Melanesia Times

Blog

  • Dugaan Korupsi di Bina Marga : Gertak Desak KPK Periksa Kadis Bina Marga DKI

    Dugaan Korupsi di Bina Marga : Gertak Desak KPK Periksa Kadis Bina Marga DKI

    MELANESIATIMES.COM – Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak), Dimas Tri Nugroho Kembali menyuarakan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Pemprov DKI Jakarta, Aktifis yang senantiasa konsisten digerakan Anti rasuah ini terus mengajak Masyarakat Berani melawan para koruptor.

    Dimas menyoroti Korupsi yang diduga melibatkan kepala dinas Bina marga DKI Jakarta Hari Nugroho dan mendesak KPK untuk turun tangan mengusut korupsi yang diduga melibatkan Kadis Bina Marga.

    Dimas mengatakan Pengelolaan APBD Pemprov DKI Jakarta dari tahun Ketahun sangat Riskan untuk di cermati, Hal ini Terkait dengan Penyalahgunaan Anggaran yang dilakukan oknum pejabat dengan dalih menggunakan dana tersebut atas nama Pembangunan infrastruktur.

    Oknum Pejabat kerap kali memanfaatkan posisinya untuk kepentingan Pribadi maupun sekelompok orang untuk mengeruk dan mengambil Keuntungan. Dan terjadi kebocoran
    Keuangan daerah yang tidak sedikit.

    KPK sebagai Penegak Hukum sudah sepatutnya menindaklanjuti kasus ini untuk segera mengambil Tindakan Yuridis agar Koruptor uang Rakyat diproses secara hukum dan memberikan efek jera bagi para Pejabat lainnya.

    Dinas Bina Marga DKI Jakarta salah satu Satuan
    Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki Tugas Untuk Melayani Masyarakat dalam penyedian Infrastruktur.

    Pada tahun anggaran 2019 Dinas yang dipimpin Hari Nugroho ini memiliki Anggaran Sebesar Rp 2.681.697.144 .790 dan Realisasi sampai dengan Tanggal 30 September 2019 Senilai Rp 338.474.993.323 Patut diduga adanya Penyimpangan anggaran atas 29 Paket pada Pekerjaan senilai Rp 2 Milyar lebih , menurut Hasil investigasi.

    Penyimpangan terjadi pada ; Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 20 Paket pekerjaan , Suku Dinas Jakarta pusat satu Paket, Jakarta Barat dua paket Bidang kelengkapan Prasarana jalan dan jaringan Utilitas satu Paket , suku dinas Jakarta Utara dua Paket , Jakarta Selatan satu Paket dan Jakarta Timur dua Paket.

    Penyimpangan dilakukan dengan cara mengurangi Volume yang berakibat adanya manipulasi Keuangan pada proyek tersebut dan pada bidang Jalan dan jembatan terdapat pengurangan Volume pada 20 Paket Senilai Rp 1.935.527.680.

    Pekerjaan Hotmix di jalan gunung Sahari , Hot mix jalan Cikini raya dan jalan Pegangsaan , Pekerjaan Hotmix di jalan Prof. Satrio,
    Jalan Kramat Raya serta Pekerjaan Beton Rapid setting Koridor 1 dan 4 , Pekerjaan Hotmix di jalan Daan Mogot , Jembatan Tomang Raya , di Jalan Salemba Raya , Kemang Raya , jalan akses Hankam, Jalan Bandengan Utara , jalan Panjaitan sisi Barat , jati baru , jalan Kartini, Jembatan jalan Lingkar Luar Barat, Jembatan jalan marunda Makmur, Jembatan kali Mampang jalan warung Buncit dan Hotmix jalan MH .Thamrin serta Juga Pekerjaan Beton Rapid setting Koridor 6 dan 7.

    Dimas menjelaskan Bahwa pada Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat terdapat Penyimpangan Volume atas satu paket Pekerjaan sebesar Rp 153.983.750 dan untuk Sudin Bina Marga Jakarta Barat Penyimpangan dibarengi Dengan Manipulasi atas dua Paket Pekerjaan adalah Senilai Rp 80.428.980 Pada paket PekerjaanbPembangunan atau Peningkatan jalan dan Bangunan pelengkap jalan di kota administrasi Jakarta barat kecamata Grogol Petamburan kelurahan Jelambar dan di pembangunan serta peningkatan di kelurahan Jelambar, Wijaya kusuma Jelambar baru Tomang .

