Blog

  • Pemuda Cinta NKRI Minta Aparat Keamanan Tindak Tegas Aksi AMP dan Free West Papua

    MELANESIATIMES.COM – Aksi Aliansi Mahasiswa Papua dan Free West Papua pagi tadi pukul 08.00 WIB di Patung Kuda dibubarkan oleh Pemuda Cinta NKRI.

    Sebelumnya, Pemuda Cinta NKRI mengetahui informasi aksi AMP dan Free West Papua di Istana Negara Jakarta dengan menggunakan simbol Papua Merdeka. Mereka menuntut agar bebaskan Roland Levy salah satu tahanan kasus kriminal yang saat ini ditahan di Polda Metro Jaya, namun bagi AMP menganggap para tersangka yang ditahan adalah tahanan politik.

    Massa Pemuda Cinta NKRI ini datang menggunakan spanduk dan Bendera Merah Putih langsung menghadang kelompok AMP dan Free West Papua di patung kuda untuk dibubarkan, sementara pihak kepolisian bergerak cepat melakukan pengamanan kedua kubu. Massa Pemuda Cinta NKRI tetap menyerang kelompok AMP dan Free West Papua tetapi dihalau oleh pihak kepolisian.

    Jeckson selaku kordinator Pemuda Cinta NKRI secara tegas mendesak kepada pihak kepolisian agar menangkap pendukung KKB yang saat ini dilabeli oleh pemerintah RI sebagai teroris, jangan coba-coba melakukan aksi referendum di Jakarta, kami akan lawan. Ungkapnya

    Jeckson juga mendesak kepada TNI-Polri untuk menumpas KKB dan pendukungnya termasuk AMP dan Free West Papua, apalagi kenyataannya KKB sudah dilabeli pemerintah sebagai teroris. Selain itu ia berjanji akan tetap melakukan perlawanan. Jeckson mengancam akan menindak tegas AMP dan Free West Papua jika pihak kepolisian tidak membubarkan aksinya.

    Pantauan media dilapangan saat massa Pemuda Cinta NKRI menyerang kelompok AMP dan Free West Papua terlihat mereka ketakutan, bahkan polisi yang mengamankan aks langsung mengangkut kelompok AMP dan Free West Papua dengan mobil tahanan untuk dipulangkan.

  • GRJ Minta Pemerintah, Bubarkan AMP

    MELANESIATIMES.COM – Hardiknas ke 113 yang biasa Bangsa Indonesia merayakannya tepat pada tanggal 20 Mei kali ini Gerakan Rakyat Jember (GRJ) memanfaatkan momentum itu menggelorakan semangat mempertahankan bumi Papua sebagai bagian dari kedaulatan NKRI.

    Sekira 25 orang aktivis GRJ, mengelar aksi unjuk rasa damai di bundaran DPRD Jember, dengan prokes ketat, Kamis 20 Mei 2021 siang.

    Tertembaknya Kabinda Papua. KordinatorGRJ Kostiono Musri, dalam orasinya mendesak TNI/Polri agar bertindak tegas atas gerakan sapatatis teroris, yang belakangan publik mengenal dengan sebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB), yang gerakannya sudah semakin brutal.

    “Tanah Papua merupakan kedaulatan NKRI yang wajib kita pertahankan, karenanya kita wajib melawan segala bentuk gerakan yang mengarah pada upaya memisahkan diri dari NKRI,” teriakannya lantang.

    Menurut kustiono, tertembaknya kepala badan intelijen daerah (Kabinda) Papua Brigjend TNI satu Gusti putu Dani karya Nugraha oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampoeng dambet, distrik Beoga, kabupaten puncak, Papua, Minggu 25/04/2021, merupakan peringatan bagi bangsa Indonesia, untuk tidak membiarkan keberadaan KKB terus menerus melancarkan upaya merongrong kedaulatan NKRI.

    “Gerakan Separatis itu terus menerus melancarkan berbagai upaya, baik membangun opini agitatif maupun melakukan serangan bersenjata, ini tidak bisa di biarkan,” tegasnya.

    KKB sudah ngawur, kustiono menyampaikan bukan saja menyasar militer dan polisi, warga sipil itu di tembak secara membabi-buta.

    “Saudara-saudara kami warga sipil Papua, yang mereka tidak bersenjata, juga ikut menjadi sasaran kebiadaban mereka (KKB),” katanya.

