Blog

Melanesiatimes.com – Pembukaan Orentasi Mahasiswa Baru Tahun 2018 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Membahas era revolusi industri 4.0, revolusi tersebut merupakan konsep industri yang mendigitalisasi seluruh aspek manufaktur, yang berpengaruh terhadap sektor jasa, transportasi, dan agrikultura.

Wakil Dekan I FEB UMS, Mochammad Mochklas mengatakan, penerapan digitalisasi mulai dari peralatan produksi hingga menjadi produk akhir sehingga menjadi lebih efisien. Era ini erat melibatkan robot yang menggantikan fungsi manusia, contohnya robot-to-worker pada pabrik-pabrik.

“Dengan digitalisasi teknologi ini memiliki dampak terhadap ekonomi, finansial dan perbankan ditandai dimana teknologi ini akan beroperasi pada platform yang didistribusikan, terdesentralisasi dalam jaringan, tidak ada terpusat yang memegang transkasi,” tuturnya. Minggu, (16/09/2018).

Perubahan pola baru di Era revolusi industri 4.0, membawa dampak terciptanya jabatan dan keterampilan kerja baru dan hilangnya beberapa jabatan lama.

“Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat dikarenakan banyak pekerjaan yang hilang, terutama yang berkaitan dengan administrasi.

Tantangan itu harus dihadapi sesuai  pola kerja baru  yang tercipta dalam revolusi 4.0. Satu faktor yang penting adalah ketrampilan dan kompetensi yang harus tetap secara konsisten ditingkatkan.” Tegas Pimpinan FEB UMS tersebut.

Mahasiswa yang tengah menuntut ilmu harus bersiap menghadapi tantangan besar yang terjadi era Revolusi Industri 4.0 yang terjadi saat ini.

Oleh karena itu, di era revolusi industri 4.0, mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis harus mempersiapkan diri dengan maksimal serta menonjolkan keunikan dan nilai tambah (added value).

“Dengan added value yang dimiliki para mahasiswa inilah bekal agar bisa bersaing dengan lulusan asing di era revolusi industri 4.0. Tidak perlu susah memikirkan bagaimana caranya. Sebab, hal tersebut bisa diasah dengan program yang ada,” tutupnya. (*)

BEKASI – Politik memang menjadi sesuatu yang wah di negeri ini, apalagi terkait persiapan Pilkada 2020 paska Pileg dan Pilpres 2019 lalu.

Berbagai tanggapan dan analisa dari berbagai pengamat politik negeri ini terus bergulir.

Begitu juga dengan Iskandarsyah Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute yang dihubungi lewat telepon minggu 23 Agustus 2020, Iskandar menegaskan kita sudah mengalami krisis politik yang sudah tajam, rakyat sudah bodoh sekarang ditambah makin bodoh, Kualitas seseorang sangat mudah dikalahkan oleh popularitas dan gaya pragmatis yang tajam, politik transaksional kata Iskandar.

Kawan-kawan media bisa bayangkan kalau ini terus terjadi maka negeri jelas dalam ambang kehancuran.

Pada tahun 2018 periode September hingga November saya melakukan survey kepada 560 anggota DPR RI dan DPD RI,hingga saya kerucutkan mengecil hingga 5 besar yang menghasilkan 5 anggota DPR RI dan DPD RI yang layak pilih, ini pun berlawanan dengan mau nya masyarakat, tapi proses tak akan mengingkari hasil kata Iskandar tersenyum.

Lima besar anggota DPR RI yang masuk dalam survey ETOS Indonesia Institute jelas adalah nama-nama yang punya kulitas, integritas dan yang perlu dicatat adalah tidak pernah atau sedang bermasalah hukum.

Ketika media menanyakan 5 besar anggota DPR RI yang di survey ETOS Indonesia Institute 2018 lalu,Iskandar mengatakan 5 besar itu adalah mas Bamsoet, bang Effendi Simbolon, mas Dede Yusuf, bang Dasco dan Pak Michael Watimena.

Kawan-kawan bisa lihat aja sekarang, mereka sekarang dalam posisi bagus di senayan sana.

“Ya itu yang saya katakan proses tak mengingkari hasil.” Pertanyaannya apa ini bisa dipertahankan ke depannya?

Terlepas untuk para anggota-anggota dewan tersebut, Pilkada juga menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, memimpin daerah untuk 5 tahun ke depan, bukan masalah sepele dan ringan ini.
Masa depan daerah ditentukan oleh orang ini nantinya.

Bagaimana kalau calon adalah incumbent juga harus jadi pertimbangan, apalagi incumbent banyak terindikasi masalah-masalah hukum.