    Sementara itu soal adanya Penyimpangan yang berakibat Manipulasi di Paket Pekerjaan Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Hanya sebesar 42 juta Lebih sedikit dan Hal ini direalisasikan Kerjaan Pembangunan Trotoar di Jalan Prof.Dr.Latumenten
    Dan Selanjutnya Pada 2 Paket Pekerjaan Sudin Bina Marga Jakarta Utara senilai
    Rp 36.630.530 serta terjadi pula kekurangan Volume Berasumsi Manipulatif Sudin Bina Marga Jakarta Selatan senilai
    Rp 17.550.365.

    Perbuataan Kepala Dinas Bina Marga sangat Keterlaluan dan mendesak KPK Turun Tangan untuk mengusut dugaan korupsi Kadis Bina marga.

    Manipulasi tersebut masuk kedalam Perspektif kesalahan Administrasi padahal dalam Kasus ini Jelas sudah Masuk tipikor.

    Hanya karena Ketahuan dalam Pemeriksaan Internal Instansi Yang bersangkutan Dalam Hal Ini Inspektorat Uang Hasil Korupsi tersebut dikembalikan dengan Mekanisme Setor Ke Kas Daerah Pemprov DKI.

    Tindakan Kadis Bina Marga Tidak serta Merta Lepas dari Jeratan Hukum.ujar Dimas

    Jakarta, 6 Mei 2021

    Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK)

    Dimas Tri Nugroho
    Sekjend GERTAK

  • Cegah Korupsi Dilingkungan ASN, Nugroho Desak SEKDA DKI Maksimalkan Pengawasan Kinerja ASN

    Cegah Korupsi Dilingkungan ASN, Nugroho Desak SEKDA DKI Maksimalkan Pengawasan Kinerja ASN

    MELANESIATIMES.COM – Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak), Dimas Tri Nugroho mendesak Sekda DKI Jakarta Marulloh Matali untuk memaksimalkan Pengawasan terhadap kinerja ASN dilingkungan Pemprov DKI Jakarta, Melihat maraknya pejabat yang melakukan korupsi dan merugikan Anggaran daerah.

    Dimas menilai keberadaan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta hanya Lips service saja. Harusnya keberadaan KPK DKI dapat menjadi Lokomotif pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemprov DKI bersih dari Korupsi,Kolusi dan nepotisme. seperti dalam kasus korupsi Sarana Jaya harusnya bisa dicegah.

    Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki dugaan korupsi pembelian tanah yang dilakukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. BUMD DKI itu diduga terlibat korupsi pengadaan tanah 4,2 hektare di kawasan Munjul dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Dirut Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

    Gertak meminta perhatian Sekda DKI Marulloh Matali untuk menyoroti kasus Dugaan Suap dan Pungli yang melibatkan oknum ASN dilingkungan sudin Citata, sudin pertamanan, sudin bina marga, Sudinsos, Sudinaker dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) diwilayah Walikota Jakarta Timur.

    Dimas berharap peran Sekda DKI dapat membantu Gubernur DKI untuk memaksimalkan pengawasan kinerja ASN serta mengawasi birokrasi dalam mencegah korupsi yang marak terjadi di pusaran pemprov DKI dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

    Sekda DKI memiliki peran mendorong Kinerja KPK DKI dalam mengarahkan ASN untuk menghindari dan mencegah korupsi di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta serta dapat mengambil langkah guna berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sistem birokrasi yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.

    KPK DKI dikukuhkan Gubernur Anies pada 3 Januari 2018. Komite itu dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

    mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno, dan Peneliti Ahli Tata Pemerintahan yang Baik Tatak Ujiyati.

    Pada saat pengukuhan, Bambang Widjojanto berharap bisa bekerja sama dengan semua lembaga dan kelompok masyarakat yang memiliki semangat antikorupsi. Bambang ingin Komite tidak membuat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi khawatir. Tujuan dibentuknya Komite ini justru secara bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jakarta.

    Menurut Anies, banyak komponen yang ingin dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinannya. Prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien dan partisipatif.

    Itu sebabnya, pertama yang akan dibangun adalah sistem pencegahan korupsi. “Ini pesan utama kami untuk menciptakan good governance.”

    Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI mempunyai tugas yang cukup besar. Pertama, tugasnya membangun sistem data yang terintegrasi. Komite juga bertugas membangun integritas aparatur sipil Pemda DKI Jakarta. Komite pun akan berkolaborasi dengan elemen anti rasuah serta menjadi penghubung antara Pemda DKI dan masyarakat serta lembaga negara lain, seperti KPK dalam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi.

    Jakarta, 4 Mei 2021

    Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK)

    Dimas Tri Nugroho
    Sekjend GERTAK

  • OIC Youth Indonesia Gelar Silahturahmi Ramadhan, Hadir Sejumlah Tokoh Nasional dan Ketum-ketum Lintas OKP

    OIC Youth Indonesia Gelar Silahturahmi Ramadhan, Hadir Sejumlah Tokoh Nasional dan Ketum-ketum Lintas OKP

    Melanesiatimes.com – OIC Youth Indonesia gelar Silahturahmi Ramadhan Pemuda Islam & Iftar di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta, Jumat (30/04/2021).

    Acara tersebut dihadiri sejumlah Tokoh Nasional diantaranya, Ariza Patria (Wagub DKI), Bursah Zarnubi (Ketum PGK), Staf Khusus Presiden (Billy Mambrasar), Staf Ahli Menpora (Jonni Madrizal), Bunyan Saptomo(Dubes Albania), Mayor Jenderal TNI, Rido Hermawan (Wantannas – Lemhanas RI), Abah Elang Mangkubumi (Paguyuban Kyai Banten), Andhika Bagoes Hermanto (Ketua BPP HIPMI), M. Reza Ketua (OKK JAPNAS Jaringan Pengusaha Nasional), Yaser Palito KADIN Indonesia, Sekum HIPMI Jaya, M.Alipudin

    Para Ketua Umum lintas Organisasi Pemuda Islam PB PMII, Kohati HMI, GPII, GMIN, Fatayat, IPPNU, GP Anshor, PIS Indonesia, Islamic Youth Solidarity, Model OIC Se – Indonesia, KAMMI, HIMMAH Alwasliyah sertaOrganisasi non keagamaan lainnya.

    Presiden OIC Youth Indonesia, Astrid N. Rizkita sekaligus Koordinator Model OIC Indonesia, mengatakan pemuda Islam terus memperkuat silahturahmi untuk menjawab tantangan zaman ke depan.

    “Silahturahmi merupakan senjata demi menjaga persatuan, sesama pemuda Islam kita perlu merajut kerja sama demi Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

    Kemudian dalam kesempatan berbeda, T. Taufiq Lubis perwakilan Asian Region Representative to ICYF/ OIC Youth in Turkey mengatakan, “Semoga agenda kita hari ini dapat mempererat tali silaturahmi kita semua untuk berkontribusi positif di organisasi dan bangsa Indonesia serta dunia Islam”

    “Kami mengucapkan terimakasih, selamat beristirahat untuk beraktivitas kembali di esok hari, dan semoga ibadah kita semua semakin lancar menjelang penghujung bulan suci Ramadan” ujarnya menutup sambutan di podium.

    Sambutan Wagub DKI juga memuji program Silahturahmi Pemuda Islam dari OIC Youth Indonesia, karena akan memperkokoh persatuan diantara organisasi pemuda Islam.

    “Kita mesti sering melaksanakan agenda seperti ini demi persatuan organisasi pemuda Islam di Indonesia,” tuturnya Ariza Patria dalam sambutannya.

    Dirinya mengharapkan kedepannya OIC Youth Indonesia dapat membuat lagi program yang lebih menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemuda Islam.

    Ariza Patria menambahkan, bahwa apa yang bisa diberikan OIC Youth Indonesia semoga bisa bermanfaat bagi seluruh Bangsa Indonesia.

  • Kerumunan Tanah Abang, FBI Desak Mendagri Copot Anies Baswedan

    Kerumunan Tanah Abang, FBI Desak Mendagri Copot Anies Baswedan

    Melanesiatimes.com – FBI Jabodetabek kini kembali menyoroti kedatangan Gubernur DKI Jakarta ke Tanah Abang Jakarta Pusat pada Minggu, (02/05/2021) kemarin.

    Diketahui sebelumnya, kedatangan orang nomor satu di DKI Jakarta itu ke Tanah Abang hingga membuat kerumunan dengan jumlah kurang lebih 87 ribu orang.

