap di tenda,” pungkasnya.

    Update Berita Lainnya di Google Berita

  • Diduga Kebakaran Kejagung dengan Jaksa Pinangki Berkaitan, HMI MPO : Lakukan Penyelidikan Mendalam

    Diduga Kebakaran Kejagung dengan Jaksa Pinangki Berkaitan, HMI MPO : Lakukan Penyelidikan Mendalam

    Melanesiatimes.com – Direktur LBH PB HMI MPO, Komarudin meminta insiden kebakaran Gedung Utama kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia di bilangan Jakarta Selatan pada hari Sabtu (22/8) malam khususnya ruang penyadapan perlu diusut tuntas.

    Terlebih, Kejagung saat ini tengah memproses kasus besar Djoko Soegiarto Tjandra yang melibatkan oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

    “Ini harus dicari benang merahnya, apakah ada unsur sabotase atau tidak. Harus dilakukan penyelidikan secara mendalam,” kata Komarudin, Minggu (23/8/2020).

    Menurut dia, pengembangan kasus Djoko Tjandra yang melibatkan oknum Jaksa Pinangki jangan sampai berhenti di tengah jalan.

    Dan ia juga meminta agar insiden kebakaran tersebut bisa dijadikan alasan untuk mengusut Pinangki dan orang yang di belakangnya.

    “Harus diusut sampai tuntas, dan kami yakin Jaksa Pinangki tidak bermain sendiri. Opini yang berkembang adanya sabotase dan tutupi kasus Djoko Tjandra harus dijawab,” jelasnya.

    Dikatakannya, data Intelijen Kejaksaan yang lenyap dilalap si jago merah harus menjadi perhatian.

    Apalagi, kata Komar, ada alat sadap senilai ratusan miliar rupiah yang merekam seluruh aktivitas pegawai Kejaksaan Agung (Kejagung) diyakini hancur bersama gedung utama yang terbakar.

    “Spekulasi masyarakat bahwa kebakaran ada kaitannya dengan kasus besar yang ditangani, bisa dicek di rekaman CCTV. Tapi apakah hasil rekamannya bisa diamankan. Konspirasi adanya tudingan itu pasti ada,” pungkasnya.