Ini akan jadi masalah besar. Belum lagi calon-calon baru yang coba bertarung tapi tak punya kemampuan dalam berpolitik tahu-tahu nongol, hanya karena lantaran bapaknya presiden atau mertuanya presiden, ini preseden buruk buat cerita politik negeri ini.

Kalau semua karena itu barometernya ya sudah dibubarkan saja sekalian.
Kualitas diabaikan, popularitas dan gaya pragmatis yang kental menjadi acuannya ya kacau benar republik ini.

Tugas kita adalah menyadarkan masyarakat dari tidurnya yang terlalu lama karena keasyikan bermain medsos.
Saya katakan skali lagi bahwa proses tidak mengingkari hasil kata Iskandar menutup wawancara nya.

Melanesiatimes.com – Ratusan massa mengatasnamakan Serikat Pekerja Muda Indonesia (SPMI) berunjuk rasa didepan Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Mereka meminta Pemerintah bersama DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja sebagai jembatan perekonomian bangsa yang maju.

“Omnibus Law merupakan langkah menuju percepatan dan akselerasi ekonomi sosial. Ini adalah visi besar dalam mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” tegas Ketua SPMI Sudirman Manalu.

Lebih lanjut, Sudirman meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh gerakan penolakan terhadap UU Omnibus Law.

“Jangan terprovokasi dengan kelompok penolak Omnibus Law. Waspadai pihak tertentu yang mencoba menunggangi agenda penolakan terhadap Omnibus Law RUU cipta lapangan kerja,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, draf RUU Omnibus Law itu bukanlah draft final sehingga masih prematur untuk melakukan gerakan penolakan tersebut. Dia meminta kepada mahasiswa atau pemuda untuk mengkaji lebih dalam terkait RUU tersebut.

“Ada yang ingin memanfaatkan momentum gerakan tolak omnibus law ini sebagai kuda troya, agar aksi semakin membesar seperti aksi tolak revisi UU KPK sebelumnya. Mahasiswa dan pemuda harus cerdas agar tidak terprovokasi masuk pusaran kepentingan tertentu,” tambahnya.

“Waspadai campur tangan asing dalam aksi tolak omnibus law,” kata Sudirman lagi.

Lebih jauh, Sudirman menilai langkah pemerintah pusat menyusun omnibus law bisa mengangkat peluang terbukanya investasi di daerah yang berguna untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

“Semoga memberikan kemaslahatan bersama dan memberi ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat seperti ciptakan lapangan kerja yang luas,” pungkasnya.

Melanesiatimes.com – Ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Ekonomi dan Undang-Undang Omnibus Law berunjuk rasa di Taman Pandang Istana Negara, (16/3/2020).

Dalam aksinya, mereka meminta agar Presiden Jokowi untuk segera mengesahkan UU Omnibus Law. Alasannya, karena adanya niat baik pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi rakyat Indonesia dengan menciptakan ekosistem investasi yang lebih nyaman dan mudah.

“Kami mahasiswa, aktivis, masyarakat dan seluruh elemen mendukung penuh adanya UU Omnibus law demi menarik investor untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Save UU Omnibusaw, Omnibus law hadir untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ungkap Koordinator aksi Salahudin.

Menurut dia, UU sapu jagat tersebut juga dinilai sangat berguna untuk kemaslahatan bersama. Apalagi nantinya lapangan kerja baru akan terbuka lebar dan angka pengangguran akan semakin berkurang.

“Pemerintah agar segera mengesahkan UU Omnibus Law karena iklim investasi akan semakin baik dan memicu produktivitas yang tinggi, sehingga perputaran ekonomi lebih terakselerasi,” jelasnya.

Oleh karenanya, pihaknya mengajak generasi muda untuk ikut berkontribusi dengan hal yang positif dengan mendukung Omnibus law guna mempercepat investasi di Indonesia.

“Omnibuslaw adalah solusi jitu untuk mendongkrak perekonomian globat akibat Covid -19. Dan dengan Omnibus Law hak buruh dan pekerja dilindungi,” pungkasnya.

Melanesiatimes.com – Jubir Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Handi Risza Idris mengatakan bahwa memang banyak faktor yang mempengaruhi mengapa nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika masih mengalami depresiasi.

Bahkan ia juga tak bisa menjamin ekonomi dalam negeri bisa cepat membaik sekalipun Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019 mendatang.