    Mengingat hal demikian, Koordinator FBI Jabodetabek, Ibrahim Malik Fatsey (IMF) kembali mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk menjalankan dengan tegas aturan atau instruksi yang dikeluarkanya.

    Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tersebut dikeluarkan sejak tanggal 18 November 2020 lalu. Instruksi tersebut telah ditujukan dari Kemendagri kepada seluruh kepala daerah baik Gubernur, dan Wali Kota dan atau Bupati jika mengabaikan Protokol Kesehatan (Prokes) dimasa pandemi COVID-19 akan dicopot dari jabatannya.

    “Sekali lagi kami tegaskan bahwa pak Mendagri, Tito Karnavian harus tegas terhadap aturan yang dikeluarkannya sendiri. Terhadap Anies Baswedan kami FBI mendesak Mendagri untuk menegakan hal yang sama sebagaimana dilakukan Anies di Tanah Abang kemarin dengan Jumlah kerumunan orang 87 ribu orang. Maka harus di Copot dari jabatannya,”tegas koordinator FBI Jabodetabek, Ibrahim Malik Fatsey (IMF) yang diterima awak media, Senin, (03/05/2021)

    Dikesempatan yang sama, ia juga menyampaikan bahwa kerumunan masa yang terjadi di Tanah Abang kemarin, dikhawatirkan akan semakin meningkatkan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Bahkan ia menyebutkan Anies sudah tidak tertib terkait aturan prokes yang terus ditegaskan pemerintah pusat.

    Hal tersebut, lanjut dia, juga telah ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 78, yang secara tegas menjelaskan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan atau dicopot dari jabatannya.

    “Dengan yang dilakukan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan kemarin di Tanah Abang, kami anggap sudah sangat terlalu dan melanggar sejumlah aturan negara terkait protokol kesehatan dimasa pandemi COVDI-19. kami tegaskan jangan sampai Jakarta dan Bahkan Indonesia bisa menjadi India Kedua akbiat ulah Anies Baswedan. Semua orang mencari solusi yang terbaik agar bisa keluar dari wabah COVID-19 ini, harusnya Anies menghadirkan solusi penanganan dan pencegahan yang baik dengan salah satunya tidak membuat kerumunan. Namun apa yang ia lakukan justru sebaliknya,”tegasnya

    Hal yang sama juga dibernarkan Koordinator FBI, Abdullah Kelrey yang menekankan agar Mendagri Tito Karnavian untuk menjalankan apa yang sudah diucapkannya atau keputusannya.

    “Itu Wajib, karena apa yang kita ucapkan harus kita jalankan sebagaimana perintah Agama dan juga perintah negara” ujar Abdullah Kelrey

    Diakhir keteranganya ia juga menghimbau kepada masyarakat agar sama-sama menjaga protokol kesehatan dan menerapkan 3 M. Sekaligus juga pihaknya renananya akan melakukan aksi demonstrasi di depan Kemendagri dalam waktu dekat.

  • FBI Sebut Anies Tak Becus Urus Covid-19

    FBI Sebut Anies Tak Becus Urus Covid-19

    Melanesiatimes.com – Kedatangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ke Tanah Abang Jakarta pusat kini disoroti oleh FBI Jabodetabek.

    Koordinator FBI Jabodetabek, Ibrahim Malik Fatsey (IMF) dalam keteranan yang disampaikan kepada awak media menyoroti soal kedatangan orang nomor satu di DKI itu hingga menimbulkan kerumunan masa kuranglebih 87 ribu orang itu dinilainya sangat mengkhawatirkan akan menimbulkan klaster baru COVID-19 di DKI Jakarta.

    Hal tersebut menurutnya, menjadi indikasi Anies Baswedan tidak serius menangani masalah pandemi COVID-19 di Jakarta. Ia khwatir bila terus demikian DKI Jakarta akan menjadi India kedua dengan tingkat kasus COVID-19 tertinggi di dunia.

    “Penularan virus COVID-19 masih menjadi misteri bagi semua negara termasuk Indonesia. Anies Baswedan sebagai pemimpin di DKI Jakarta harusnya memberi contoh yang baik bagi warganya dari penularan COVID-19 di Jakarta. Jangan Sampai Jakarta menjadi India Kedua hanya karena ulah Anies Baswedan”kata Ibrahim Malik Fatsey (IMF) kepada awak media di Jakarta, Minggu, (2/05/2021)

    Padahal, lanjut dia, Anies Baswedan di beberapa kesempatan selalu menyalahi pemerintah pusat dalam pengangan penularan COVID-19. Padahal negara sudah dengan sangat cukup mengalokasikan dana untuk penangan COVID-19 untuk DKI Jakarta.