    Bubarkan AMP

    Tak hanya itu, berbarengan dengan hari kebangkitan Nasional ke -113, kelompok Sparatis teroris itu, juga memanfaatkan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua, (AMP) untuk membangun opini negatif, dengan menyudutkan pemerintah Indonesia.

    Seperti aksi yang sedang berlangsung di depan Mapolres Jember. AMP itu, menurut kustiono dengan sengaja memancing onar, melangsungkan kegiatan unjuk rasa dengan mengambil tempat di depan Polres Jember.

    Karenanya kustiono mendesak agar TNI dan Polri bertindak tegas untuk membubarkan setiap aksi yang mengarah pada upaya menggerogoti kedaulatan NKRI dalam segala bentuknya.

    “Jika TNI-POLRI tidak bersikap, maka jangan salahkan kami akan mengambil tindakan, ” tandasnya.

    Orator lainya, Jumadi Made juga menilai gerakan AMP telah mengarah pada untuk membangun agitasi, dengan menciptakan keresahan di kabupaten Jember. Gerakan AMP di kabupaten Jember, kata Jumadi, bukan sekali dua kali, mereka Secara berkala terus menerus membangun aksinya

    “Kami warga kabupaten Jember Menolak keberadaan para sapatatis yang hanya akan membuat kegaduhan di kabupaten Jember, ” tandasnya.

    Rakyat Dukung TNI-POLRI

    Aktivis LSM Gerpas yang tergabung dalam GRJ, Samsul juga menyayangkan adanya sekelompok kecil masyarakat yang mengatasnamakan tidak hentinya terus mendengungkan tuntutan Papua merdeka, mereka dengan beraninya mengibarkan bendera bintang kejora, diatas tanah kedaulatan NKRI.K

    “Karenanya kami juga turut mendesak agar TNI POLRI jangan ragu-ragu, untuk mengambil tindakan tegas, kami rakyat Indonesia siap berada di barisan depan mempertahankan kedaulatan NKRI, ” teriaknya.

    Usai menggelar aksi, aktivis gerji menutup undras dengan menempelkan pamflet bertuliskan tuntutannya, di papan pengumuman DPRD Jember.

  • Ketua Pemuda Minang Bela Jokowi soal Provinsi Padang

    Melanesiatimes.com – Ketua Umum Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) angkat bicara terkait pernyaan Presiden Jokowi baru – baru ini.

    Dalam releasenya yang di terima melanesiatimes.com, David mengatakan bahwa, pernyataan tersebut sangat wajar, sebab, sebagai manusia untuk salah ucap dalam suatu perkataan itu wajar dan sebagai orang minagkabau saya sangat memaklumi itu, karena itu tidak menjadi subtansial dalam isu kenegaraan. Ujar David, Kamis, (20/05).

    “Janganlah hal remeh – temeh seperti itu menjadi gunjingan di masyarakat maupun di media sosial.” Presiden Joko Widodo sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.

    Dalam kesempatan ini, David menghimbau untuk teman teman pemuda dan mahasiswa minangkabau agar tidak terlalu membahas di ruang publik terkait salah ucap dari presiden Joko Widodo dan mari kita sebagai generasi muda minangkabau harus berpikir hal – hal yang subtantif dalam membangun bangsa yang saat ini sedang berbenah dan berjuang dalam menghadapi pandemi covid 19.

    Untuk di ketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi salah menyebut Kota Padang sebagai provinsi saat memberi pernyataan di sela-sela mengunjungi lokasi pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Padang seksi Pekanbaru-Bangkinang yang berada di Provinsi Riau, pada Rabu, 19 Mei 2021.

    Dalam sambutannya, Jokowi salah sebut Padang sebagai provinsi, dalam video YouTube Sekretariat Presiden pada menit ke 15.50. “Sekali lagi dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain,” ujarnya.

  • Menguatkan Memorialisasi, Membangun Sinergi dan Kolaborasi

    Menguatkan Memorialisasi, Membangun Sinergi dan Kolaborasi

    MELANESIATIMES.COM – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diwakili oleh Subkom Pengembangan Sistem Pemulihan melakukan serangkaian kegiatan di Provinsi Maluku sejak 29 November sampai 5 Desember 2020. Rangkaian kegiatan itu dalam rangka memperkuat agenda memorialisasi-literasi, membangun sinergi dan kolaborasi antar pihak melalui berbagai forum konsultasi baik dengan pemerintah daerah setempat maupun dengan masyarakat sipilnya sebagai upaya menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sekaligus memastikan hak-hak konstitusional perempuan berjalan dengan baik dan optimal. Berikut rangkaian kegiatan Subkom Pengembangan Sistem Pemulihan, Komnas Perempuan di Provinsi Maluku.