“Apakah Prabowo nanti kuasa terjadi krisis, saya tidak bisa menjamin dan mendahului takdir karena saya bukan peramal. Tapi minimal kita bisa mempelajari apa yang terjadi di era pak Jokowi. Mudah-mudahan dengan ini kita mendapat solusi apa yang tidak dijalankan oleh pemerintahan saat ini,” kata Handi dalam diskusi publik bertemakan “Dolar Menguat, Benarkan Indonesia Menuju Krisis?” yang digelar oleh Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Rumah Makan Mbok Berek, Jl Soepomo 6A, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (20/10/2018).

Hanya saja ia mengatakan bahwa sejauh ini keberadaan Prabowo-Sandi masih menjadi alternatif masyarakat untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara saat ini.

“Kita hanya berkeyakinan harapannya akan lebih baik agar kita terhindar dari problem krisis,” tuturnya.

Kemudian, Handi juga mencoba menjelaskan kepada publik bahwa persoalan ekonomi di dalam negeri memiliki dua faktor yang menjadi penyebab apakah ekonomi membaik atau justru mengalami keterpurukan.

Dua faktor tersebut dikatakannya adalah faktor eskternal maupun internal yang tidak bisa dinafikkan begitu saja.

“Ada dua faktor eksternal dan internal,” tuturnya.

“Faktor eksternal biasa pengaruh kebijakan-kebijakan negara-negara besar atau pengaruh kebijakan negara yang paling banyak pengaruhnya ke kita,” imbuhnya.

Pun demikian, faktor eksternal yang dipengaruhi karena kebijakan negara terkait juga pasti telah diberikan warning jauh sebelum kebijakan tersebut dijalankan secara penuh.

“Faktor eksternal itu tidak terjadi tiba-tiba, pra kondisinya pasti ada. Contoh bank centralnya Amerika pasti sudah umumkan jauh-jauh hari saat mau naikkan suku bunganya,” terang Handi.

Walau begitu, Handi juga menyatakan bahwa apapun kondisi luar negeri yang mempengaruhi naik turunnya ekonomi di Indonesia juga tidak bisa diintervensi.

“Faktor eksternal tidak bisa kita kontrol. Ya masak kita minta, Hey Trump, jangan naikkan suku bunganya dulu dong, kan enggak begitu,” kelakarnya.

Terakhir, Handi juga mengatakan penyebab baik atau buruknya ekonomi di Indonesia adalah faktor internal yakni konteks yang dipengaruhi oleh kondisi di dalam negeri.

“Faktor internal tentu ada bauran kebijakan baik bank sentral maupun pemerintah. Ada hal-hal yang seharusnya bisa dikondisikan dan diperbaiki tapi belum dapat dimaksimalkan,” paparnya lagi.

Salah satu contoh yang disebutkan Handi adalah potensi naiknya jumlah ekspor barang dari Indonesia di tengah-tengah melonjaknya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika.

“Contoh, saat nilai tukar rupiah naik, harusnya ekspor kita melonjak karena kita produksi pakai rupiah dan kita jual pakai dolar. Tapu faktanya jumlah impor lebih tinggi dibandingkan ekspor, dan ini terjadi defisit dan pengaruhi current account,” jelasnya.

“Banyak faktor internal lainnya juga, bisa kebijakan intensif yang tidak bisa diterapkan pengusaha, produksi kita belum baik dan bersaing, buruh kita masih dianggap sangat mahal sehingga lapangan kerja tidak bisa bersaing,” lanjut Handi.

Maka dari itu, ia pun mengharapkan semua pihak dapat bekerjasama untuk membuat kurs rupiah normal kembali. Termasuk mengantisipasi berbagai hal yang menjadi penyebab rupiah anjlok.

“Berbagai faktor harus kita antisipasi, sehingga ketika terjadi depresiasi mata uag rupiah dapat kita urai satu persatu,” tutupnya.

Melanesiatimes.com – Ketua Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Rahmat Himran menyebut ada kepentingan politik di balik kasus intoleransi yang terjadi di Minahasa dan Karimun. Ia mengaku sudah mengecek langsung ke lapangan. Menurutnya, ada aktor politik yang bermain menjelang Pilkada 2020.

“Saya sudah datang ke sana dan melakukan penelusuran. Intoleransi ini setelah ditelusuri ternyata ada unsur kepentingan politik. Karena di situ ada pilkada 2020,” kata Himran dalam Diskusi Publik bertema “Mengurai Benang Kusut Kebebasan Beragama Kita” yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Paramadina, Kamis (20/2/2020).

FUIB sendiri merupakan salah satu ormas Islam yang terlibat dalam penolakan pembangunan gereja di Karimun. Himran mengakui, pengurus FUIB di daerah termakan oleh isu mainan aktor politik ini.

“Pengurus FUIB di Karimun juga justru termakan isu yang dimainkan aktor politik,” akunya.