    “Selama ini selalu disalahkan Jokowi, uang dari negara kan sudah dikasih kepada DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19, jadi nggak ada masalah dong. Harusnya Anies Baswedan dengan anggaran yang sudah diberikan dari negara bisa mengurai masalah COVID-19 di DKI Jakarta. Ini kan tidak, maka bisa dikatakan Anies Baswedan tidak serius mengangani masalah COVID-19 di Jakarta,”ujarnya lagi

    Selain itu, ia juga meminta DPRD DKI Jakarta untuk segera mengavaluasi Anies Baswedan terkait anggaran COVID-19 yang sudah diberikan untuk DKI Jakarta. Pasalnya, anggaran tersebut dari negara yang dikelolakan oleh Anies Baswedan, namun tidak memberi manfaat apa-apa soal penanganan COVID-19.

    “Karenanya kami FBI meminta DPRD DKI Jakarta untuk mengevaluasi Anies Baswedan dalam menangani pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Jangan Sampai Jakarta menjadi India Kedua, kenapa karena Anies tidak tegas dan tidak serius menangani COVID-19 di Jakarta apalagi kedatangannya di Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini membuat kerumunan, bukan menghadirkan solusi tapi menimbulkan masalah baru”tandasnya

  • DPP Pemuda LIRA Siap Jadi Mitra BPJS

    MELANESIATIMES.COM – DewanPimpin Pusat Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (DPP PEMUDA LIRA), siap mensosialisasikan inpres no 2 tahun 2021 tentang manfaat jaminan sosial untuk pekerja.

    Hal ini ditegaskan oleh Zaldi Sonata (Sekretaris Jendral DPP PEMUDA LIRA).

    Zaldi mengaku dengan adanya seri diskusi webinar PW MOI. LIRA. FSPTSI. & TIM CREW (JR) Jusuf Rizal SHOW, yang dilangsungkan via virtual dan tatap muka langsung hari ini di Graha 110 cibubur dia mengaku tertarik membantu pemerintah untuk mensukseskan program pemerintah Yang dituangkan dalam Inpres nomor 2 tahun 2021.

    “Saya sadar betapa pentingnya jaminan sosial untuk para pekerja serta menambah devisa negara diluar pajak, ini tugas kita bersama dan kami siap sukseskan”. Ujarnya

    Kegiatan yang dipandu langsung H. M. Jusuf Rizal (Presiden LIRA), turut hadir beberapa tokoh buruh seperti Dedi Sudarajat, tokoh pemuda Muhammad Rozi (Ketua Umum DPP PEMUDA LIRA) Faisal Nasution (Bendahara DPP PEMUDA LIRA), & Adam Irham.

    Pendiri LSM LIRA, Mayjen Arief Siregar & Hasyim Arief, Politisi Senior Partai GOLKAR Imam Bogie Yuda Swara (Wakil Presiden LIRA), Ketua Harian Media Online Indonesia, Siruaya Utamawan (Dewas BPJS Kesehatan), dan Deputi Direktur BPJS Kesehatan, Mahyidin Mukim serta beberapa tokoh lain Yang mengikuti kegiatan via zoom meeting.

    Selain Zaldi, ditempat terpisah ketua OKK DPP PEMUDA LIRA, Sandri Rumanama selaku kordinator panitia perayaan hari buruh Yang di isi oleh sosialisasi inpres nomor 2 tahun 2021, menuturkan bahwa paska seminar ini dirinya berencana mengadakan diskusi bersama pihak terkait dalam hal ini Kemenakertrans, Kemendes, Komisi IX DPRI-RI & BPJS, guna memastikan masyarakat buruh tani di desa harus diberi jaminan asuransi oleh negara.