    Mengawali kegiatan pertama, Komnas Perempuan melakukan Pertemuan Konsultasi dengan Masyarakat Sipil yang membahas tema “Memorialisasi dan Pendidikan Damai di Maluku”. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menghimpun masukan dan inisiatif dari masyarakat sipil dalam membangun dan merawat perdamaian di Maluku baik lewat kerja-kerja pengorganisasian maupun kampanye dalam membangun perdamaian di Maluku. Diketahui bahwa peran masyarakat sipil dalam membangun perdamaian di Maluku baik di ruang formal maupun informal bersama komunitas lewat kerja-kerja pengorganisasian telah menguatkan upaya damai di Maluku dan memastikan keberlanjutannya. Di antara upaya tersebut, Gong Damai merupakan simbol perdamaian sebagai bagian dari memorialisasi dalam membangun ingatan kolektif masyarakat Maluku tentang dampak buruk konflik sehingga peristiwa yang sama tidak berulang di masa mendatang. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak jejaring masyarakat sipil di Maluku untuk terus merawat upaya-upaya tersebut bahkan belajar dari kerja-kerja yang sudah berlangsung selama ini. Ambon, 30 November 2020.

    Hari kedua, 2 Desember 2020, Komnas Perempuan melakukan pertemuan konsultasi multi stakeholder penerapan SPPT-PKKTP. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pelaksanaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Para Pihak di Provinsi Maluku tentang SPPT-PKKTP serta sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan SPPT-PKKTP untuk memperkuat akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Diketahui sebelumnya Provinsi Maluku telah menghasilkan, MoU (Nota Kesepahaman) Pemerintah Provinsi Maluku dengan Para Pihak tahun 2017 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Lalu, diturunkan dalam Perjanjian Kerjasama pada Maret 2019. Kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah Provinsi Maluku serta instansi terkait dalam mewujudkan tanggung jawabnya untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Terobosan lainnya, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Maluku tentang penyelenggaraan SPPT-PKKTP yang tengah dalam proses pengesahan. Melihat perkembangan kebijakan tersebut, sejumlah Organisasi Penyelenggara Daerah (OPD) terkait juga telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada sore harinya, Komnas Perempuan bertemu dengan Ibu Widya Murat (Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bersama Bapak Kasrul Selang, ST,MT (Sekretaris Daerah Provinsi Maluku). Pada pertemuan tersebut, Komnas Perempuan menggali kemungkinan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku merawat perdamaian dengan mengoptimalkan Gong Perdamaian sebagai ruang perjumpaan dari berbagai komunitas berbeda agama dan suku. Selain itu Komnas Perempuan juga menginformasikan tentang hasil pertemuan multipihak terkait penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) di Maluku terutama Kota Ambon.

    Hari ketiga, 3 Desember 2020. Komnas Perempuan melakukan pertemuan di Kantor Pemerintahan Kabupaten SBB yang dibuka oleh Sekretaris Daerah, Bapak Mansur Tuhare dan pembahasannya dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten SBB, Bapak Hasanuddin Silawane. Pertemuan ini dihadiri oleh Kadis dan jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Kadis Kesehatan, Kepala Bagian Hukum, Wakil Ketua Pengadilan Negeri SBB, Jaksa Dirpidum, dan Kasat intel dan Kabid PPA Kepolisan Sektor SBB.

    Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) SBB No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang penting ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten SBB. Rekomendasi tersebut antara lain: Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Aman dan/atau Rumah Singgah bagi perempuan korban kekerasan dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan melibatkan OPD terkait serta lembaga layanan masyarakat. Pelaksanaan rekomendasi ini mensyaratkan adanya koordinasi dan kerjasama antar Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) terkait, institusi penegak hukum serta melibatkan masyarakat sipil.