“FUIB salah satu ormas yang menolak (pembangunan gereja Karimun). Saya diundang gubernur untuk penyelesaian. Saya datang, dalam 2 hari selesai. Ternyata ada tokoh politik cari panggung yang menunggangi isu ini untuk kepentingan politik 2020,” imbuhnya.

Dari kasus tersebut Himran berpandangan bahwa kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia bukan semata-mata karena ideologi dan pemahamana keagamaan.

“Tapi karena kepentingan politik,” ujarnya.

Ia sepakat, kebebasan beragama harus dijunjung tinggi agar kerukunan umat beragama terus terjaga. “Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kecuali dalam persoalan aqidah,” tutur Himran.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Menurutnya, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan.

“Islam mengajarkan tidak boleh orang ditindas atas dasar agama,” kata Ray.

Ia mencontohkan sikap Khalifah Umar bin Khattab yang menjamin kebebasan beragama melalui Piagam Yerusalem.

“Di Piagam Yerusalem tidak boleh ada tempat ibadah apapun yang dirobohkan,” tukasnya.

Melanesiatimes.com – Sekretaris Umum PP GMKI, David Sitorus sangat menyayangkan dan mengkritisi gerakan deklarasi yang di buat oleh Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

David menilai bahwa seakan-akan hanya KAMI yang mampu melakukan melakukan penyelamatan negara ditengah kondisi darurat pandemi seperti ini.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) David Sitorus, menyikapi rencana Deklarasi Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang banyak diisi oleh para mantan pejabat.

“Dalam situasi saat ini sudah sepatutnya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia bukan cuma perjuangan kelompok tertentu ataupun yang dilakukan KAMI saja, dengan hanya ingin melakukan cara sendiri serta mencoba menggangu usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah. Menyelamatkan bangsa Indonesia merupakan tanggungjawab bersama,” ujar David, di Jakarta, Minggu (16/08/2020).

Lanjut David, tokoh-tokoh yang terlibat dalam koalisi KAMI tersebut seharusnya bahu-membahu dan bekerjasama dengan pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik dan bersatu dengan cara memperkuat rasa persatuan dalam menghadapi Covid-19, bukan malah ingin menciptkan perjuangan sendiri.

Dalam melakukan penyelematan untuk keluar dari masa darurat ini bukanlah hanya dengan kata-kata ataupun deklarasi semata, melainkan dengan tindakan yang nyata dengan saling mendukung dan membantu.

“Kalau kita merasa sebangsa yang percaya dan yakin bahwa usaha kita menjadi bangsa yang maju dan beradab, tentu kita harus yakin dan percaya juga bahwa kritik kita kepada pemerintah pasti bermanfaat. Sikap bersungut-sungut seakan menularkan bahwa negara ini tidak ada harapan” tegas David.

Dia menghargai hak politik KAMI dalam menyampaikan aspirasinya, namun jika itu untuk tujuan politik kekuasaan, sebaiknya bersabar menunggu hingga 2024. “Secara konstitusi, tahun 2024 adalah cara yang tepat untuk berbicara mengenai merebut kekuasaan, bukan saat bangsa ini berjuang untuk mengatasi pandemi dan krisis ekonomi,” ujarnya.

Kondisi saat ini pernah dialami Indonesia saat memperjuangkan kemerdekaan. Demikian pula, sejarah membuktikan, negara yang penduduknya sering mengeluh dan bersungut-sungut malah akan menjadi negara yang gagal.
David Sitorus menambahkan dalam menyambut hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, untuk saat ini tidak ada lagi yang saling menyalahkan dalam kondisi seperti ini, marilah kita untuk saling bekerjasama dan melakukan perjuangan kebangsaan dalam mengahdapi situasi seperti ini.

Dengan berlandaskan kerjasama dengan konsep Pancasila dan UUD 1945, maka masalah yang dihadapi bangsa Indonesia bisa teratasi dan dalam mencapai hal tersebut dibutuhkan Proses untuk mencapainya.

David Sitorus sekali lagi menyampaikan tentang situasi saat ini dibutuhkan ketanggapan yang cepat dan tepat dari pemerintah dan segala elemen bangsa untuk mengatasi pandemi Covid-19 serta tidak melakukan penyelamtan dengan cara sendiri serta berpikir serius akibat dari setiap langkah kebijakan yang diambil, dengan begitu Indonesia merdeka dari Pandemi Covid-19.
Covid-19 telah mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi Kesehatan, terkhususnya Perekonomian. Bahkan perekonomian di seluruh dunia terancam menghadapi jurangnya Resesi.