    “Saya sudah sampaikan bahwa kami juga sudah menggagas kegiatan bersama untuk memastikan masyrakat di daerah pedasan, terpencil & terluar juga harus merasakan dampak dari jaminan asuransi negara”. Papar Sandri

  • Kedaulatan NKRI diganggu AMP, Pemuda Surabaya Lakukan Perlawanan

    Kedaulatan NKRI diganggu AMP, Pemuda Surabaya Lakukan Perlawanan

    Melanesiatimes.com – Pemuda Surabaya mendatangi asrama Kamasan III sekitar pukul
    07.30 WIB untuk mengajak Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) agar tidak keluar melakukan aksi ke jalan karena akan menyebabkan konflik dengan warga dalam situasi pandemi. Apalagi Surabaya sebagai kota Pahlawan maka sejatinya jangan dikotori dengan aksi menggunakan simbol-simbol papua merdeka.

    Selanjutnya Pemuda Surabaya sekitar 15 orang menggelar spanduk bertuliskan Papua adalah Indonesia” di depan Asrama Kamasan Papua.

    Aliansi Mahasiswa Papua tetap tidak mengindahkan ajakan positif dari pemuda Surabaya dan tetap berangkat ke titik start Monkasel (Monumen Kapal Selam) sekitar pukul 08.30 WIB dilanjutkan longmach ke depan gedung Grahadi Surabaya, saat massa Aliansi Mahasiswa Papua sebanyak 40 orang dipimpin Ever Walela (Ketua AMP KKS) dalam perjalanan menuju titi aksi langsung dihadang oleh massa dari Pemuda Surabaya sebanyak 45 orang, selanjutnya terjadi saling adu mulut. Pemuda Surabaya dengan nada tinggi meneriaki masa AMP “Bubarkan Seperatis Papua di Surabaya, Habisi Separatis Teroris”, anda harus tau bahwa Surabaya adalah kota pahlawan, jangan coba-coba melakukan aksi disini dengan simbol-simbol papua merdeka, sedangkan massa AMP membalas masa Pemuda Surabaya ‘Hentikan teror terhadap jurnalis Papua di Indonesia dan Berikan hak menentukan nasib sendiri.

    Kepolisian setempat langsung melerai kedua kubu, namun kubu Pemuda Surabaya tetap menekan Aliansi Mahasiswa Papua untuk membubarkan diri. Ketegangan kedua kubu sampai dengan pukul 11.00 WIB akhirnya AMP membubarkan diri setelah bertubi-tubi ditekan Pemuda Surabaya.

  • Tindakan Separatis Kelompok KKB di Papua Dikategorikan Sebagai Tindakan Terorisme

    Tindakan Separatis Kelompok KKB di Papua Dikategorikan Sebagai Tindakan Terorisme

    Melanesiatimes.com – Aliansi Pemuda Indonesia menggelar aksi di stadion Gajayana, Aksi APIMR tersebut sebagai bentuk sikap mahasiswa terhadap eskalasi secara massif tindakan separatis yang terjadi di Papua telah menimbulkan korban jiwa baik aparat keamanan maupun warga sipil.

    “Pembunuhan terhadap warga sipil oleh kelompok separatis yang dahulunya diberi label KKB kerap terjadi, misalnya pembunuhan tenaga pengajar (guru) bahkan pembakaran fasilitas umum (sekolah), masyarakat pendatang maupun masyarakat asli papua yang dianggap kaum separatis tidak berpihak untuk mewujudkan Papua Merdeka”, Ujar Jeki Kabata melalui pesan WhatsAppnya. Sabtu 1/05/2021.

    Jeki Kabata juga menilai tindakan separatis kelompok KKB dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme karena telah menimbulkan rasa ketakutan ,ancaman dan intimidasi kepada masyarakat di Papua.

    “Tindakan separatis kelompok KKB ini menimbukan rasa ketakutan, ancaman, dan intimidasi kepada masyarakat papua” tegas Jeki.

    Adapun tuntutan aksi APIMR diantaranya:

    1. Menolak Aksi Aneksasi Papua di Kota Malang Oleh kelompok-kelompok separatis

    2. Melarang Keras keberadaan kelompok-kelompok organisasi separatis berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    3. Meminta kepada pemerintah kota malang untuk menjaga ketentraman sepanjang bulan Ramadhan.

    APIMR untuk menegaskan Aliansi Mahasiswa Papua jangan berani melakukan aksi menghina simbol Papua merdeka, jika dilakukan maka kami akan lakukan perlawanan. Sikap kami tegas bahwa NKRI harga mati dan Papua bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.