    Di hari terakhir, 4 Desember 2020. Komnas Perempuan yang diwakili langsung oleh Ibu Andy Yentriyani (Ketua Komnas Perempuan) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama dengan Universitas Pattimura yang diwakili oleh Bapak Prof. Dr. M.J. Sapteno (Rektor Unpatti). Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun kerjasama dalam memperkuat upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak konstitusional perempuan *)

  • Aliansi Pemuda Indonesia Kecam AMP di Surabaya

    Aliansi Pemuda Indonesia Kecam AMP di Surabaya

    MELANESIATIMES.COM – Massa Aliansi Pemuda Indonesia Timur bersama masyarakat Surabaya mengecam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) karena dianggap sebagai simpul untuk mendukung gerakan Papua merdeka, pantauan media Senin 17/5/2021 pukul 08.00 WIB terlihat sekitar 60 orang Aliansi Pemuda Indonesia Timur dan Masyarakat Surabaya melakukan aksi perlawanan untuk membubarkan aksi AMP yang berencana akan melakukan aksi pada 17 Mei 2021 di Jl. Kalasan menuju Gedung Grahardi Surabaya.

    Frengki selaku Koordinator Aliansi Pemuda Indonesia mengatakan dengan tegas bahwa tujuan Aksi hari ini untuk melakukan Perlawanan secara terbuka terhadap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) karena selama ini AMP selalu melakukan aksi untuk mendukung referendum Papua, hal senada juga disampaikan oleh Yono selaku masyarakat Surabaya yang tergabung dalam aksi tersebut mengecam kepda AMP, perlu kalian tau bahawa Surabaya adalah kota Pahlawan, anda jangan berulah disini, tidak ada tempat kalian melakukan aksi mendukung gerakan Papua merdeka di Surabaya, kami akan lawan kalian sampai kapanpun. Ungkapnya

    Aksi Aliansi Pemuda Indonesia tersebut menuntut :

    1. Menolak keras keberadaan simpatisan teroris TPN/OPM yang ada di Surabaya.

    2. Meminta Pemda Surabaya membubarkan Aliansi Mahasiswa Papua sebagai simpatisan teroris TPN/OPM di Papua.

    3. Proses secara hukum aktifis Papua Viktor Yeimo.

    4. Kami mendukung progam pemerintah pusat di Papua.

    5. Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak terpisakan.

    6. Meminta aparat keamanan TNI/Polri untuk menumpas habis teroris TPN/OPM di tanah Papua.

    7. Jangan lemahkan Nasionalisme kami.

    8. Kami akan membantu aparat menindak gerakan kelompok afiliasi teroris Papua “dengan cara kami”.

    9. Kami akan mencari pelaku provokasi “OPM bukan teroris” karena OPM jelas telah bunuh rakyat sipil.

  • Anggaran Renovasi RSUD Tulehu Berasal dari APBN

    Anggaran Renovasi RSUD Tulehu Berasal dari APBN

    MELANESIATIMES.COM – Sebagai upaya meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan renovasi Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. RS ini rusak akibat bencana gempa bumi bermagnitudo 6,5 SR yang terjadi pada 26 September 2019 lalu di Kota Ambon dan sekitarnya.

    “RSUD Tulehu telah selesai direnovasi. Kebetulan hari ini adalah hari pertama rumah sakit beroperasi, meskipun belum dilakukan serah terima tetapi pelayanan masyarakat harus tetap berjalan. Renovasi RSUD Tulehu ini merupakan bagian dari penanggulangan bencana gempa Ambon yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR,” kata Wakil Menteri (Wamen) John Wempi Wetipo saat melakukan kunjungan kerja ke Maluku, Senin (27/7/2020).

    Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan renovasi 15 ruangan yang rusak, di antaranya instalasi gawat darurat (IGD), ruang rawat inap, poli jantung, poli gigi dan apotek. Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menyalurkan bantuan tanggap darurat di RSUD Tulehu berupa fasilitas sarana dan prasarana (sarpras) seperti pemasangan tenda untuk rumah sakit darurat.

    Anggaran renovasi RSUD Tulehu berasal dari APBN, Paket I senilai Rp 386 juta dan Paket II senilai Rp 21,18 miliar. Renovasi dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya dengan konsultan PT Ciriajasa Engineering Consultant.