  • Sambangin KPK, Prasetio Minta Seret SKPD Kasus Gratifikasi Mantan Bupati Bogor

    Sambangin KPK, Prasetio Minta Seret SKPD Kasus Gratifikasi Mantan Bupati Bogor

    MELANESIATIMES.COM – Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah kejahatan kemanusian.

    Siang tadi, Yogi Prasetio atau yang akrab disapa Mas Gie menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl. Kuningan Persada Jakarta, pada Jumat 30/4/21 sekitar pukul 09.17 WIB.

    Kedatangan Mas Gie selaku Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) tersebut dalam rangka mempertanyakan duduk perkara kasus mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin yang tersandung kasus tindak pidana korupsi beberapa waktu yang lalu.

    Saat dimintai keterangan oleh wartawan Ia pun menuturkan, “kedatangan saya kesini untuk mengkonfirmasi sudah sejauh mana kasus ini ditangani secara serius oleh KPK”. Tandasnya.

    Kasus yang menjerat mantan Bupati Bogor ini, diduga Ia meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang nominalnya cukup fantastis, sekitar Rp 8,93 miliar.

    Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada Tahun 2013 dan 2014.

    “Dalam pusaran kasus ini KPK menyinggung SKPD dan pemilihan legislatif”. Sambungnya.

    Sarjana Pendidikan ini pun melanjutkan, “artinya patut diduga ada SKPD Kabupaten Bogor selama RY menjabat yang terlibat dalam kasus ini, dan ada pula anggota legislatif secara tidak sengaja menggunakan uang negara untuk kepentingan Pileg pada saat RY menjabat sebagai Bupati Bogor”. Pungkasnya

    Diakhir keterangan pers-nya Yogi Prasetio merupakan putra daerah asli Bogor yang aktif di kepengurusan HMI pusat itu mendorong dan meminta kepada KPK untuk kembali membuka kasus ini seluas-luasnya, agar masyarakat Kabupaten Bogor mengetahui dengan sejelas-jelasnya siapa saja yang ikut terlibat dalam kasus ini.

    “Logikanya kan begini, RY sebagai peminta dan atau penerima, sedangkan SKPD sebagai pemberi, dan anggota legislatif sebagai pengguna”. Jelasnya

    Kemabali ia menuturkan, “Saya mengapresiasi tindakan KPK yang masih komitmen dalam mengawal dan memberantas korupsi di bumi tegar beriman, saya pun berharap kepada KPK kembali menyelidiki siapa saja SKPD yang terlibat dalam kasus ini yang statusnya sebagai pemberi tersebut, dan saya meyakini bukan hanya satu atau dua orang SKPD saja yang terlibat dipusaran kasus ini”. Tuturnya.

    Jika kita kembali mengacu pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

    Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

    Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

    Unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 terpenuhi, Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan adalah sebuah tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sehingga si pelaku dituntut untuk dipidana penjara.

  • PT. IWIP Langgar UU, Fakta Melanesia Akan Geruduk Kantor Bahlil Lahadalia

    PT. IWIP Langgar UU, Fakta Melanesia Akan Geruduk Kantor Bahlil Lahadalia

    MELANESIATIMES.COM – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Lingkar Tambang (Fakta Melanesia) akan menggeruduk dan buka puasa bersama di Kementerian Investasi Republik Indonesia dan PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK (IWIP).

    Rencana aksi tersebut dibenarkan Koordinator aksi Fakta Melanesia, Irfansyah saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, ia (Irfansyah) menuturkan bahwa benar akan dilakukan aksi di dua lembaga tersebut pada Sabtu, 1 Mei 2021 mendatang.

    “Benar kami akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kementerian Investasi dan PT. PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK (IWIP) menyoal beberapa hal terkait dengan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT. IWIP”kata Irfansyah, Kamis, (29/04/2021) malam.

    Selain itu, aktivis asal melanesia ini juga menuturkan, aksi ini juga bersamaan dengan momentum May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2021 esok. Ia pun berjanji akan terus menggelar aksi demonstrasi hingga aspirasi mereka di realisasikan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. harapnya

    “Kami akan beraharap masalah ini dapat di dengar dan lansung dieksusi oleh pak Menteri, karena ini masalah yang serius seperti realisasi CSR yang diduga bermasalah, dan bahkan pelanggaran lainnya seperti undang-undang tentang Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (KKK) yang dilakukan oleh PT. IWIP yang hingga saat ini tidak teralisasi dengan baik”Pungkasnya