    Di samping RSUD Tulehu, dalam kunjungan kerja ini Wamen John juga meninjau proses renovasi Pasar Tulehu yang rusak berat akibat gempa Ambon 2019 silam. Saatini progres fisik renovasi pasar ini mencapai 78,95% dan ditargetkan selesai pada akhir Juli 2020. Renovasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi pasar sebagai penggerak perekonomian lokal dengan membangun kios/meja pasar ikan 20 buah dan pasar sayur 10 buah.

    Renovasi Pasar Tulehu dilakukan di atas lahan eksisting karena kondisi geografis yang tidak memungkinan untuk menambah lahan. Anggaran renovasi ini berasal dari APBN di mana Paket I senilai Rp 640,7 juta dan Paket II senilai Rp 2,79 miliar dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya dan konsultan CV Datateknik.

    Renovasi RSUD Tulehu dan Pasar Tulehu merupakan bagian dari penanganan pascabencana gempa Ambon 2019 lalu dengan total anggaran Rp 79 miliar. Secara keseluruhan, progres penanganan pascabencana gempa bumi Ambon telah mencapai 32%. Di samping itu, Kementerian PUPR juga merekonstruksi sejumlah sekolah dan satu perguruan tinggi. Diharapkan seluruh pekerjaan pascabencana dapat selesai pada Oktober 2020.

    Turut hadir mendampingi Wamen John, Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazali Akman, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Thomas Setiabudi Aden, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Marva Ibnu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Jon Damanik, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Abdul Halil Kastella, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Yones Yubilia Biring, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Sofian. (Mes)

    Sumber ; http://www.pu.go.id

  • Inilah 55 Unit Rumah Khusus Bagi Petugas Perbatasan Negara di Maluku dan Maluku Utara

    Inilah 55 Unit Rumah Khusus Bagi Petugas Perbatasan Negara di Maluku dan Maluku Utara

    MELANESIATIMES.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong terlaksananya pembangunan rumah khusus bagi masyarakat, pegawai pemerintah serta anggota TNI/ Polri yang bertugas di daerah perbatasan. Program penyediaan rumah khusus tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas kerja serta penyediaan perumahan layak huni di daerah perbatasan.

    “Rumah khusus adalah program Kementerian PUPR yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus, seperti nelayan, pemukiman kembali korban bencana/pengungsi, guru, tenaga medis, TNI/Polri dan petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

    Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan di tahun 2019 telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 55 unit Rumah Khusus (Rusus) di Provinsi Maluku. Rusus pada kawasan perbatasan yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres nomor 56 Tahun 2018 tersebut diperuntukkan bagi petugas perbatasan negara kini telah sepenuhnya dihuni.

    Sebanyak 55 Unit Rusus yang dibangun tersebut berada di Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 25 unit dan di Kabupaten Morotai sebanyak 30 unit dengan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Rusus yang dibangun Kementerian PUPR pada umumnya merupakan rumah tipe 36 yang telah dilengkapi prasarana sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, drainase, listrik dan air. Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan penghuni.

    Pembangunan Rusus merupakan salah satu upaya untuk membangun Indonesia dari pinggiran khususnya daerah-daerah perbatasan. Pasalnya, selama ini kondisi hunian masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan masih banyak yang belum layak huni dan kualitasnya kalah dengan negara tetangga.(Iwn)

    Sumber ; http://www.pu.go.id

  • Bendung Kamijoro Menjadi Magnet Tujuan Wisata di Kabupaten Bantul

    Bendung Kamijoro Menjadi Magnet Tujuan Wisata di Kabupaten Bantul

    Melanesiatimes.com – Keberadaan dan fungsi tampungan air yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini tidak saja untuk irigasi persawahan dan pengendali banjir, tapi juga menjadi magnet baru destinasi wisata. Salah satunya adalah Bendung Kamijoro di Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang berada di aliran Kali Progo. Bendung Kamijoro ini telah beroperasi dan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Desember 2019 lalu.

    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan akan berkontribusi besar dalam pembangunan negara. Selain sebagai sumber air irigasi untuk meningkatkan intensitas tanam, memasok kebutuhan air baku, pengendalian banjir dan energi (PLTA), bendungan juga dapat menjadi ikon atau landmark kawasan, sehingga mampu membangkitkan destinasi wisata baru dan memicu pertumbuhan ekonomi lokal.

    Bendung Kamijoro selain untuk mengairi Daerah Irigasi (DI) Pijenan seluas 2.370 hektar, juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 25 liter/detik untuk Kabupaten Bantul dan 475 liter/detik untuk Bandara Internasional Yogyakarta serta kawasan Industri Sentolo di Kabupaten Kulonprogo.

    Bendung Kamijoro juga dilengkapi dengan taman sebagai ruang terbuka publik untuk beragam aktivitas seperti bersantai, berolahraga, dan swafoto.Terdapat jembatan yang melintasi aliran Kali Progo dan fasilitas publik seperti mushola dan toilet yang disiapkan untuk wisatawan. Saat ini Bendung Kamijoro telah menjadi tujuan wisata bagi warga Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta, bahkan dari luar pulau Jawa.

    Taman di Bendung Kamijoro berada di sebelah barat dengan luas sekitar 40.000 m2 terdapat plaza terbuka yang dilengkapi tribun untuk duduk sambil menyaksikan pertunjukan, seperti fungsi amphitheatre (panggung di bawah penonton). Bagian latar belakang tribun terdapat tulisan “Bendung Kamijoro” dengan huruf latin/Jawa biasa digunakan untuk swafoto pengunjung.

    Sisi lain dari taman, terdapat shelter bertudung tenda raksasa yang dipakai pengunjung untuk berteduh. Tak jauh dari tenda juga terdapat taman bermain bagi anak-anak seperti jungkat jungkit, ayunan, hingga luncuran. Selain itu, taman juga dikemas menjadi kawasan pohon buah-buahan berbatang keras. Sedikitnya ada sekitar 300 pohon buah seperti jambu air, jambu kristal, sawo, kelengkeng, rambutan, dan mangga.

    Di atas bendung terdapat jembatan cantik menyerupai Jembatan Ampera di Palembang, lengkap dengan hiasan tali baja sepanjang 161 meter dengan lebar 3 meter. Kanan-kiri jembatan dipasang pengaman dan lampu penerang bagi orang yang menyeberang pada malam hari.

    Jembatan ini juga sebagai penghubung Kabupaten Bantul dengan Kulon Progo, tepatnya antara Dusun Plambongan, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan Dusun Kaliwiru, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo. Keberadaan jembatan mempermudah dan mempersingkat waktu perjalanan masyarakat, sehingga tidak perlu memutar jauh.

    Bendung Kamijoro membentang di antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Bagi masyarakat yang akan berkunjung dapat melalui jalur Kulon Progo lewat Jalan Sentolo – Brosot Desa Tuksono Kecamatan Sentolo atau bisa dari jalur Bantul lewat Kamijoro Kecamatan Pajangan.

    Salah satu pengunjung asal Yogyakarta, Vita 40 tahun mengatakan, setiap akhir pekan selalu menyempatkan diri bersama suami dan anak-anaknya datang ke Bendung Kamijoro. “Bagus, buat refreshing. Apalagi ini obyek wisata yang terbilang baru dan sangat indah tempatnya. Menarik untuk berswafoto, baik di taman, jembatan maupun obyek-obyek keren lainnya,”kata Vita.

    Pembangunan Bendung Kamijoro dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dari Tahun 2016 hingga 2018 dengan biaya konstruksi sebesar Rp 229 miliar. Kontraktor pelaksananya adalah PT Waskita Karya dan PT PP (Kerjasama Operasi/KSO), serta konsultan supervisi oleh PT Yodya Karya dan PT Catur Bina. (Iwn)

    Sumber :  http://www.pu.go.id

  • Suzana; Belum Ada Pagar Perbatasan Anatara PNG dan Indonesia

    Melanesiatimes.com – Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua mendorong pembangunan pagar di sepanjang jalur non formal, guna meminimalisir arus keluar masuk orang dari wilayah PNG.

    “Tak hanya pagar, mungkin juga semacam pos keamanan pada sejumlah jalur non formal ini. Memang pagar yang harus dibangun ini panjang sekali ya, tapi idealnya begitu supaya warga yang keluar masuk dapat lebih terpantau dengan baik,” ujar Kepala BPKLN Provinsi Papua Suzana Wanggai di Jayapura, Rabu.

    Suzana akui, hingga saat ini belum ada pagar pembatas ataupun pos lintas batas pada jalur-jalur non formal tersebut.

    Dilain pihak, masih banyak warga PNG yang memiliki kebun di wilayah Papua. Begitu sebaliknya, sehingga masyarakat dari PNG dan Papua sering keluar masuk menggunakan jalur non formal tersebut.

    “Memang bagi warga perbatasan yang hendak melintas, mereka sudah punya surat pelintas batas atau administrasi kependudukan. Tapi karena ada pandemi jalur formal ditutup, sehingga kebanyakan menggunakan jalur non formal. Ini yang memang menjadi tantangan kita,” aku dia.

    Oleh karena itu, tambah ia, tantangan itu bakal segera diatasi supaya tak ada warga yang dirugikan. Apalagi saat ini, kasus penularan COVID-19 di wilayah PNG cukup tinggi. Sehingga perlu ditingkatkan pengawasan.

    “Kalau jalur formal kan memang sudah ditutup sejak lama. Sehingga jalur non formal ini yang memang perlu diawasi”.

    “Makanya, kami segera memperketat pengawasan dengan segera duduk bersama pihak terkait, untuk bisa membahas pengawasan di jalur non formal dalam upaya meminimalisasi COVID-19,” pungkas dia.

    Sumber ; http://www.papua.go.id

  • FORKI Papua Berharap, KONI Dukung Rencana Try Out ke Bali

    FORKI Papua Berharap, KONI Dukung Rencana Try Out ke Bali

    Melanesiatimes.com – Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Papua mendorong KONI setempat untuk mendukung rencana try out ke Provinsi Bali. Sebagaimana dijelaskan Ketua FORKI Provinsi Papua, Christina Luluporo, para atlet karate Papua sangat membutuhkan lawan tanding untuk mencapai prestasi terbaik di PON XX 2021. Apalagi, lawan tanding kali ini adalah tim karate Pelatnas Sea Games 2021, sehingga pihaknya berharap dukungan KONI Papua untuk dapat merestui rencana itu.

    “Selama pandemi COVID-19 para atlet karate Papua ini hanya melakukan latihan mandiri di Jayapura. Sehingga kami rasa bahwa kita harus try out ke luar Papua”.

    “Mudah-mudahan dapat dukungan dari KONI Papua ya, sebab kita mematok dua medali emas pada PON XX 2021 di Papua. Meski sebenarnya ambisi kami lebih banyak medali akan jauh lebih baik,” kata Christina yang di rilis dalam webside www.papua.go.id, di Jayapura, Kamis (22/4/2021)

    Selain melakukan try out, tambah dia, Forki Papua juga mendorong untuk dilakukan tes iven venue, sekembalinya dari Provinsi Bali.

    “Ini penting supaya atlet menjadi terbiasa dengan venue yang ada. Sehingga kami minta dukungan KONI tetapi juga PB PON Papua untuk menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan di venue,” harapnya.

    Pelatih Kepala Karate Papua, Zakarias M. Sogorom menilai rencana try out ke Provinsi Bali, merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna mengukur kemampuan para atlet.

    “Intinya atlet butuh jam terbang bertanding. Mereka (atlet) ini juga kan sudah cukup lama di Jayapura, sehingga harus ada try out ke luar agar atlet merasakan atmosfer pertandingan yang kompetitif,” kata Christina

    Dia juga berharap KONI Papua bisa memberikan lampu hijau, apalagi lawan tanding adalah tim Pelatnas Sea Games 2021.

    “Sebab dari try out ini kan tim pelatih Papua bisa melakukan evaluasi dan membuat program kerja yang baru untuk mempersiapkan tim kareta yang solid, sehingga bisa meraih prestasi di PON XX Papua.

    Diketahui, pada PON Papua 2021 mendatang, tim karate Papua bakal mengikuti 17 kelas yang dipertadingkan. Adapun jumlah atlet yang lolos untuk PON Papua sebanyak 17 orang.

    Sebelumnya, pada Kejuaraan Walikota International Open Championship yang digelar di Surabaya, Juli 2019 lalu, Karateka Papua memborong 9 medali dengan torehan 2 medali emas, 2 medali perak, dan 5 medali perunggu.

    Kemudian, pada Kejuaraan Nasional Akmil Open Championship 2020 Piala bergilir Gubernur di Magelang pada Maret 2021 lalu, Karate Papua menahbiskan diri sebagai juara umum dengan mengoleksi 5 medali emas kata beregu putra putri dan kumite perorangan, serta 6 medali perunggu dari nomor kumite perorangan putra putri.

    Sumber  ; http://www.papua.go.id